KSP Kodanua Perlu Membuat Renstra

Rapat Anggota Khusus (RAK) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua yang dilaksanakan di Hotel Bidakara, Jakarta, 20 Desember 2013, dalam rangka membahas rancangan program kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja tahun buku 2014, oleh Deputy Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Drs Setyo Haryanto, MM, dinilai sangat tepat untuk menyusun rencana strategis (Renstra) jangka panjang, 5 tahun ke depan. “Dari Renstra tersebut kemudian di-break down – dibagi dalam pencapaian-pencapai tahunan,” katanya menyarankan.

Kalau kita meruntut dari awal, koperasi yang ada di Republik Indonesia ini yang pertama kali ada adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi-koperasi jenis lain baru muncul kemudian. Karena itu Bung Hatta menyebut; “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi utama dalam koperasi Indonesia.” Dari mulai diperkenalkan, sampai ada Undang-undang (UU) No 12 tahun 1967, dan UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengaturan secara rinci – detail tentang koperasi simpan pinjam belum ada. Sehingga KSP berkembang mengikuti dinamikan perkembangan usaha-usaha jasa keuangan.

Baru pada UU No 25 tahun 1992 disebutkan bahwa salah satu jenis koperasi adalah koperasi simpan pinjam. Namun pengaturan detailnya belum ada. Sehingga perkembangan koperasi simpan pinjam menurut tafsir dan pemahaman masing-masing pengurus maupun pengelola. Itu sebabnya berkembang aneka usaha dalam satu koperasi, dimana simpan pinjam menjadi satu unit.

Karena koperasi sudah ditingkatkan derajatnya melalui Undang-undang (UU) No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagai badan hukum, maka koperasi harus dikelola secara serius, tidak boleh dikelola secara main-main seperti dulu. Sebelum tahun 1992, kata Setyo, tidak ada aturan apa pun tentang KSP. Koperasi simpan pinjam – usaha simpan pinjam baru mulai ada pengaturan sejak ada UU No 25 tahun 1992. Dalam Pasal 44 ayat (2) disebutkan bahwa; Kegiatan simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan koperasi. Aturan yang lebih detail dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 9, tahun 1995, kemudian diteruskan dengan peraturan-peraturan menteri.

Yang perlu dicatat, penegasan berikutnya adalah bahwa koperasi simpan pinjam atau simpan pinjam, sudah menjadi jenis usaha. Hal itu dibuktikan dalam 3 UU, yaitu UU No 36 tahun 1998 tentang Pajak Penghasilan Badan. Siap badan hukum – badan usaha wajib mengisi Spt PPh badan. Dalam PPh badan ada yang namanya kelompok lapangan usaha, termasuk di dalamnya usaha simpan pinjam. Kemudian UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang dimaksud usaha jasa keuangan rawan untuk pencucian uang termasuk usaha simpan pinjam. Kemudian UU No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 88 ayat (1) koperasi harus memperoleh izin usaha simpan pinjam dari menteri. Karena koperasi merupakan bidang usaha harus dikelola secara serius dan secara baik,

Setelah memiliki badan hukum, anggaran dasarnya syah, harus diikuti dengan anggaran rumah tangga. Menurut Setyo, saat ini masih banyak koperasi yang berhenti sampai dengan anggaran dasar saja. Koperasi seperti itu dianggap semangatnya masih kelas paguyuban. Kalau koperasi, harus ada anggaran rumah tangga (ART-nya), dan harus memiliki peraturan-peraturan khusus – aturan internal koperasi bersangkutan. Gunanya untuk menyelesaikan persoalan jika ada konflik-konflik internal, dan untuk membimbing pelaksanaan yang lebih baik. Koperasi harus dikelola dengan good system – sistem yang baik, tidak ada kebocoran, tidak ada manipulasi, perintahnya jelas, tidak ada duplikasi. “Jika kapasitasnya sudah 90% ke atas dapat penghargaan bintang lima, sama seperti badan hukum yang lain,” jelas Setyo.

Dia berpesan, KSP Kodanua harus punya visi yang jelas, misalnya, tahun 2020 KSP Kodanua menjadi koperasi kelas dunia. Kalau visinya belum ditanamkan, kapan sampainya. Globalisasi akan dimulai tahun 2020. Latihannya untuk kawasan ASEAN akan dimulai 2015. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk menuju ke sana? Yang paling penting, kata Setyo, KSP harus fokus menggerakan sektor riil usaha anggota. Jika KSP lebih banyak memberikan kredit produksi – pinjaman produktif, pasti oke. Sebaliknya, jika yang diberikan lebih banyak pinjaman konsumtif, untuk beli motor, beli mesin cuci atau alat-alat elektronik lainnya, itu tidak inline dengan persiapan globaliasi.

Kegiatan produktif, misalnya, anggota mempunyai industri kecil-kecilan membuat sabun mandi. Anggota seperti itu harus disuport, dibina secara intensif. Di Indonesia ini setiap hari perlu 7 juta batang sabun mandi. Tapi sebatang pun kita tidak membuat. Apalagi koperasi. Yang memproduksi semua perusahaan asing. Padahal semua anggota koperasi setiap hari pasti pakai sabun mandi. “Orientasi berpikirnya, jika ada anggota yang melakukan aktivitas usaha produktif, menghasilkan produk global, seperti sambun mandi yang sehari-hari digunakan semua orang di seluruh dunia, harus didorong agar lebih berkembang. Ketua cabang – petugas lapangan harus jeli mengamati usaha-usaha anggota,” tegasnya.

KSP Kodanua akan meningkatkan berapa anggota yang naik kelas, khususnya dari segi skala usaha. Contoh, usaha mikro yang akan dinaikan menjadi usaha kecil berapa, yang dari kelompok kecil dinaikan menjadi menengah berapa. “KSP Kodanua harus punya program itu. Kalau tidak, tidak akan ada evaluasi yang sistemik. Jangan sampai sudah menjadi anggota koperasi 20 tahun, tetapi usahanya masih mikro terus. Pola-pola seperti itu harus diperbaiki,” tegasnya. Ke depan, lanjut dia, harus punya target, masing-masing cabang menaikan mikro menjadi kecil 5 – 10, misalnya.Ttidak harus banyak, tetapi harus ada target.

***

Menurut laporan Ketua Umum KSP Kodanua H.R Soepriyono, kinerjanya telah mencatat kenaikan aset sebesar 5,74% dari Rp 128 miliar tahun 2012, menjadi Rp138 miliar per 31 Oktober 2013. Pendapatan usaha per 31 Oktober 2013 baru tercapai 79% dari target yang direncanakan, namun menghasilkan surplus hasil usaha sebesar 75%. Kantor KSP Kodanua sebanyak 22 kantor, terdiri dari kantor pusat, kantor cabang dan cabang pembantu, 19 kantor di antaranya sudah menjadi milik KSP Kodanua. Tiga kantor lainnya yaitu Kantor Cabang Bandung MTC, Bandung Ciampelas, Jawa Barat dan Cabang Purwokerto, Jawa Tengah, masih kontrak.

Kegiatan usaha KSP Kodanua di tahun 2013, kata Soepriyono, dirasakan cukup berat – tagnan. Capaian tersebut karena hanya mengandalkan modal sendiri. Artinya, di tahun 2013 KSP Kodanua tidak mendapatkan pinjaman dari pihak ketiga sesuai harapan. Untuk itu, dia mengajak seluruh anggota agar rajin menabung – menyimpan, dan rajin mengangsur pinjamannya. Tabungan yang paling fleksibel adalah Simpanan Manasuka. Produk simpanan ini memberikan kemudahan, karena boleh diambil kapan saja. “Kalau hari ini menyimpan, misalnya, esok hari boleh diambil. Bahkan 30 menit kemudian bisa diambil,” tegasnya.

Untuk Simpanan Berjangka, KSP Kodanua memberanikan diri untuk memberi jasa cukup besar. Jangka waktu 1 tahun 10%, 6 bulan 9%, 1 – 3 bulan 8%. Biarpun bunga bank lebih tinggi, tetapi di bank masih dikenakan pajak, dan tidak mendapatkan SHU. Sedangkan menabung di koperasi, di akhir tahun anggota akan mendapatkan SHU. Dengan semakin besar anggota menabung di koperasi, kata dia, pada akhirnya KSP Kodanua akan menjadi koperasi yang swadaya modal. Plafon kredit dalam RAK disepakati naik dari Rp 1 miliar menjadi Rp 2 miliar. Jangka waktu pinjaman diberikan sampai dengan 2 tahun.

Berdasarkan realisasi kinerja manajemen per 31 Oktober 2013, rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk tahun buku 2014 disusun secara jelas, menunjukan semangat yang tetap optimis. Untuk tahun 2014 KSP Kodanua mematok total pinjaman bagi anggota sebesar Rp 500 miliar. Menurut Soepriyono, ini merupakan peluang KSP Kodanua. Bunga bank swasta sampai 24% per tahun. Bank Mandiri 22%, BCA masih 19,5%. Sedangkan KSP Kodanua tidak menaikan suku bunga, alias tetap 18% per tahun.

Tahun buku 2014 KSP Kodanua menargetkan kenaikan pendapatan sebesar 16% – 20%, dan direncanakan menghasilkan surplus hasil usaha sebesar Rp 2,8 miliar. Untuk mencapai program kerja tersebut diperlukan ekstra kerja keras, pelayanan lebih prima. Saling bersinergi antara anggota, pengurus, pengawas dan seluruh jajaran manajemen. Menghadapi Pemilihan umum (Pemilu) legislatif dan pemilihan presiden, dapat dipastikan akan berpengaruh pada konsentrasi para pelaku usaha. Terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kenaikan harga bahan pokok, bahan bakar minyak (BBM) dan suhu politik yang memanas, sangat dirasakan dampaknya oleh anggota KSP Kodanua yang sebagian terbesar adalah pelaku UMKM, sehingga daya belinya menurun.

Pelaksanaan Undang-undang (UU) No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, sambil menunggu Peraturan Pemerintah (PP) KSP Kodanua secara bertahab dan berhati-hati telah melaksanakan konversi simpanan pokok menjadi setoran pokok, simpanan wajib menjadi sertifikat modal koperasi (SMK), calon anggota menjadi anggota. Berhubung anggota dan calon anggota KSP Kodanua seluruhnya adalah masyarakat umum, para pelaku UMKM, pengurus sangat berhati-hati dalam menyampaikan sosialisasi pelaksanaan UU tersebut.

Kemampuan teknologi akan sangat mempengaruhi kemampuan kita bersaing di pasar bebas. Kementerian Koperasi dan UKM mulai menerapkan adanya KSP online. KSP Kodanua termasuk salah satu peserta KSP online. Hal itu sudah dilaporkan ke World Cooperative Monetor. Dengan demikian ke depan koperasi-koperasi Indonesia yang masuk dalam daftar International Cooperative Alience (ICA), kalaupun belum masuk 300 koperasi global, dalam daftar yang di buat ICA koperasi Indonesia sudah masuk. (mar – yuni)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *