KSP Kodanua, Terus Mensiasati Dampak Pelambatan Ekonomi

Perlambatan ekonomi dunia masih menjadi perhatian. Ekonom Bank Dunia menilai perlambatan ekonomi global semakin meluas dan terus berdampak terhadap banyak negara. Sejak Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dari semula 2,9% menjadi 2,6%, beberapa negara mulai menyiapkan rangkaian kebijakan untuk mencegah dampak perlambatan tersebut berpengaruh terhadap kinerja perekonomian di negaranya, tidak terkecuali Indonesia. Perlambatan ekonomi global dikhawatirkan akan berimbas pada lesunya permintaan ekspor dan investasi Indonesia sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Asian Development Bank (ADB) dalam publikasinya Asian Development Outlook 2019 merilis proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 negara-negara di Asia. Menurut ADB, ekonomi Indonesia 2020 akan tumbuh sebesar 5,3%. Di Asia Tenggara, pada 2020 pertumbuhan ekonomi tertinggi diproyeksikan akan ditempati oleh Kamboja dan Myanmar dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, disusul oleh Vietnam sebesar 6,7%. Proyeksi ini sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Pemerintah dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 yang berkisar 5,2 sampai 5,5%.

Posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup menggembirakan. Meskipun menjadi kabar baik, fakta tersebut tetap menjadi tantangan bagi pemerintah. Optimisme mencapai target pertumbuhan ekonomi perlu didukung langkah-langkah strategis. Penting bagi pemerintah untuk mengukur potensi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah perlu menjaga inflasi pada level terkendali untuk memaksimalkan daya beli masyarakat. Saat terjadi kenaikan harga, umumnya masyarakat akan menekan pengeluarannya dan berdampak pada penurunan permintaan. Pemerintah menargetkan inflasi 2020 berada pada kisaran 2% – 4%.

Perang dagang Amerika Serikat dan China seharusnya membuka peluang investasi untuk masuk ke Indonesia. Perang tarif antara Amerika Serikat dan China memaksa beberapa pelaku bisnis di China untuk memindahkan basis bisnisnya atau relokasi usaha ke negara lain. Beberapa negara di Asia Tenggara menjadi destinasi pilihan, tidak terkecuali Indonesia.

Pencapaian kebutuhan investasi yang tinggi sangat membutuhkan peran swasta dan PMA. Pengeluaran konsumsi masyarakat kelas atas dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi akan tetapi perilaku masyarakat kelas ini cenderung menahan konsumsi untuk investasi perlu juga menjadi perhatian. Solusi terbaik yaitu memastikan investasi dari masyarakat kelas atas tidak lari keluar Indonesia.

Daya tarik investasi di Indonesia perlu didorong untuk menarik minat investor yang akan merelokasi basis usahanya. Pemerintah telah meluncurkan Online Single Submission (OSS) di mana seluruh perizinan dapat diurus satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjawab kemudahan soal perizinan investasi. Sayangnya, penerapan OSS ini belum berjalan secara optimal. Waktu yang dibutuhkan dalam hal perizinan masih cukup lama meskipun sudah satu pintu ke BPKM –BKPM belum memiliki wewenang langsung untuk memutuskan. Pengajuan izin masih harus diteruskan terlebih dahulu ke kementerian atau lembaga teknis terkait, termasuk ke pemerintah daerah tempat investasi dituju sehingga membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Memasuki era revolusi industri 4.0, Indonesia sebenarnya telah menyiapkan roadmap “Making Indonesia 4.0” sebagai strategi untuk mendorong pergerakan industri nasional. Salah satu yang perlu disiapkan yaitu strategi bisnis agar Indonesia dapat meningkatkan perannya dalam rantai nilai global. Performa industri manufaktur di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat berorientasi ekspor.

Daya ungkit industri manufaktur memang besar untuk menggerakkan motor perekonomian. Selain berkaitan dengan penciptaan nilai tambah, pertumbuhan industri manufaktur juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja, menarik investasi, dan memungkinkan transfer teknologi. Kebijakan terkait optimalisasi pertumbuhan industri manufaktur perlu terus dikaji dan dievaluasi agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan.

Menurut analisis para ekonom, perekonomian global tahun 2020 pun masih berselimut ketidakpastian. Maka, strategi pengelolaan ekonomi yang penuh kehati-hatian (prudent), sebagaimana telah dipraktikkan Indonesia sepanjang 2019 patut dipertahankan dan dilanjutkan sepanjang 2020. Patutlah untuk disyukuri karena pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 masih bisa diupayakan bertahan di kisaran 5%. Gambaran tentang indikator pertumbuhan ekonomi ini seharusnya menjadi faktor pembangkit optimisme masyarakat. Pertumbuhan itu bisa dicapai ketika perekonomian global masih dirundung masalah ketidakpastian.

Dinamika perekonomian global tahun 2020 praktis masih sama dengan 2019. Dari aspek pertumbuhan tetap kurang prospektif. Faktor penyebab ketidakpastiannya tetap sama, yakni berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok, plus faktor rumitnya pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) alias Brexit. Proses Brexit seperti sedang menghadapi kebuntuan. Faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak jika pemerintah tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian, seperti yang dipraktikkan sepanjang 2019. Untuk menjaga kekuatan konsumsi masyarakat, pemerintah hendaknya menghindari dulu penerapan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat.

Tidak kalah pentingnya adalah menjaga atau bahkan meningkatkan produktivitas UMKM dan koperasi di dalam negeri. Pemerintah harus memberi perhatian lebih pada upaya mendorong peningkatan kinerja UMKM dan koperasi. Tahun- tahun terakhir ini, total pelaku UMKM di Indonesia sudah mendekati 60 juta, sementara jumlah koperasi di Indonesia juga mencapai lebih dari 150.000 koperasi. Mereka kreatif. Kemampuannya menyerap tenaga kerja pun sudah terbukti.

Beragam kebutuhan masyarakat dan rumah tangga sudah bisa diproduksi oleh UMKM. Masalahnya kemudian produk UMKM itu harus bersaing dengan sejumlah produk impor yang ditawarkan dengan harga sangat kompetitif di pasar dalam negeri. UMKM butuh dukungan berupa formula permodalan yang bisa mendorong mereka mewujudkan biaya produksi yang efisien agar juga bisa kompetitif. Pemerintah seharusnya bisa menyediakan pinjaman modal kerja dengan tingkat bunga yang murah untuk UMKM yang produktif, prospektif dan kompetitif.

Bukan hanya pebisnis berskala besar, UMKM pun masih merasakan sejumlah kesulitan untuk tumbuh dan berkembang, tak hanya dari aspek ketersediaan modal kerja melainkan juga dari sisi perizinan. Dengan begitu, ketika pemerintah akan all out memperbaiki peringkat kemudahan berusaha – Ease of Doing Business (EODB), aspirasi puluhan juta pelaku UMKM perlu didengarkan dan direspons oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Nilai tambah dari peran UMKM, baik bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dan penyerapan angkatan kerja, tidak selayaknya dianggap remeh.

Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua, salah satu koperasi besar di Indonesia yang melayani 15.000-an pelaku UMKM, karena sekitar 70% anggotanya adalah pelaku UMKM, perlindungan oleh pemerintah terhadap pelaku UMKM sangatlah penting. Jika UMKM tidak terlindungi oleh keberpihakan pemerintah melalui kebijakan, kata Ketua Umum KSP Kodanua, H.R Soepriyono, SAB, dikawatirkan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) karena perusahaan sekelas UMKM itu tidak mampu membayar gaji karyawannya. Akibatnya, jumlah pengangguran akan semakin besar. Berandai-andai, jika setiap UKM mempekerjakan 3 orang karyawan (termasuk pemilik) dan jumlah UKM 50 juta (definitive), berarti potensi penyerapan tenaga kerja UKM adalah 150.000.000 orang.

KSP Kodanua yang kini telah berusia 41 tahun, didirikan pada 5 Maret 1977, dirintis oleh para guru di Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat, dari kegiatan arisan, paham bagaimana melakukan antisipasi terhadap dampak dari melambatnya perekonomaian. Pengalaman yang sangat berharga adalah ketika terjadi krisis ekonomi yang berkembang menjadi multi krisis di Indonesia tahun 1997 – 1998. Kehati-hatian mengelola lembaga, kemudian berinovasi adalah kunci utamanya.

Menjaga kebersamaan dan persatuan anggota melalui program rekreasi bersama yang dikemas dalam produk Tour Safari yang dilaksanakan rutin 2 tahun sekali adalah inovasinya. Program tersebut diputuskan dalam rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga menjadi amanat bagi pengurus untuk melaksanakannya. Tour Safari KSP Kodanua tahun 2019 yang dilaksanakan pada 26 November 2019 di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, diikuti oleh 2600 orang dari Kantor Pusat, dan dari 22 Kantor Cabang – Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di 4 provinsi yaitu; DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kedatangan para anggota tersebut menggunakan 46 unit bus besar.

“Kegiatan Tour Safari di Taman Impian Jaya Ancol (TIJA) merupakan keputusan RAT 23 Februari 2018 di Gedung Pewayangan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. RAT memutuskan bahwa Tour Safari KSP Kodanua dilaksanakan di Candi Boro Budur, Jawa Tengah. Tetapi, karena anggota sebagian terbesar pengusaha, tak bisa meninggalkan usahanya terlalu lama, sehingga jumlah peserta sangat sedikit, maka pengurus mengambil kebijakan, Tour Safari di TIJA,” urai H.R Soepriyono.

Menurut Soepriyono, kegiatan Tour Safari mempunyai arti setrategis, karena mempunyai nilai-nilai kesatuan, persatuan, kebersamaan, dan akan menumbuhkan loyalitas anggota. Nilai-nilai kesatuan dan persatuan itu sangat membantu pertumbuhan koperasi. Dalam kebersamaan itu, anggota bisa saling tukar informasi bisnis, dan bahkan bisa menjaqlin kerjasama bisnis. Misalnya, produk dari anggota di Jawa Tengah bisa dikerjasamakan penjualannya dengan anggota di Banten, dan sebagainya.

Sesuai dengan azas dan sendi-sendi dasar koridor berkoperasi disadari bahwa meningkatkan kesejahteraan harus dibarengi dengan upaya memupuk kebersamaan dan kekeluargaan sehingga muncul kegotongroyongan. “Membahagiakan orang banyak itu sangat sulit. Namun, pengurus yang telah dipercaya para anggota, terus berupaya dengan berbagai cara dan strategi. Agar upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluargnya itu berhasil, perlu dukungan yang menyatu dari para stake holders – pemangku kepentingan dengan sinergi yang kuat antara pengurus, manajemen dan anggota,” kata Soepriyono penuh semangat.

Kekompakan ketiga pilar koperasi itu, lanjut dia, memberikan dorongan positif terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena itu pengurus beserta jajaran manajemen berupaya menyelami kebutuhan riil para anggota. Sehingga KSP Kodanua tidak hanya melayani permodalan semata, tetapi juga memberikan pelayanan atas kebutuhan informasi lainnya sebagai stimulus usaha para anggota. Atas dasar saling melayani itu maka diharapkan agar para anggota maupun calon anggota, juga dapat memanfaatkan pelayanan koperasi sebaik-baiknya. Karena maju mundurnya koperasi sangat tergantung pada tingkat saling melayani, demikian pula maju mundurnya usaha anggota.

Yang harus menjadi perhatian ke depan adalah perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi informasi (TI) di semua sektor. Koperasi bisa menjadi besar jika mampu menggunakan teknologi yang aplikatif sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan zaman harus dijadikan sebagai unsur positif untuk kemajuan KSP Kodanua. “Kinerja KSP Kodanua perlu diapresiasi karena dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih melambat, KSP Kodanua bukan saja mampu eksis, tetapi juga berkembang,” jelas Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Suparno, yang hadir dan memberi sambutan pada acara Tour Safari di TIJA tersebut.
Diakui bahwa eforia tahun politik 2019 dan pelambatan ekonomi dunia yang masih terus beralngsung membuat usaha koperasi cukup berat. Mampu bertahan saja sudah cukup baik, karena masih ada kesempatan untuk bergerak. Daya tahan KSP Kodanua begitu kokoh karena kebersamaan antara pengurus, pengawas, manajemen terus dibangun bersama anggota. Suparno juga menjelaskan bawah hasil audit, KSP Kodanua juga menunjukan baik, Kementerian Koperasi dan UKM dalam memberikan penilaian kesehatan, masih dalam proses, semoga hasil akhir KSP Kodanua juga sehat.

Di era teknologi 4.0, kata Suparno, KSP Kodanua seharusnya sudah mengikuti era digital. Intinya untuk memberikan pelayanan kepada anggota agar mudah, murah, cepat dan efisien. Namun juga perlu hati-hati agar tidak terjebak oleh penipu-penipu yang mengatas-namakan koperasi, yang nota benenya adalah mencari keuntungan pribadi. Saat ini banyak pihak yang menawarkan pinjaman secara online dengan promosi mudah dan murah. Namun hal itu belum tentu benar. “Kementerian Koperas dan UKM telah mengumpulkan bergaai data dan telah bekerjasama dengan penegak hukum. Koperasi harus tetap pada koridor bahwa semua aktivitas memerlukan legalitas. Ini yang harus dipatuh bersama,” tegas Suparno. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *