Lembaga Keuangan Mikro Membangkitkan Ekonomi Perdesaan

pasar-tradisionil 2Wilayah Indonesia didominasi oleh luasnya perdesaan, dengan perbandingan yang sangat jauh dengan perkotaan. Namun pergerakaan ekonomi sangat lamban, perputaran uang sangat minim, kontras sekali dibanding dengan perputaran uang di kota. Akibatnya urbanisasi ke kota-kota besar tak terbendung. Karena semua warga negara berhak hidup di setiap jengkal wilayah Nusantara, maka keinginan memperbaiki taraf hidup, nota bene diukur dengan uang. Naluri untuk berpindah tempat mencari penghidupan yang lebih layak hal yang sangat lumrah.

Ekses urbanisasi adalah penumpukan penduduk di perkotaan dengan berbagai akibat yang timbul, mulai dari permukiman yang semrawut, gangguan ketertiban umum sampai kriminalitas. Hal ini akan membuat pusing pemerintah selaku pemangku tanggung jawab ketertiban dan kesejahteraan warga kota. Berangkat dari situasi kondisi tersebut, selayaknya seluruh elemen bangsa memikirkan bagaimana membangkitkan ekonomi perdesaan.

Pemerintah sebagai fasilitator untuk membangkitkan juga harus berpikir keras. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, di antaranya; infrastruktur. Sarana jalan sangat dibutuhkan untuk memperpendek siklus pengangkutan hasil pertanian dari desa dijual ke kota. Jika infrastruktur dibangun, ekonomi di perdesaan akan bertumbuh. Pembangunan infrastruktur di desa pasti akan membangkitkan ekonomi di desa tersebut. Kemudian, para petani tradisional yang bekerja hanya berbekal ilmu yang turun-temurun, perlu mendapat bimbimbgan dan pendampingan.

Pemerintah harus berperan aktif memberi informasi dan pembelajaran tata cara bertani modern agar memperoleh hasil maksimal. Pola pikir rakyat harus dibuka, dengan berbagai penyuluhan, mendatangkan sarjana-sarjana pertanian ke desa-desa. Pembelajaran mulai dari pembibitan, perawatan, pencegahan penyakit tanaman, dan pengolahan hasil pertanian. Memutus sistem ijon dari tengkulak, juga harus dilakukan.

Mata rantai ijon itu berawal dari kondisi terdesak oleh kebutuhan, misalnya untuk bhiaya sekolah anak, biaya persalinan, memperbaiki rumah yang sudah using, dan banyak lagi. Padi baru ditanam, tetapi sudah dijual. Jika hasilnya baik, bisa lepas dari peng ijon. Yang jadi masalah jika hasil jeblok, mau tidak mau petani minta tambahan ijon untuk musim tanam berikutnya. Akibatnya, utang semakin menumpuk. Yang semakin kaya tengkulak pengijon, karena hasil panen yang dijual ke kota untungnya bisa berlipat-lipat.

Adalah koperasi yang bisa melepaskan petani dari jerat sistem ijon. Para petani didorong menjadi anggota koperasi, dan koperasi tersebut harus dikelola dengan norma-norma berkoperasi yang baik. Yang pernah sangat popular, adalah Koperasi Unit Desa (KUD) bentukan pemerintah. Dulu, di setiap desa – kelurahan ada KUD, dan punya peran penting. Menjadi penyalur bibit dan pupuk, juga membeli hasil panen petani. Tetapi kini, KUD yang dikonotasikan negatif, ketua untung duluan, “tinggal kenangan.” Kalaupun masih ada yang bertahan, konon ada yang berkembang, jumlahnya sangat sedikit. Pengijonlah yang tetap menjadi penghisap darah petani. Kegagalan itu harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan masyarakat di perdesaan.

Bukan hanya petani yang menghadapi persoalan, masalah biaya. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga mengalami kesulitan mengakses permodalan. Apalagi yang di perdesaan. Padahal, UMKM itu sering dipidatokan sebagai kelompok pelaku ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Bukan hanya memberikan sumbangsih terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), menciptakan lapangan kerja, juga mengurangi angka kemiskinan.

Produk-Desa-Dilirik-Jadi-KoLahirnya lembaga keuangan mikro (LKM) bagi UMKM berperan besar untuk memenuhi kebutuhan permodalan. Lembaga pembiayaan yang beberapa tahun terakhir gencar melakukan penetrasi sampai ke pedesaan antara lain; Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), BRI Unit, Mandiri Unit Mikro, Danamon Simpan Pinjam, dan KUD yang mencoba bertahan. Semakin banyak LKM masuk pedesaan, semakin mempersempit ruang gerak rentenir yang sering disebut “bank ucek-ucek”. Menurut data yang juga masih perlu diverifikasi, ada sekitar 637.838 unit LKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Konon, masih ada 19.334 unit LKM yang belum berbadan hukum. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), izin usaha LKM sangat penting, tujuannya untuk meminimalisir penyalahgunaan.

OJK telah menetapkan batas waktu, 8 Januari 2016 bagi LKM untuk melengkapi legalitas usaha – badan hukum. Bila telah melampau batas waktu tersebut belum punya legalitas, maka OJK menggapnya illegal, dan usaha gelap. OJK telah membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Sistem Informasi LKM yang berbasis website. Tujuannya sebagai tempat penampungan data hasil inventarisasi LKM, mempermudah proses perizinan dan tempat laporan keuangan para LKM.

Meskipun banyak LKM, tidak serta merta UMKM mudah untuk memanfaatkan pinjaman modal. Untuk bisa pinjam modal di lembaga keuangan, ada persyaratan admistratif dan teknis yang dinilai cukup sulit, termasuk harus punya agunan, sehingga membuat pelaku UKM menjadi enggan mencari modal ke bank. Mereka mencari yang praktis, mudah didapat walau harus membayar bunga pinjaman lebih tinggi. “Bank ucek-ucek” menjadi tempat berlabuh para pelaku UMKM yang ingin cepat mendapatkan permodalan. (dita)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *