Listrik, Induk Energi Industri

Tidak keliru kalau Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, orang yang menggagas pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW mengatakan bahwa listrik adalah induk dari kehidupan, dan induk dari industri. Tidak ada Negara di dunia yang mampu membangun peradabannya tanpa ditopang oleh listrik yang memadai.

“Coba kehidupan apa yang tanpa listrik. Di kampung-kampung, hampir semua orang sekarang punya hand phone (HP) yang setiap malam harus “dicor” dengan listrik. Belum lagi teve, kulkas, seterika, komputer, apalagi industri. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), atau usaha rumahan, bisa berkembang lebih cepat jika ada listrik. Kita semua tahu bahwa kebutuhan listrik adalah sangat mendasar. Inilah yang menjadi persoalan kita sebagai bangsa saat ini,” jelas Jusuf Kalla, penggagas pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW.

Dari Bengkulu sampai Aceh, saat ini setiap hari 3 – 4 jam masyarakat di sana harus mengalami pemadaman bergilir. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebetulnya sudah menjanjikan untuk mengupayakan tidak ada lagi pemadaman listrik. Tetapi masalahnya adalah untuk wilayah Sumatera saja kita mengalami kekurangan sampai 40 MW. Memang secara keseluruhan elektrifikasi di Indonesia baru mencapai sekitar 80%. Tantangan besar memang harus kita lakukan bagaimana upaya mendorong peningkatan jumlah ketersedian listrik di Indonesia. Apa yang menjadi penyebab proyek 10.000 MW saat ini tidak bisa berjalan.

Pasokan listrik yang menjadi prasyarat pembangunan di Indonesia sering memunculkan berbagai masalah. Mulai dari beban subsidi, masih tergantungnya pembangkit listrik terhadap energi fosil, hingga masalah distribusi listrik yang belum merata. Pembangkitan listrik juga menimbulkan peluang bagi energi baru karena saat ini 88% pembangkit listrik masih memakai bahan bakar minyak (BBM) dan batubara sebagai bahan bakar, baru 12% memakai energi terbarukan. Sementara itu, kondisi geografis Indonesia yang berpula-pulau menyebabkan pemenuhan kebutuhan listrik yang merata menjadi tantangan tersendiri. Mengaliri listrik di wilayah terpencil menimbulkan kesulitan tersendiri, karena harus membakar BBM saat investasi infrastruktur listrik dinilai terlampau mahal.

Besarnya potensi energi terbarukan di Indonesia sebenarnya peluang emas untuk melepaskan ketergantungan terhadap BBM. Besarnya dana membangun pembangkit dengan energi baru terbarukan membuat pemerintah harus meminta swasta untuk membangunnya secara bersama-sama. Lalu bagaimana mewujudkan akses listrik yang merata tanpa mebebani keuangan Negara. Bagaimana pun akses terhadap listrik adalah hak setiap warga Negara. Namun kenyataannya kita belum mampu mencukupi kebutuhan listrik nasional.

Menurut Yusuf Kalla, dulu ada perdebatan sedikit hangat. Pemerintah – PLN selalu mengatakan bahwa pertumbuhan hanya 7% – 8% per tahun. Namun kata dia, itu tidak benar, karena pertumbuhannya sekitar 15% per tahun. Itu sebabnya tahun 1996 muncul gagasan bahwa tahun 2007 harus dibangun 10.000 MW dengan proses lebih cepat. Kalau tidak, Indonesia ini akan gelap. Setiap 3 – 5 tahun harus dibangun 45% lagi, atau 10.000 MW, 10.000 MW kemudian 15.000 MW tiap 3 tahun,  Pada waktu itu kemampuan listrik kita 25.000 MW, dan kurang lebih 8.000 MW dari diesel. Untuk efisiensi, semua diesel itu harus dimatikan – diganti dengan non diesel, terkecuali di daerah terpencil. Atau disisakan 1000 MW, lainnya non diesel. “Membangun itu sebenarnya mudah. Tidak ada yang susah kalau kita serius, dan punya pikiran jangka panjang. Kita punya batubara, gas, air, panas bumi, dan sebagainya,” tegasnya.

Sekarang Sumatera padam. Kenyataannya baru 60% dari program 10.000 MW, terealisasi. Menurut Jusuf Kalla penghambatnya masalah-masalah kecil. Pembangunan pembangkit listrik di Sumatera Barat yang sudah mencapai 95%, misalnya, sudah 6 bulan tidak jalan karena terkendala pembebasan lahan, atau masalah-masalah yang sebenarnya tidak prinsipil. Di Papua, dan di mana-mana juga begitu. Kalau dihitung akibat proyek-proyek itu tidak selesai tepat waktu, direncanakan 3 tahun, pemerintah harus mensubsidi tambahan tidak kurang dari Rp 1 triliun. Padahal yang dibutuhkan ongkos tambahan untuk pembebasan lahan milik ulayat itu paling tinggi hanya sekitar Rp 10 miliar – Rp 20 miliar. Masalah lahan itu ganti untung saja, atau ketegasan.

Waktu masih menjadi Wapres (2008), semua yang diperiksa berjalan dengan baik, sesuai target yang direncanakan. Jusuf Kalla menilai, pemerintah tidak tegas, serba ketakutan mengambil keputusan. Akibatnya, subsidi listrik terus meningkat. Keterlambatan 10.000 MW tahap pertama membuat Negara rugi Rp 24 triliun karena tidak tercapai energy make-nya. Belum lagi sewa diesel untuk beberapa tempat yang juga menimbulkan biaya tinggi sekali. Kalau tahun 2008 hanya Rp 40 triliun per tahun, karena harga minyak terus naik, subsidi pun meningkat menjadi Rp 100 triliun. Menurut anggota Komisi VII DPR, Setya Wirayuda, pengawasan yang dilakukan oleh DPR sebetulnya tidak kurang-kurang. Supaya tahu persis pembengkakan subsidi listrik, Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi. Yang menimbulkan biaya sangat tinggi adalah pembangkit listrik dari diesel, dan itu masih banyak sekali.

Sebagai penyedia teknologi, yang merupakan tantangan besar, kata Marketing Development General Electric (GE) Indonesia Setyo Budisumartono, bagaimana memperkenalkan teknologi tepat guna, handal, murah dan bisa menggantikan penggunaan listrik berbasis diesel. Apakah mungkin, tanya Setyo, yang segera dijawab sendiri, sangat mungkin. Pembangkit listrik berskala kecil, 1 – 5 MW yang berbasis biomasa, misalnya, adalah alternatif yang layak dipikirkan, karena biomasa-nya bisa dihasilkan oleh daerah itu sendiri. Padahal biomasa itu tersedia cukup banyak, tetapi belum terkelola dengan baik. Yang terpenting biomasa itu dapat diproduksi oleh daerah setempat dengan cara menanam, misalnya, sehingga kemandirian daerah tersebut akan menjadi kuat, tanpa bergantung pada pembangkit berbasis diesel yang solarnya harus dikirim. Bisa dibayangkan kalau mengirim 20.000 Kl solar ke Wamena, Papua, berapa besar biayanya.

Menurut catatan pengamat energi, Marwan Batubara, tentang kondisi kelistrikan saat ini, secara umum bagaimana kita memanfaatkan uang yang terbatas. PLN harus survive di satu sisi, tetapi juga harus bisa membangun pembangkit listrik yang kebutuhannya terus meningkat sekitar 8% per tahun. Tetapi kebutuhan listrik yang bisa terpenuhi hanya sekitar 60%. Akibatnya, kebutuhan akan terus bertambah, menumpuk. Bagaimana uang yang terbatas itu bisa dioptimalkan, disamping untuk survivel PLN juga membangun. Masalanya subsidi terlalu besar, sedangkan dana terbatas, sehingga menjadi kurang untuk membangun. Menurut Marwan, terlalu banyak pertimbangan politik, terutama antara pemerintah dengan DPR. Dengan begitu, sama seperti BBM. Kita punya uang terbatas tidak bisa mengembangkan BBG, tidak bisa mengembangkan infrastruktur. Padahal, kalau bicara subsidi di PLN, sebenarnya bisa dikontrol, lebih tepat sasaran dibandingkan dengan subsidi BBM. Karena di PLN ada system tarif yang bertingkat. Kenapa ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, dan mendapat persetujuan dari DPR. Itulah keterkaitannya dengan politik.

Menurut Setya, subsidi itu komponen terbesarnya adalah BBG, daripada listrik. Kalau melihat struktur harga – besaran daripada BBG, 71% energyment, sisanya ada sewa. Itu yang membuat komponen BBG menjadi besar. Kalau melihat dari energyment, gagasan 10.000 MW tahap pertama itu menekan BBG. Logikanya, menekan BBG, adalah menekan subsidi. Sekarang PLN – Pemerintah dalam hal ini, mempercepat proses dari 10.000 MW tahap pertama. Karena kita juga tidak ingin, uang habis untuk subsidi. Sekarang dengan harga minyak US$ 105 per barel, kita akan menghabiskan sekitar Rp 97 triliun subsidi, plus dengan margin PLN 7%.

Tugas DPR betul-betul meminta kepada pemerintah agar proyek 10.000 MW itu bisa on time. Proyek 10.000 MW tahap pertama itu sejarahnya memang tidak masuk dalam RUPLN, karena merupakan gagasan fast track. Menurut Jusuf Kalla memang program 10.000 MW itu tidak masuk dalam kerangka besar pembangunan perlistrikan. Kerangka pembangunan itu bisa rubah. Pokoknya, karena kebutuhan masyarakat harus dibangun per 3 tahun. Pembangunannya harus 15%, karena pertumbuhan penduduk Indonesia 1,5% per tahun, penyusutan mesin 30 tahun kira-kira 3%, lalu pertumbuhan ekonomi 6% per tahun, dan listrik harus 1 ½ kali dari itu. Karena itu harus 15%, dan akhirnya habis juga, sebab kegiatan masyarakat banyak menggunakan listrik. Masuk rencana atau tidak, pokoknya 10.000 MW per 3 tahun.

Menurut Jusuf Kalla, perhitungannya mulai tahun 2010 silam, supaya listrik itu aman, bauran energinya adalah 1/3 menggunakan PLTU, 1/3 geothermal, 1/3 air, dan selebihnya menggunakan yang lain. Listrik harus selalu begitu, dan saling menunjang. Selama pemerintah – PLN fleksibel merencanakan, semua serba mungkin. Jusuf Kalla bilang, selama harganya US$ 10 sen per KW dikerjakan. Harga beli PLN US$ 9 sen per KW, kemudian dijual US$ 12 sen per KW. PLN langsung untung. Sebenarnya memang segampang itu. Tetapi PLN ternyata lebih mempercepat sewa diesel daripada menyelesaikan 10.000 MW. Ini konyol. Kita bertahun-tahun marah soal Century dengan Rp 6,7 triliun. Tetapi dengan mudahnya PLN mendapatkan subsidi Rp 100 triliun dalam waktu 1 tahun.

Secara kalkulasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang bahan bakarnya batubara sangat murah. Harganya bisa US$ 8 sen per KW. Tergantung skala 1.000 MW atau 100 MW. Kemudian energy terbarukan berupa geothermal. Memang Tuhan memberikan bahan bakar panas bumi, tetapi pembangunannya memerlukan waktu cukup lama, masih ada kendala eksploirasi dan sebagainya. Yang dilakukan PLN untuk mempercepat dengan menggunakan pembangkit berbahan bakar minyak. Memang mahal sekali bisa mencapai US$ 30 sen – US$ 35 per KW. Yang menarik sekarang adalah bagaimana kita memberikan subsitusi teknologi tepat guna tidak terlalu tinggi, yang bisa segera dimanfaatkan daerah-daerah terpencil yang sebelumnya kebutuhan listriknya dipenuhi oleh pembangkit diesel, sambil menunggu pembangunan 10.000 MW dalam 3 tahun ini harus ada alternatif. Begitu 10.000 MW selesai, persiapan untuk 10.000 MW berikutnya sudah harus dilakukan, demikian seterusnya karena permintan akan terus meningkat.

Kalau ingin keluar dari persoalan yang menghadang kita, menurut Jusuf Kalla yang punya pengalaman membangun PLTA, pelajaran terpenting, kita ini mampu membangun listrik model apa saja. Kecuali tenaga konsultan satu dua orang, tidak ada tenaga asing, semua dibangun oleh anak-anak muda bangsa Indonesia sendiri. Semua tahu bahwa geothermal, hidro, PLTU jauh lebih murah dibanding dengan yang lain. Jika pembangunan 10.000 MW itu cepat selesai, akan menghemat biaya. “Kadang-kadang kita ini tidak berani mengambil resiko dan terjadi pembiaran, sehingga triliunan hilang,” tutur Kalla. Banyak yang ingin investasi, kata dia, perusahaannya pun ingin berinvestasi 1000 MW, asal jelas dan memudahkan untuk mengambil keputusan.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan akan segera mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang harga US$ 9 sen, tetapi sampai sekarang tidak juga keluar. PLN juga sangat diskrimintatif. “Dia (PLN) beli listrik dari Serawak, Malaysia, US$ 9,8 sen, per KW tetapi beli listrik dari dalam negeri hanya US$ 7 sen. Asing dihargai tinggi, tapi dalam negeri dihargai murah. Negeri apa ini?,” katanya dengan nada tinggi. Untuk membangun PLTA membutuhkan waktu antara 3 – 5 tahun. Rumus listrik, kata Kalla, kalau murah investasinya, ongkos operasinya mahal. Diesel, misalnya, paling murah investasinya, paling mahal ongkos produksinya. Lalu PLTU, investasinya tidak terlalu mahal, tetapi karena menggunakan batu bara ongkos produksinya masih mahal. Kalau geothermal dan hidro investasinya mahal, tetapi ongkos produksinya murah. “Semua hampir sama. Tetapi untuk jangka panjang, paling baik hidro, geothermal, dan PLTU. Kita harus menghindai diesel,” tegasnya.

Satu inisiatif – inovasi yang sedangkan direalisasi, membangun listrik biomasa dengan bahan bakar pipilan kayu, dengan perhitungan kayu itu tumbuh di mana-mana, di semua lokasi di Indonesia sehingga daerah tersebut bisa menghasilkan bahan bakar terbarukan. Pilot proyek pembangkit biomasa yang sedangkan dikembangkan di Sumba bersama PLN akan menghasilkan 1 – 5 MW. Pilot proyek ini direncanakan pertengahan tahun depan (2014) sudah terselesaikan, sehingga bisa diaplikasikan ke daerah-daerah terpencil. Pohon kayu yang cukup baik untuk bahan biomasa yaitu lamtorogung, karena pertumbuhannya cepat, kayunya cukup keras. Yang menarik, daerah tersebut akan bisa menghasilkan bahan bakar yang dibutuhkan sehingga terbangun kemandirian. Biomasa dengan metode lain, misalnya, menggunakan sampah kota, juga buangan limbah dari pabrik kelapa sawit, dan sebagainya.

Salah satu yang terpenting, penggunaan solar – BBM harus segera dikurangi, sampai sekitar 15% untuk kemudian beralih ke gas. Pemerintah harus punya komitmen, menjamin ketersediaan gas bagi PLN. Saat ini PLN selalu bertarung, dan pemerintah lebih senang mengekspor gas ke luar negeri, Singapur, China, Korea dan sebagainya. Lalu bagaimana subsidi untuk energi baru terbarukan, yang justru lebih penting dan mendesak daripada subsidi ke solar atau BBM.

Listrik itu jelas kebutuhannya, jelas pula pasarnya, suatu market yang pasti. Dan tidak mungkin kebutuhan listrik akan turun. Kita punya variasi sumber daya yang luar biasa, tidak ada yang kurang, semuanya potensial. Banyak orang ingin berinvestasi selama itu punya suatu suasana yang baik, cepat dan terjamin. Menurut Jusuf Kalla, sebenaranya sederhana saja. Pemerintah tegas, fleksibel tergantung daerahnya, tidak melanggaran aturan. Swasta membangun, pemerintah menjamin pemberlian daya listrik secara wajar, tidak diskriminatif. Jika swasta membangun, PLN membangun akan terjadi interkoneksi.

Walau membikinnya butuh teknologi yang cukup tinggi, tetapi banyak yang mau, seperti dari Amerika, China, dan India. Waktu itu dibikin aturan, semua yang di bawah 25 MW harus menggunakan teknologi Indonesia. Sehingga Jusuf Kalla yang kala itu masih menjadi Wapres “dituduh” mengutamakan perusahaannya. “Perusahaan siapa saja, selama 25 MW harus nasional. Masa India bisa, kita tidak bisa. Tetapi tidak cukup hanya optimis, kita harus kerja keras. Jangan saling tidak percaya pada diri sendiri,” tegasnya. (mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *