Welcome Federasi Nasional Credit Union, PUSKOPCUINA

menyerahkan usulan ke menkop

“Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Puskopdit BKCU Kalimantan menetapkan perubahaan nama menjadi Pusat Koperasi Credit Union Indonesia, disingkat PUSKOPCUINA.PUSKOPCUINA adalah federasi nasional dengan  dua jenjang, yaitu CU primer dan CU sekunder,” demikian dibacakan Edi V.Petebang, Ketua Pengurus yang menjadi pimpinan rapat dalam Rapat anggota khusus tersebut.

RAK PAD yang dilaksanakan secara virtual tanggal 21 Desember 2020 tersebut diikuti 43 CU dari 44 CU primer anggota. Perubahan ini sudah dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkum HAM RI. Perubahan nama PUSKOPCUINA sudah enam kali. Dari BK3D Kalbar, BK3D Kalimantan, BKCU Kalimantan, Puskopdit BKCU Kalimantan, Puskopdit BKCU Kalimantan Skd, dan Puskop Credit Union Indonesia (PUSKOPCUINA).PUSKOPCUINA memiliki badan hukum nomor 927/BH/M.KUKM.2/X/2010 dari Kemenkop UKM RI tanggal 4 Oktober 2010 dan NIK 6171010030001.

Perkembangan CU dalam jejaring PUSKOPCUINAtelah mampu mewarnai Gerakan CU di Indonesia. Melalui pengalaman dan pembelajaran, memperhatikan kenyataan dan praktik yang telah terjadi, disadari bahwa gerakan CU dalam jaringan PUSKOPCUINApunya karakteristik model, yakni pemberdayaan anggota berbasis komunitas.Atas dasar cita-cita yang kuat untuk mewartakan misi sejati CU, maka PUSKOPCUINAbertekad untuk kembali kepada penerapan konsep CU sesuai dengan misi awal dari pendiri Raiffeisen.Hal ini menjadi kesepakatan dalam kegiatan seminar dalam rangkaian RAT TB 2013 di Surabaya tanggal 6-7 Mei 2014.

Dalam lokakaryaSP PUSKOPCUINA terakhir (2020) telah dirumuskan peta jalan tahun 2021 -2025. Inti peta jalan itu adalah menjadi federasi nasional dengan karakteristik pemberdayaan berbasis komunitas dan teknologi informasi.

PUSKOPCUINA sebagai federasi nasional bertujuan. Pertama, menjadi wadah yang mempersatukan dan memperkuat gerakan koperasi CU di Indonesia. Kedua, memastikan pertumbuhan anggota yang berkelanjutan agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada anggota individu sehingga mutu kehidupannya meningkat. Ketiga, meningkatkan kemandirian anggota khususnya dan kemajuan lingkungan kerja pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Keempat, melakukan koordinasi terhadap anggota dengan tidak mencari keuntungan, tetapi menciptakan sumber keuangan dari, oleh, dan untuk para anggotanya. Kelima, mengembangkan sikap hemat dan bijaksana dalam mengelola keuangan.

Arah Strategis PUSKOPCUINA

rak pad

a.Rapat Anggota Khusus Perubahan AD Puskopcuina

  1. Salah satu usaha produktif anggota CU dalam jaringan Puskopcuina
  2. Roadmap digitalisasi Puskopcuina

 Gerakan CU dalam jaringan PUSKOPCUINA menyadari bahwa misi utama CU adalah meningkatkan kualitas hidup anggota, baik fisik, moral maupun spiritual melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan serta layanan keuangan  yang berkualitas.

Implementasi misi CU melalui pendidikan dan pelatihan dilakukan secara terus menerus, mulai dari  pendidikan wajib sampai dengan pendidikan lanjutan untuk anggota. Pendidikan wajib merupan pendidikan yang wajib diikuti oleh anggota dewasa sedangkan pendidikan lanjutan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anggota dan/atau komunitas anggota. Pendidikan dan pelatihan bagi anggota dapat dilakukan secara offline maupun online dengan pemanfaatan media sosial dan/atau sarana teknologi lainnya. Pendidikan sebagai jantung CU sehingga “jantung” itu tidak boleh sampai berhenti.

Implementasi misi CU selanjutnya adalah pemberdayaan kepada anggota. Salah satu bentuk upaya pemberdayaan kepada anggota adalah melakukan pendampingan usaha-usaha produktif. Pemberdayaan kepada anggota tidak hanya sekedar menyediakan produk simpanan dan pinjaman saja tetapiCU melakukan intervensi langsung kepada kelompok binaan dan atau komunitas untuk memastikan anggota kelompok mengetahui, menyadari, dan memiliki  keterampilan yang dibutuhkan dalam mengelola usaha-usaha produktif yang dipilihnya.

Dalam melakukan upaya pemberdayaan terhadap anggota, Koperasi CU menerapkan konsep (Asset Based Community Development – Pengembangan Komunitas Berbasis Aset). Pendekatan pemberdayaan tidak bisa disamakan antara satu komunitas anggota dengan komunitas anggota lainnya. Disinilah peran CU untuk mencari dan menemukan strategi yang tepat.

Dengan CU fokus melakukan pemberdayaan kepada anggotanya, maka penghasilan anggota meningkat dan anggota dibekali kemampuan mengelola keuangan oleh Koperasi CU, maka dapat dipastikan kualitas hidup anggota akan meningkat pula. Dampaknya bagi Koperasi CU sebagai lembaga, tentu akan berkelanjutan.

Implementasi misi CU dengan memberikan layanan keuangan yang berkualitas kepada anggota. Layanan ini tidak sekedar menyediakan jenis produk simpanan dan pinjaman yang berkualitas saja, namun bagaimana CU mampu menyediakan layanan transaksi secara digital bagi anggota. Layanan secara digital pada zaman revolusi 4.0 tidak dapat dihindari lagi. Lembaga yang memberikan layanan keuangan akan mengalami kemunduran bahkan mati jika tidak beralih dalam layanan digital.

PUSKOPCUINA telah bekerjasama dengan vendor untuk membangun sistem informasi teknologi yang terintegrasi agar tercipta layanan keuangan yang berkualitas bagi anggota. CU dalan jaringan PUSKOPCUINA telah memiliki mobile CU dan core financial system yang diberi nama “ESCETE” sedangkan untuk e-commerce dengan nama “sMartCU”.

Dukungan Menkop UKM RI

kunjungan ke kantor menkop

Perubahan PUSKOPCUINA menjadi federasi nasional sudah dilaporkan langsung kepada Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki di kantornya (22/3). Pada hari yang sama Perwakilan Pengurus dan GM PUSKOPCUINA juga menyampaikan perubahan tersebut sekaligus surat pengundurkan diri dari keanggotaan INKOPDIT.

Dalam kunjungan kerja ke Kalbar, Menkop bahkan berkenan berkunjung ke kantor PUSKOPCUINA (28/3). Dalam kesempatan tersebut, Pengurus, Penasihat, dan Manajemen, baik dari perwakilan PUSKOPCUINA maupun anggota menghadiri dialog bersama Menkop dan UKM yang didampingi oleh Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, staf Kemenkop dan UKM serta Diskop UMKM Kalbar. PUSKOPCUINA menyampaikan usulan kepada Menkop dan UKM RI secara lisan dan tertulis.

Dalam dialog Menkop mengatakan bahwa Kementerian terus mendorong agar Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia merambah ke sektor pangan, kelautan, dan perkebunan yang sejauh ini belum diolah maksimal dengan melibatkan keanggotaan.Ia mengatakan mendapat tugas langsung dari Presiden RI untuk lebih mendorong kemajuan koperasi yang bergerak di sektor pangan, dan bahkan pertanian. Bagi PUSKOPCUINA tentu harapan Menkop perlu disikapi dengan bijaksana. PUSKOPCUINA berprinsip, CU sebagai lembaga tidak boleh secara langsung merambah dalam sektor yang dimaksud. Namun CU dapat menyediakan produk dan layanan serta pendampingan yang dapat mendorong anggota untuk membuat usaha-usaha produktif.

Menkop mengatakan sangat senang dengan keberadaan PUSKOPCUINA yang merupakan CU sekunder terbesar di Indonesia. “Saya ingin CU membuka wirausaha baru melalui anggota CU. Mari kita manfaatkan peluang-peluang yang ada agar anggota semakin sejahtera,” ujarnya.

Menkop menyampaikan keherannya mengapa selama ini ada pembedaan antara CU dan koperasi simpan pinjam lainnya. “Karena jelas, selama ini CU bisa  menjadi ekonomi rakyat yang riil. CU merupakan salah satu koperasi sejati, yang modalnya dari anggota dan untuk anggota”, jelasnya.

Permenkop tentang Credit Union

Dialog di kantor PUSKOPCUINA  dipandu Agustinus Alibata, Sekretaris Pengurus dan dilanjutkan pemaparan profil dan usulan yang disampaikan oleh Ketua Pengurus PUSKOPCUINA, Edi V. Petebang.Ada lima usulanyang disampaikan. Pertama, ada peraturan Menkop UKM RI yang mengatur khusus tentang KSP Credit Union. Alasannya (1). sumber dana CU murni dari swadaya anggota. Dana tersebut dipinjamkan kembali kepada anggota. Prinsip dari, oleh, dan untuk anggota sepenuhnya diterapkan di CU. (2). Kepemilikan CU sepenuhnya oleh anggota yang berasal dari kelompok menengah ke bawah-kaum miskin. (3). Layanan utama CU terdiri dari layanan keuangan, pendidikan dan pemberdayaan. (4). Analisis keuangan gerakan CU selain analisis RATIO, juga menerapkan analisis PEARLS sebagai standar kehati-hatian dalam mengelola keuangan CU. Analisis PEARLS terdiri dari 44 indikator dengan 13 indikator kunci yang mesti dipatuhi oleh KSP CU agar berkelanjutan.

Kedua, meninjaupajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi (PMK No.112/PMK.03/2010). Usulannya: (1). Nol persenuntuk bunga simpanan sampai dengan Rp1.000.000-, per bulan. (2). Sepuluh persendari jumlah bruto bunga untuk bunga simpanan lebih dari Rp1.000.000-, per bulan dan pajak dihitung berdasarkan bunga diatas satu juta. Misalnya bunga simpanan anggota Rp1.150.000-,/bulan maka yang dihitung pajak atas bunganya adalah Rp150.000-,

Ketiga, bekerjasama dalam peningkatan SDM pengurus, pengawas dan Pengelola KSP CU Primer dalam bentuk pendidikan dan pelatihan. Keempat, bekerjasama dalam proses pendampingan pemberdayaan dan kewirausahaan di CU primer anggota PUSKOPCUINA dalam rangka membantu program Pemerintah kaitannya dengan ketahanan pangan nasional. Kelima, Kemenkop dan UKM RI membantu memfasilitasi jaringan pemasaran produk anggota di dalam dan luar negeri agar terciptanya jaringan pemasaran ke kelompok usaha anggota.

Usulan tersebut setelah disampaikan secara lisan, juga diserahkan secara tertulis kepada Menkop Teten Masduki. “Kami akan tindaklanjuti usulan ini”, ujar Menkop dan UKM RI.

Semoga usulan-usulan tersebut dapat terealisasi sehingga semakin memperkuat gerakan KSP CU  dan meningkatnya kualitas hidup anggota.

PUSKOPCUINA yang menjadi federasi nasional diharapkan mampu memperkuat Gerakan CU di Indonesia sehingga semakin banyak masyarakat di Indonesia yang merasakan manfaat CU dan konsep Koperasi CU semakin diterima di bumi nusantara tercinta ini demi meningkatnya kualitas hidup masyarakat di Indonesia, baik secara fisik, moral maupun spiritual.***

(Majalah UKM)

Posted in Umum | Tagged | Leave a comment

Sri Mulyani dan Ekspor UKM

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengaku, pemerintah sudah memberikan berbagai insentif dalam rangka mendorong ekspor dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Berbagai instrumen fiskal yang diberikan tidak hanya dari sisi perpajakan saja, tetapi juga dukungan anggaran hingga pembiayaan.

Dari perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membangun program bussines development service untuk membina para wajib pajak UMKM. Selain meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, pendampingan ini bertujuan untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM secara kesinambungan.

Berbagai upaya membangun dan membantu kapasitas UMKM dalam berikan kredit pinjaman modal usaha dengan bunga ringan dan syarat dipermudah. Jadi UMKM bisa mendapat informasi dan pendanaan sekaligus modal usaha bagi startup dan mengembangkan usaha.

Selain itu, pemerintah juga memberikan transfer ke daerah agar pemerintah daerah mendorong pelaku UMKM. Dukungan UMKM juga diberikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pemberian subsidi bunga, penempatan dana perbankan, restrukturisasi bunga pinjaman UMKM dan penjaminan pinjaman dari pemerintah.

Pemerintah memberikan pembiayaan investasi melalui Kemenkop UKM LPDB. Bea Cukai juga memberikan berbagai fasilitas kemudahan dan mendorong ekspor. Fasilitas Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) bagi industri kecil menengah. Pemerintah juga memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor bagi industri kecil menengah dan UMKM. Fasilitas ini diberikan kepada UMKM terutama dalam mengolah, merakit dan memasang bahan baku hasil produksi untuk tujuan ekspor.

Pemasukan barang lokal ke KITE dalam hal ini tidak dipungut PPN dan PPNBM dengan syarat hasil produksi harus diekspor 100%. Kementerian Keuangan dan Bea Cukai juga melakukan relaksasi penjualan hasil produk lokal dengan ketentuan penjualan ke pasar lokal paling banyak 50% dari nilai ekspor tahun sebelumnya.

Dengan berbagai dukungan dari pemerintah tersebut diyakin Indonesia bisa menciptakan 500.000 eksportir baru hingga 2030. Namun dibutuhkan kerja sama berbagai pihak untuk mencapainya. Ekspor adalah kegiatan yang menggambarkan daya saing dan perekonomian suatu negara. Ekspor merupakan turunan dari berbagai keahlian termasuk dari sisi inovasi, produktivitas, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia.

Dengan dukungan berbagai pihak, maka Indonesia bisa meningkatkan daya saing dan membangun UMKM. Suksesnya ekspor suatu negara tidak akan bisa satu pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, tapi juga penting peranan dari sektor swasta dan elemen pendukungnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan neraca perdagangan pada Maret 2021 tercatat surplus US$ 1,57 miliar, lebih tinggi daripada surplus di periode sama tahun lalu yang hanya US$ 570 juta. Rinciannya ekspor Indonesia pada bulan Maret 2021 tercatat US$ 18,35 miliar atau tumbuh 30,47% year on year (yoy). Kenaikan tersebut didorong oleh peningkatan ekspor yang tinggi baik dari sektor pertanian, industri, maupun tambang.

Sementara impor Indonesia pada bulan Maret 2021 tercatat US$ 16,79 miliar atau tumbuh 25,73% yoy. Realisasi ini didorong oleh kenaikan impor barang konsumsi, barang penolong, maupun barang modal. Suksesnya ekspor sebuah negara tidak tergantung satu pihak baik pusat dan daerah namun juga yang paling penting peranan private sector. Kinerja ekspor Maret 2021 sangat impresif menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup kuat hingga 30% dibanding dua tahun terakhir dan terutama dibandingkan saat mula pandemi tahun lalu.

Kenaikan ekspor diperkirakan terus bergerak seiring dengan pemulihan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dihadapkan tren ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Kemenkeu memprediksi ekonomi RI pada kuartal II-2021 tumbuh di kisaran 7% hingga 8% yoy, melesat dari realisasi ekonomi di kuartal II-2020 yang minus 5,32% yoy.

Kenaikan ekspor dari produk-produk yang menggunakan bahan baku impor berdampak pada peningkatan impor yang mencapai sebesar 20,73% secara YoY. Pencapaian itu merupakan hasil dari sebuah ekosistem ekspor nasional Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) sebuah asosiasi ekspor memiliki peran penting di dalam terus meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Diharapkan para pengusaha ekspor dapat lebih terintegrasi, bersinergi melalui wadah GPEI dan menciptakan serta menjaga agar para pengusaha bisa saling mendukung menjadi ready for ekspor.

UMKM yang selama ini telah berperan besar dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terutama pada saat krisis ekonomi, harus menjadi perhatian pemerintah, agar produktivitas mereka meningkat, produk-produknya bisa tersebar di kancah internasional, dan dapat melakukan penetrasi di pasar global. Melalui berbagai upaya, UMKM Indonesia diharapkan memiliki kepercayaan diri, pengetahuan dan siap berkompetisi di pasar-pasar global.

UMKM masih sulit untuk melakukan ekspor, karena lima hal. Pertama, masalah legalitas. Minimnya pelaku UMKM terhadap pemahaman legalitas, nomor pokok wajib pajak (NPWP), pentingnya nomor induk berusaha, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), izin prosedur ekspor-impor. Ini merupakan pekerjaan rumah dan tanggung jawab pemerintah untuk segera menyederhanakan agar UMKM bisa mendapatkan itu semua. UMKM pun harus memperhatikan legalitas.

Kedua, akses pembiayaan. Masih banyak UMKM nasional yang sulit mengakses pembiayaan kepada lembaga keuangan atau perbankan nasional. Rendahnya modal dan agunan, serta tingginya suku bunga menjadi penyebab UMKM nasional sulit berkembang.

Ketiga, pendampingan. Pendampingan bagi pelaku UMKM sangat penting guna meningkatkan tata kelola perusahaan dan meningkatkan daya saing produk. Keempat masalah produksi. Minimnya standarisasi produk menjadi penghalang UMKM Indonesia menembus pasar global. Pada area produksi, minimnya standar produk sesuai standar global menjadi penghalang bagi UMKM untuk bisa menembus pasar global. Terjadi inkonsistensi, tidak kontinuitas dari produksi, dan kualitas produknya.

Kelima, pemasaran. Terbatasnya informasi UMKM terhadap peluang pasar menjadi salah satu penyebab produknya sulit menembus pasar global. Selain itu, minimnya infrastruktur logistik juga membuat daya saing produk UMKM nasional rendah. Indonesia saat ini terus membangun national logistik ekosistem dan investasi di bidang infrastruktur untuk menciptakan konektivitas agar daya saing untuk distribusi dan logistik bisa menurun. Ketidakkonsistenan UMKM dalam memperbaharui atau mengupdate produk dalam market place juga, menjadi salah satu faktor.

Untuk mendukung pelaku UMKM, pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp184,93 triliun. Anggaran ini di antaranya untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat  (KUR) dan non-KUR dengan target 17,8 juta UMKM dan alokasi Rp31,95 triliun. Selain itu, ada Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro untuk 12,8 juta pelaku usaha dan anggaran Rp15,36 triliun, belanja imbal jasa penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi senilai Rp8,51 triliun, dan penjaminan loss limit UMKM dan korporasi senilai Rp2 triliun.

Terdapat pula pembebasan rekening minimal, biaya beban, dan abonemen untuk perpanjangan selama 6 bulan dari Januari sampai Juni 2021 senilai Rp1,27 triliun, PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Sovereign Wealth Fund (SWF) milik Indonesia pengelola aset domestik atau LPI senilai Rp58,76 triliun, dan penempatan dana untuk restrukturisasi kredit perbankan senilai Rp66,99 triliun.

Selain itu pemerintah juga terus dukung UMKM melalui insentif usaha perpajakan baik pasal 21 PPh, PPhh 22 impor dan PPh 25 untuk korporasi yang diturunkan atau ditanggung pemerintah. Untuk UMKM pemerintah berikan insentif PPh final hanya sebesar 0,5% Berbagai upaya ini akan berhasil jika seluruh pihak terus kontribusi mendorong pulihnya ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia. (mar)

Posted in Sajian Utama | Tagged | Leave a comment

Anak Emas Itu Bernama UKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seolah menjadi fokus utama “Anak Emas” pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Titik puncak itu tatkala Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas dengan Menteri Kabinet Indonesia Maju membahas program pemberdayaan UMKM Tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi berbicara banyak hal, mulai dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemberdayaan, sampai pengadaan barang dan jasa BUMN yang harus melibatkan UMKM. Pemerintah telah memiliki roadmap – peta jalan pengembangan Koperasi dan UMKM 2021-2024.  Peta jalan itu digunakan sebagai acuan pengembangan  Koperasi dan UMKM di masa depan.

Ada 6 indikator strategis untuk mewujudkan koperasi modern dan UMKM naik kelas sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Indikatornya, peningkatan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM, PDB koperasi, ekspor UMKM, pertumbuhan start-up koperasi, koperasi modern dan UKM naik kelas. Pada tahun 2021, ditargetkan PDB UMKM menjadi 62,36%, PDB koperasi 7,54%, kontribusi ekspor UMKM 15,12%, pertumbuhan start-up berbasis inovasi dan teknologi 900 unit, 150 unit koperasi modern dan 0,55% UKM naik kelas.

Indikator disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya; modalitas UMKM dan koperasi saat ini, kondisi ekonomi dalam dan luar negeri saat ini dan ke depan, serta masukan-masukan yang datang dari berbagai pihak, termasuk para akademisi, asosiasi, pelaku UMKM dan koperasi serta daerah. Pada 2024 diharapkan kontribusi UMKM terhadap PDB Nasional menjadi 65%, PDB koperasi 11,54%, kontribusi ekspor UMKM 21,60%, start-up berbasis inovasi dan koperasi 850 unit, koperasi modern berbasis digital 100 unit dan rasio kewirausahaan 3,95%.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 64 juta lebih pelaku UMKM. Namun melihat dari sisi ekspor, UKM perannya reltif kecil, baru sekitar 14%. Tentu ini menjadi sebuah catatan, kenapa UMKM harus ekspor. Keharusan ekspor, karena potensi pasar ekspor jauh lebih besar jika dibandingkan dengan potensi pasar domestik yang juga sudah cukup besar dan melibatkan setidaknya 269 juta jiwa.Tapi di luar marketnya jauh lebih besar.

Pemerintah menargetkan volume ekspor produk UMKM tumbuh dari 14% terhadap total ekspor menjadi 28% pada 2024 mendatang. Target tersebut merupakan instruksi Presiden. Berbagai macam hasil kerajinan telah dipasarkan ke berbagai pasar dunia. Baik di kawasan Asia, Eropa, Australia, Amerika maupun Afrika. Namun Presiden menilai bahwa volume ekspor produk UMKM Indonesia masih sangat rendah dibanding negara-negara tetangga.

Untuk mewujudkan target tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM akan melakukan sejumlah terobosan di antaranya membuat program sekolah ekspor bagi UMKM untuk dapat memasarkan produknya ke luar negeri. Memasarkan produk UMKM ke luar negeri tidak mudah. Namun Kemenkop dan UKM optimis kontribusi ekspor UMKM akan meningkat menjadi 15,12% pada 2021.

Dengan sekolah ekspor, UMKM tidak hanya belajar proses mengekspor barang, tetapi juga terhubung dengan ekosistem lainnya. Misal, dari sisi lembaga pembiayaan, Ditjen Bea dan Cukai, serta diaspora yang menjadi target pemasaran produk di luar negeri. Kemenkop dan UKM juga rutin berkoordinasi dengan kementerian – lembaga lain untuk menggenjot ekspor UMKM. Saat ini, UMKM diurus oleh 18 kementerian dan 43 lembaga, sehingga koordinasi juga menjadi tantangan.

Pemerintah tengah fokus pada permintaan produk UMKM yang paling tinggi di luar negeri di antaranya produk-produk perikanan. Sebanyak 96% pengusaha di sektor tersebut masih berskala UMKM. Saat ini, tren permintaan produk perikanan menurut data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukkan pertumbuhan 3,1%. Selain perikanan, produk lain yang permintaannya tinggi adalah furniture dan produk kriya.

Sejalan dengan optimisme Kemenkop dan UKM, Ninja Xpress selaku mitra UKM pun memiliki sikap optimis serupa dengan ditunjukan melalui kelas “Ekspor untuk Pemula” di dalam kelas Aksilerasi II. Dengan membekali edukasi kiat-kiat memulai ekspor untuk pemula, menjadi salah satu upaya Ninja Xpress membantu pemerintah memenuhi target peningkatan ekspor UKM di tahun 2021.

Ninja Xpress yang sejak awal berdiri memberikan perhatian penuh terhadap perkembangan UKM, merasa tergerak untuk lebih membantu UKM dalam memfasilitasi edukasi dengan menjadikan kelas Aksilerasi II sebagai forum tanya jawab interaktif guna mendorong peran dan kontribusi sektor UKM dalam pemulihan ekonomi Indonesia melalui devisa ekspor.

Ada 30 UKM terpilih dalam kelas Aksilerasi II dibekali berbagai macam topik bahasan yang terangkum dalam fokus area pelatihan, terdiri dari; pemasaran digital, penjualan digital dan finansial. Salah satu topik yang dibahas di kelas tersebut adalah memulai ekspor untuk pemula yang diajarkan oleh Sensei Titan. Titan Sebastian adalah seorang CEO dari bimbelbook, juga salah satu pendiri sekolahexport.co serta dikenal sebagai seorang marketers profesional yang menguasai bidang ekspor dan impor.

Pelaku UKM yang terpilih diberi edukasi mengenai ketentuan menjadi eksportir, cara atau pola pemasaran untuk menjangkau pasar ekspor, penentuan harga, hingga hal-hal penting lainnya terkait dengan bisnis ekspor. Kendala utama UKM dalam mendapatkan buyer – pembeli dari global. Perlu diketahui, bisnis ekspor adalah bisnis pribadi, yang mengharuskan kepemilikan dari perusahaan atau usaha sendiri. UKM dikatakan siap menembus pasar global ketika sudah memiliki produk yang siap diproduksi secara kontinyu dan telah memiliki nilai jual di pasar global.

Beberapa hal yang perlu dipahami sebagai salah satu penentu keberhasilan UKM dalam melakukan ekspor adalah memahami prosedur ekspor secara keseluruhan, yang tertuang dalam International Commercial Terms (Incoterms) atau seperangkat kode tiga huruf yang kerap kali digunakan dalam proses perdagangan internasional, dengan tujuan untuk mengatur agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pembuatan kontrak.

Dalam Incoterms ini diatur sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengiriman atau penyerahan barang seperti, Free on Board (FOB), Cost and Freight (CFR), Carrier Insurance Freight (CIF), Ex Work (EXW), Free Carrier (FC), Free Alongside Ship (FAS), Carriage Paid To (CPT), Carriage and Insurance Paid to (CIP), Delivered At Frontier (DAF),  Delivered at  Ship (DAS), Delivered Ex Quay (DEQ), Delivered Duty Unpaid (DDU), Delivered Duty Paid (DDP).

***

Untuk pasar di kawasan ASEAN, layaknya pasar di dalam negeri. Indonesia berhasil surplus untuk ekspor ke Malaysia sehingga berkontribusi pertumbuhan ekspor UMKM secara keseluruhan sebesar 17%. Surpulus tersebut harus terus ditingkatkan untuk mencapai target ekspor sektor UMKM pada tahun 2024 mendatang. Selama ini, komoditi terbesar yang diekspor ke Malaysia adalah kebutuhan sehari-hari, seperti; pakaian – sandang, hingga bumbu dapur.

Potensi ini bisa semakin dikembangkan dengan menjalin hubungan ekonomi lebih erat agar kegiatan ekpor-impor kedua negara mampu memberikan sumbangan bagi peningkatan ekonomi dari sektor UMKM. Dari pihak Malaysia menyatakan, mereka akan hadir apabila ada pameran-pameran di Indonesia, dan dikabari. Setiap tahun Indonesia telah punya agenda pameran bertaraf Internasional, Jakarta Fair (JF).

Dari pameran ini bisa juga mendorong potensi investasi. Adapun bentuk kerja samanya dilakukan melalui kolaborasi di bidang penelitian dan pendidikan. Indonesia masih memiliki potensi pengembangan riset yang lebih spesifik. Sekaligus untuk menjawab kebutuhan publik. Dari segi pendidikan bisa dilakukan dengan mendirikan kampus kewirausahaan (business university) yang mengedepankan produk-produk halal khas Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, penting bagi UMKM untuk melakukan digitalisasi sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi 4.0, dimana pola konsumsi masyarakat mulai beralih ke digital, utamanya saat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi Covid-19. Selama pandemi Covid-19, terjadi sebuah fenomena perubahan lifestyle masyarakat, bahkan rumah menjadi pusat seluruh kegiatan seseorang pada saat work from home (WFH). Penting bagi pelaku UMKM untuk melihat perubahan pola konsumsi ini dan menyikapinya dengan cermat, sehingga tetap bisa mengikuti pergerakan pasar dan memaksimalkan produksi.

Era revolusi industri 4.0 membawa beberapa perubahan positif bagi pelaku industri UMKM yang juga menginginkan masa depan yang cerah. Saat ini diperkirakan lebih dari 50 juta pelaku UMKM masih memanfaatkan kemampuan tradisional dalam menciptakan sebuah produk baik makanan, minuman ataupun kerajinan tangan.

Tantangan terbesar yang dihadapi UMKM dalam era revolusi 4.0 ini adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi yang ada. Saat ini memang ada sebagian UMKM yang Go-Online namun masih banyak juga yang bersifat Offline. Karenanya kehadiran pemerintah dan pelaku industri lainnya sangat dibutuhkan untuk mendorong agar tercipta suatu sistem digitalisasi yang terkoneksi antara para pelaku UMKM.

Dalam era revolusi industri 4.0 proses penjualan – promosi barang UMKM via konvensional hampir sudah tidak efektif lagi. Masa depan UMKM bisa dilihat dengan sejauh mana para pelaku usaha bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Saat ini sebahagian pelaku UMKM masih asing dengan digitalisasi dan mereka masih nyaman dengan pola konvensional karena “Gagap Teknologi”.

Selain gagap teknologi salah satu yang menyebabkan terkendalanya digitalisasi ialah kurangnya peranan aparatur penegak hukum terhadap pelaku kejahatan dalam dunia teknologi digitalisasi. Saat ini banyak akun media sosial yang menawarkan produk – jasa semu. Hal ini bukan hanya merugikan konsumen namun berdampak juga kepada pelaku UMKM dibidang yang sama.

Ada sejumlah kegiatan kementerian – lembaga yang berkaitan dengan UMKM. Mulai dari peresmian ekspor perdana produk UMKM melalui Pusat Logistik Berikat e-Commerce di Pusat Pergudangan Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat, hingga BRILian Preneur yang digelar PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Muara dari itu semua adalah mendorong kemajuan UMKM, terutama yang berorientasi ekspor.

Program KUR tahun 2020, anggaran yang disalurkan melesat menjadi Rp 190 triliun. Plafon maksimal KUR untuk usaha mikro pun dinaikkan dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta. Namun, masih ada kritik dalam pelaksanaan KUR. Mulai dari administrasi yang rumit hingga kesulitan mengakses program tersebut. Hal itu membuat penurunan bunga KUR dari 7% menjadi 6% per 1 Januari 2020 seolah sia-sia. Karena itu pemerintah bersama OJK dan perbankan berkomitmen mengatasi masalah ini.

Mempermudah persyaratan, misalnya. Sejumlah fintech lending – lembaga pembiayaan hanya mensyaratkan KTP sebagai syarat untuk memperoleh dana. Setelah pendanaan, aspek lain yang penting adalah memfasilitasi UMKM mendapatkan peluang yang sama untuk ekspor hingga akses pasar ekspor. Untuk itu, dibutuhkan peran atase perdagangan dan ITPC di luar negeri. Jangan sampai hanya terjebak pada rutinitas mengikuti pameran dagang semata. Mereka juga harus mampu berperan sebagai agen pemasaran.

Kementerian Perdagangan juga harus menggandeng Kementerian Luar Negeri untuk memberikan update terkini kondisi pasar perihal apa yang dibutuhkan konsumen produk UMKM Indonesia di berbagai negara. Konsolidasi dengan calon pembeli dan asosiasi di negara-negara mitra perlu ditingkatkan lagi. Apalagi kualitas produk UMKM Indonesia yang berkualitas dan beragam tentu sangat dicari-cari.

Langkah lain adalah memaksimalkan keberadaan Pusat Logistik Berikat (PLB) e-commerce. Melalui PLB e-commerce, produk-produk UMKM dapat menembus pasar internasional tanpa perlu memikirkan proses pemasaran dan pengiriman. Maka, pemerintah perlu memperbanyak keberadaan PLB e-commerce di berbagai daerah, tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya. Hal ini penting, sebab di PLB ada berbagai fasilitas seperti Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, pergudangan, dan sebagainya.

Pada akhirnya, tentu kita mengharapkan agar perekonomian tahun 2021 lebih baik ketimbang tahun 2020. Salah satu cara untuk itu adalah mendorong agar kinerja UMKM semakin apik mewarnai ekonomi Tanah Air. Utamanya UMKM berorientasi ekspor yang efek bergandanya tentu jauh lebih besar ketimbang UMKM yang berfokus di dalam negeri.

***

Akibat pandemi Covid-19, pelaksaan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk promosi, seperti Trade Expo Indonesia (TEI) diselenggarakan secara virtual. Dalam acara Trade, Tourism and Investment Forum: Policy Transformation in the New Era Toward Economic Recovery, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, S.E, M.Sc, Ph.D mengatakan; “Pemerintah terus mendukung Usaha Kecil Menengah agar mereka tidak hanya mampu bertahan dari pandemi ini, tetapi juga dapat tampil sebagai juara dan pemenang dari krisis ini serta memanfaatkan peluang berdagang dengan seluruh negara tetangga”.

Hal ini terimplementasikan dimana Kementerian Keuangan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) – Indonesia Eximbank, mengajak 12 UKM binaan bertemu dengan calon pembeli dari berbagai negara. Pemerintah memberi dukungan fiskal kepada UKM yang berorientasi ekspor agar UKM Indonesia lebih berdaya saing, menembus batas menuju pasar global, dan membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ke-12 UKM binaan LPEI ini berkategori multi produk, yaitu handicraft, furniture, food & beverage, herbal rempah premium, hingga home décor. Melalui TEI diharapkan UKM binaan LPEI mampu melakukan ekspor setelah bertemu calon pembeli secara langsung sehingga dapat meningkat transaksi penjualan.

Melalui program Coaching Program for New Exporters (CPNE) yang disertakan dalam TEI, LPEI melakukan pendampingan serta pembinaan kepada 12 UKM dan memberi berbagai jenis pelatihan, diantaranya pelatihan pengemasan (packaging), pembuatan desain yang baik dan menarik, pemasaran (marketing), hingga menangani pesanan (order handling). Dalam perjalanannya, UKM-UKM berorientasi ekspor itu telah mampu menembus pasar Eropa, Asia, Amerika Serikat, hingga Afrika.

Salah satu UKM, CV Woodeco Indonesia yang memproduksi handicraft & furniture dari Yogyakarta mampu menembus pasar Belanda, Jerman, Amerika, hingga Jepang. Ada juga PT Fahmi Bersaudara yang memproduksi produk kelapa dan turunannya. UKM yang berlokasi di Wonogiri tersebut mampu memproduksi 120 ton per bulan yang mayoritas di ekspor ke Bahrain, Uni Emirat Arab, Palestina, hingga Korea Selatan.

CPNE merupakan kegiatan yang diamanatkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Pasal 33 Ayat 2 a dan PP No.43/2019 tentang Kebijakan Dasar Pembiayaan Ekspor Nasional dalam melaksanakan mandat sebagai Facilitator, Accelerator, Aggregator, dan Arranger.

LPEI mendorong pengusaha UKM menjadi pemain pasar global yang peduli pada keunggulan sumber daya dan meningkatkan daya saing. Kedua faktor tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai bisnis UKM dan menggerakkan roda ekonomi secara luas. Dalam penyelenggaraan kegiatan jasa konsultasi, LPEI juga membuka kesempatan bagi semua pihak untuk bekerjasama dalam rangka pengembangan ekspor nasional.

Sejak program CPNE dijalankan sudah lebih dari 2.500 UKM Berorientasi Ekspor yang mengikuti pelatihan dengan klasifikasi UMKM memiliki produk berorientasi ekspor unggulan, memiliki staf minimal 3 orang, memiliki email, telah memiliki pasar domestik, familiar dengan transaksi elektronik – marketplace. Sejak tahun 2018 para mitra binaan juga sudah diperkaya dengan Digital Handholding Program, pelatihan untuk UMKM agar siap memasuki pasar internasional via marketplace global.

Sebagai lembaga khusus milik pemerintah, strategi dan program kerja LPEI beriringan dengan strategi dan program ekspor pemerintah yang menitikberatkan pada 2 hal yaitu peningkatan daya saing dan diversifikasi pasar produk ekspor. Saat ini, fasilitas produk yang diberikan LPEI adalah Pembiayaan, Penjamin dan Asuransi serta Jasa Konsultasi yang memberikan daya saing kepada para eksportir, khususnya yang bergerak di sektor bidang prioritas Pemerintah, antara lain; memberikan nilai tambah (hilirisasi) atau yang mempunyai nilai multiplier tinggi kepada perekonomian.

Dengan total 165 negara tujuan ekspor debitur, LPEI masih terus mendorong perluasan pasar ekspor guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kawasan yang kini dibidik adalah Amerika Latin, Afrika, Asia Selatan, seperti Bangladesh dan Pakistan. Guna memuluskan rencana itu, LPEI bekerja sama dengan kementerian atau lembaga daerah terkait kegiatan ekspor baik regional maupun global, termasuk kerja sama dengan Eximbank – Export Credit Agency negara lain dan lembaga multilateral.

Di masa pemulihan akibat pandemi, LPEI menilai banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan finasial maupun non finansial. Dalam hal bentuk dukungan finansial, LPEI memiliki produk Penjaminan dimana LPEI berperan sebagai credit enhancer yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank.

Adapun dukungan non finansial, salah satunya dilakukan LPEI dengan mendampingi UMKM di daerah melalui program Desa Devisa dengan tujuan UMKM tersebut dapat mandiri mengelola usaha hingga akhirnya mampu melakukan ekspor. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Agus Windiarto, Corporate Secretary – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, pada nomor telepon (021) 39503600 atau e-mail: corpsec@indonesiaeximbank.go.id. (adt – dm)

Posted in Sajian Utama | Tagged | Leave a comment

Kenapa Tidak Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi syariah di Indonesia secara formal ditandai dengan didirikannya Bank Muamalat (1992) sebagai lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Sejak saat itu sistem ekonomi syariah terus berkembang cukup signifikan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia,  ada yang berpendapat bahwa layak jika system ekonomi syariah di Indonesia menjadi yang utama dan terbesar di dunia.

Ajakan para tokoh Agama Islam kepada seluruh umat muslim untuk merapatkan barisan dan selalu berjamaah dalam berbagai kegiatan, termasuk membangun perekonomian syariah di Indonesia, diyakini menjadi paling tepat untuk mengentaskan kemiskinan dan merubah kondisi ekonomi di Tanah Air menjadi jauh lebih baik.

Upaya penguatan ekonomi syariah oleh umat Islam di Indonesia saat ini sudah mulai terlihat membuahkan hasil. Sejumlah jenis usaha yang berbasis syariah seperti Sodaqo Mart, Hamdalah Mart, Alfatihah Mart hingga 212 jumlahnya diklaim sudah ratusan gerai. Umat Islam harus dukung semua potensi yang dimiliki umat Islam. Jika umat Islam sudah berpihak untuk ekonomi syariah, diyakini umat akan selamat dunia akhirat karena selamat dari riba yang bisa membawa petaka.

Umat muslim mnyatukan kekuatan untuk unjuk gigi dalam menjalankan roda ekonomi nasional dengan membentuk Koperasi Syariah 212 Mart. Semangat itu berawal dari aksi 212 pada Desember 2016. Para perintis akhirnya resmi mendirikan Koperasi Syariah sebulan setelahnya, yakni pada Januari 2017. Setelah melalui berbagai persiapan dan perizinan, kantor pusat Koperasi Syariah 212 Mart pertama resmi didirikan di Bogor, Jawa Barat pada 1 Mei 2017.

Satu per satu cabang baru dari Koperasi Syariah 212 Mart bermunculan hingga menembus ratusan cabang tersebar di Bogor, Bekasi, Depok, Jakarta, Tangerang, Cirebon, Bandung hingga ke seluruh penjuru Nusantara.

Para tokoh yang mempromosikan Toko 212 Mart antara lain; Haikal Hassan dan Ustaz Abdul Somad (UAS). UAS menyakinkan bahwa bisnis ini tak bohong dan tidak menipu. UAS mengajak umat Islam untuk membangun ekonomi secara berjamaah seperti halnya amalan-amalan yang dilakukan berjamaah.“Salatnya sudah, puasanya sudah berjamaah, haji umrahnya sudah berjamaah, tapi ekonominya belum berjamaah, kita belum kaffah,” katanya.

Dia mengajak untuk berbelanja di 212 Mart yang merupakan tempat belanja umat Islam. UAS menjamin bahwa  212 Mart adalah tempat belanja yang amanah atau dapat dipercaya. “Jangan tablig Akbar ramai hanya sekedar kerumunan (tapi juga) bagaimana kerumunan itu diubah menjadi kekuatan. Maka belanja ke tampat belanja muslim 212 Mart. Amanah. Amanah, tidak ada tipu, tidak ada bohong, tidak dusta, tidak ada barang yang exspire – kadalu warsa. Amanah seperti amanah Rasulullah SAW,” tambahnya. Dalam video yang beredar di media sosial Haikal Hassan mengajak umat Islam untuk belanja di 212 Mart sebagai bagian dari Jihad.

Tiba-tiba muncul berita sangat mengejutkan. Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dilaporkan ke Polresta Samarinda oleh 13 warga Samarinda. I Kadek Indra Advokat LKBH Lentera Borneo, yang ditunjuk sebagai Ketua Tim dan Penasehat Hukum investor 212 Mart Samarinda dan rekannya Norita, menjelaskan duduk perkara awal pembentukan dan inisiasi untuk membuka Toko 212 Mart dengan metode pengumpulan atau penghimpunan investasi kepada masyarakat secara terbuka.

Dari proses penghimpunan dana investasi tersebut terbentuklah Toko 212 Mart di 3 cabang Kota Samarinda, pertama 212 Mart Jalan AW Sjahranie (2018), Jalan Gerilya dan Bengkuring (2019). Pendirian Toko 212 Mart pertama pada tahun 2018 terkumpul dana investasi sebesar Rp 914.426.488,- Sedangkan tahun berikutnya 2019, Toko 212 Mart Jalan Gerilya sebesar Rp 1.029.000.466,- Dan Jalan Bengkuring sebesar Rp 81.700.000,-. Jumlah total investasi yang terkumpul Rp 2.025.126.954,- dari para investor yang secara bersama-sama mengumpulkan.

Ada pula investor tunggal yang ikut memberikan suntikan dana investasi yang nominalnya fantastis, ratusan juta rupiah. Ternyata pengurus Komunitas Koperasi Syariah 212 Samarinda tidak memiliki legal standing untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat. Awalnya dengan rayuan, dan dijelaskan ada legal standing Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda. Untuk menggaet investor lebih banyak, diberikan kartu tanda anggota (KTA) dan sertifikat berlogo Koperasi Syariah Samarinda pada investor yang menyetor investasi.

Namun kegiatan penghimpunan dana tersebut dilakukan tanpa ada legalitas dan tak ada Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda yang terbentuk hingga sekarang. Setelah terkumpul dana investasi, HB selaku bendahara yang juga Direktur PT. KMB menawarkan badan hukum perusahaannya sebagai legalitas untuk mengelola Toko 212 Mart. Karena menggunakan simbul 212 toko tersebut mendapat sambutan dari masyarakat cukup baik sehingga membuka cabang baru menjadi 3 toko.

Namun pada bulan Oktober 2020 muncul permasalahan, gaji karyawan tidak terbayarkan, supplier UKM pun tidak terbayarkan. Padahal barang-barangnya sudah terjual. Tagihan wajib sewa ruko, listrik dan PDAM juga menunggak. Dari situlah muncul kecurigaan adanya penyelewengan dana oleh pengelola Toko 212 Mart.

Direktur Eksekutif Koperasi Syariah 212 Mela Trestia menyebut 212 Mart yang terjerat kasus ini dikelola oleh Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda (KSSMS). Apa yang terjadi dengan KSSMS adalah kasus lokal yang tidak ada kaitannya dengan Koperasi Syariah 212 Pusat, atau koperasi-koperasi syariah lain yang memiliki unit usaha minimarket dengan label 212 Mart.

Dikutip dari situs resminya, Koperasi Syariah 212 adalah koperasi primer nasional yang didirikan oleh tokoh-tokoh umat Islam sebagai implementasi semangat Aksi 212. Aksi ini muncul dalam kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Koperasi Syariah 212 memiliki merek dagang 212 Mart dan minimarketnya tersebar di berbagai daerah dengan sistem kemitraan. Salah satu yang menjadi mitra adalah 212 Mart di Kota Samarinda, di Jalan Abdul Wahab Sjahranie Nomor 20, Samarinda.

Koperasi Syariah Sahabat Muslim Samarinda (KSSMS) pun membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Koperasi Syariah 212 untuk menggunakan merek dagang 212 Mart dengan syarat dan ketentuan. Salah satunya dilarang menghimpun dana untuk modal kerja mengatasnamakan Koperasi Syariah 212 Pusat. Sehingga, 212 Mart Samarinda ini tercantum dalam daftar gerai di situs resmi Koperasi Syariah 212.

Walau demikian, Mela menegaskan KSSMS dan Koperasi Syariah 212 Pusat adalah dua entitas bahan hukum koperasi yang berbeda. Kedua entitas bisnis juga memiliki izin usaha masing-masing. Sehingga, Mela menyebut kasus ini sepenuhnya adalah kewenangan dan tanggung jawab pengurus KSSMS.

Keterangan dari Mela berbeda dengan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi. Ahmad mendapat penjelasan dari Dinas Koperasi Kota Samarinda bahwa pengelolanya bukan koperasi, melainkan PT Kelontong Mulia Bersama (KMB). Dia merasa kaget ketika mendapat kabar, ternyata bukan koperasi melainkan PT. Namun, PT KMB ini berisi sejumlah orang yang tergabung dalam komunitas 212. Namun Mela mengaku tak mengtahui soal PT KMB yang mengelola 212 Mart Samarinda.

Pengamat kebijakan publik, Saidiman Ahmad, ikut menyoroti polemik dugaan investasi bodong Komunitas Koperasi Syariah 212 Mart di Samarinda tersebut. Menurut dia, kasus itu merupakan contoh orang-orang yang melakukan penipuan atas nama agama. “Ini yang dimaksud para penjual agama. Bisa juga disebut para penipu menggunakan agama,” cuitnya dalam akun Twitter. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi 212 Mart tersebut mengingatkan ucapan mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok; “Jangan mau ditipu pakai ayat”.

Investasi Ilegal Makin Marak

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau bisa disebut Satgas Waspada Investasi (SWI) mencatat, dalam 10 tahun terakhir masih banyak terjadi investasi ilegal. Kerugian dari investasi ilegal 10 tahun terakhir mencapai Rp 114 triliun. “Ini merupakan kejahatan perekonomian masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L. Tobing, dalam program Cuap Cuap Cuan BRI,

Dikatakan setiap tahun selalu ada investasi ilegal. Ini menunjukkan penawaran yang masih tinggi karena permintaan di masyarakat masih besar. Terlihat dari banyaknya masyarakat yang tertipu investasi kasus investasi ilegal. Masyarakat kalau belum rugi belum mau melapor. Karena dari pemahamannya masih ada yang ingin untung dalam kegiatan seperti ini. Satgas Waspada Investasi mencatat daftar investasi ilegal di 3 tahun terakhir. Pada 2019 ada 442 investasi ilegal, 2020 ada 349 investasi ilegal, sementara di 2021 Januari- Maret 2021 ini sudah ada 42 investasi ilegal yang masuk dalam daftar.

Jika berinvestasi harus melihat dua hal. Pertama legal, perlu di cek terlebih dahulu izin dari penyelenggara investasi di instansi pemerintah. Jika investasi dalam bentuk koperasi bisa memverifikasi di Kementerian Koperasi dan UKM, kalau bentuk perdagangan (multi level marketing/MLM) bisa lihat di Kementerian Perdagangan, jika jenis perdagangan berjangka komoditas bisa dicek di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kedua aspek logis, apa imbal hasil yang diberikan masuk akal. Kalau memberi imbal hasil besar misal bunga sampai 10 – 15%, atau 1% per hari itu pasti ilegal, jangan diikuti. Ada investasi ilegal yang mencatut website logo atau izin dari instansi lain yang berizin. Kemudian digunakan oknum untuk mengelabui masyarakat seakan kegiatan mereka terafiliasi.

Ada beberapa cara yang dilakukan SWI guna meminimalisir investasi ilegal yang terjadi. Memang sulit membasmi aksi penipuan ini. Walaupun sudah dilakukan pemblokiran atau diumumkan oleh otoritas masih bisa dengan mudah merubah nama atau platform investasinya. SWI juga sudah bekerjasama dengan 13 kementerian dan lembaga untuk mengedukasi kewaspadaan investasi ilegal. Ada dua jenis masyarakat yang sering ikut dalam investasi ilegal. Pertama, yang memang tidak memiliki pemahaman atau kurang literasi, kedua, orang yang sudah paham tetapi memanfaatkan pengetahuanya untuk menorehkan keuntungan cepat.

Paling susah membasmi kegiatan investasi ilegal karena ada ketamakan dari orang itu, dimana mereka masuk investasi ilegal seperti skema piramida. Skema ini – skema ponzy, yakni orang lama akan mendapat bayaran dari orang yang baru masuk, begitu seterusnya. Intinya masyarakat jangan mudah diperdaya dengan imbal hasil tinggi. Saat ini kegiatan SWI masih fokus pada sosialisasi kepada masyarakat hingga ke daerah, mengumumkan daftar investasi ilegal, juga melakukan pemblokiran dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga ke polisi bila ada unsur pidana.

Peran serta dari masyarakat juga dibutuhkan untuk menuntaskan aksi penipuan ini. SWI juga berharap masyarakat bisa melapor ke SWI jika menemui investasi tidak wajar dengan memberikan janji imbal hasil pasti dan tidak wajar. Masyarakat bisa melapor melalui email Satgas Investasi waspadainvestasi@ojk.co.id atau disampaikan ke kementerian masing-masing. Kalau bidang investasi koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM, MLM (multi level marketing) atau perdagangan ke Kemendag, perdagangan berjangka bisa ke Bappepti [Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

SWI merilis daftar baru investigasi ilegal yang ada di Indonesia bulan April 2021. Jumlahnya mencapai 25 perusahaan yang berada dalam daftar tersebut. Selain itu SWI juga melaporkan adanya 86 platform fintech peer-to-peer lending ilegal. Ketua SWI, Tongam L Tobing mengatakan masyarakat perlu memahami legalitas atau izin pada perusahaan tersebut. Dari 25 perusahaan itu, kegiatan yang dihentikan cukup beragam mulai dari Money Game, investasi cryptocurrency (uang kripto) tanpa izin, penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin, penyelenggara pembiayaan tanpa izin, dan kegiatan lainnya.

Masyarakat juga dapat menghubungi sejumlah kanal komunikasi melakukan investasi atau memanfaatkan fintech. Selain itu bisa digunakan untuk melaporkan kegiatan berpotensi merugikan. Pertama bisa menghubungi melalui kontak OJK 157 dan nomor WhatsApp 0811-571-571-57.

Berikut daftar perusahaan dalam Daftar Entitas Investasi Ilegal yang Dihentikan:

  1. Lucky Best Coin (LBC)

Kegiatan yang Dihentikan : Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.

  1. GBHub Chain

Kegiatan yang Dihentikan: Investasi penjualan cryptocurrency dengan skema member get member.

  1. Raja Coin

Kegiatan yang Dihentikan: Investasi penjualan cryptocurrency.

  1. PT Trijaya Tirto Marto

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran promisory note dengan imbal hasil 10% tanpa izin.

  1. PT Tanam Uang Indonesia

Kegiatan yang Dihentikan: Platform penitipan dana kepada trader.

  1. PT Medussa Multi Business Center

Kegiatan yang Dihentikan: Penyelenggara sistem pembayaran tanpa izin.

Kitabisa Program Saling Jaga Sesama (https://salingjaga.kitabisa.com/)

Kegiatan yang Dihentikan: Kegiatan perasuransian tanpa izin.

  1. PT Pay Earn Indonesia (convertCASH)

Kegiatan yang Dihentikan: Penyelenggara pembiayaan tanpa izin.

  1. Koperasi Tabung Haji Umroh

Kegiatan yang Dihentikan: Penyelenggara pembiayaan ibadah Haji dan Umroh tanpa izin.

  1. Creative Trading System

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game/ Penyelenggara pelatihan Pasar Modal merangkap Penasehat Investasi tanpa izin.

  1. Auto Trade Gold 4.0

Kegiatan yang Dihentikan: Investasi Robot Trading/money game.

  1. Investasi Titip Dana Amanah

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game.

  1. Magnipay – h5.Magnipay.com

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. BWTRADE – PT Semut Hitam Nusantara

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. PT Bintang Maha Wijaya

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. Trader Sukses Indonesia

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. Trader King Pro

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. Batu Vulkanik

Kegiatan yang DIhentikan: Money Game

  1. XBIT (Mining Crypto)

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. https://thelikey.org

Kegiatan yang Dihentikan: Money Game

  1. PT Dana Oil Konsorsium

Kegiatan yang Dihentikan: Perdagangan berjangka minyak mentah tanpa izin

  1. Investasi Saham NSI

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi saham tanpa izin

  1. ARA HUNTER

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi trading saham tanpa
izin

  1. HJ Invesment oleh grup telegram @angara_syahputra, @erik_chandra

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi dengan menggunakan logo OJK tanpa izin

  1. Syndication Group of Investors and Invesment Banks

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi pada proyek-proyek infrastruktur dan lainnya tanpa izin

  1. PT Saham Bibit Reksadana, PT Bibit Saham Reksadana, dan PT Bibit Tumbuh Bersama Reksadana

Kegiatan yang Dihentikan: Penawaran investasi tanpa izin dengan menduplikasi nama PT Bibit Tumbuh Bersama (Bibit.id).

Ekonomi Pancasila Lebih Berkeadilan

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong agar sistem ekonomi ke depan menerapkan sistem ekonomi pancasila. Secara kebijakan Indonesia belum menerapkan ekonomi pancasila. Saat ini di Indonesia masih terjadi dual ekonomi seperti yang diungkapkan ekonom Belanda Julius Herman Boeke. Yakni ekonomi industri modern yang dikuasai oleh kapital dan ekonomi tradisional yang dikuasai oleh masyarakat. Karena itu perlu ada kajian agar ekonomi pancasila menjadi landasan keilmuan, yaitu ilmu ekonomi.

Untuk membumikan ekonomi pancasila mesti dilakukan beberapa hal. Pertama, Indonesia mesti mandiri dalam bidang ekonomi. Kedua, kemakmuran mesti milik bersama bukan hanya kelompok elit. Ketiga, fungsi sosial ekonomi tidak boleh didominasi oleh orang-orang tertentu sehingga pertumbuhan ekonomi tidak harus mengorbankan kualitas pemerataan.

Selama ini ada kesan pertumbuhan ekonomi mengorbankan pemerataan sehingga kesenjangan ekonomi terjadi antara kelompok yang satu dengan yang lain. Dalam sistem ekonomi pancasila, investasi tidak diharamkan. Hanya saja, investasi asing yang masuk harus dikolaborasikan dengan potensi ekonomi dalam negeri.

Inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Investasi dari asing tidak kita larang karena kemandirian tidak berarti isolasi tetapi investasi asing maupun dalam negeri sendiri tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat. Pembangunan dan pemerataan khususnya untuk masyarakat menengah bawah harus menjadi perhatian utama pemerintah. Terutama pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pelatihan dan pemberdayaan sangat penting bagi implementasi ekonomi Pancasila.

Ekonomi Pancasila bukanlah ekonomi yang anti pasar tetapi ekonomi yang berlandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang dilawan adalah pemusatan kekuatan ekonomi di tangan sekelompok orang. Itu yang tidak boleh. Ekonomi pancasila dapat mempersempit kesenjangan antar kelompok. Sebab, sistem ekonomi tersebut memfokuskan penguatan dan pengembangan pemberian akses likuiditas, akses kapital, sumber daya manusia, pasar, dan teknologi kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya sekitar 64 juta UMKM.

Jika Pancasila dijadikan sebagai platform ekonomi, maka inflasi dan stabilitas dapat terjaga dengan baik serta fundamental ekonomi menjadi kuat. “Pertumbuhan ekonomi bisa dijaga, lebih tinggi, berkualitas, tidak hanya 5%, bisa 6-7%, bahkan bisa lebih dari itu kalau jalan ekonomi itu digerakkan oleh basis potensi yang utama. Yaitu dengan bekerja sama antara yang besar usaha besar, koperasi, dan UMKM yang jumlahnya sangat banyak, 64 juta.

Tujuan digalakannya penerapan ekonomi Pancasila agar bangsa dan negara Indonesia tidak terjebak pada sistem ekonomi kapitalis.Tanpa adanya demokrasi ekonomi yang mengacu Pancasila hanya akan membuat kaum kapital merajalela di Indonesia. Implementasi nilai Pancasila, khususnya menyangkut nilai “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat diterapkan dalam berbagai aspek mencakup sosial, budaya, politik, serta ekonomi.

Dalam aspek ekonomi, masyarakat yang betul-betul mengamalkan Pancasila akan lebih memilih pada konsep ekonomi yang berbasis pada demokrasi dan kerakyatan. Namun, entah mengapa sepertinya sulit sekali masyarakat mengatakan antikapitalisme. Dengan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila, kemakmuran bukan hanya diperuntukkan bagi orang per orang, melainkan diprioritaskan bagi masyarakat luas.

Dalam konteks tersebut pencapaian kemakmuran diterapkan dengan prinsip kebersamaan. Namun entah mengapa, sudah lebih dari tiga perempat abad Indonesia merdeka, pada 17 Agustus 2021, genap 76 tahun namun penerapan sistem ekonomi Pancasila belum menjadi pilihan. Maka, timbul pertanyaan, mengapa sistem ekonomi Pancasila sulit diterapkan atau bahkan sulit diterima? Terdapat sejumlah argumen yang mengapung. Khususnya dari para pegiat sistem tersebut di Universaitas  Gadjah Mada (UGM). Tempat Prof Mubyarto menelurkan kembali gagasan ekonomi berlandaskan Pancasila.

Kenyataan Ekonomi Pancasila tidak dapat diterima masyarakat adalah sebuah masalah yang perlu dikaji mendalam. Apalagi, dengan kata ‘Pancasila’ dan keberpihakan kepada rakyat kecil atau masyarakat lapisan menengah – bawah, sudah seharusnya sistem ini mudah dan mulus diterima. Berdasarkan analisis para pakar karakter masyarakat Indonesia turut menjadi penentu. Orang Indonesia pada umumnya mempunyai sifat untuk cenderung lebih memercayai “orang asing” dan lebih bisa menerima sesuatu yang datang dari “luar”.Tidak terkecuali para ekonom Indonesia. Yang kini sedang digegap-gempitakan adalah system Ekonomi Syariah.

Inilah salah satu penyebab eksternal mengapa Ekonomi Pancasila sulit beroleh tanggapan positif dan simpatik secara meluas. Cap “asli, lho!” yang melekat pada Ekonomi Pancasila justru merintangi dirinya sendiri untuk bisa diterima secara meluas. Faktor berikut adalah kepercayaan berlebihan (over confidence) ekonom pada umumnya yang mengira masalah ekonomi adalah urusan ekonomi an sich (tidak gayut dengan aspek-aspek sosial nonekonomi), sehingga teori-teori ekonomi yang ada dipercayai cukup andal untuk mengatasi segala masalah ekonomi.

Faktor berikut adalah ketidakberimbangan (bias-bias) struktural dalam muatan ajar pendidikan ilmu ekonomi di Indonesia. Terdapat bias ke mahzab ekonomi klasik (termasuk neo-klasik), kurang diimbangi dengan cara berpikir mazhab ekonomi Keynesian. Ekonomi Keynesian adalah teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, ekonom Inggris yang dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari Great Depression (kemunduran ekonomi global).

Selanjutnya, media ajar praktis bertumpu pada buku ajar (text-books), tidak diimbangi dengan buku bacaan (readings). Akibatnya, para ekonom atau sarjana ekonomi cenderung menjadi “konsultan-tukang” (solusi-solusi yang ditawarkannya teknis-mekanis), bukan menjadi ilmuwan, apalagi cendekiawan. Faktor berikut, adalah terputusnya pengenalan keekonomian Indonesia antara jenjang sekolah menengah dan jenjang pendidikan tinggi.

Masih ada kendala-kendala lain yang merintangi “pemasaran” sistem ekonomi Pancasila seperti muatannya (berupa aturan-aturan main pelaksanaan dan kebijakan ekonomi) masih terlalu hipotetis-normatif, belum teruji menjadi tesis dengan jabaran praktis yang operasional (belum menjadi tesis-positif).

Masih banyak pandangan skeptis di kalangan ekonom yang mengemuka, Ekonomi Pancasila adalah “ekonomi yang bukan-bukan”, artinya bukan ekonomi kapitalis dan bukan pula ekonomi sosialis. Banyak diantara mereka tetap tidak menghargai gagasan alternatif hanya karena gagasan-gagasan lain ini belum berupa buku-buku teks yang dapat mengganti buku-buku teks barat yang ada di perpustakaan-perpustaan fakultas ekonomi dan yang sampai dewasa ini masih merupakan satu-satunya pegangan dosen-dosen pengajar.

Sebab lain, mahasiswa-mahasiswa ekonomi Indonesia masih selalu bersikap skeptis terhadap gagasan-gagasan ekonomi alternatif adalah karena dosen-dosen mereka tidak mengadakan penelitian-penelitian induktif-empirik. Sehingga mereka (dosen-dosen ekonomi ini) tidak pernah memberikan contoh-contoh konkret dari lapangan untuk mengganti atau paling sedikit melengkapi, contoh-contoh yang ada di buku-buku teks barat. Dosen-dosen ekonomi kita juga sangat sedikit, jika tidak boleh dikatakan tidak ada, yang mempublikasikan artikel-artikel ilmiah hasil penelitian induktif-empirik. (adt – dm)

Posted in Sajian Khusus | Tagged | Leave a comment

Presiden RI Joko Widodo; Berkoperasi Memperkokoh NKRI

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah berjanji akan menempatkan Koperasi sebagai salah satu instusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Seluruh insan koperasi diajak untuk kembali menggelorakan semangat gerakan koperasi. Dengan berkoperasi, kata Presiden yang juga salah seorang pendiri Koperasi Mebel Kota Surakarta (Sala) saat menjabat Ketua Kadin Surakarta, kita menuju pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kita semua ingin koperasi menjadi salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. Karena itu koperasi harus diperkuat, dan kita berdayakan. Presiden berpesan agar para penggerak koperasi nasional tidak takut bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Koperasi yang kuat dan mandiri, diyakini mampu bersaing dengan korporasi besar, baik perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Semangat koperasi sebagai kekuatan bersama, gotong royong akan mampu bersaing serta cepat beradaptasi dengan perkembangan jaman.

Untuk itu dibutuhkan inovasi. Sekarang bukan negara basar yang mengalahkan negara kceil, melainkan negara yang cepat, mengalahkan negara yang lamban. Karena itu, kita harus bergerak cepat agar bisa bersaing dengan negara-negara lain. Saat ini sudah banyak koperasi Indonesia yang bisa dijadikan sebagai model bagi koperasi lainnya di dalam mengembangkan kegiatan usahanya.

Beberapa koperasi yang telah berhasil; KUD Denbantas Tabanan, Bali, Koperasi Kredit (Kopdit) Mandiri, Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Kospin Jasa Pekalongan, Jawa Tengah, Koperasi BMT UGT Sidogiri Jawa Timur, Kopdit Pintu Air, Maumere, NTT, Kopdit Sauan Sibarung, Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Kopdit Betang Asi, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kopdit Lantang Tipo, Kopdit Keling Kumang, Kopdit Pancur Kasih, Kopdit Khatulistiwa Bakti, di Kalimantan Barat, Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, Koperasi Keluarga Guru Jakarta (KKGJ), Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Kranggan, Bekasi, Jawa Barat. dan masih banyak lagi. Keberhasilan koperasi-koperasi tersebut bisa direplikasikan koperasi lain, bagaiman bisa mencapai omzet tinggi.

Peneliti Ahli Utama Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM Johnny W. Situmorang mengungkapkan dalam keterangan resminya, bahwa jumlah koperasi di Indonesia mencapai 123,948 unit dengan anggota 20,45 juta orang, di tahun 2019. Hal tersebut cukup memprihatinkan lantaran dari 271.349.889 penduduk Indonesia (Sensus 2020), tidak sampai 10% orang Indonesia yang ikut berkoperasi. Padahal koperasi telah terbukti mampu memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi nasional. Koperasi juga turut menciptakan lapangan kerja dan pemerataan kesejahteraan.

Beberapa waktu yang lalu, Menkop dan UKM Teten Masduki membahas masa depan koperasi Indonesia dan upaya pemberdayaannya dengan 20-an tokoh Gerakkan Koperasi Indonesia (GKI) termasuk mantan Menteri Koperasi pada kabinet sebelumnya seperti Tjakrawardaya, Muslimin Nasution. Hadir pula Rektor Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN) yang juga mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah. Setelah pertemuan Menkop menejelaskan bahwa pertemuan tersebut untuk menyelaraskan pemikiran terkait masa depan koperasi Indonesia dengan semua pihak; pemerintah, aktivis, praktisi, dan pendidik.

Dikatakan, kita punya pekerjaan besar karena perekonomian sedang tidak terlalu baik. Kondisi domestik ada berbagai hambatan, perekonomian dunia pun sedang lesu. Berbagai hambatan tersebut harus dihadapi bersama, dan kita sepakat harus ada mainstraiming – pemikiran besar dari perekonomian rakyat, perekonomian masyarakat. “Dan koperasi harus di depan dalam menangani persoalan bangsa ini,” kata Burhanuddin. Para tokoh perkoperasian, lanjut dia, sepakat mengapresiasi setrategi dan program Menkop, serta siap bersinergi untuk kemajuan koperasi Indonesia.

Khusus terkait UMKM para tokoh menyarankan, kebijakan pembinaan UMKM yang selama ini terlepas ikatannya, maka UMKM tetap tidak akan punya daya tawar. Diberikan kredit berapapun mereka akan tetap sendiri. Pasar kita adalah buyer market, bukan seller market – penjual yang menentukan. Karenanya, ujung dari pembinaan UMKM adalah mereka dikoperasikan.

Para tokoh tersebut juga menilai bahwa saat ini sedang terjadi proses informalisasi akibat era disrupsi dimana banyak orang berhenti bekerja sebagai karyawan atau pegawai kemudian masuk ke sektor informal yang sangat rentan. Salah satu cara untuk memformalkan perekonomian paling efektif adalah dengan koperasi. Menkop berharap kepada para tokoh untuk turut serta menyusun bisnis model untuk menciptakan koperasi produktif yang menyejahterakan.

Sektor koperasi memang memiliki tantangan besar untuk mengoptimalkan potensi generasi milenial di Indonesia. Padahal Indonesia akan memasuki masa bonus demografi selama rentang waktu 2020 – 2035 yang mencapai puncaknya pada tahun 2030 mendatang. Pada periode tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif. Banyak pihak menyebutkan sektor koperasi harus bisa melibatkan generasi milenial di masa bonus demografi. Jika tidak, sektor koperasi akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Hal ini merupakan sebuah ancaman karena sektor koperasi bisa mengalami kepunahan di Indonesia.

Sekretaris Kemenkop dan UKM, Rully Indrawan, mengakui sektor koperasi memiliki tantangan untuk bisa mengakomodasi kebutuhan dan karakter generasi milenial. Karakter generasi milenial yakni cepat dan tepat dalam mengambil keputusan, tak terbatas ruang dan waktu, serta menyukai hubungan sosial. Koperasi harus mampu memberikan ruang bagi anak muda yang ingin berekpresi, menunjukan kreativitas, produktivitas, dan jiwa kewirausahaan dalam kerangka kebersamaan dan ekonomi berbagi.

Harus diakui, saat ini masih banyak generasi milenial yang belum akrab dengan dunia koperasi. Sebagian dari mereka menganggap koperasi sebagai organisasi kuno dan tidak kekinian. Fitriana Hasri, misalnya, salah seorang generasi milenial, wajahnya tampak bingung ketika ditanya tentang persepsi dirinya terhadap koperasi. Fitri mengatakan tidak memiliki banyak pengetahuan tentang koperasi. Satu-satunya yang diketahui tentang koperasi hanyalah koperasi simpan pinjam dan merupakan lembaga untuk meminjam uang. Atau yang diingat Bung Hatta, Bapak Koperasi Indonesia.

Koperasi sebetulnya merupakan organisasi modern yang memberdayakan orang, dan tidak mengejar keuntungan dari orang lain, melainkan mencari keuntungan bersama. Koperasi juga merupakan organisasi perdamaian karena setiap hari mengajarkan kerja sama. Sesuai 7 prinsip koperasi yang telah menjadi kesepakatan Internasional, ICA (International Cooperative Aliance), koperasi itu demokratis dan terbuka. Siapa yang memiliki niat baik untuk bekerja sama menuju sejahtera bersama boleh menjadi anggota koperasi. Artinya, koperasi tidak membedakan; suku, ras dan agama (Sara). Namun, koperasi di Indonesia saat ini belum memihak perubahan jaman yang terjadi di negara lain. Anak-anak mudanya sangat terlambat.

Karena itu koperasi memiliki tantangan untuk bisa memanfaatkan teknologi digital dalam pengelolaan bisnis. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada anggota. Apabila tantangan-tantangan tersebut bisa dilalui, maka bukan tidak mungkin koperasi menjadi modal sosial yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan kolektif, efisien, dan produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Koperasi diposisikan sebagai wadah berkumpulnya orang yang memiliki kesamaan kepentingan sehingga dapat menjadi co-working place bagi generasi milenial di mana terjadi sharing economy antara anggotanya secara langsung.

Persepsi generasi milenial yang menganggap koperasi sebagai lembaga kuno dan tidak kekinian harus menjadi perhatian serius. Sektor koperasi harus bisa melakukan reposisi sebagai sebuah sistem ekonomi masa depan yang modern. Reposisi ulang koperasi juga mencakup peran sebagai wadah untuk menciptakan keadilan dan mewujudkan masyarakat adil makmur. Bentuk koperasi lebih menjawab kebutuhan generasi milenial yang menolak feodalisme dalam ekonomi. Kebutuhan tersebut tidak bisa dijawab oleh perseroan.

Memanfaatkan bonus demografi, salah satu caranya melalui rebranding. Selama ini orang mendengar koperasi samar-samar. Ada yang melihat koperasi itu penipu. Ada yang melihat koperasi sebagai tempat meminjam uang untuk membayar uang sekolah anak, membayar rumah sakit. Ada  orang yang berkarier di koperasi karyawan, namun belum merasa bangga dengan koperasinya. Ada juga yang menjadi pengurus dan dan pengawas. Ada koperasi pemuda, mahasiswa, atau sekolah. Itu semua icon rebranding koperasi.

Faktor-faktor yang terkait dengan rebranding ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, terkait pengurus, anggota, dan pengawas koperasi. Faktor eksternal, misalnya, perbankan, perguruan tinggi, Kadin, dan sebagainya. Bagaimana berbagai faktor itu matching dengan generasi millennial? Value di koperasi harus disesuaikan dengan perilaku millenial di Indonesia. Di lapangan sudah ada anak muda yang berjiwa koperasi. Mereka cenderung bekerja berkelompok. Jiwa grupnya sudah muncul dari awal tapi belum dilabeli koperasi.

Koperasi ada untuk  kepentingan masa depan. Hari ini kita hidup di dalam sistem masyarakat yang sangat kapitalistik. Ini fakta. Segelintir orang kaya raya tapi sekian banyak orang miskin. Koperasi lahir sebagai organisasi yang ingin mengoposisi sistem kapitalis sehingga tidak ada monopoli aset atau kekayaan yang dimiliki segelintir orang.

Koperasi adalah alat untuk menciptakan kebahagiaan bagi semua orang, alat untuk memerangi kemiskinan, alat untuk mengurangi pengangguran, hingga alat untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Koperasi sudah diprediksi sebagai sistem organisasi masa depan yang modern. Koperasi itu sangat futuristik. Koperasi adalah sistem organisasi yang melampaui sistem perusahaan yang ada sebelumnya. Tidak ada sistem perusahaan konvensional selain koperasi yang membagikan keuntungan kepada nasabahnya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, pelaku ekonomi di negara kita yang ‘terpuruk’ eksistensinya adalah koperasi dan usaha kecil mandiri. Menyadari kenyataan ini, diperlukan usaha untuk “mengangkat” pelaku ekonomi tersebut sebagai mana diamanatkan oleh konstitusi, UUD ‘45. Dalam struktur ekonomi yang kurang tertata dengan baik, menimbulkan berbagai fonomena, misalnya, bisnis raksasa kian merajalela; istilah populer konglomerasi.

Hal ini menunjukkan perilaku bisnis pengusaha melakukan integrasi vertikal dan horizontal atas produk yang dihasilkan. Menguasai hulu hilir dalam jangka panjang. Sedangkan koperasi tidak terdengar gaungnya. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan Dimana  posisi koperasi dalam struktur ekonomi Indonesia?” Selama ini konsep  koperasi seakan dibingkai dalam suatu kesakralan sebagai soko guru perekonomian nasional. Namun koperasi seakan jalan ditempat. Indikator makro yang lazim digunakan untuk menilai perkembangan koperasi bersifat fisik kuantitaitf seperti jumlah koperasi, jumlah anggota, volume usaha.

Kita harus membedakan pengertian koperasi sebagai alat kebijakan pemerintah dan alat pemerintah. Untuk pengertian pertama, sebagai alat kebijakan pemerintah koperasi dituntut untuk mandiri, otonom, dan menjadi lembaga yang demokratis. Modal merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjaga kemandirian koperasi.  Sebagai badan usaha koperasi harus menyandarkan permodalannya pada dua sumber utama yaitu partisipasi para anggota sebagai ekspresi dari sikap mandiri dan self -help.  Kedua adanya modal sosial koperasi yang terdiri dari cadangan kekayaan koperasi yang lain.

Namun jika koperasi dipandang sebagai alat pemerintah, koperasi tidak perlu dituntut madiri, berkompentisi dengan usaha lain. Konsep ini menunjukkan koperasi tidak perlu berswadaya untuk memproleh modal maupun fasilitas lain untuk memajukan perusahaan. Semua harus diusahakan dan disediakan oleh pemerintah. Sebagai badan usaha hendaknya koperasi dilepas untuk bergerak bersama dinamika ekonomi yang ada. Kompetisi akan membuat koperasi tumbuh dengan sehat.

Koperasi di Indonesia tidak cukup berkembang salah satu sebabnya, regulasi yang kurang sesuai. Ada contoh, jaringan rumah sakit terbesar di Washington, Amerika Serikat (AS) dimiliki oleh lebih dari 580.000 penduduknya. Di Indonesia tidak ada rumah sakit koperasi yang dimiliki koperasi karena regulasi untuk rumah sakit wajib berbadan hukum PT. Artinya koperasi tidak bisa membangun rumah sakit. Ini salah. Koperasi hanya dipersepsikan simpan pinjam, kecil-kecilan, tidak akrab dengan anak muda karena petugasnya sudah tua.

Rebranding koperasi harus menyeluruh sampai ke akarnya. Rebranding koperasi harus didorong ke publik dengan membangun kesadaran. Kaum intelektual harus mencari referensi yang banyak mengenai  koperasi. Idealnya semua hal dalam koperasi direbranding termasuk gerakannya. Kesuksesan rebranding terletak pada tiga hal, yakni akademisi (harus proaktif membangun rebranding koperasi), bisnis (harus aware terhadap rebranding koperasi), dan community (sejauh mana koperasi hari ini berkolaborasi dengan community lainnya).

Koperasi harus memiliki nilai-nilai pluralisme, kebhinekaan, sampai politik perdamaian. Jangan kita menyerahkan koperasi kepada orang-orang yang tidak pernah mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ekonom Joseph Stiglitz mengatakan koperasi harus menjadi titik alternatif ekonomi dari sistem kapitalis yang gagal sekarang ini. Manusia mengeksploitasi manusia lain dengan orientasi modal. Ini yang dikembangkan perusahaan konvensional.

Generasi milenial diharapkan memiliki peran besar dalam melestarikan dan mengembangkan koperasi. Kalau generasi milenial cuek dan tidak peduli, maka masa depan koperasi di Indonesia akan suram. Saat ini, bila kita bertanya kepada generasi milenial tentang koperasi, yang ada dalam pikirannya, hal yang kurang baik (rentenir berkedok koperasi), beli pulpen, dan sebatas pinjam uang. Padahal, ada juga koperasi yang kuat secara aset, modal hingga omzet yang bisa tembus triliunan rupiah.

Untuk itu, koperasi siswa, koperasi mahasiswa, koperasi pemuda, koperasi pramuka, dan koperasi pesantren, perlu dijadikan ikon rebranding koperasi di Indonesia. Diharapkan mereka bisa bergerak efektif untuk rebranding koperasi di kalangan generasi milenial. Untuk rebranding, koperasi harus mampu mengelola media sosial secara efektif, terarah, dan terukur. Sarana yang pas untuk saat ini adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk terus memviralkan secara efektif mengenai koperasi ke kalangan generasi milenial. (mar)

Posted in Umum | Tagged | Leave a comment

Menkop Yakin Jumlah UKM Menurun

Meski masih dalam bentuk perencanaan, dalam program pembangunan koperasi ke depan, khususnya koperasi produksi, pemerintah akan menerapkan konsep berbasis pada kawasan, komunitas dan komoditas. Sebagai lembaga ekonomi sekaligus sebagai lembaga sosial, koperasi dapat tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu wilayah – daerah, berdasarkan produk unggulan lokal.

Untuk pengembangan berdasarkan potensi dan jenis – kelompok koperasi kita bisa melihat data sebagai berikut; koperasi konsumen (59,2%), koperasi jasa (20%), koperasi simpan pinjam (13,4%), koperasi produsen (4,9%), dan koperasi pemasaran (2,6%). Konsep pengembangan berdasarkan kawasan, dalam satu kawasan jika ada koperasi produsen – pabrikan, di sana ada koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan, koperasi pemasaran yang akan memasarkan produk-produknya dan koperasi jasa yang akan menditribusi produknya. Itulah konsep yang ideal. Sehingga dalam kegiatan bisnis koperasi, satu dengan yang lain akan terjadi link kerja sama.

Jenis koperasi konsumen yang paling dominan didorong untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk merespons kebutuhan anggotanya. Dengan layanan digital, koperasi dapat meningkatkan kualitas layanan pemenuhan kebutuhan konsumsi anggotanya.

Koperasi jenis konsumen pada umumnya juga menjalankan unit usaha simpan pinjam, yang kini bisa bertransformasi menggunakan teknologi digital. Hal itu membuat kebutuhan pinjaman dan layanan simpanan anggota dapat dilakukan lebih cepat, transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, anggota juga ikut serta dalam pengawasan terhadap pengelolaan koperasi oleh pengurus dan pengelola.

Sebagai upaya pemerintah merespon dampak pandemi, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM juga telah menyalurkan bantuan permodalan kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Mulai tahun 2021 penyaluran dana kepada UMKM 100% melalui koperasi. Koperasi yang bisa menyalurkan dana dari LPDB-KUMKM harus koperasi yang sehat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan bahwa UMKM yang bisa mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM harus anggota koperasi akan berdampak sangat positif bagi koperasi, karena anggota koperasi yang mempunyai kegiatan produktif akan lebih memanfaatkan produk-produk koperasi, terutama Produk Simpan Pinjam. Dengan masuknya UMKM dalam wadah koperasi diyakini jumlah UMKM akan menurun, karena naik kelas, bukan bubar. UMKM bisa naik kelas karena UMKM langsung dalam binaan koperasi.

Artinya, UMKM yang belum menjadi anggota koperasi harus menjadi anggota koperasi atau mendirikan koperasi baru berdasarkan Undang Undang (UU) No 11 tahun 2020, UU Cipta Kerja, dimana persyaratannya dengan 9 orang sudah dapat mendirikan koperasi. Namun bagi koperasi baru, akan terbentur aturan di LPDB-KUMKM yang haruskan koperassi tersebut telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun berturut-turut.

Klasifikasi sehat, kita bisa ambil contoh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua yang tahun ini memasuki usia 44 tahun. Bukti eksisistensi KSP Kodanua disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat membuka RAT Tahun buku 2020 atau RAT ke-43, di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Menkop dan UKM mengqatakan; “Saya memberikan apresiasi kepada koperasi yang  melakukan RAT tepat waktu yang akan membuat tingkat kepercayan masyarakat akan naik. Khususnya, kepada  KSP Kodanua yang merupakan koperasi grade A yang secara disiplin melakukan RAT tiga tahun berturut-turut.

Ketua Umum KSP Kodanua HR Soepriyono mengatakan, meskipun pandemi telah membuat kinerja KSP Kodanua menurun, berkat loyalitas dan kepercayaan anggota, kinerja KSP Kodanua masih mencatatkan SHU (Surplus Hasil Usaha) positif pada  tahun 2020 atau sebesar Rp1,27 miliar, lebih rendah dibanding SHU tahun buku 2019 sebesar Rp1,8 miliar.

Pinjaman kepada anggota juga masih lumayan tinggi di mana pada tahun 2020, jumlah pinjaman ke anggota mencapai Rp154,2 miliar. Sedangkan aset koperasi hanya menurun sedikit dari Rp153,9 miliar menjadi Rp147,2 miliar pada 2020.  “Saat ini KSP Kodanua sudah memiliki 22 cabang di empat provinsi. Kami melayani pinjaman dari Rp500 ribu, sampai dengan Rp2,5 miliar,” tambah Soepriyono.

Koperasi harus kembali pada jati diri koperasi. Jiwa dan semangat berkoperasi dari, oleh, dan untuk anggotanya, menjadi kunci utama menghadapi tantangan global. Bahwa modal dasar koperasi berasal dari anggota, oleh, dan seluruh produknya dimanfaatkan oleh anggota.

Dari beberapa penelitian, pengembangan karir seseorang mencapai puncaknya pada di usia 40-an. Ada yang mengatakan the man of the year – puncak karir seseorang pada usia tersebut. Kita bisa lihat, ketika Ir. Soekarno (Bung Karno) memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi Presiden RI pertama usianya baru 44 tahun. John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih baru berusia 43 tahun. Kemudian Presiden Soeharto mulai memimpin Indonesia sebagai Presiden RI ke-2 pada 12 Maret 1966 ketika berusia 45 tahun, dan Joko Widodo saat terpilih sebagai Presiden ke-7 tahun 2014 usianya masih relatif muda 53 tahun. Demikian pula pemimpin-pemimpin puncak di perusahaan juga banyak yang berusia 40-an. H.R. Soepriyono ketika mulai memimpin KSP Kodanua pun usianya masih sangat muda, belum genap 30 tahun.

Kunci sukses KSP Kodanua, pertama pasti membangun sense of belonging – melu handarbeni – rasa memiliki. Setelah rasa memiliki itu tinggi, timbulah sense of proud – rasa bangga terhadap Kodanua. Membanggakan bukan semata soal simpan pinjam, tetapi sebagai anggota, karena koperasi menjadi besar, tertib, dan langgeng seperti sekarang. Setelah sense of belonging – sense of proud, kemudian sense of belity – kemampuan. Maka, KSP Kodanua harus dikelola dengan baik, dimiliki dengan baik oleh semua anggota; pengurus dan pengawas, juga anggota, harus bertanggung jawab agar KSP Kodanua tidak pecah.

Dengan usia yang cukup matang, KSP Kodanua tentu sudah mampu mengatasi kendala yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa persoalan yang sekarang sedang dihadapi oleh gerakan koperasi, terutama masalah sumber daya manusia (SDM). Kaderisasi harus disiapkan oleh koperasi-koperasi yang selama ini sudah hebat dan besar, termasuk KSP Kodanua. Kaderisasi itu sangat penting, baik untuk pengurus maupun pengawas.

Karena cepat atau lambat semua akan selesai. Waktu yang akan menyelesaikan. Jika kaderisasinya lambat, atau malah tidak melakukan, koperasi itu kelak akan mengalami kendala cukup berat. Untuk itu, koperasi harus selalu melakukan pelatihan-pelatihan. Selain melalui pelatihan, kaderisasi juga melalui berbagai pengalaman dengan saling berkunjung dari satu koperasi ke koperasi lain.

Aturan organisasi koperasi, RAT adalah wadah di mana seluruh anggota bisa menyampaikan aspirasi, wadah untuk introspeksi diri, wadah memilih pemimpin – pengurus dan pengawas, wadah menyusun program kerja ke depan maunya akan seperti apa. Dalam RAT semua harus jujur mengakui kekurangan dan keberhasilan kinerja pengurus, pengawas, dan manajemen, terlebih bukan untuk mencari kesalahan semata. Ke depan, KSP Kodanua perlu diurus orang-orang yang punya kreativitas tinggi. Harus punya skill – keterampilan yang memadai, pas dengan situasi sekarang.

Maka perlu regenerasi dengan memberi kesempatan kepada yang lebih muda. Janganlah, misalnya, urusan fisik ditarik orang yang usianya sudah di atas 50 tahun, tidak pas. Atau pemikir, tetapi kegiatannya di lapangan, juga kurang pas. Tidak ada yang kekal, kecuali perubahan. Karenanya kita tak boleh alergi dengan perubahan.

Kondisi kurang menggembirakan itu, kata Soepriyono, terpengaruh dari daya beli masyarakat yang masih lemah. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan KSP Kodanua ke depan, Soepriyono menegaskan, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian; Adanya perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi informasi di semua sektor ekonomi seperti; transportasi, komunikasi, keuangan, dan perdagangan, yang mengakibatkan banyak perusahaan besar mengalami kemunduruan, bahkan dikhawatiran bangkrut, yang juga berpengaruh terhadap usaha anggota dan calon anggota serta KSP Kodanua.

Menkop dan UKM mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat kepada koperasi terus naik. Ini menjadi bekal bagus bagi koperasi untuk memberikan sumbangan lebih signifikan terhadap  perekonomian nasional. Kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) diharapkan naik menjadi 5,5% pada 2024 dibanding saat ini 5,2%.

Pandemi covid-19 memang  memberikan dampak pada perekonomian nasional, termasuk  koperasi.  Namun satu hal yang saya syukuri, waktu di awal-awal pandemi  ada ketakutan terjadi rush money atau penarikan dana secara masif. Kebetulam saat itu ada beberapa koperasi besar yang gagal bayar. Namun kita bersyukur itu tak terjadi, apalagi setelah para pengurus menunjukkan bahwa aset yang dimiliki koperasi mencukupi.

Koperasi di Indonesia sudah cukup baik dan menunjukkan azas kekeluargaan yang menjadi pilar koperasi serta kepercayaan masyarakat dan sangat penting dalam menghadapi masa masa sulit. Saat ini tingkat pengangguran meningkat, kesejahteraan masyarakat menurun, omset usaha juga turun. Hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita hadapi bersama-sama.

Bukan di Indonesia saja, tapi juga di banyak negara. Malah dibanding negara lain kita lebih baik. Kemarin pertumbuhan kita minus 2,4% sedang India minus 8% dan diprediksi Indonesia yang paling cepat dalam proses pemulihan, asalkan vaksinasi yang tengah dilakukan saat ini harus terselenggara dengan baik. Pemerintah menilai pada kuartal 1 dan 2 tahun 2021, ekonomi belum normal. Karena itu program tahun 2020 akan dilanjutkan pada tahun 2021 yang merupakan tahun pemulihan ekonomi.

Kuncinya adalah sejauh mana kita bisa mengatasi Covid-19. Tahun ini juga awal pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 untuk implementasinya. Saya optimis ini akan bisa mengakselerasi pertumbuhan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Tahun ini juga awal pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 untuk implementasinya. Saya optimis ini akan bisa mengakselerasi pertumbuhan Koperasi dan UMKM di Indonesia.

Pemerintah juga mendorong pengurus dan pengelola dapat mengembangkan usaha online bagi anggotanya, untuk menangkap bertumbuhnya bisnis digital saat ini. Pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk pelatihan kompetensi dan pendampingan  kepada koperasi yang membutuhkan pengembangan usahanya.

Koperasi dapat melakukan kerja sama antar koperasi, sehingga koperasi yang lebih besar dapat mendukung koperasi yang skala usahanya lebih kecil melalui kemitraan dan jaringan usaha. Pengelolaan keuangan koperasi menjadi hal yang dapat dilakukan koperasi untuk mempertahakan likuiditas dan untuk melihat kembali efektivitas biaya operasional yang telah dijalankan selama ini.

Untuk menyiapkan koperasi kie depan, maka koperasi akan didukung melalui program Digitalisasi Perkoperasian dan UMKM yang dituangkan dalam kegiatan Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian. Inovasi koperasi juga dapat dilaksanakan dengan cara mengembangkan teknologi, pengembangan database UMKM anggota koperasi dan penguatan sistem pengawasan koperasi.

Sebagai upaya mendukung proses digitalisasi, KemenkopUKM telah membangun Portal Inovasi dan Transformasi Digital Koperasi (IDXCoop) yang telah dilaunching pada 19 November 2020 lalu, dan telah diakses sekitar 582 unit koperasi yang terigistrasi di www.idxcoop.kemenkopukm.go.id.

Keberadaan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 provinsi dan 341 kabupaten dan kota, dapat berperan sebagai mentor dan motivator bagi gerakan koperasi, sekaligus sebagai upaya edukasi perkoperasian kepada masyarakat. Yang pasti, kegiatan pendampingan di lapangan merupakan kunci proses transformasi koperasi memasuki ekosistem digital.

Penyaluran pinjaman – pembiayaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM tidak terganggu oleh adanya pandemi Covid-19. Hal itu dapat dibuktikan dengan tercapainya kinerja apik yang dicatatkan oleh salah satu Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM tersebut.

Kinerja penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai Rp 553 miliar yang terdiri dari pinjaman konvensional sebesar Rp 252 miliar dan pembiayaan syariah sebesar Rp 301 miliar. Adapun rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) per Maret 2021 sebesar 1,23%.

Sekarang sudah memiliki surplus atas modal yang diberikan oleh pemerintah, sehingga LPDB-KUMKM tidak lagi mengandalkan rupiah murni untuk kegiatan operasional kantor sehari-hari. Terhitung sejak tahun 2008 hingga Maret 2021, LPDB-KUMKM mencatat total outstanding sebesar Rp 4,77 triliun. Sedangkan total penyaluran dana bergulir pada periode yang sama telah mencapai Rp 12,88 triliun yang Rp 10 triliun tersalurkan dengan pola konvensional dan Rp 2,88 triliun pola syariah, dengan total penerima sebanyak 231.712, serta 3.077 mitra.

Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penyerapan dana bergulir terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, yakni sebesar Rp 3,8 triliun. Keberhasilan Jateng dalam menyerap pinjaman – pembiayaan dana bergulir terletak pada strategi kerja sama dengan lembaga penjaminan dari Jamkrida.

Khusus untuk tahun 2021 saja, penyaluran dana bergulir di Jawa Tengah bahkan paling terbesar dibandingkan Banten dan Jawa Timur. Terhitung hingga Maret 2021 nilai penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM untuk pola syariah mencapai Rp 139 miliar dan konvensional Rp 100 miliar. Karena salah satu kendala yang dihadapi koperasi itu yakni tidak memiliki jaminan baik jaminan atas nama koperasi, pengurus, termasuk atas nama anggota. Maka solusinya adalah covered jaminan yang dilakukan lembaga penjaminan khususnya Jamkrida.

Sejak Juli 2020 LPDB-KUMKM mendapat tugas dari Kemenkop dan UKM untuk melakukan program pendampingan dan inkubator. Program ini merupakan wujud implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman – Pembiayaan Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM. Sejak terbit Permenkop tersebut kami langsung running dengan membuat rumusan baik untuk program pendampingan, maupun untuk inkubator.

Untuk program pendampingan, mulai tahun 2021 LPDB-KUMKM fokus mendampingi koperasi-koperasi yang sudah menjadi mitra terutama koperasi sektor riil. Antara lain Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan yang merupakan sebuah koperasi beranggotakan para peternak sapi perah, dan Koperasi Produksi Susu (KPS) Bogor.

LPDB-KUMKM melakukan pendampingan dengan cara mendata UMKM yang menjadi anggota koperasi by name, by address, by phone itu menjadi support data kami ke Kementerian Koperasi dan UKM termasuk sinergi juga untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk program inkubator, sejak Oktober 2020 LPDB-KUMKM sudah melakukan seleksi dan memilih 5 (lima) inkubator sebagai mitra kerja sama, baik yang berbasis perguruan tinggi, maupun swasta. Inkubator-inkubator ini akan bekerja sama dengan LPDB-KUMKM untuk menciptakan start-up Koperasi dan UMKM.

Program inkubator wirausaha LPDB KUMKM merupakan sebuah ekosistem sekaligus literasi perkoperasian untuk inkubator dengan melibatkan dinas provinsi, kabupaten ataupun kota. Program inkubator itu kembali dilanjutkan tahun 2021. 8 (delapan) inkubator yang akhirnya terpilih antara lain, Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya (BIIW) Jawa Timur, Inkubator Bisnis LPPM Universitas Udayana Bali, Siger Innovation Hub Lampung, dan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua.

Selain itu, terpilih juga Cubic Inkubator Bisnis Jawa Barat, Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi Universitas Airlangga Jawa Timur, Pusat Inkubator Bisnis-Oorange Universitas Padjajaran Jawa Barat, serta Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat.

Apa perbedaan inkubasi yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM dengan yang dilakukan di luar? Kami selalu mengkonekkan dengan ekosistem koperasi tenant-tenant yang diinkubasi oleh seluruh inkubator yang menjadi mitra LPDB-KUMKM harus menjadi anggota koperasi dan tenant yang memiliki usaha yang sama yang tidak terpilih, yang terpilih lah menjadi koordinator untuk pendirian koperasi. (mar – adt)

Posted in Umum | Tagged | Leave a comment

Koperasi Perusahaan Masa Depan Millenial

Apa clue – kunci agar koperasi bisa hidup, tumbuh, dan berkembang di jaman now? Ada beberapa hal yang menjadi suatu keharusan, yakni mengikuti perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian koperasi tidak mengalami perkembangan yang lamban. Koperasi yang tidak aktif akan berujung pada pembubaran. Karena itu koperasi harus mengikuti kondisi – tuntutan jaman.

Sebetulnya, dari jaman dulu koperasi itu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan. Lingkungan perlu diidentifikasi satu per satu. Teknologi, sumber daya manusia (SDM), hingga pemasaran harus ditingkatkan. Koperasi dengan SDM yang cukup tinggi dan aset triliunan sebaiknya melakukan pemasaran ke luar negeri. Koperasi kecil atau menengah perlu mengetahui langkah-langkah menjadi koperasi besar. Bila koperasi memiliki masalah SDM, perlu dipetakan posisi atau lingkup.

Karena itu roadmap pengembangan koperasi zaman now menjadi penting. Jika koperasi ingin selamat perlu mengikuti roadmap dengan rumus yang berbeda-beda antar koperasi. Rumus untuk koperasi di bidang jasa berbeda dengan koperasi simpan pinjam. Bagaimana meningkatkan  produksi untuk koperasi produksi atau meningkatkan pelayanan untuk koperasi jasa. Hal tersebut harus dipahami bersama supaya koperasi bisa menyesuaikan.

Di luar negeri banyak koperasi besar, karena manajemennya berbeda. Untuk itu manajemen koperasi di Indonesia harus dibuat seleluasa mungkin, tidak mengungkung diri sendiri atau membuat semakin kerdil. Contoh, koperasi simpan pinjam yang membatasi anggota hanya pada saving dan loan.

Koperasi harus memberikan keleluasaan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi lain dari anggotanya. Mengacu pada persoalan tersebut, koperasi bisa mendirikan anak perusahaan untuk melakukan kegiatan ekonomi yang menjadi kebutuhan anggota. Dan saat ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pun sudah banyak yang mengembangkan usaha  di luar simpan pinjam dengan mendirikan PT. Sahamnya sebagian dimiliki para anggota, sebagian lainnya dimilik koperasi sebagai penyertakan modal. Tujuannya, agar koperasi bisa memenuhi kebutuhan anggota dan bisa berkembang.

Pengurus – manajenen koperasi perlu memikirkan cara meningkatkan jumlah anggota dan meningkatkan pelayanan terhadap anggota yang terus bertambah. Karena itu koperasi perlu melakukan reformasi agar kualitas semakin bertambah, bukan hanya kuantitas. Hal tersebut tidak akan bisa berjalan dengan baik jika tuntutan jaman now tidak bisa dipenuhi koperasi. Koperasi tidak akan bisa bergerak cepat jika tidak didukung teknologi. Karena itu pemerintah perlu memfasilitasi.

Saat ini tercatat 123,948 unit koperasi yang aktif. Dari jumlah tersebut terdapat 4.674 koperasi pemuda (koperasi mahasiswa atau kopma). Koperasi milenial – koperasi zaman now tidak hanya mencakup koperasi pemuda, koperasi mahasiswa, tetapi juga koperasi lain yang dikelola oleh individu dengan jiwa muda dan semangat – cara kerja yang mengikuti standar zaman now.

Di Indonesia ada sekitar 63 juta orang muda yang pada 2030 akan menjadi bonus demografi. Bonus tersebut bisa menggerakkan perekonomian, atau sebaliknya juga bisa menimbulkan masalah. Jika bonus demografi berkembang dengan baik, menjadi harapan – tumpuan negara. Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Bonus demografi yang dialami Indonesia belum tentu dimiliki negara lain. Jepang, misalnya, orang tua lebih banyak dibanding orang muda.

Tantangan Indonesia lebih besar, yakni meningkatkan kualitas bonus demografi. Bila bonus itu tidak bisa dikelola akan menciptakan bahaya. Pemikiran tersebut bisa digaungkan ke koperasi. Koperasi bisa menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Peran koperasi sangat dibutuhkan. Sebab koperasi bergerak di sektor bawah. Kalau koperasinya bisa mengikuti zaman now, pemerataan akan diraih.

Koperasi zaman now harus bisa mengidentifikasi kebutuhan anggota. Apakah zaman now bisa menjadi suatu kondisi yang diterima sebagai satu lembaga yang menyejahterakan manusia. Koperasi zaman now harus memiliki website. Bila tidak, masyarakat – anggota sulit memperoleh informasi seputar koperasi. Zaman now bicara internet, revolusi industri, hingga artificial intelligence.

Di Indonesia sekitar 145,26 juta orang yang telah mengakses internet atau lebih dari 50% jumlah penduduk. Ini merupakan potensi sangat besar bagi koperasi dalam memanfaatkan kondisi yang shifting. Karena itu harus ada disruptive leader yang membawa visi masa depan ke masa kini. Jawa, Bali, dan Sumatera memiliki koneksi internet paling tinggi. Artinya potensi pasar di wilayah tersebut bisa ditangkap oleh koperasi zaman now. Know your customer, know your market. Gen Z memiliki  penetrasi internet paling tinggi. Pasar tersebut harus ditangkap koperasi.

Terkait teknologi digital, koperasi bisa menjadi instrumen untuk menarik dan melayani anggota lebih prima. Marketing 4.0 menunjukkan bukan daya beli yang turun melainkan shifting ke online. Sentuhan online mendiferensiasikan sebuah perusahaan. Untuk itu harus ada pelatihan ulang bagi SDM yang akan menangani marketing 4.0. Dengan demikian mereka mampu membuat kemasan yang bagus sampai artificial intelligence yang diimbangi dengan kualitas human to human. Intinya membantu perusahaan berelasi dengan pelanggan.

Bisa dicontohkan kursus untuk anak yang menawarkan online dengan tiga kelebihan, yaitu murah, efisien dan efektif, serta berulang. Bicara pendidikan, adakah koperasi yang melakukan hal serupa untuk mendidik anggotanya atau mengedukasi masyarakat? Koperasi bisa diperkenalkan sejak dini kepada para siswa. Setidaknya mulai sekolah lanjutan pertama, SLTA sampai perguruan tinggi. Sayangnya terkendala pada kurikulum. Koperasi juga bisa menjadi media bagi siswa dan mahasiswa untuk berwirausaha.

Koperasi sebagai salah satu entitas bisnis, tidak akan lagi menjadi institusi kerakyatan yang termarjinalkan. Kelompok yang mengusung prinsip gotong royong dalam operasionalnya ini dipastikan akan berkembang menuju koperasi modern berbasis teknologi informasi. Untuk menjalankan program perkuatan bagi pelaku koperasi, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk bersinergi dengan Kemenkop dan UKM dalam Pogram Koperasi Modern. Dari 123,948 unit koperasi Indonesia yang aktif akan segera menunjukkan kekuatannya dengan memanfaatkan fasilitas informasi, teknologi dan komunikasi (TIK), dan pemerintah pun akan menobatkannya menjadi koperasi modern.

Fasilitas TIK mencakup jaringan Internet agar bisa online. Prinsipnya, koperasi yang menggunakan TIK dalam proses bisnisnya, akan mendapat tambahan kemampuan, termasuk transaksi pembayaran secara online (online transactional). Beberapa hal yang memberi nilai plus bagi koperasi setelah memanfaatkan TIK fasilitas dari PT Telkom Indonesia, misalnya, memonitor posisi status pinjaman dan sharing modal setiap anggota.

Pemanfaatan TIK bahkan bisa mematahkan hukum lama agararia ‘siapa yang mengusai tanah dia yang memimpin dunia’. Slogan itu berubah; ‘siapa yang mengusai teknologi informasi, dia akan memimpin dunia’. Microsoft memperkuat teknologi informasi UMKM dengan pelatihan aplikasi untuk memperkuat daya saing serta efektivitas dalam produksi dan aspek pemasaran.

Aplikasi DSS dirancang untuk membantu koperasi dan UMKM dalam pengambilan keputusan dari aspek produksi, pemasaran, manajemen, SDM, lingkungan dan keuangan dalam mengatur tingkat kelayakan, sekaligus melihat peluang dan hambatan dalam kegiatan bisnisnya. Dari hasil analisis, UMKM bisa mendapatkan rekomendasi tingkat kelayakan usaha, hasil outputnya setelah diprint secara otomatis akan menjadi layaknya sebuah proposal kelayakan usaha.

Pemerintah menyediakan software berbasis decision support system secara gratis dan mudah dipahami pelaku UMKM yang ingin mengembangkan kapasitas usahanya maupun bagi calon wirausahawan baru. Fasilitas tersebut disediakan gratis serta bisa di download pada website yang disediakan, yakni www.smecda.com.

Decision Support System (DSS) merupakan sistem berbasis model dari seluruh prosedur atau proses data dan pertimbangan. Alat ini bisa membantu manajer mengambil keputusan pengembangan usaha. Penggunaan dan akses DSS sudah disosialisasikan ke seluruh provinsi di Indonesia.

Manajemen Coop2Coop sebagai penyedia jejaring sosial untuk komunikasi dan transaksi bagi gerakan koperasi internasional secara online maupun virtual minta dukungan berbagai pihak untuk menyukseskan program tersebut. Minimal, bisa mendapat support dari Kemenkop dan UKM maupun gerakan koperasi di Indonesia. Sebab, jejaring sosial ini akan menjadi kebutuhan pada masa depan. Coop2Coop adalah portal atau jejaring sosial yang khusus bagi pelaku usaha UKM dan koperasi. Adapun konten dari jejaring sosial ini mencakup sistem pelayanan komunikasi dan informasi, dan pembayaran (payment gateway).

Berkat ekosistem digital, semua orang tidak lagi memiliki batas. Perusahaan besar belum tentu lebih baik dari perusahaan yang lebih kecil. Begitupun di koperasi, besar-kecil skala koperasi secara kuantitatif tak menjamin daya tahan mereka terhadap digitalisasi dan otomatisasi secara kualitatif. Kini setiap orang dapat mengambil peran yang mereka inginkan dalam “kue ekonomi” yang telah disajikan.

Ini adalah era baru, dimana ide lebih mahal dari pada minyak, dan talenta pun lebih berkuasa daripada “harta” dan “tahta”. Dipercaya, koperasi akan tumbuh pada waktunya. Asalkan, para penggiat koperasi mulai menoleh ke masa depan. Kita harus membuang obsesi kerja jangka pendek, karena pada faktanya kita berkoperasi tidak hanya untuk mendapatkan manfaat instan, namun lebih dari itu, kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Masih sangat mudah menemukan para penggiat koperasi yang tergopoh gopoh untuk “bertahan”. Namun, “bertahan” tidak selalu baik untuk koperasi, justru ini adalah biangkladi bagi kemerosotan kesejahteraan anggota koperasi. Karena penggiat koperasi yang berorientasi bertahan cenderung menghindari pergolakan, terobosan dan mengabaikan perubahan. Berbeda dengan penggiat koperasi progresif yang akan berusaha untuk lebih “menyerang” ke depan untuk memastikan anggota koperasinya dapat memanfaatkan peluang dan kesempatan yang ada.

Perubahan terjadi secara eksponensial, ada kebutuhan baru, harapan baru, pesaing baru, model bisnis baru dan perilaku baru. Koperasi yang bagus adalah koperasi yang tangguh menyulap ketidakpastian menjadi kesempatan. Koperasi kita harus lebih nekat mendefinisikan kebutuhan “masyarakat baru”, sebelum para globalis, kapitalis, dan perusahaan multinasional berhasil memonetisasi pasar yang dinamis ini.

Para penggiat koperasi harus cerdik melihat dinamika ini. Kita perlu berpikir lebih luas dalam mendefinisikan kembali bagaimana agar koperasi unggul. Kita butuh berpikir lebih cerdas untuk menemukan formulasi koperasi yang lebih relevan untuk semua pihak. Berpikir lebih cepat mewujudkan harapan dan kesejahteraan setiap anggota koperasi.

Caranya mudah, minta anggota dan pengurus koperasi untuk “menghancurkan” koperasi sendiri, sebelum dihancurkan “keadaan” atau “pihak lain”. Koperasi kita butuh penantang dari internal yang berpikiran sebagai devil advocate untuk menguji cara berhitung tentang mengelola koperasi. Devil advocate sendiri adalah seseorang yang mengambil posisi berlawanan dari perspektif atau keyakinan kelompok.

Bukan karena ia tak setuju dengan argumentasi terkait, melainkan seseorang ini hanya ingin menguji asumsi, paradigma, pendekatan, dalil dan konsesus kelompok. Keberadaan devil advocate menjadi penting untuk menyempurnakan koperasi kita. Tidak hanya untuk membuat koperasi menjadi lebih baik 30%, tetapi untuk menjadi lebih baik 30 kali lipat.

Koperasi pun perlu mendatangkan para ahli ekonomi kreatif dan ekonomi digital sebagai think tank (wadah pemikir) untuk memajukan koperasi, juga merekrut milenial sebagai regenerasi, serta tidak melupakan ciri utama kegiatan koperasi dengan prinsip kekeluargaan. Pemerintah diharapkan segera melaksanakan pengawasan yang ketat pada koperasi. Baik pengawasan dalam pengurusan, maupun secara eksternal. Semakin ketat pengawasan semakin baik koperasi ke depan.

Tantangan bagi koperasi adalah bagaimana menjadikan konsep koperasi juga menarik di mata milenial atau generasi muda yang nantinya akan jadi pelaku usaha dan ekonomi masa depan. Terlebih lagi, koperasi sudah memiliki narasi yang sangat relevan dalam ekonomi kekinian dan masa depan. Yaitu, melalui aspek inklusivitas dan juga aspek partisipasi.

Dalam amanat Undang Undang (UU) No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan kemudahan pendirian koperasi menjadi salah satu hal yang diprioritaskan. Saat ini, pendirian Koperasi Primer hanya membutuhkan sembilan orang, sedangkan Koperasi Sekunder cukup tiga Koperasi Primer. Di sisi lain, Rapat Anggota Tahunan (RAT) sekarang dapat dilakukan baik secara Daring (dalam jaringan) maupun Luring (luar jaringan). Poin berikutnya adalah memperkuat dan memperjelas keberadaan Koperasi Syariah.

Kemudahan pendirian ini akan mengakselerasi tumbuhnya jumlah koperasi. Sekaligus menjadi menarik bagi koperasi yang didirikan oleh milenial, khususnya yang memiliki kesamaan hobi atau pun komunitas maupun mereka yang ingin mendirikan perusahaan rintisan – startup. Posisi Koperasi Syariah akan sangat dibutuhkan oleh koperasi yang berbasis pesantren. Sehingga para santri muda tidak hanya fokus belajar tentang agama sebagai landasan pola hidup berperilaku baik, tetapi juga bisa belajar tentang ekonomi masa depan.

Melalui Permenkop & UKM No. 4 tahun 2020, penyaluran dana bergulir oleh LPDB diprioritaskan 100% untuk koperasi. Juga dilakukan penyederhanaan proses dari 12 tahap menjadi hanya 3 tahap. Sedangkan Permenkop & UKM No.9 Tahun 2020 mengawal penuh pengawasan koperasi, khususnya berkenaan aspek akuntabilitas dan compliance – kepatuhan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya penuh dalam menjadikan koperasi sebagai lokomotif ekonomi rakyat.

Tahun 2020 semua menyaksikan terjadinya perubahan tren pasar yang sangat dinamis. Digital economy dan stay-home economy menjadi diksi-diksi yang mulai lekat dengan keseharian kegiatan usaha di masyarakat. Atas dasar itu, Kemenkop & UKM menghadirkan beberapa program yang bertujuan mengkurasi solusi teknologi digital rintisan putra-putri Indonesia yang memang membantu proses bisnis UMKM dan Koperasi. Antara lain, Pahlawan Digital dan Gerakan Transformasi Digital Koperasi (IDXCOOP).

Program Pahlawan Digital tahun 2020 diikuti 126 pendaftar dari seluruh Indonesia yang mengerucut menjadi 30 innovator digital hingga dipilih 10 inovasi digital terbaik untuk UMKM yang dihadirkan putra-putri terbaik Indonesia. Di antara beberapa inovasi yang ikut serta dalam Pahlawan Digital tahun 2020 mensolusikan aspek pencatatan utang-piutang. Ini substansial sekali dan memang relevan dalam keseharian proses bisnis UMKM.

Dengan pembukuan yang lebih baik, UMKM dapat memfokuskan sumber daya dalam upaya memajukan usaha. Ada asisten virtual dalam format chatbot, sehingga bisnis dapat tetap berjalan 24 jam dengan dukungan kecerdasan artifisal. Hingga upaya mengagregasi proses bisnis dari hulu, seperti konsolidasi pembelian bahan baku, hingga perluasan akses pasar. Ini semua memang solusi yang sesungguhnya dibutuhkan UMKM kita.

Namun demikian, ranah ekplorasi untuk berinovasi bagi pelaku usaha masih terbuka sangat lebar. Untuk koperasi misalnya, bentuk inovasi digital yang membantu penyelenggaraan usaha koperasi sangat dinantikan baik berkenaan aspek kepatuhan, pembukuan dan pencatatan simpan-pinjam anggota untuk KSP, credit scoring atau bahkan integrator dari fitur dan fungsi tersebut.

Yang menarik, 76% dari innovator digital hadir dari luar Jakarta. Ini menunjukkan bahwa seluruh belahan Indonesia generasi milenial kita tidak kehabisan ide-ide cerdas dan konsep-konsep inovasi untuk UMKM yang harus dukung dan semangati. Program berikutnya, Gerakan Transformasi Digital Koperasi: IDXCOOP.

Gerakan ini berupaya menghadirkan sentuhan teknologi digital karya perusahaan rintisan lokal untuk kegiatan usaha koperasi di seluruh Indonesia. Sehingga, koperasi menjadi semakin relevan dan mengikuti perkembangan zaman. Platform IDXCOOP dapat diakses di idxcoop.kemenkopukm.go.id yang saat ini sudah terdaftar 10 penyedia solusi teknologi digital bagi koperasi serta 400 koperasi yang telah berpartisipasi. (dm)

Posted in Umum | Tagged | Leave a comment

Koperasi Itu Sudah Syariah

Banyak masyarakat masih ragu apakah koperasi bisa disebut sebagai badan usaha syariah. Tim Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam websitenya ekonomisyariah.org menjelaskan sebuah koperasi bisa disebut syariah jika memenuhi salah satu dari lima jenis syirkah yang dikenali. Syirkah adalah pengaturan badan usaha yang berdasarkan pada akad pengelolaan modal yang disetor.

Syirkah adalah transaksi atau akad dua orang atau lebih, yang dua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan. Terdapat lima jenis syirkah yang berlaku, yaitu mudharabah, musyarakah al inan, musyarakah abdan, musyarakah al wujuh, dan musyarakah mufawadhah.

Transaksi dikatakan mudharabah jika ada pihak yang menjadi pemodal murni dan ada pihak yang menjadi pengelola murni, sedangkan usyarakah al inan terjadi jika para pemodal juga bertindak sebagai pengelola. Adapun, disebut musyarakah abdan jika para pemodal memberikan modal berupa keahlian dan profesionalisme bukan modal uang, dan dikatakan al wujuh jika modal uang atau barang berasal dari pihak yang membangun syirkah.

Sementara itu, jika ada percampuran di antara empat jenis syirkan tersebut, maka transaksi disebut musyarakah mufawadah. Jika sudah ada Koperasi Simpan Pinjam yang beroperasi, maka sudah bisa disebut sebangai bentuk koperasi yang sesuai syariah, atau bisa disebut sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sementara itu, jika bentuk koperasi di luar koperasi simpan pinjam, tinggal disesuaikan saja akad pemodal dengan aturan syirkah yang ada.

Kepada Majalah UKM yang video wawancaranya telah tayang di Chanel UKM AUVI, Sutrasno, SE, Bendahara Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, mengatakan; konsep syairah itu seperti apa, dan koperasi berdiri di mana. Koperasi itu sudah syariah atau belum?

Perbedaan secara kelembagaan, keuangan konvensional pengawas dilakukan oleh Dewan Komisaris. Sedangkan lembaga keuangan syariah ada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

Dalam Al Quran Tentang Larangan Riba, ada dalam Surat Al Baqoroh ayat 275, 276, 278, 279; Surat Al Imron ayat 130; Surat An Nisa ayat 161; dan Surat Ar Rum ayat  39. Terjemahan tentang Surat Al Baqarah Ayat 275; Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Prinsip-prinsip utama didalam Keuangan Syariah;

  1. Mudaharabah – Merupakan akad yang dilakukan oleh pemilik modal dan pengelola dana. Dalam akad tersebut disebutkan ada pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Ini berarti ketika ada resiko kerugian juga ditanggung bersama. Intinya, pemilik modal di koperasi itu anggota. Pengurus pun dari anggota juga. Jasa berapa ditentukan dalam satu forum. Di koperasi, forumnya adalah rapat anggota. Jada, kemana arah ke depan lembaga koperasi ditentukan dalam rapat anggota. Disepakati atau diputuskan dalam forum rapat anggota tersebut.
  1. Musyarakah – Merupakan akad kerja sama, namun dilakukan oleh dua atau lebih pemilik modal dalam mendirikan usaha. Risiko keuntungan dan kerugian akan ditanggung sesuai dengan kontribusi masing-masing. Jadi keuntungannya, bagi anggota yang simpananya besar, juga akan memperoleh keuntungan besar. Begitu pula sebaliknya, jika terjadi kerugian, yang memiliki besar juga akan menanggung kerugian besar. Dalam pendirian koperasi atau dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD- ART) disebutkan berapa besar jasanya.
  1. Wadiah – Merupakan titipan modal kepada pihak kedua atau pengelola Lembaga Keuangan Syariah, dimana titipan itu nantinya bisa digunakan atas dasar kesepakatan bersama. Lagi-lagi kesepakatan. Titipan modal dalam koperasi disebut simpanan wajib anggota. Untuk apa simpanan wajib anggota itu disepakati bersama. Kemudian dikembalikan kepada anggota dalam hal pelayanan pinjaman. Besarnya simpanan wajib anggota pun disepakati bersama. Prinsip keuangan syariah inoi sama dengan prinsip dalam koperasi.
  1. Murabahah – Merupakan akad jual beli antar pihak Lembaga Keuangan dan juga nasabah, dengan kesepakatan jual beli tersebut maka akan sah beberapa hal terkait dengan apa yang dijual dan dibeli. Lagi-lagi yang ditekankan adalah kesepatakan.
  1. Salam – Merupakan transaksi jual dan beli barang. Dalam transaksi ini telah diketahui berapa harga pokok dan juga keuntungan yang ditambahkan. Harga-harga tersebut telah disepakati bersama. Katakan barang A dijual kepada anggota, sejak awal sudah ditentukan berapa harga pokok dan berapa nilai jualnya. Jadi tidak ada yang “ngemplang” atau sebaliknya untungnya sedikit. Artinya, prinsip koperasi ini sama dengan prinsip syariah.
  1. Ijarah – Merupakan sebuah akad untuk memindahkan hak guna barang atau juga jasa dengan upah sewa. Pemindahan hak guna ini tanpa diikuti pemindahan hak milik.
  1. Qardh – Merupakan perjanjian pinjam meminjam uang tanpa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Namun ada kontrak sebagai ganti biaya Qardh tersebut. adalah jasa. Dalam koperasi pun tidak ada istilah bunga, melainkan jasa  atau bagi hasil.
  1. Hawalah – Pengalihan hutang kepada orang lain yang wajib menanggung hutang yang dialihkan tersebut. Ini sama dengan asuransi. Jika orang yang pinjam itu meninggal, yang menanggung adalah pihak asuransi. Jadi, orang yang meninggal tidak meninggalkan hutang karena sudah ditutup oleh lembaga asuransi. Di KPPD DKI Jakarta sudah dikelola oleh Dana Risiko. Dulu, juga dikerja samakan dengan asuransi. Namun dalam rapat anggota disepakati, sejak 10 tahun silam, dikelola oleh KPPD DKI sendiri. Pertimbangannya, kalau ada anggota yang meninggal dan masih punya pinjaman di koperasi cepat penyelesaiannya.

Prinsip Secara Umum Antara Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Lembaga Keuangan Syariah

  1. Melakukan investasi yang jelas hukum halal dan haramnya. Dan telah disepakati bersama. Dalam koperasi, disepakat dalam forum rapat anggota. Sedangkan dalam lembaga keuangan konvensional, baik debitur maupun kreditur tidak diajak berembuk. Semua ditentukan oleh lembaga keuangan tersebut. Artinya hanya sepihak.
  1. Berdasarkan prinsip bagi hasil (a) Besarnya disepakati pada waktu akad (b) Jumlah pembagian laba meningkat sesuasi dengan peningkatannya keuntungan. (c) Kerugian ditanggung bersama. Tetapi kalau lembaga keuangan konvensional dasarnya bukan bagi hasil. Walau kita terus menabung, dan keuntungan lembaga meningkat, namun bagi hasilnya tidak meingkat.
  1. Hubungan bisnis syariah kemitraan. Koperasi pun kemitraan. Pengurus dengaan anggota itu mitra. Sebab pengurus yang notabenenya juga anggota, diberi wewenang untuk mengelola kekayaan lembaga milik anggota. Sedangkan di lembaga keuangan konvensional hubungannya adalah kreditur – debitur.
  1. Landasan Hukum, jelas. Lembaga keuangan syariah landasan Hukum Syariah. Lembaga keuangan konvensional landasan hukumnya UU Perlembaga Keuangan.
  1. Imbalan Hasil – Prinsip syariah bagi hasil dan pembagian keuntungan yang jelas berdasarkan modal yang ditanam dan disepakat secara bersama-sama. Seperti halnya dengan koperasi.
  1. Denda – Diambil sesuai dengan keuntungan prinsip pendidikan dan penegasan. Dihitung sebagai bukan pendapatan.
  1. Hubungan bisnis – Kemitraan.

Lembaga Keuangan Konvensional

  1. Investasi yang dilakukan belum jelas halal dan haramnya.
  2. Berdasarkan bunga – jumlah bunga tidak meningkat.
  3. Hubungan dengan nasbah dalam bentuk kreditor – debitur.
  4. UU Perlembaga Keuangan
  5. Sistem bunga.
  6. Diambil sesuai pelanggaran yang dilakukan. Dihitung sebagai bagian dari pendapatan Lembaga Keuangan
  7. Kreditor & Debitor.

Landasan Hukum Koperasi

  1. UUD 1945, Pasal 33 ayat 1 – Perekonomian disusun atas azas kekeluargaan.
  2. UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Bab I Pasal 1 ayat 1; Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Walau dalam koperasi tidak disebutklan kata syariah, karena penggagasnya Bung Hatta, apa iya koperasi dasarnya riba? Jawabnya tegas; Bukan!

Sifat Koperasi

  1. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kesepkatan pada forum tertinggi. Artinya sifat koperasi dengan syariah, mirip.
  2. Hubungan antar koperasi dengan anggota – kemitraan antar anggota. Syariah juga kemitraan.
  3. Dalam koperasi tidak ada istilah bunga melainkan jasa atau bagi hasil.  Syariah pun bagi hasil.
  4. Jasa atau bagi hasil ditentukan atas dasar kesepakatan pada saat RAT. Forum RAT adalah akumulatif dari person-person. Jasanya sekian persen, disepakati. Syariah dasarnya juga kesepakatan.
  5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan  meningkatnya keuntungan. ini juga prinsip syariah.
  6. Kerugian ditanggung bersama. Prinsip syariah pun demikian
  7. Berdasarkan prinsip bagi hasil yang disepakati padea Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangga.

Kesimpulan; (1)Akad = perbedaan utama antar lembaga syariah dan lembaga keuangan konvensional. (2) Lembaga Syariah hadir untuk melaksanakan dan menjaga akad yang telah disepakati (3) Prinsip-prinsip dalam Koperasi sama dengan prinsip-prinsip keuangan Syariah. Jadi, Koperasi itu sudah Syariah. Kalau ada yang namanya Koperasi Syariah, syariah seperti apa lagi? (adt – dm)

Posted in Umum | Tagged | Leave a comment

BSI Motor Penggerak Ekonomi

Tahun 2021 menjadi momentum yang sangat baik bagi gerakan koperasi syariah melebarkan sayap bisnisnya. Pasalnya ekosistem keuangan dan ekonomi syariah yang digencarkan pemerintah sudah mulai berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya bank dengan hasil merger anak usaha BUMN yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Kemudian terbentuknya sebuah organisasi besar berbasis syariah yaitu Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Dua hal ini menjadikan ruang gerak koperasi syariah semakin jelas marketnya.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB – KUMKM), akan turut aktif dalam perkembangan koperasi syariah melalui penyediaan dana bergulir khusus untuk koperasi syariah dan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). Ini momentum yang baik bagi gerakan koperasi syariah dan BMT untuk memainkan perannya disaat kondisi pandemi dan ketika ekosistem keuangan syariah lagi bagus.

LPDB-KUMKM tahun ini menargetkan bisa menyalurkan dana bergulir dengan skema syariah sebesar Rp900 miliar. Target ini diyakini bisa tercapai karena saat ini “incoming call” atau proposal yang masuk sudah mulai mengalir deras. Pelaku UMKM yang menjadi anggota koperasi mulai menambah modal kerjanya. Sehingga potensi permintaan pembiayaan syariah kepada LPDB-KUKKM juga akan meningkat. Tren permintaan pembiayaan syariah di LPDB-KUMKM terus mengalami perbaikan.

Terkait dengan realisasi pembiayaan dengan pola syariah di tahun 2020 lalu, jumlahnya mencapai Rp854,65 miliar atau setara 102% dari target yang ditetapkan di awal sebesar Rp832,5 miliar. Jika dilihat dari klasifikasi mitra berdasarkan jenisnya, sebanyak 3% dari total dana bergulir merupakan lembaga keuangan non bank. Kemudian 76% adalah koperasi primer simpan pinjam, 1% koperasi primer sektor riil dan 21% lembaga keuangan bank.

Realisasi pembiayaan syariah oleh LPDB-KUMKM tahun 2020 adalah yang tertinggi sepanjang sejarah sejak LPDB-KUMKM berdiri. Koperasi syariah itu unik, sebab mereka terkomunitas sehingga mengenal satu sama lain. Ini suatu hal nilai plus dalam hal analisa, kita cukup mengecek melalui komunitasnya.

Harapan ke depan, koperasi-koperasi syariah atau BMT yang selama ini sudah menjadi mitra LPDB – KUMKM tidak hanya berkutat pada bisnisnya semata yaitu mengucurkan pembiayaan bagi anggotanya. Namun mereka didorong juga bisa menjalankan fungsi sosial dan pemberdayaan bagi UMKM agar bisa naik kelas. Dengan begitu diharapkan koperasi syariah bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Dalam kaitan itu ekonomi syariah bergerak berdasarkan fondasi resilience yang kuat dengan memastikan bahwa sektor sosial aktif dalam mendorong perekonomian berbasis riil bersama dengan sektor komersial. Pondasi ekonomi dan keuangan syariah terbukti lebih kokoh dibandingkan dengan ekonomi konvensional dalam menghadapi krisis dikarenakan kohesi tersebut.

Berdasarkan laporan Indonesia Shariah Economic Outlook 2021 yang diterbitkan Universitas Indonesia, performa ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air memang terdampak Covid-19. Namun, ekonomi dan keuangan syariah nasional tercatat lebih resilience dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang lebih besar menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi Indonesia pada 2021.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan kelas menengah dan usia produktif yang terus tumbuh serta peningkatan minat terhadap produk halal, peluang untuk menjadi pusat pertumbuhan dan pemain utama ekonomi syariah global bukanlah tidak berdasar. Dengan dukungan penuh pemerintah dalam akselerasi ekonomi syariah di era digital diharapkan dapat meningkatkan investasi serta konsumsi.

Pada akhirnya mengarahkan peningkatan kapasitas ekspor produk-produk pasar halal dunia. Kunci keberhasilan peran ekonomi syariah adalah pendekatan yang adaptif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital. Pada sektor keuangan komersial Islam, highlight perkembangan pada 2021 masih diwarnai dengan harapan besar terhadap bank syariah anak usaha Himpunan Bank-bank milik negara (Himbara) hasil merger dalam meningkatkan penetrasi pasar ekonomi syariah dan memberikan kebermanfaatan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan konsolidasi yang memberikan competitive advantage berupa dana murah, jaringan luas maupun blended expertise, BSI diharapkan mampu membuka akses pembiayaan lebih luas dalam perekonomian nasional. Harapan besar ini perlu disambut dengan komitmen untuk terus hadir dalam memberikan solusi keuangan yang sesuai dari sektor mikro hingga korporasi besar, terutama dalam kaitannya mendukung linkage keuangan syariah dengan industri halal yang sedang dikembangkan.

Untuk mendukung kebutuhan permodalan dalam negeri tersebut, aksi korporasi untuk memperluas jaringan dalam rangka menarik arus likuiditas masuk ke Indonesia dapat dimainkan agar kecukupan likuiditas dapat dipenuhi. Tidak lupa juga perlu adanya pendekatan inovatif pada layanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi keuangan untuk menyasar sektor UMKM. Pasar modal syariah diyakini akan tumbuh dengan peningkatan jumlah investor, maupun volume transaksi.

Tren kapitalisasi pasar modal syariah meningkat hingga akhir 2020, terutama melalui peningkatan nilai outstanding sukuk, reksa dana syariah yang beredar maupun jumlah saham syariah. Di sisi lain, pandemi Covid-19 mendorong sektor keuangan sosial Islam untuk berperan lebih dalam perekonomian pada saat sektor keuangan komersial Islam menghadapi tekanan. Total koleksi dana zakat menunjukkan pertumbuhan 26,1% dengan penyaluran mencapai 84,59% pada 2020. Tren positif ini akan terus berkembang pada 2021.

Ke depan, sinergitas antara masyarakat, pengelola dana sosial, dan pemerintah dapat mengoptimalkan pengelolaan dana maupun program untuk memberikan dampak yang lebih luas. Untuk memacu kebangkitan ekonomi pada 2021, kunci awal keberhasilan dan peran penting ekonomi syariah memastikan ketersedian modal untuk menggerakkan sektor UMKM dan industri halal. Oleh karena itu, pekerjaan rumah besar dipikul oleh BSI sebagai motor penggerak ekonomi untuk dapat menarik dana dari luar. (my)

Posted in Umum | Tagged | Leave a comment

Arnold – Motivator Kehidupan

Di dalam kitab suci umat Kristiani ada tertulis: “Orang buta menggendong orang lumpuh. Dan yang lumpuh menuntun arah. Sehingga mereka dapat berjalan dengan selamat sampai tujuan.” Makna yang terkandung di dalam kalimat tersebut memiliki roh, jiwa yang sangat mulia yaitu; tolong menolong, kerja sama, gotong-royong dan akhirnya menikmati kebahagiaan secara bersama-sama.

Dalam penafsiran bebas, serta dikaitkan dengan kontek kehidupan sehari-hari, Lumpuh, bukan karena kedua kakinya cacat total sehingga tidak bisa berjalan. Tetapi yang lumpuh adalah ekonominya karena miskin. Buta, bukan pula cacat kedua matanya tidak bisa melihat. Namun buta ilmu, buta pengetahuan karena miskin tidak punya biaya untuk sekolah.

“Jadi, bukan karena cacat fisik, melainkan cacat kehidupannya. Miskin dan tidak punya ilmu pengetahuan,” urai Jakobus Jano, Ketua Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Kredit (Kopdit) Pitu Air, Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), saat berbincang dengan Majalah UKM, majalahukm.com dan Chanel UKM AUVI beberapa waktu yang lalu di kantornya yang megah. Dan koperasi, lanjut Jano, khususnya KSP Kopdit Pintu Air, berkewajiban – harus mampu melayani, menolong yang buta dan yang lumpuh menuju hidup yang lebih sejahtera.

Melayani menggendong yang lumpuh dan menuntun yang buta adalah kata kunci bagi kinerja KSP Kopdit Pintur Air yang berkantor pusat di Dusun Rotat, Desa Ladogahar, Kec. Nita, Kabupaten Sikka, NTT. Kecuali membangun kantor pusat di dusun kelahirannya sebagai monument dan kebanggaan masyarakat, juga membangun kantor cabang di berbagai daerah.

Cabang Kopdit Pintu Air per 31 Desember 2020 sebanyak 53 cabang dan 26 cabang pembantu, dan tidak hanya tersebar di Provinsi NTT, namun juga menyeberang lautan dan terbang tinggi ke hampir seluruh Indonesia, seperti; NTB, Bali,  Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jogyakarta, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Ada yang berkelakar, dimana ada orang asal NTT, di situ ada Kopdit Pintu Air.

Kekayaan – aset lembaga yang dimiliki 279.734 orang per 31 Desember 2020, dimana anggota terbanyak dari kalangan; nelayan, tani, ternak dan buruh (NTTB), telah mencapai Rp 1,3 triliun. Sehingga KSP Kopdit Pintur Air dan menjadi koperasi terbesar di NTT, baik dari segi aset maupun jumlah anggota. Semangat kerja keras dan melayani yang terus bergelora menghasilkan buah karya luar biasa. Meski Pandemi Covic-19 belum berakhir, kepercayaan masyarakat terhadap Kopdit Pitu Air tetap besar. Sepanjang Tahun Buku 2020 terhimpun anggota baru 26.081 orang.

Keberhasilan itu, seperti di katakan oleh Vincensius Deo, Ketua Bidang Humas, bahwa siapa saja boleh menjadi anggota. Syaratnya hanya satu, punya niat baik untuk maju menuju sejahtera bersama. Dalam sosialsasi kabar gembira, kata Vincen, dilakukan sampai ke kampung-kampung terpencil. Ada cerita mengharukan, ada orang lumpuh, karena ingin tahu tentang Kopdit Pintu Air sampai minta digotong agar bisa ikut mendengarkan sosialisasi. Namun permintaan itu ditolak. “Jangan! Kami yang datang ke tempat beliau. Tugas kami membawa kabar baik, melayani,” kata Vincen. Dan orang lumpuh yang semangatnya luar biasa itu akhirnya menjadi anggota Kopdit Pintu Air.

Namun, orang yang dimaksud bukanlah Arnold, wirausaha sukses yang mengisi cerita sampul kali ini. Secara kebetulan Arnold pun mengalami lumpuh kedua kakinya saat usianya telah menginjak 22 tahun, dan pernah merantau ke negeri jiran, Malaysia, mencari modal untuk masa depan. “Waktu kecil, sehat-sehat saja,” tutur Arnold.

Setiap orang di dunia selalu diberikan keistimewaan yang berbeda-beda. Walau memiliki keterbatasan, namun itu bukan penghalang untuk menunjukkan kelebihan. Bahkan, batasan tersebut bisa jadi pemicu agar semakin bersemangat lagi untuk berkarya. Tentunya, ini membuktikan bahwa siapa saja mampu berprestasi. Termasuk juga bagi kaum different ability (difabel) yang sering dianggap memiliki kekurangan dibandingkan orang-orang pada umumnya. Padahal banyak kiprah karya mereka yang di atas rata-rata.

Contoh, misalnya Ariani Risma Putri atau yang biasa dikenal dengan Putri Ariani adalah penyanyi cilik berbakat indonesia asal Yogyakarta. Bakat Putri di dunia tarik suara sudah terlihat sejak umur 2 tahun. Walau sejak umur 3 bulan Putri sudah tidak dapat melihat dunia karena mengidap ROP (Retina Of Premature), Putri dapat menunjukkan bakatnya dalam bernyanyi dan bermain piano.

Hal ini dibuktikan dengan prestasi-prestasi Putri. Pada tahun 2014, tepatnya ketika berusia 8 tahun, ia sudah membawa pulang piala juara pertama pada ajang Indonesia Got Talent. Tidak hanya menjadi pemenang di ajang Indonesia Got Talent, Putri juga menjadi peserta The Voice Kids Indonesia pada tahun 2017. Putri pun sangat peduli dengan pendidikan. Ia kini menjadi Brand Ambassador dari Ruangguru yang selalu menginspirasi para pelajar dengan keterbatasan seperti dirinya untuk terus semangat mengejar impian.

Lalu Angkie merupakan wanita muda salah satu penyandang disabilitas yang sukses di Indonesia. Ia menderita tunarungu sejak usia 10 tahun yang diawali dengan demam tinggi yang tak kunjung sembuh. Namun, hal tersebut tidak menghambatnya. Angkie berhasil melewati tantangan demi tantangan hingga memiliki gelar magister (S2). Ia pun mendirikan enterprise khusus untuk penyandang disabilitas bernama Thisable Enterprise. Angkie pun sekarang menjabat sebagai Staf Khusus Presiden RI.

Ada lagi salah satu anak muda istimewa asal Indonesia yang kerap aktif menyuarakan hak-hak bagi para penyandang tuli. Bahkan, putra ketiga aktor Ray Sahetapy ini serius mendalami berbagai kebijakan pemerintah yang berhubungan bagi kaum difabel. Bukan hanya dikenal sebagai aktivis, ia juga merupakan seorang edukator.

Surya, sapaan akrabnya, turut menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia. Ia dipercaya untuk membagikan pengetahuannya mengenai Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO). Tujuannya, agar hambatan komunikasi yang ia alami sejak dini tidak akan dialami oleh penyandang tuli lainnya.

Masa kecil Surya yang penuh perjuangan dan sulit berbaur dengan teman-temannya membuatnya kini bersemangat untuk membantu para difabel. Semua usaha yang dilakukan pria usia 23 tahun ini semata-mata ingin membuat kaum difabel agar bisa lebih percaya diri. Oleh karena itu, ia tidak henti-hentinya mengampanyekan isu sosial ini melalui berbagai kegiatan. Baru-baru ini pun, Surya diundang sebagai narasumber di salah satu diskusi yang diinisasi oleh Kantor Staf Presiden Indonesia. Hebat!

Mereka adalah motivator kehidupan yang luar biasa. Banyak orang yang secara fisik sempurna, berpendidikan cukup tinggi, tetapi tidak punya pekerjaan, tak berkarya. Ketika mengalami sedikit kesulitan dalam kehidupan sehari-hari suka mengeluh, putus asa dan patah semangat. Bahkan da yang berbuat nekat, mengakhiri kehidupannya. Namun bagi Arnold, walau dalam beraktivitas sehari-hari harus menggunakan kursi roda, semangatnya luar biasa, dan dalam hidupnya tak ada kamus mengeluh.

Arnold mengaku, sebagai orang kampung dari keluarga sederhana hidup sulit itu sudah biasa. Sampai sekolahnya sebabnya sekolahpun tidak lulus SMP. “Kami hanya punya semangat. Itu sebabnya kami merantau mencari modal di negeri orang walau hanya sebagai buruh,” katanya berterus terang. Karena tidak punya apa-apa, lanjutnya, setelah ayahnya meninggal Arnold membuka usaha sendiri jualan sembako modal dari tabungan sebesar Rp 5 juta. Namun kondisinya waktu itu sudah tidak dapat berjalan.

Karena ada tetangga yang telah menjadi anggota Kopdit Pintu Air, Arnold disarankan masuk menjadi anggota agar bisa mendapatkan bantuan permodalan. Saran tersebut diikuti. Arnold sangat bersyukur, setelah menjadi anggota Kopdit Pintu Air kali pertama mengajukan  pinjam Rp 30 juta dikabulkan. Mendapat suntikan modal cukup besar Arnold semakin semangat.

Usahanya pun semakin berkembang bukan hanya sembako tetapi juga komoditas, antara lain; kemiri, cokelat dan mede. Jualan sembako, saat ini keuntungan bersih sebulan aekitar Rp 4 juta Rp 5 juta. Pengeluaran paling banyak untuk gaji sopir, yang juga masih kerabat sendiri, biaya kendaraan, dan biaya operasuional lainnya. “Karena usaha tetap ada untungnya, akhirnya bisa beli mobil dan bikin rumah lagi. Saya percaya bahwa hasil itu tergantung dari yang di atas – Tuhan,” katanya penuh syukur.

Pinjaman perdana lunas mengajukan pinjaman lagi Rp 50 juta juga dikabulkan dan sudah lunas. Pinjaman ketiga untuk beli mobil pic up agar bisa mengangkut komoditas lebih banyak, sebesar Rp 100 juta, juga hampir lunas. “Karena Kopdit Pintu Air selama ini sudah percaya, saya ingin pinjam untuk beli dump truck agar bisa melayani masyarakat sampai daerah terpencil.

Dump truck itu sisa juga disewa-sewakan untuk angkut yang lain. Namanya juga bisnis, untuk apa saja, yang penting menghasilkan. Walau keadaan seperti ini, saya tetap berusaha dan tetap menjamin pinjaman akan terselesaikan dengan baik,” jelas Arnold yang mengaku tidak pernah pinjam ke bank karena tidak dipercaya.

Sebagai anggota Kopdit Pintu Air, dengan palayanan yang sangat baik, Arnold mengaku sangat senang. Jika belum punya dana untuk angsuran pinjaman, misalnya, kita harus terbuka. “Jangan kita menutup-nutupi dengan berbagai alasan,” pesan Arnold yang bercita-cita ingin punya dump truck agar bisa mengangkut komoditi dari petani lebih banyak. Namun, lanjut dia, apakah koperasi percaya? “Saya harus tahu diri. Kalau memang diizinkan pinjam, sangat senang. Tetapi tidak bisa memaksa dan harus tahu diri. Kalau saya punya kaki. Ceritanya mungkin akan berbeda,” tuturnya.

Semangat Arnold untuk melayani pelanggan dan mitra usaha, kata Vincen, luar biasa. Untuk itu, lembaga sangat mendukung. Semangat adalah modal yang sangat besar sehingga lembaga tinggal memfasilitasi agar keinginan mengembangkan usaha dan pelayan kepada masyarakat di pedalam bisa lebih baik.

“Kalau datang rezekinya, terutama saat musim panen, dalam seminggu barang-barang yang datang tidak cukup diangkut dengan 2 pic up. Saya punya 8 orang mitra – pengepul hasil panen yang tinggalnya di pegunungan. Mobil pic up tidak bisa masuk. Untuk mengangkut  ½ ton hasil panen tidak mungkin pakai mobil kecil. Sedangkan mobil besar tidak punya. Terpaksa diangkut pakai motor, diangsur berulang-ulang. Tetapi kalau punya dump truck berani masuk sampai pedalaman.

Soal perkembangan harga, bisa tahu dengan baik karena seminggu 2 – 3 kali anak buahnya turun ke kota (Maumere). Disamping itu juga sudah punya jaringan kemitraan cukup lama, dan berjalan dengan baik, tinggal telpon saja. Soal kesulitan, yang namanya bisnis, persaingan pasti ada, tetapi tidak perlu dikeluhkan. Setiap bulan, setiap tahun  pasti ada keuntungan. Untuk mendapatkan barang dagangan kerja sama adik-adik sendiri. Tinggal kasih nota ke adik, antar ke toko muat muat barang.

Untuk komoditas, juga sudah ada yang mengurus. Arnold melepas modal, setiap minggu atar ke Maumere. Yang perlu dicermati saat musim panen. Kapan harga barang turun, dan kapan harga naik lagi. Untung tidak harus besar. Istilahnya untung Rp 1000,- Rp.2000,- cukup. Prinsinya, bekerja sama dengan mitra, keuntungan saling dirasakan bersama. “Kalau dapat untung Rp 1000, mitra Rp 500 saya 500. Yang penting kita sama-sama enak menikmatinya,” tutur Arnold tentang kiat bisinis.

Walau tidak punya isteri, namun Arnold mengaku punya 3 orang “anak”. Dua di antaranya sudah lulus SMA, dan satunya lagi masih di SMP. Ketiga anak tersebut anak saudaranya sendiri. Dua orang dibiayai sejak SMP dan satunya lagi menjadi anaknya sejak usia 8 bulan.

Mendapat informasi kegigihan Arnold yang luar biasa, Ketua Bidang Humas Kopdit Pintu Air, Vincensius Deo bersama team Majalah UKM menjemput Arnold  untuk diajak ke kantor pusat Kopdit Pintu Air, di Maumere agar bisa berbincang dengan Ketua dan Pehngurus lain. Usaha itu gagal. Arnold minta maaf tidak bersedia. Alasannya, selain perjalanannya cukup jauh, harus ditempuh kurang lebih 2 jam, waktunya tidak tepat. Hari itu, hari Jumat. Khusus hari Jumat dan Sabtu tidak bisa meninggalkan toko, karena untuk pelayanan mitra usaha dan pelanggan lainnya. (adt – mar)

Posted in Cerita Sampul | Tagged | Leave a comment