Edisi 94

cover 94

Hasrat menggebu-gebu untuk memekarkan daerah bertaut dengan kepentingan politik meraih kursi kekuasaan. Isu pemekaran pun menjadi alat tawar yang sexy jelang pemilihan legislatif silam. Itulah setidaknya nuansa yang bisa kita tangkap dari kesepakatan DPR dan pemerintah untuk menindaklanjuti pembahasan 65 rancangan undang undang (RUU) daerah otonom baru.

Kesepakatan yang dicapai jelang pemilu legislatif 9 April 2014 dipersepsikan sebagai jualan partai politik untuk mendulang suara. Pekan lalu Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengkaji 65 daerah otonom baru yang diusulkan DPR tersebut. Hasil kajiannya akan diserahkan kepada presiden untuk kemudian dibahas lagi dengan DPR.

Kita minta pemutus kebijakan untuk menghentikan pembahasan pembentukan 65 daerah otonom baru tersebut, sebelum jelas manfaatnya bagi rakyat untuk jangka panjang. Janji moratorium pemekaran, jangan hanya jadi pemanis retorika politik belaka. Lebih-lebih lagi kini sedang dirancang rintisan sistem pemekaran melalui Undang-undang (UU) Pemerintah Daerah. Lebih elok jika pembahasan daerah otonom baru tersebut menunggu UU Pemerintah Daerah tuntas dibahas. >>> read more

 Cerita Sampul

Opini

Sajian Utama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *