Milenial Pembunuh Berdarah Dingin

Mengapa Millenial bisa menjadi pembunuh berdarah dingin bagi begitu banyak produk dan layanan? Itu karena perilaku dan preferensi mereka berubah begitu drastic sehingga produk dan layanan tersebut menjadi tidak relevan lagi, alias punah ditelan zaman. Contohnya, golf. Tren dunia menunjukan, sepuluh tahun terakhir viewership ajang-ajang turnamen golf bergengsi turun drastic setelah mencapai puncaknya di tahun 2015.

Tahun lalu, 2018, bahkan turun lebih drastic mencapai kisaran 75%. Porsi kalangan millenial yang menekuni olahraga ini juga sangat kecil hanya 5%. Olahraga elite ini memang digemari kalangan Baby Boomers dan Gen-X namun tidak demikian halnya dengan milenial. Celakanya, semakin surut populasi Baby Boomers dan Gen-X, maka semakin tidak popular pula olahraga yang lahir sejak abad 15 ini. Dan bisa jadi suatu saat akan punah.

Yang sudah kejadian sekarang adalah department store. Tahun lalu kita menyaksikan department store di seluruh dunia termasuk di Indonesia (Matahari, Ramayana, Lotus) pelan tetapi pasti mulai berguguran. Sumber penyebabnya adalah milenial yang bergeser perilaku dan preferensinya. Pertama, karena mereka mulai berbelanja via online. Kedua, milenial kini tak lagi heboh berbelanja barang (goods), mereka mulai banyak mengonsumsi pengalaman (experience – leisure).

Mereka ke mall bukan untuk berbelanja barang, tetapi cuci mata, nongkrong dan dine out mencari pengalaman menghilangkan stress. Pasar property beberapa tahun terakhir seperti diam di tempat. Alih-alih semua pelaku berharap ini hanya siklus “bullish-bearish” biasa yang nanti naik dengan sendirinya, namun dicurigai ini adalah kondisi “bearish berkelanjutan” sebagai dampak terbentuknya “new mormal” perekonomian kita yang lesu dalam jangka panjang.

Mungkin biangnya bisa berasal dari pergeseran perilaku dan preferensi milenial. Beberapa kemungkinannya; Milenial mulai menunda nikah, menunda punya rumah, dan menunda punya anak. Belum lagi minimalist lifestyle yang kini banyak diadopsi milenial mendorong mereka memilih rumah ukuran mini.

Program KB yang sukses membuat late Baby Boomers dan Gen-X membentuk keluarga kecil dengan dua anak. Dengan jumlah anggota keluarga yang kecil, maka anak-anak mereka (milenial) cenderung menempati rumah orang tua dan sharing dengan sesame saudara. Maka, tak perlu beli rumah baru lagi. Ini yang menjadi biang kenapa market size property cenderung mandek. Tak hanya itu, tempat kerja pun nantinya pelan tetapi pasti bisa “dibunuh” oleh milenial.

Bagi Baby Boomers dan Gen-X bekerja rutin tiap hari masuk kantor dari jam 8 pagi sampai 5 sore adalah sesuatu yang lumrah. Namun tak demikian halnya dengan milenial. Milenial mulai menuntut fleksibilitas dalam bekerja. Bekerja di manapun dan kapanpun bisa asal kinerja yang dikehendaki tetap tercapai. Kini mereka mulai menuntut pola kerja “remote warking”, flexible working schedule” atau “flexi job”.

Survei Deloitte menunjukan, 92% milenial menempatkan flesibiltas kerja sebagai prioritas utama. Tren ke arah “freelancer,” “digital nomad” atau “gig economy” kini kian kuat. Kerja bisa berpindah-pindah; 3 bulan di Ubud, 4 bulan di Raja Ampat, dan 3 bulan berikutnya di Chiang May. Istilah kerennya workcation – kerja sambil liburan.

Apa dampak dari millennial shifting tersebut terhadap kantor-kantor yang masih menerapkan working style ala Baby Boomers dan Gen-X? Pasti, kantor-kantor jadul itu akan ditinggalkan angkatan kerja yang kelak akan didominasi milenial. Kantor itu akan punah dan melapuk. (red)

Posted in Dari Redaksi | Tagged | Leave a comment

UKM Sukses Ekspor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kunjungan kerjanya ke Denpasar, Bali, beberapa waktu silam sempat berbincang dengan para pelaku usaha kecil menengah (UKM) yang sukses mengembangkan bisnisnya dengan berorientasi pada ekspor. “Dua puluh enam tahun yang lalu, seorang pria bernama Tri Dwi Hantoro memulai sebuah usaha kerajinan kulit dengan bermodalkan lima ratus ribu rupiah dan dibantu oleh lima orang pengrajin.

Saat ini usaha tersebut sudah berkembang menjadi 50 orang pegawai staf dan 300 pengrajin yang tersebar di Bali, Banyuwangi, dan Ponorogo. Penjualan rata-rata setiap 6 minggunya berjumlah 7.500 sampai 15.000 produk yang diekspor ke Jepang, Korea, Turki, Inggris, Singapura, dan Italia.

Pelaku UKM kedua sebagai pasangan suami istri bernama I Wayan Sukhana dan Made Yuliana. Mereka membuka usaha aromaterapi 15 tahun lalu secara kecil-kecilan atau usaha rumah tangga pada umumnya. Bisnis mereka berkembang jadi perusahaan penghasil produk perawatan kecantikan berbasis bahan-bahan organik. Bahkan, mereka sudah bisa ekspor sampai ke Australia, Maladewa, Belanda, dan Rusia.

Kedua usaha tersebut mempunyai kesamaan yaitu memberikan kesempatan bekerja kepada penyandang difabel dan mayoritas pekerja merupakan kaum wanita yang berasal dari ibu rumah tangga yang berada di sekitar lokasi usaha. Kedua usaha tersebut telah dibiayai oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI).

Setelah dapat bantuan pembiayaan, usaha Tri maupun pasangan Sukhana dan Yuliana meningkat dari 14 sampai 15 persen, baik dalam hal nilai ekspornya juga kapasitas produksi mereka. Kedua usaha itu merupakan contoh inspirasi dari pengusaha kecil yang kemudian berkembang dan berkontribusi pada peningkatan ekspor Indonesia. Dia turut mendorong para pengusaha mengembangkan bisnisnya hingga bisa ekspor dan merambah negara-negara lain.

Pemerintah terus berupaya meningkatkan hasil dan kualitas para pelaku UMKM. Bahkan tak hanya untuk dalam negeri saja, melainkan di kancah dunia. Perkembangan UMKM selama 5 tahun terakhir sangat bagus. Untuk kepentingan ekspor UMKM, pemerintah sangat responsif. Hal itu terlihat dari kedubes RI di luar negeri sangat welcome dan mengayomi sehingga UMKM meningkat. Produk UMKM akan semakin dikenal di berbagai negara.

Regulasi, dan perhatian pemerintah sangat tinggi untuk mengembangkan dan meningkatkan UMKM. Yang perlu ditingkatkan adalah marketingnya. Pemerintah harus memberikan edukasi kepada pelaku UMKM agar melek teknologi. Di era digital sekarang ini, perlu juga pelaku UMKM diberikan pengetahun soal bisnis online. Banyak UMKM yang bagus produksinya tetapi jualnya tidak bisa.

UMKM industri rumahan dan kecil, harus didukung di online untuk menggenjot penjualan. Ke depan, pemeritah harus mengalokasikan anggaran bagaimana memberikan pemahaman marketing UMKM di media sosial. Tidak bisa dinaifkan, UMKM penting baik domestik maupun ekspor karena dari UMKM muncul pengusaha besar. Kita bisa lihat UMKM batik misalnya sangat banyak. Pemerintah turut aktif dalam acara-acara UMKM. Kementerian perdagangan mengadakan ekspo setiap tahun.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) turut berperan aktif dalam acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2019 yang diselenggarakan selama 5 hari (24–28 Oktober 2019) di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Banten. Dalam acara ini LPEI memboyong 44 UKM binaan yang merupakan peserta dari program Coaching Program for New Exporters (CPNE) dengan kesempatan terbuka untuk bertemu dengan calon pembeli.

Setelah mengikuti serangkaian program pembinaan para pelaku usaha produk alas kaki dan pakaian jadi telah berhasil menarik perhatian pasar Kanada dan pasar tujuan ekspor lainnya. Kesuksesan tersebut tidak lepas dari pembinaan untuk dapat melalukan ekspor yang difasilitasi oleh Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN), Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Kanada dalam Indonesia-Canada Trade and Private Sector Assistance (TPSA) Project yang berlangsung dari tahun 2014-2019.

Program pembinaan yang dilakukan TPSA Project kepada calon eksportir sangat memberi manfaat dalam hal peningkatan produksi, pemasaran, manajemen, dan motivasi untuk maju, hal ini terbukti dari kesuksesan pelaku usaha untuk mendapatkan order dari buyer Kanada dan negara lain. Pemilik CV. Uniqueindo Busana Lestari selaku penerima manfaat menyampaikan, walaupun awalnya amat sulit, namun pembinaan tenaga ahli TPSA kepada pelaku usaha telah membuahkan hasil pengembangan usaha dalam hal manjemen, efisiensi produksi, dan strategi pemasaran untuk kemajuan perusahaan.

Pendampingan yang dilakukan tenaga ahli TPSA Project sangat membangun bagi bisnis Venamon. Hasil dari pembinaan TPSA Project telah membuat  PT Venamon berhasil menarik minat calon buyers bukan hanya dari Kanada, tetapi juga dari negara di kawasan lainnya seperti Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan TPSA Project telah menjadi kunci sukses bagi kami untuk melirik pasar global yang sangat besar.

Kemendag akan terus berupaya untuk menjalin kerja sama dengan beberapa institusi di beberapa negara untuk mendukung pengembangan ekspor yang dilakukan para pelaku usaha Indonesia. TPSA merupakan proyek kerja sama Indonesia-Canada, Ditjen PEN-Kemendag dengan Pemerintah Kanada untuk meningkatkan perdagangan dan investasi kedua negara.

Bank Indonesia (BI) juga terus mendukung pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis dan memperluas pasar. Upaya ini diwujudkan BI dengan memfasilitasi UMKM dalam kegiatan business matching (temu bisnis) dan business coaching (konsultasi bisnis) yang menjadi bagian dari rangkaian Pameran Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2019. (Ria)

Posted in Sajian Utama | Tagged | Leave a comment

Zaman Paradoks Penuh Kontroversi

Dalam suatu acara perpisahan yang berlangsung cukup singkat, hanya sekitar 2 jam, antara Wakil Presiden (Wapres) Yusuf Kalla (JK) dengan mereka yang menyebut dirinya 100 ekonom Indonesia, Wapres menceritakan perjalanan bangsa Indonesia. Juga diceritakan kondisi yang kita alami saat ini. Karena sudah mau pensiun – selesai masa baktinya sebagai Wapres mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wapres sebagai tuan rumah bercerita dengan santai, terbuka, dan terus terang. Dikemukakan berbagai kesulitan yang dihadapi bangsa kita, kesulitan menghadapi perubahan-perubahan yang tidak diduga.

Dikatakan bahwa zaman ini, zaman punuh paradoks, zaman penuh kontroversi. Wapres katakan; waktu sekolah dulu kita belajar perekonomian yang kapitalis dan liberalis itu adalah perekonomian yang sangat terbuka dan memberikan kesempatan kepada siapa saja. Namun sekarang sebaliknya. Justru perekonomian yang kapitalis dan liberalis seperti Amerika Serikat (AS) menutup dirinya dengan langkah-langkah proteksionis. Sedangkan perekonomian sosialis, perekonomian komunis seperti China, sekarang justru minta keterbukaan, liberal. Jadi, situasi ini sangat membingungkan kita. Diakui terus terang oleh Wapres bahwa, dari dulu kita ini memang ikut-ikutan.

Hal itu diungkapkan oleh Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Prof. DR. Ir Burhanuddin Abdullah, MA, saat memberi sambutan pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kewirausahaan bagi anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, yang jelang purna tugas pada 3 – 5 tahun ke depan. Diklat kewirausahaan ini merupakan sejarah baru bagi Ikopin – KPPD DKI, sebagai realisasi kerja sama yang ditandatangani pada 5 Juli 2019 silam.

 Dalam kesempatan memberikan pembekalan kepada para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang baru terpilih, periode 2019 – 2024, Burhanuddin menyampaikan sebuah pertanyaan; “Sebetulnya apa yang missing – salah dalam DNA kita. Di dalam diri kita sebagai bangsa, apa yang kurang, apa yang hilang. Karena kita sekarang ini menjadi bangsa yang sangat tercecer di belakang.”

Sebagai contoh, misalnya, tahun 1990-an kita menerima delegasi, tim anak-anak muda dari Vietnam yang ingin belajar di Indonesia. Sekarang Vietnam sudah jauh melampaui kita. Ekspornya sudah lebih dari US$ 225 miliar. Sedangkan kita  macet di US$ 150 miliar. Dan, tidak ke mana-mana. Kita tidak punya barang untuk dijual sebagai andalan kecuali batubara dan CPO.

“Saya masih ingat, tahun 1990-an mengantar satu romobongan dari Vietnam yang ingin belajar mengenai perikanan darat di Jawa Barat. Mereka saya perkenalkan dengan koperasi dan para pengusaha perikanan tambak di selatan Jawa Barat, di Tasikmalaya dan Ciamis. Mereka belajar mengembangbiakan dan menggemukan ikan nila. Sekarang Vietnam eksportir terbesar ikan nila. Kita belum ke mana-mana. Jadi, apa sich yang missing di dalam diri kita selama 20 tahun terakhir ini,” tutur mantan Gubernur Bank Indonesia (BI), prihatin.

Burhanuddin sendiri mencoba menjawab beberapa pertanyaannya tersebut. Biasanya orang, kalau ada masalah akan muncul jawaban dari masalah tersebut. Dan jawaban dari masalah yang baru itu adalah sebuah cerita yang lain. Contoh, pada tahun 1700-an, pada saat perekonomian waktu itu masih sangat berhubungan dengan pertanian, munculah kapitalis yang dibawa oleh Adam Smith, sampai tahun 1930-an, hampir 200 tahun. Kemudian muncul masalah dan terjadilah depresi besar. Karena itu dibebaskan kepada perusahaan. Kapital yang menentukan. Depresi besar yang terjadi pada tahun 1930 itu berujung pada terjadinya Perang Dunia II.

Lalu muncul cerita baru yang dibawa oleh Jhon Maynard Keynes, ekonom Ingris. Jadi, jangan dibiarkan perusahaan itu. Pemerintah harus campur tangan. Maka pada tahun 1940-an pemerintah mulai campur tangan. Tahun 1945 dibentuklah Badan Internasional; IMF, Word Bank, dan WTO. Campur tatangan pemerintah mulai jalan, dan ekonomi jalan kembali sampai tahun 1970-an. Namun kemudian macet karena pemerintah terlalu campur tangan. Kemudian dipikirkan, swasta yang harus ke depan. Enterprenuership – kewirausahaan harus yang utama.  

 Keynes membawa gagasan mengubah teori dan praktik ekonomi makro serta kebijakan ekonomi dunia. Ia melanjutkan dan memperbaiki teori sebelumnya yang menjelaskan penyebab terjadinya siklus bisnis. Keynes diakui sebagai salah satu ekonom paling berpengaruh abad-20 dan pendiri ekonomi makro modern. Pemikiran-pemikirannya menjadi dasar mazab ekonomi Keynesian dan semua turunnya.

Pada tahun 1930-an, Keynes memimpin revolusi pemikiran ekonomi yang menantang gagasan ekonomi neoklasik bahwa pasar bebas, dalam jangka pendek hingga menengah, akan mengisi seluruh lapangan pekerjaan asalkan tuntutan upah pekerja tetap fleksibel. Ia berpendapat bahwa permintaan agregat menentukan tingkat seluruh aktivitas ekonomi dan kurangnya permintaan agregat akan memicu pengangguran tingkat tinggi yang bertahan lama.

Menurut ekonomi Keynesian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk menstabilkan “kempis kembangnya” siklus aktivitas ekonomi. Keynes mendukung penerapan kebijakan fiscal dan moneter untuk mencegah dampak buruk resesi dan depresi ekonomi. Setelah Perang Dunia II, sejumlah ekonomi Barat ternama menerima saran kebijakan Keynes. Dua puluh tahun setelah Keynes meninggal dunia tahun 1946, hampir semua negara kapitalis di dunia menerapkan kebijakan Keynes.

Pengaruh Keynes memudar pada tahun 1970-an, salah satu karena stagflasi parah yang menghambat ekonomi Inggris – Amerika sepanjang dasawarsa tersebut serta “kenaifan teori Keynesian yang dilontarkan oleh Milton Friedman, ekonom yang memprediksi krisis tersebut. Ia bersama ekonom lainnya meragukan kemampuan pemerintah untuk mengatur siklus bisnis secara positif menggunakan kebijakan fiskal.

Meski beberapa pihak menyebut bahwa teori moneter Friedman memengaruhi tanggapan Federal Reserve terhadap krisis keuangan global, 2007 – 2008, ada pula yang menyebut bahwa kebijakan ekonomi pemerintah yang diambil pada tahun itu bagian dari kemunculan kembali Keynesianisme modern. Pada tahun 2008 terjadi krisis keuangan dunia yang dimulai dari Amerika. Namun dari tahun 2008 sampai sekarang tidak ada cerita baru dan tidak ada pikiran baru. Semua masih tetap bersandar pada kwirausahaan, peran pemerintah harus ada. Paling ditambah dengan Good Corporate Governance (GCG) – tata kelola yang baik. Kita harus hati-hati.

Sebagai bangsa semestinya kita mulai berpikir, setelah krisis 2008 cerita yang harus kita ajukan kepada bangsa ini adalah cerita tentang keberhasilan bangsa-bangsa lain di dalam bekerjasama. Dan koperasilah yang seharusnya ditonjolkan oleh bangsa kita. Pemerintah seharusnya mulai mengarah ke sana – membangun koperasi sesuai dengan perkembangan zaman – globalisasi.

***

Era globalisasi sangat mempengaruhi pola hidup kita, termasuk pola hidup organisasi. Tidak ada satu negara pun di dunia yang tujuan nasionalnya sama persis. Kita dengan Singapur, untuk kesejahteraan, iya. Tetapi untuk keadilannya berbeda. Dengan Malaysia, Thailand, dan Negara-negara lain juga seperti itu.

Setelah dipelajari, tidak ada satu Negara pun di dunia yang sama persis. Artinya, setiap negara ada perbedaan. Ketika ada perbedaan, cepat atau lambat, suka atau tidak suka, pasti bergesekan. Bahkan mungkin harus perang dengan perbedaan itu. Yang perlu diwaspadai, setelah dunia berubah, perang dingin berakhir dan Negara adi daya tinggal satu, Amerika Serikat (AS).

Menjadi sangat penting diwaspadai karena ternyata pola hidup dan peperangan di dunia sudah berubah. Yang sedang popular sekarang adalah perang dengan senjata ekonomi. Bikinlah bangsa itu lapar, bangsa itu susah, maka bangsa itu akan mengikuti kehendak bangsa lain. Semua by design, tidak ada yang kebetulan. Siasat peperangan yang dikembangkan saat ini sangat halus, yaitu dengan dalih kerja sama ekonomi.

Dengan bahasa kerja sama, Negara kuat – kaya menekan Negara lain untuk mengikuti kebijakan ekonominya. Istilah gampangnya, perang itu urusan perut. Coba saja kalau rakyatnya lapar, kekurangan pangan, pasti mereka merampok, Presidennya disuruh turun – mundur. Coba saja tutup seluruh pasar di Jakarta selama seminggu, apa yang terjadi. Pasti kacau balau.

Karena perang ekonomi setiap Negara ingin main dulu-duluan. Siapa yang lebih dulu mensejahterakan rakyatnya, Negara itu tidak mudah dikalahkan Negara lain. Untuk menghancurkan ekonomi suatu negara, kadang menghalalkan segala cara. Bukan tidak mungkin, bank-bank asing yang menyerbu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki desain besar untuk menghancurkan perekonomian Indonesia.

Betapa pentingnya gerakkan koperasi bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Dan gerakkan koperasi pasti punya musuh. Entah musuh dari luar negeri, maupun musuh dari dalam negeri sendiri, termasuk bangsa Indonesia yang pola pikirnya sudah dicekoki oleh orang luar. Rambut kepala sama hitam, warna kulit sama-sama sawo matang, paspor sama garudanya, tetapi pola pikirnya liberal. Banyak pejabat Indonesia terkontaminasi pola pikir liberal sehingga kebijakan-kebijakannya merugikan koperasi.

Ada contoh, karena kebijakan pejabat berpola pikir liberal, bank swasta modal asing, bisa memberi pinjaman dengan proses relatif cepat, 2 – 3 hari cair. Nasabahnya diikat, diberi pinjaman pokok Rp 100 juta. Setiap bulan nasabah tersebut hanya membayar bunganya saja. Ini contoh kurang baik, masyarakat bisa kejeblos. Karena itu jangan terpengaruh oleh cara-cara bank swasta tersebut. Berbeda jika pinjamnya ke koperasi sendiri. Ketika kita sedang sulit, masih bisa dinego, dibicarakan bersama. Sedangkan pinjam di bank, terlambat bayar disegel, jaminannya pun disita. Itu bedanya koperasi dengan bank.

Dalam suatu perjuangan, pedagang kadang harus rugi. Tetapi apabila kompak semua pedagang pasar tutup apa yang terjadi? Itulah makna perang ekonomi yang kini dilakukan Negara-negara maju. Mereka membuat Negara lain bergantung kepadanya. Masyarakat pun sangat bergantung dengan keberadaan pasar. Artinya, pedagang pasar pun berpengaruh pada pola hidup perekonomian kita. Inilah pentingnya koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Agar Negara kita tidak hancur ekonominya, maka ketahanan ekonomi nasional harus diciptakan dan dibangun menjadi kuat – mumpuni melalui berkoperasi.

Yang juga tak kalah penting adalah mengenai system pengelolaan koperasi. Kalau dulu serba manual, serba pakai otot, misalnya, membuat laporan keuangan pakai buku besar, tabelaris, sekarang menggunakan sistem komputerisasi. Hal itu menjadi sangat penting, untuk mengontrol hari ini punya dana di bank berapa, ada utang jatuh tempo berapa atau ada piutang yang jatuh tempo berapa. Komputerisasi, ibarat mobil ada dashbort yang bisa dilihat. Bensinya sudah mau habis atau belum, amper meternya jalan atau tidak. Dengan komputerasi, memudahkan kita. Meningkatkan kualitas SDM dan membangun sistem menjadi prioritas agar dalam menghadapi persaingan bisnis yang demikian ketat, koperasi mampu bersaing dan mampu menghindari resiko-resiko.

Soal resiko, membandingkan koperasi dengan PT, dimana orang lebih berani menanamkan modal untuk mendirikan PT, pada umumnya karena orang tersebut sudah punya napas bisnis di dalam jiwanya, sehingga siap menghadapi tantangan. Sedangkan di koperasi umumnya bukan pebisnis. Koperasi nelayan, koperasi petani, koperasi pegawai – karyawan, mereka bukan pembisnis. Karena itu ketika ada suatu tantangan, belum tentu mereka siap menghadapinya.

Seseorang yang sudah terlatih menjadi karyawan, pasti hanya akan mengikuti sistem yang sudah dibuat. Pegawai – karyawan yang berkoperasi perlu pembinaan intensif. Berbeda, misalnya, koperasi itu sekumpulan pedagang. Karena anggotanya pengusaha, mereka berani mengambil resiko, dan jeli melihat peluang. Bedanya, pegawai bekerja berdasarkan sistem yang sudah jadi, sedangkan pedagang akan membangun sistem. Pedagang itu akan selalu mencari tantangan, kemudian tantangan itu dipilih untuk membangun sistem.

Menejemen chas flow sangat berkaitan dengan sistem. Ibarat gunung es, yang muncul di permukaan adalah kesulitan modal. Padahal, sebenarnya modal itu ada. Jika menenjemen dan sistem sudah terpecahkan, masalah permodalan banyak sumber. Koperasi juga belum memaksimalkan potensi dari simpanan sukarela anggota. Kalau punya sistem cukup solid, bisa menawarkan kepada anggota, misalnya, jika anggota menabung di koperasi diberikan jasa 7%, pasti akan tertarik, karena di bank bunganya hanya 5% – 6%. Potensi sumber dana dari anggota ini pada umumnya belum tergali.

Jika pinjam modal ke bank bunganya 13% – 14% per tahun, lalu dipinjamkan ke anggota 18% per tahun. Koperasi dapat selisih antara 4% – 5%. Seandainya sistem koperasi sudah bagus, bisa menarik simpanan suka rela dari anggota dengan jasa 7% kemudian dipinjamkan kepada yang membutuhkan 12% koperasi sudah mendapat selisih 5%, anggota yang pinjam tidak terlalu dibebani jasa tinggi, koperasi sudah ada keuntungan.

Koperasi sebagai badan usaha dan gerakkan masyarakat, memegang peranan sangat penting dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Koperasi bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan anggota yang punya kegiatan usaha dalam memperoleh pinjaman penguatan modal.

Di masa krisis ketika banyak lembaga keuangan mengalami kesulitan, koperasi justru tumbuh dengan baik. Koperasi mampu melayani anggotanya secara baik, omset puluhan – ratusan miliar, tingkat pengembalian nyaris sempurna. Koperasi adalah sebuah model yang mampu menjawab persoalannya secara mandiri. Di luar negeri, koperasi diberi hak untuk mengelola sektor perekonomian dari hulu sampai hilir dan dibebaskan dari beban pajak.

Koperasi merupakan instrument paling efektif untuk menjamin pemerataan dan keadilan, sehingga dapat menghindarkan keresahan sosial. Itu sebabnya di semua negara maju, dan negara berkembang seperti Vietnam, Korea, Thailand, China, dan India, koperasi diperlakuan khusus, tidak disamakan dengan badan-badan usaha lainnya. Dalam sistem keuangan Indonesia, koperasi sejajar dengan lembaga keuangan non bank, seperti asuransi, pembiayaan, modal ventura, pasar modal, dan pegadaian. Koperasi itu melaksanakan prinsip demokrasi ekonomi. Artinya, tidak saja ada partisipasi dari rakyat, tetapi juga ada emansipasi.

Melihat perannya yang begitu penting, koperasi perlu mengetahui perkembangan pergerakkan domestik maupun internasional terkini, dan respon kebijakan yang diambil untuk dapat mengetahui usaha-usaha yang dapat dikembangkan serta resiko-resiko yang mungkin timbul. Tantangan eksternal, bagaimana mengelola ekonomi di tengah perekonomian global. Lalu tantangan domestik, bagaimana meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan fungsi intermediasi di tengah ekses likuiditas dan derasnya arus modal masuk ke dalam negeri.

 Memperhatikan perkembangan dan tantangan ekonomi domestik maupun global, dan mempertimbangkan bahwa koperasi juga mengelola dana yang bersumber dari anggota, untuk lebih meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian nasional, ada beberapa hal yang harus dilakukan koperasi. Antara lain; Pengelolaan koperasi harus memperhatikan aspek kehati-hatian dan mengutamakan kepentingan anggota. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, koperasi dalam menyalurkan pinjaman lebih mengutamakan kepada usaha-usaha yang produktif.

Dahulu, tidak pernah terfikir akan ada kebijakan pemerintah tentang Good Corporate Governance (GCG) – tata kelola yang baik, dimana koperasi fungsional pun harus disapih dari instansi induk. Koperasi fungsional, seperti halnya KPPD didirikan secara top down, oleh atasan – pejabat. Padahal, koperasi seharusnya dibangun batom up atau dari bawah berdasarkan kebutuhan anggota. Di koperasi perlu ada pembagian kerja secara jelas – distinktif antara yang menata bisnis, menggerakan cooperative entrepreneurship dan urusan organisasi memperhatikan solidaritas dan aspek sosial dari koperasi.

Membangun culture – budaya berkoperasi perlu kerja keras. Terutama koperasi pegawai yang masuk menjadi anggota karena “terpaksa”. Koperasi yang dibentuk dari atas sering terjadi kesulitan dalam membangun dan mengembangkan. Ketika koperasi itu disapih; harus mandiri, berbisnis sendiri terjadi sock. Dilihat dari budaya berkoperasi, koperasi yang dibangun dari bawah, pertumbuhannya agak lambat, tapi makin solid. Sedangkan yang dibentuk dari atas, mungkin modalnya besar dan mendapat berbagai fasilitas, koperasi itu cepat menjadi besar, tetapi kemungkinan mudah rapuh.

Untuk mencapai koperasi besar, kuat dan sehat, punya daya saing; berbagai proses, fungsi dan sistem harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Karena koperasi berbasis anggota, maka peningkatan jumlah anggota sangat penting. Soal permodalan, misalnya, bila partisipasi anggota bagus, akan mendapatkan sumber dana yang murah. Jika jumlah anggota besar, modal sendiri otomatis akan besar. Untuk consumer, semakin besar jumlah anggota, pangsa pasarnya juga besar.

***

Sebagai business entity  koperasi tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan untuk memacu rasionalitas dan meningkatkan efisiensi. Dari pendekatan keorganisasian efesiensi dapat dilihat sebagai perpaduan berbagai variable, seperti; penataan pola manajemen, manajemen strategis, tujuan operasional, peranan dan partisipasi anggota, kelompok kerja, insentif-insentif dalam lingkup ekonomi, sikap dan perilaku yang menunjang usaha kolektif, teknologi, skala usaha, kontak-kontak bisnis dan sosial.

Faktor-faktor tersebut dapat dikatakan sebagai masukan (input) yang dapat menghasilkan beberapa output, seperti peningkatan produksi, layanan, pendapatan atau SHU perluasan volume usaha, peningkatan turn over dan manfaat (benefit) dari beragam pelayanan. Berkaitan dengan upaya memacu rasionalitas sering kita dengar upaya-upaya yang berkaitan dengan sub contracting antar koperasi untuk memacu sinergi. Pemekaran usaha supaya berjalan lugas ada beberapa faktor antara lain: penghematan biaya, pemanfaatan modal, spesialisasi, keorganisasian, fleksibilitas, pemekaran kesempatan kerja.

Yang juga terus dikembangkan KPPD DKI, kerja sama dengan banyak pihak. Sebagian koperasi tidak besar, tidak maju karena berjalan sandiri-sandiri, orang Betawi bilang; saik-saik sendokir – asyik sendiri. Pola pikir seperti ini harus diubah. Koperasi harus gaul, dan membangun jejaring. KPPD DKI juga terus meningkatkan ketrampilan SDM pengurus, pengawas maupun anggota, dan menumbuhkan kemandirian bersama anggota, sehingga menjadi kemandirian kolektif.

Koperasi sebagai business entity, mengelola sumber daya ekonomi untuk menghasilkan output yang optimal, perlu menata efisiensi secara lebih serasi. Koperasi bisa saja mengombinasikan lingkup efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi sosial. Penataan efisiensi yang baik oleh koperasi dapat membantu berprosesnya low cost economy dalam masyarakat.

 Makna koperasi dan ekonomi rakyat sebagai strategi pembangunan antara lain; Dengan rakyat yang secara parsipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai tambah ekonomi. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan koperasi tersebut. Memberdayakan rakyat dalam wadah koperasi merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat secara konkret menjadi aset aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional dalam bentuk human investment (bukan pemborosan atau inefficiency).

Pembangunan ekonomi rakyat melalui koperasi, meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (self-empowering), sehingga rakyat – anggota mampu meraih nilai tambah ekonomi, sekaligus nilai tambah sosial, nilai tambah kemartabatan. Pembangunan koperasi sebagai pemberdayaan rakyat akan merupakan peningkatan collective bargening position untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinasi ekonomi terhadap rakyat.

Dengan rakyat yang lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi melalui koperasi maka nilai tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi di dalam negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri. Pembangunan koperasi akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber alam dalam negeri yang tersedia (endowment factor Indonesia) berdasar setrategi resources-based dan people centered. Pembangunan koperasi akan lebih banyak emnyerap tenaga kerja dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Pembangunan koperasi akan bersifat lebih cepat menghasilkan (quick-yielding) dalam suasana ekonomi yang sesak napas dan langka modal. Pembangunan koperasi sebagai sokoguru perkonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan import components dan meningkatkan domestic contents produk-produk dalam negeri yang selanjutnya akan lebih mampu mengembangkan pasaran dalam negeri.

Pemberdayaan koperasi akan lebih mampu memperkukuh pasaran dalam negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasar luar negeri. Dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia harus tetap kita utamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahankannya pula dengan berbagai dalih ekonomi ataupun politik. Pembangunan koperasi akan menjadi akar penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi.

Pembangunan koperasi dapat dilaksnakan tanpa mempergunjingkan ekstremitas positif-negatifnya peran dan mekanisme pasar. Karena pembangunan koperasi merupakan misi politik dalam melaksanakan demokrasi ekonomi sebagai sumber rasionalitas bagi pemihakan kepada rakyat kecil. Orang yang mencintai koperasi, pada umumnya mereka yang punya idealisme kerakyatan. Orang yang berharap SHU, sesunggunya menyalahi konsep awal, cita-cita berkoperasi. Karena koperasi itu yang diinginkan adalah kerja sama mengatasi diri sendiri secara bersama-sama, bukan besarnya SHU. (adit – mar)

Posted in Sajian Utama | Tagged | Leave a comment

Penerapan Teknologi Tepat Guna dan Formulasi Produk Dreen Clean Pada UKM Suradita

Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian Indonesia adalah industri kecil dan rumah tangga (IKRT). Beberapa karakteristik IKRT adalah: merupakan usaha padat karya yang diharapkan dapat menyerap angkatan kerja di wilayah perdesaan, modal awal usaha yang relatif kecil, menggunakan teknologi yang relatif sederhana, sebaran industri berada di daerah pedesaan dengan menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal.

Dalam kehidupan sehari-hari, mencuci pakaian dan membersihkan rumah merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh semua orang, terutama oleh industri rumah tangga. Selama ini untuk mencuci dan membersihkan digunakan bahan pembersih kimia sintetis. Yang banyak digunakan di rumah tangga, contohnya, detergen. Jenis ini mengandung bahan kimia berbahaya untuk kesehatan pengguna dan lingkungan sekitar. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilakukan pengembangan bahan pembersih ramah lingkungan (green clean), yang berfungsi membersihkan pakaian, hygiene, aman untuk kesehatan pengguna dan ramah lingkungan.

Jenis detergen yang banyak digunakan di rumah tangga sebagai bahan pencuci pakaian adalah detergen yang mengandung ABS (alkyl benzene sulphonate) yang tergolong keras. Detergen ini sulit terurai oleh mikroorganisme (nonbiodegradable) sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan.

Lingkungan perairan yang tercemar limbah detergen kategori keras ini dalam konsentrasi tinggi akan mengancam dan membahayakan kehidupan biota air dan manusia yang mengkonsumsi biota tersebut. Senyawa-senyawa yang terkandung didalam detergen dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap manusia seperti iritasi pada kulit, kulit terasa kering, panas, melepuh, retak-retak, gampang mengelupas hingga mengakibatkan gatal dan kadang menjadi alergi, menyebabkan katarak pada mata orang dewasa dan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan seperti adanya busa-busa pada permukaan air sehingga mengurangi kadar oksigen terlarut dalam air.

Karena dampak pembersih yang beredar di pasaran cukup membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan sekitarnya, maka perlu dilakukan pengembangan pembersih yang ramah lingkungan (green clean environment), yang berfungsi membersihkan dengan baik, hygiene, aman untuk kesehatan penggunanya dan ramah lingkungan. Hal ini merupakan peluang usaha bagi Usaha Mikro Kecil atau Industri Kecil Rumah Tangga untuk mengembangkan usaha produk green clean.

IKRT Suradita di Kompleks Suradita Indah, merupakan UMK binaan dosen Universitas Mercu Buana (UMB), sejak dilaksanakan Pengabdian pada Masyarakat tahun 2017 dengan pendanaan internal dari UMB sampai sekarang. IKRT yang memproduksi green cleaner ini didirikan untuk menambah penghasilan para ibu rumah tangga di wilayah RW 09. Hasil produksinya dipasarkan di wilayah sekitar. Saat ini kapasitas produksi green cleaner masih terbatas. Karena proses produksi masih manual dengan peralatan sederhana. Selain itu, tata kelola manajemen dan strategi pemasaran belum baik.

Untuk tugas pengabdian Tri Dharma Perguruan Tinggi di masyarakat mahasiswa UMB masing-masing; I Gusti Ayu Arwati – Teknik Mesin, Euis Nina Saparina Yuliani, Teknik Industri, dan Nur Endah Retno – Ekonomi dan Bisnis, melakukan penelitian tentang; Penerapan teknologi tepat guna pada proses produksi produk green cleaner; Kualitas formulasi produk green cleaner dan Penerapan manajemen tata kelola dan strategi pemasaran.

Produk yang dihasilkan IKRT adalah green detergen dan karbol sereh. Green Clean Detergen mempunyai fungsi untuk menghilangkan dan membersihkan kotoran, serta mewangikan pakaian. Karbol sereh berfungsi untuk membersihkan lantai dan desinfektan dari jamur, bakteri dan binatang seperti kecoa, semut, lalat dan lainnya. Kedua produk tersebut dibuat dari bahan-bahan yang aman untuk pengguna dan lingkungannya. Selama ini IKRT binaan memproduksi kedua produk dengan kapasitas 500 liter per bulan.

Saat ini usaha detergen – pembersih lantai ramah lingkungan mulai berkembang, seiring dengan pemahaman masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan semakin baik. Beberapa merk pembersih ramah lingkungan telah beredar dipasaran, dengan berbagai harga dan kualitas. Produk IKRT SR RW 09 diberi merk Green Cleaner SR, dimana kualitas produk mampu bersaing dengan harga jual dibawah merk lainnya.

Hal itu membuat pelanggan Green Cleaner SR loyal menggunakan produk ini, bahkan beberapa dari pelanggan menjadi agen kecil untuk dipasarkan kembali. Karena ada informasi dari mulut ke mulut (words of mouth) bahwa kualitasnya lebih aman, sehat, higienis dan harga lebih murah, permintaan produk Green Cleaner SR semakin meningkat. Peluang pengembangan IKRT Suradita secara ekonomi menguntungkan bagi produsen dan masyarakat. Beberapa hal yang perlu dikembangkan; perluasan daerah distribusi, penjualan, konsumen tetap yang membeli dalam jumlah banyak, seperti rumah sakit, sekolah dan berbagai instansi.

Dari penelitian dan interview yang dilakukan diketahui permasalahannya yaitu kapasitas produksi dan pemasaran masih terbatas karena proses produksi masih manual dengan peralatan sederhana. Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dalam empat tahapan: pendahuluan, perancangan teknologi, peningkatan kualitas formulasi dan pengujian laboratorium, perancangan manajemen tata kelola, strategi pemasaran dan implementasi.

Berdasarkan permasalahan mitra, maka dilakukan perancangan teknologi tepat guna mesin pengaduk (mixer) bahan untuk proses produksi produk green cleaner. Lalu, formulasi produk green cleaner diperbaiki kembali dengan tujuan agar kualitasnya lebih bermutu, aman, dan hygene bagi pengguna dan ramah lingkungan. Perbaikan formulasi dilakukan dengan melengkapi suatu alat destilasi air dimana alat ini dapat berfungsi untuk mendapatkan air baku yang bersih sesuai strandar kadar TDS dibawah 100 ppm sesuai undang-undang (UU) Kesehatan. Kemudian formulasi itu dilakukan pengujian laboratorium guna memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Laboratorium LIPI sebagai tempat pengujian dan analisa formulasi green cleaner. Mendapatkan HAKI-Hak Cipta.

Dengan menggunakan alat mixer hasil produksi menjadi lebih meningkat sampai 100 % sehingga menghasilkan sampai 1 ton per 2 minggu. Dengan peningkatan produksi detergen cair dan karbol sereh ramah lingkungan ini dapat menyerap tenaga kerja di sekitar desa Suradita menjadi marketing keliling dengan motor ke daerah lain atau pasar tradisional di luar Desa Suradita. Melakukan segmentasi pasar untuk membidik pasar yang lebih besar seperti instansi pemerintah dan swasta (rumah sakit, sekolah, pemda, dan lainnya), laundry, dan industri rumah tangga.

Langkah-langkah strategis; memantau perkembangan harga bahan baku, biaya operasional, harga produk sejenis dari pesaing, menciptakan keunggulan dari pesaing. Seperti keunggulan produk, inovasi pemasaran. Investasi guna meningkatkan kapasitas usaha dengan penggunaan mesin tepat guna. Memperluas jaringan distribusi – pasar untuk meningkatkan keuntungan. Meningkatkan promosi melalui media sosial, web dan membagian brosur, penjualan melalui event seperti bazar. Menata pencatatan dan pelaporan inventarisasi barang, penjualan dan pendapatan. Potensi pengembangan produk green clean UKMSR di Desa Cisauk cukup prospektif. (***)

Gambar 4. (A) Observasi survey wawancara terhadap Team UMK SR oleh Team dosen UMB (B) Observasi survey ruangan produksi terhadap UMK SR oleh Team dosen UMB survey ruangan produksi terhadap UMK SR oleh Team dosen UMB

Gambar 6; (A) Foto Alat  teknologi tepat guna mesin pengaduk (mixer) bahan untuk proses produksi produk green cleaner(B) Foto Alat destilasi air yang berfungsi untuk mendapatkan air baku proses yang lebih Hygines

Gambar 7. Foto team Dosen dan Mahasiswa  Universitas mercu buana dengan Team UKM SR

Posted in Sajian Utama | Tagged | Leave a comment

Menghadapi Krisis Ekonomi Global 2020 Pemerintah Menyiapkan Jurus Khusus

Krisis global diperkirakan akan berlangsung panjang. Sehingga napas bisnis kita minimal harus tahan sampai 2021. Bisnis di Indonesia awalnya yang terpukul adalah industri yang bergerak di bidang bahan baku – komoditi dan produk setengah jadi yang biasa diekspor ke China.

Di kawasan Asean saat ini yang paling parah adalah Singapura karena basis ekonominya adalah trading. Growth – pertumbuhan di Singapur hanya 0,1% sedangkan Indonesia masih diangka 5,02%. Negara Asia yang paling maju adalah Vietnam karena bisa ambil kesempatan. Namun sekarang Vietnam juga mulai kekurangan tenaga kerja sehingga ini merupakan kesempatan Indonesia menarik investor dari China.

Ekonomi Amerika Serikat (AS) sekarang sedang bagus. Pengangguran terendah dalam 10 tahun ini dan Amerika kira-kira hanya akan turunkan bunga FED sebesar 0,25% saja dalam setahun. Tetapi kondisi ini juga akan tergantung pemilihan presiden AS tahun 2020 mendatang.

Lembaga Moneter Internasional – International Monetary Fund (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia di 2019, menjadi 3%, dari sebelumnya 3,2%. Angka ini merupakan terendah sejak krisis keuangan global terjadi di 2008 lalu. Perang dagang yang terjadi menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan tekanan pada perekonomian.

Namun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019, masih sama dengan proyeksi di Juli 2019 lalu, tetap di level 5%. Sebelumnya, data April 2019, IMF sempat memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,2% namun direvisi April lalu. Indeks harga konsumen (CPI) juga tetap 3,2%. Sementara pertumbuhan ekonomi 2020 juga tetap sama dengan proyeksi Juli 5,1%. Angka ini, sama seperti proyeksi Bank Dunia. Hingga akhir 2019, ekonomi Indonesia akan tetap di 5% sementara tahun 2020 akan tumbuh menjadi 5,1%.

“Pertumbuhan investasi melambat dibanding tahun 2018 yang menjadi tingkat tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” tulis Bank Dunia dalam laporan ‘Weathering Growing Risk East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober, pekan lalu. Defisit transaksi berjalan tetap besar karena pertumbuhan ekspor melambat. Meski permintaan domestik kuat, ketegangan perdagangan internasional dan volatilitas keuangan global bakal membawa risiko besar bagi Indonesia.

Dalam opini berjudul The Makings of a 2020 Recession and Financial Crisis Nouriel Roubini dan Brunello Rosa mengungkapkan ada beberapa alasan terjadinya krisis tahun 2020 atau dua tahun lagi. Krisis ini bisa terjadi menyusul ekspansi global yang masih berlanjut hingga tahun depan. AS masih memiliki defisit fiskal besar. China masih memegang kebijakan fiskal longgar dan Eropa masih berada dalam masa pemulihan setelah krisis.

Kebijakan stimulus fiskal yang saat ini mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan Amerika Serikat (AS) di atas 2% kemungkinan tidak akan berlanjut. Pada tahun 2020, stimulus akan berakhir, dan hambatan fiskal akan menurunkan pertumbuhan dari 3% menjadi sedikit di bawah 2%.  Karena waktu penarikan stimulus tidak tepat, ekonomi AS saat ini sudah terlalu panas dan inflasi melaju di atas target. Bank sentral AS Federal Reserve akan terus menaikkan suku bunga Fed Fund Rate dari saat ini 2% menjadi setidaknya 3,5% pada tahun 2020.

Suku bunga ini akan mendorong yield utang jangka pendek dan jangka panjang serta nilai tukar dollar AS.  Sementara, inflasi juga terus meningkat di negara-negara dengan ekonomi besar lainnya. Kenaikan harga minyak akan menambah tekanan inflasi. Hal ini menyebabkan bank-bank sentral negara maju akan mengikuti The Fed untuk normalisasi kebijakan ekonomi. Normalisasi suku bunga akan mengurangi likuiditas global dan menyebabkan suku bunga di pasar lebih tinggi.

Perselisihan perdagangan antara pemerintahan Donald Trump dengan China, Eropa, Meksiko, Kanada dan negara-negara lain hampir pasti akan makin panas. Hal ini menimbulkan perlambatan pertumbuhan dan inflasi yang lebih tinggi. Kebijakan AS lain akan menambah tekanan stagflasi dan memicu The Fed untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi. Pemerintah AS membatasi aliran investasi masuk dan keluar serta transfer teknologi yang akan mengganggu rantai pasokan. 

Pemerintah AS pun membatasi imigran yang diperlukan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah populasi AS yang menua. Kebijakan AS pun menyebabkan investasi hijau menciut dan pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk mengatasi masalah kemacetan atawa bottlenecking pasokan. Pertumbuhan di negara-negara lain akan melambat sehingga ada potensi pembalasan terhadap kebijakan proteksionisme AS. China harus memperlambat pertumbuhan untuk mengatasi kelebihan kapasitas dan leverage yang berlebih.

Pemerintah menyatakan telah menyiapkan jurus khusus untuk menghadapi krisis ekonomi global tahun 2020. Indonesia harus dapat memanfaatkan pasar dalam negeri. Pasar domestik adalah garda terdepan – penyelamat perekonomian Indonesia. Karena itu pemerintah akan terus memantau perkembangan dari pasar domestik.

Salah satu safeguard – pengamannya adalah domestic market – pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri jadi perhatian karena akan memberikan dampak besar. Untuk mengantisipasi resesi ekonomi global, bidang perindustrian perlu mengurangi penggunaan bahan impor, sekaligus untuk mendorong penggunaan bahan baku produk nasional. Substitusi impor itu perlu sekali. Impor harus produktif.

Kalau yang non-produktif, yang tidak ada nilai tambahnya, di dalam negeri sudah bisa disediakan – tersedia, harus dievaluasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, impor barang konsumsi selama Januari – September turun 8,77% secara tahunan menjadi US$11,6 miliar. Sedangkan impor bahan baku – penolong turun 10,22% menjadi US$93,4 miliar.

Pada tahun lalu (2018), impor konsumsi naik 22,03% menjadi U$17,1 miliar dari realisasi tahun sebelumnya senilai US$ 14,07 miliar. Di samping itu, impor bahan baku – penolong naik 20,06% menjadi US$141,4 miliar. Untuk  menghadapi kemungkinan resesi global, sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi-lah yang mampu menjadi penyangga sistem perekonomian nasional.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo – K.H Ma’ruf Amin meyakini jika UMKM dilibatkan, akan dapat mendorong investasi dan terciptanya lapangan kerja. UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 60% serta serapan tenaga kerja sebanyak 99,9%. Angka tersebut lebih besar dibandingkan kontribusi perusahaan besar. UMKM merupakan pelaku terbesar dalam kegiatan ekonomi nasional. Jika UMKM dapat meningkatkan skala usahanya dapat dibayangkan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

Peningkatan skala usaha UMKM tidak hanya sebatas peningkatan omzet akan tetapi juga harus didorong agar berorientasi ekspor dan memenuhi kebutuhan dalam negeri yang selama ini masih disuplai dari impor. Dengan begitu UMKM tidak hanya menjadi roda perekonomian tapi juga dapat memberikan nilai tambah sebagai penghasil devisa. Dengan semakin besarnya skala usaha UMKM, akan berdampak pada penciptaan lapangan pekerjaan. Namun, penciptaan lapangan pekerjaan di sektor ini perlu disempurnakan agar sama berdayanya dengan pekerja di perusahaan besar.

Untuk bisa mewujudkan kondisi ini, UMKM harus diberi ruang. Apa yang sekiranya cocok untuk digarap oleh UMKM, perusahaan besar tidak boleh menguasainya, perusahaan besar didorong untuk berlaga di skala internasional. Jepang mendorong kontribusi UMKM, hasilnya mencapai 50% terhadap PDB dan 54% terhadap ekspor nasional.

Banyak UMKM bermunculan juga memicu pertanyaan, sektor mana yang akan naik daun. Sebenarnya, kita bisa melihat UMKM dari value creation, yakni seberapa besar UMKM tersebut akan create value untuk customer. UMKM yang hebat adalah saat mereka memiliki value creation, dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada. Keberadaan teknologi memungkinkan percepatan inovasi dan kreativitas dari setiap UMKM. UMKM yang akan bertahan adalah mereka yang agile yet efficient.

Persoalannya, tidak semua UMKM siap dengan digital. Peran pemerintah, turut serta memperbaiki kreasinya terlebih dahulu dengan mengadakan workshop dan pendampingan selama 6 hingga 2 tahun untuk mengubah mindset dan melihat kualitas produksi, packaging, hingga story telling dari sebuah produk. Keberadaan story telling tanpa disadari akan meningkatkan nilai jual dari produk itu sendiri. Kita percaya bahwa selalu ada story behind di setiap produk yang meningkatkan value.

Pemerintah telah membangun ekosistem dan melihat sebuah gap, di mana beberapa orang belum siap dengan hal yang berbau digital. Dari sinilah, pemerintah berusaha untuk memberi satu solusi, yaitu drop shipping. Pemerintah memiliki program perbaikan desain; Inovatif dan Kreatif Melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON). Program ini mendatangkan desainer-desainer ke daerah agar produk yang dibuat sesuai dengan target pasar. 

Banyak pelaku UMKM kerap menghadapi masalah, di mana mereka sudah membuat produk, tapi belum tahu manakah hal yang harus dilakukan terlebih dahulu atau bisa dijalankan secara bersamaan. Sebenarnya kita dapat melihat case by case. Para pelaku UMKM harus fokus dan tidak terburu-buru untuk melakukan growing, tapi lebih fokus pada problem solving dengan apa yang ingin dilakukan. Saat sudah menemukan pattern dan mulai berkembang, selanjutnya tinggal melakukan hal lain untuk pertumbuhan dan keberkelanjutan.

Banyak pelaku UMKM kerap menghadapi masalah, di mana mereka sudah membuat produk, tapi belum tahu manakah hal yang harus dilakukan terlebih dahulu atau bisa dijalankan secara bersamaan. Sebenarnya kita dapat melihat case by case. Para pelaku UMKM harus fokus dan tidak terburu-buru untuk melakukan growing, tapi lebih fokus pada problem solving dengan apa yang ingin dilakukan. Saat sudah menemukan pattern dan mulai berkembang, selanjutnya tinggal melakukan hal lain untuk pertumbuhan dan keberkelanjutan.

Zaman serba digital memunculkan pertanyaan, apa strategi digital marketing paling tepat, dan bagaimana agar budget tidak terbuang sia-sia. Saat ini banyak yang memanfaatkan digital marketing untuk mendapatkan audiens lebih banyak. Kita bisa melihat karakter bisnisnya apa, produk atau service-nya cocok di mana. Setelah melihat fokusnya di mana, dari situ bisa mulai mengimplementasikan marketingnya. Strategi marketing terbaik tentu yang fundamentally kuat. Siapa dan dari mana segmentasinya sehingga pelaku UMKM bisa menentukan. Banyaknya platform yang tersedia memberi pilihan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya.

Banyak orang berpikir, modal adalah satu-satunya yang menjadi penghalang. Hal tersebut tidak benar. Faktanya, kapabilitas sumber daya manusia (SDM) adalah hal utama yang perlu diperhatikan. Keberadaan produk digital saat ini dapat meningkatkan kapabilitas menjadi lebih mudah. Fokus utamanya meningkatkan capability sehingga output dari kegiatan bisnis dapat dikembangkan. Dengan demikian, tidak hanya UMKM yang dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan, tapi perusahaan yang mendukung juga dapat melakukannya.

Agar UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dibutuhkan regional growth strategy (RGS) – strategi pengembangan industri sesuai karakteristik masing-masing daerah. Hal ini disebabkan persebaran UMKM masih lebih banyak di daerah dibandingkan kota-kota besar. Kebijakannya harus mempertimbangkan bahwa setiap daerah memiliki kearifan yang berbeda-beda, baik dari segi potensi ekonomi, sosial, hingga kebudayaan, dan itu semua harus disusun dalam upaya mendorong kenaikan kelas UMKM. Salah satu kebijakan dalam RGS, mendorong ekspor. Beberapa daerah memiliki potensi komoditas ekspor yang belum terkelola dengan baik dan mayoritas di ekspor dalam bentuk mentah.

Indonesia sangat kaya dengan hasil alamnya, begitu pun dengan komoditas. Pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia bisa meningkat apabila kebijakan yang disusun sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dari beberapa kajian yang dilakukan oleh Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) ditemukan komoditas yang memiliki potensi besar untuk diekspor. Di Aceh, komoditas unggulannya yakni kopi, teh rempah, bahan kimia anorganik, dan bahan bakar mineral. Masing-masing komoditas tersebut memberikan pangsa terhadap ekspor wilayah sebesar 44,5%, 23,4%, dan 16,7%.

Lalu di Kalimantan Tengah, bahan bakar mineral, lemak dan minyak nabati, dan karet serta barang dari karet menjadi komoditas yang memiliki potensi besar untuk diekspor. Adapun kontribusi terhadap ekspor wilayah masing-masing sebesar 56,59%, 16,45%, dan 10,49%. Sementara itu di Papua, komoditas yang dapat didorong ekspornya yakni bijih tembaga dan konsentrat serta kayu dan barang dari kayu dengan pangsa terhadap ekspor wilayah masing-masing sebesar 93,25% dan 4,95%.

Jadi, bisa dilihat apa saja yang menjadi komoditas unggulan di masing-masing daerah dan itu dapat dikembangkan oleh UMKM dan harus didukung oleh pemerintah. Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselesari nilai tambah perekonomian rakyat. Segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong, harus dipangkas.

Pemerintah juga harus mengajak DPR menerbitkan sedikitnya 2 UU besar, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja, dan UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU itu akan menjadi omnibus law, yaitu suatu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU yang menghambat pencipaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi. Penyederhaan birokrasi harus dilakukan besar-besar, prosedur panjang harus dipotong dan investasi untuk menciptakan lapangan kerja harus diprioritaskan.

Dunia mengakui bahwa perekonomian Indonesia mengalami suatu kemajuan yang signifikan. Bahkan diprediksi, Indonesia akan menjadi negara perekonomannya terbesar ke-4 di dunia pada 2050, melonjak dari posisi ke-8 pada 2016. Sebelum pada posisi itu, Indonesia akan berada pada posisi ke-5 pada 2030. Prediksi itu ditulis oleh satu perusahaan konsultan terkemuka dunia, Price Waterhouse Coopers (PWC) yang antara lain mengutip data dari Dana Moneter International (IMF).

Menurut PWC, pada tahun 2016 Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar US$ 3 triliun, dan akan melonjak menjadi US$ 5,4 triliun pada 2030 dan US$ 10,5 triliun pada 2050. Pada 2030 perekonomian Indonesia akan menggeser posisi Rusia dan Brazil, dan pada 2050 akan menggeser posisi Jepang. Tiga negara yang akan lebih besar dari Indonesia adalah China, India, dan Amerika Serikat.

Baik dari segi demokrasi dan ekonomi, bahkan dalam semua sektor, kemajuan Indonesia sangat ditentukan oleh kepemimpinan. Untuk menggapai kemajuan pesat dibutuhkan pemimpin yang hebat. Kepemimpinan itu dapat dilihat dalam perspektif neurosains yang disebut Neuroleadership.

Fakta ilmiah itu memberi harapan baru di seluruh lini hidup manusia, termasuk dalam dunia kepemimpinan. Jika satu individu bisa belajar dan berkembang tanpa batas, demikian pula sebuah komunitas, organisasi, atau bahkan suatu bangsa. Jika satu individu bisa berubah dan berkembang menjadi lebih baik, tak pelak lagi suatu komunitas, organisasi atau bangsa juga bisa berubah ke arah lebih baik. Persoalannya, apakah komunitas – organisasi menyadari kemungkinan itu, dan apakah mereka tahu kemana perkembangan akan diarahkan.

Seorang leader mestinya menyadari potensi perubahan dan perkembangan, tetapi di sisi lain dia harus mampu menyadarkan seluruh pihak dalam komunitas atau organisasinya, baik tentang potensi maupun arah perkembangan. Dari sinilah muncul imperative besar; ayo berkembang, ayo bertumbuh, ayo maju menuju sasaran.

Banyak leader kemudian semacam mantra baru, untuk bisa mengakselerasi perubahan dan perkembangan, semua pihak perlu memiliki pola pikir bertumbuh. Semua orang perlu yakin bahwa mereka memiliki peluang tumbuh dan berkembang tanpa batas. Di sinilah seorang leader berhadapan dengan mentalitas pribadi-pribadi yang dipimpin. Mentalitas itu tercipta dari pengalaman, pendidikan, sejarah hidup, dan lingkungan.

Dalam realitas memang ada orang-orang yang memiliki mentalitas dan growth mindset – pola pikir bertumbuh. Mereka adalah orang-orang yang optimis melihat masa depan, karena yakin bahwa masa depan yang lebih baik bisa diperjuangkan bersama. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang “merasa sudah jadi.” Mereka selalu mengklaim “saya ya seperti ini.” Mereka tak mau berubah, dan selalu berkilah “saya punya prinsip.” Orang seperti ini cenderung tertutup terhadap aneka kemungkinan baru (fixed mindset).

Dalam diri setiap manausia terdapat baik kecenderungan untuk tak mau berubah maupun kecenderungan untuk berubah. Ini menyangkut baik sikap mental maupun cara berpikir. Tetapi pada saat yang sama kita menyadari bahwa mentalitas dan pola pikir bertumbuhlah yang akan membawa pada realitas baru yang kita impikan, yaitu realitas baru Indonesia maju. Di sanalah letak tugas seorang pemimpin. Dia harus mampu; Menyadarkan orang tentang perlunya hijrah dari fixed mindset menuju growth mindset, dan harus mampu memimpin hijrah itu sendiri.

Pada kesempatan pertama, bukan soal bagaimana seorang leader mengubah mereka yang dipimpin, melainkan mengubah dirinya sendiri. Seorang pemimpin harus berangkat dari kesadaran bahwa dia sendirilah yang harus lebih dulu melakukan hijrah atau transformasi. Dia harus lebih dulu bersikap kritis terhadap mentalitas dan pola pikirnya. Dia harus menyadari sejauh mana dia masih berpola pikir fixed, dan sejauh mana sudah berpola pikir growth. Dia juga harus mengenali diri sendiri, sejauh mana reptilian brain masih membelenggunya, dan sejauh mana hidupnya sudah dipimpin oleh kesadaran dan system nilai. (mar)

Posted in Opini | Tagged | Leave a comment

Menjadi Keharusan UKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi

Menteri Koperasi dan UKM periode 2019 – 2024 Teten Masduki menggantikan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Amanah Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan oleh Menkop baru adalah menjadikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik kelas dan koperasi menjadi modern. Yang mikro menjadi kecil, yang kecil naik menjadi menengah, dan yang sudah menengah harus melompat menjadi besar. Koperasi sebagai lembaga keuangan pun harus menjadi lembaga keuangan modern. Jika tidak mengikuti perkembangan zaman, koperasi akan semakin ketinggalan.

Menkop mengaku dapat amanah dari Presiden Jokowi karena pemerintah ingin pembangunan ekonomi Indonesia fokus pada sektor UMKM dan koperasi. Hal itu dipengaruhi oleh situasi ekonomi global yang diprediksi akan mengalami ketidakstabilan dalam beberapa tahun ke depan. UMKM dan koperasi akan jadi andalan presiden untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, juga penyerapan lapangan kerja. Komitmen Presiden dengan Kabinet Indonesia Maju kerja…, kerja …, kerja lebih keras agar pertumbuhan ekonomi nasional signifikan.

Misi Presiden Jokowi menjadikan UMKM dan koperasi benar-benar sebagai sokoguru perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah telah merencanakan akan menurunkan suku bunga kredit untuk rakyat (KUR) dari 7% menjadi 6%. Dengan semakin mudah dan murah akses permodalan akan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM memperoleh keuntungan lebih besar. Dukungan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan – perbankan juga akan semakin mudah dengan hadirnya era revolusi industri 4.0.

“Pak Presiden sudah memberikan dukungan politik luar biasa. Nanti UU juga didandani lagi supaya rentan kendali kementerian ini jauh lebih power full karena yang kita urus 60 juta lebih UMKM. Apalagi targetnya yang 60 juta ini harus naik jangan di mikro terus,” kata Menkop. Presiden juga minta untuk melakukan modernisasi koperasi baik dari aspek kelembagaan, maupun manajerial. Koperasi harus menjadi suatu institusi yang membanggakan kita semua.

Para pelaku UMKM dan praktisi koperasi meminta kepada Menkop untuk merumuskan undang-undang (UU) baru. Teten harus merumuskan UU pemberdayaan UMKM dan UU Koperasi agar mereka naik kelas dan meningkatkan produksi. Sesuai pidato Presiden pada saat pelantikan yang menyoroti 2 hal, yaitu terkait UU penyerapan tenaga kerja dan penyerapan UMKM dengan konsep Omnibus Law. RUU Koperasi yang nyaris diundangkan saat jelang berakhirnya periode DPR 2014 – 2019 dan Kabinet Kerja Presiden Jokowi – Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sempat mendapat protes keras dari Gerakkan Koperasi Indonesia (GKI) menadi pekeraan rumah (PR) Menkop Teten.

PR Menkop UKM bukan hanya membawa UMKM agar naik kelas, tetapi juga bagaimana membantu pembinaan UMKM dalam hal pemasaran. Jadi harus persiapkan UU itu. Menteri sebelumnya kan belum berhasil rumuskan itu. Menkop sebaiknya dapat membina UMKM ke arah yang bersifat peningkatan kompetensi atau kemampuan. Misalnya, UU apa yang menghambat UMKM, dan Koperasi, rumusannya seperti apa? Presiden sudah menggaungkan Omnibus Law, maka harus dibuat produk UU-nya seperti apa?.

Sedari zaman berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Teten dikenal sebagai sosok yang kritis. Ketika reformasi bergejolak tahun 1998, berdirilah Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Teten pernah menjadi pentolan di organisasi tersebut. ICW yang dipimpin Teten berhasil menunjukan taringnya ketika membongkar kasus suap yang melibatkan Jaksa Agung saat itu, Andi M. Ghalib. Berkat kegigihannya mengungkap kasus tersebut, Teten dianugerahi Suardi Tasrif Award 1999.

Teten juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TI-I), LSM pegiat Antikorupsi. Dia juga pernah menjadi Kepala Divisi Perburuhan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kedekatan Teten ke partai politik mulai terlihat jelas pada tahun 2012 ketika ia maju sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat bersama Rieke Diah Pitaloka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Duet pasangan nomor urut 5 itu ternyata cukup sukses dan mereka menjadi runner-up.

Selanjutnya, Teten menjadi Tim Relawan dalam upaya pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla. Kemenangan Jokowi menjadi tiket masuk Teten ke Istana sebagai Kepala Kepala Staf Presiden sebelum digantikan Moeldoko. Teten pun kemudian menjabat sebagai Koordinator Staf Khusus Kepresidenan. Dan tahun 2018, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga mengangkatnya sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog. Teten sempat dicari-cari ICW karena ia sempat “menghilang” ketika kontroversi RUU KPK yang dianggap bisa melemahkan lembaga itu.

Jabatan sebagai Menkop dan UKM sangat penting. Pasalnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut UKM dan Koperasi perlu makin didorong agar berperan lebih besar ke dalam perekonomian agar menunjang pertumbuhan negara. Pakar Ekonomi Kerakyatan Milenial, Frans Meroga Panggabean mendukung langkah Presiden. Menurut Frans, Latar belakang Teten sebagai aktivis anti korupsi dan penggiat gerakan menunjukkan bahwa dia orang yang gigih, berkomitmen tinggi dan dekat dengan rakyat kecil. Menkop diharapkan segera memberikan bukti kepada seluruh rakyat Indonesia kalau presiden tidak salah mempercayakan dirinya

Kalau Menkop bertekad memajukan ekonomi kerakyatan, seyogyanya mengerti substansi dari ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dengan kegiatan ekonomi swadaya dalam mengelola sumber daya yang dapat diusahakan dan dikuasai. Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, ekonomi koperasi akan sangat cocok dengan Menkop. Nilai-nilai koperasi, seperti demokrasi, kesetaraan, keadilan dan lainnya, selaras dengan gaya hidup generasi milenial saat ini. Semangat ekonomi gotong royong sejatinya telah menjadi dasar dari gerakan koperasi Indonesia guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam proses pengambilan keputusan pun didorong melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, sehingga bila harus voting sekalipun, jumlah besarnya kontribusi masing-masing anggota tak akan menjadi pertimbangan. Prinsip dasarnya sederhana adalah one man, one vote berlaku pada koperasi. Sangat berbeda dengan korporasi yang one share, one vote. Dalam era revolusi industri 4.0 saat ini pun, koperasi muncul sebagai solusi para pelaku usaha start-up berbasis aplikasi digital. Karena di balik pesatnya pertumbuhan model usaha start up dan didukung pula oleh sederet program pemerintah, para pelaku start up juga terjebak dalam dilema.

Di satu sisi mereka membutuhkan suntikan modal dari investor untuk kembangkan bisnisnya, tetapi di sisi yang lain mereka khawatir keberadaannya akan tergeser dan bahkan terdepak dari perusahaan yang dirintisnya. Generasi Optimis (GO) Indonesia dan seluruh pelaku ekonomi kerakyatan lain siap mendukung Menkop dalam menjalankan tugasnya agar mulai sekarang terlihat dengan jelas keberpihakan pemerintah kepada koperasi dan UMKM sebagai bagian dalam ekonomi kerakyatan.

Menkop menyatakan pemerintah akan membantu pengembangan pemasaran produk UMKM untuk masuk ke etalase premium serta di warehouse di luar negeri. Kepada Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Menkop meminta agar para penyewa pusat perbelanjaan untuk lebih banyak menyerap produk UMKM yang berkualitas dan memenuhi standar.

Para pelaku UMKM kebanyakan tidak memiliki toko offline dan baru sebagian kecil yang sudah memanfaatkan pemasaran online. Peran Hippindo sangat diharapkan guna membantu pemasaran produk-produk UMKM sehingga produk-produk UMKM tidak hanya dipajang ditempat-tempat yang kurang strategis, namun di etalase premium di mall atau pusat perbelanjaan. Untuk pasar luar negeri, pemerintah akan membantu UMKM dengan menyediakan warehouse di luar negeri yang bisa di sewa UMKM dengan biaya murah. Hal seperti ini sudah dilakukan Thailand dalam menaikkelaskan UMKM di negara itu.

Dalam perekonomian global yang cenderung menurun saat ini, tantangan bagi pelaku usaha cepat berubah. Pasar yang dulunya banyak membeli produk seperti makanan, kini mulai bergeser pada produk traveling, kecantikan. Apalagi dengan adanya e-commerce yang membuat konsumen dapat memesan dari rumah. Namun, penjualan di ritel bisa dikawinkan antara online dan offline. Pengelola gerai disarankan melakukan inovasi, misalnya, dengan kurasi, desain interior, menyediakan spot-spot menarik, meningkatkan pelayanan dan pengunaan pembayaran nontunai.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki 45 atase pedagangan di luar negeri, diharapkan bisa dimanfaatkan UMKM yang ingin go internasional. Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan Hippindo siap jadi mitra pemerintah dalam upaya menaikan kelas UMKM dengan menyediakan tempat premium di mall, rest area. Hippindo juga siap membuka gerai gerai di pusat perbelanjaan di luar negeri, di mana produk UMKM akan menjadi barang yang akan dijual, tentu dengan memenuhi standard pasar.

Untuk mempercepat pengembangan UMKM yang diperkirakan jumlahnya sekitar 60-an juta unit (data konret by name by adress sampai saat ini belum ada) Kemenkop akan merangkul semua instansi dan lembaga, seperti; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, usaha-usaha besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kementerian terkait untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi baik dari segi avalis – pendanaan, kualitas dan kontinuitas produk sampai pemasarannya.

Saat ini masih diperlukan sistem pendanaan yang lebih efektif dan masif yang dampaknya dapat lebih dirasakan UMKM. Adapun, skema pendanaan yang sudah ada seperti KUR maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) masih belum cukup efektif memajukan UMKM. Menkop mengaku tengah mendesain bagaimana Kemenkop dan UKM bisa mendukung semua UMKM. Menkop menginginkan ada agregasi dalam penanganannya, sehingga UMKM tidak hanya stagnan.

Yang juga tak kalah penting, harus ditumbuhkan bibit wirausaha baru. Kalau orang mau usaha pasti dari start-up, karena rasio wirausaha kita juga masih kecil. Puluhan juta UMKM tersebut akan diwujudkan dalam kluster- kluster berdasarkan produksinya seperti pangan, hasil laut, pertanian, kuliner, garmen sampai kerajinan. Pemerintah punya modal tanah seluas 12,7 juta hektar untuk petani melalui program tanah kehutanan sosial. Nanti misalnya 200 hektar digarap petani untuk produksi buah ekspor, maka petani petani itu sudah menjadi usaha besar atau naik kelas, tinggal pemerintah bekerjasama dengan usaha besar sebagai offtaker-nya.

Sebagai Menkop yang digantikan Teten, Puspayoga mengharapkan agar program reformasi total koperasi tetap dilanjutkan. Karena melalui program tersebut telah mampu meningkatkan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dari 1,71 persen tahun 2014 menjadi 5,1 persen pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 belum dihitung.

Kementerian Koperasi dan UKM dan Gojek Indonesia sepakat untuk melakukan sinergi dan kolaborasi guna meningkatkan digitalisasi di kalangan UMKM. Digitalisasi diharapkan akan memperkuat kompetensi UMKM untuk naik kelas. Program yang sudah terjalin selama ini antara Kemenkop dan UKM dan Gojek akan diperluas lagi tidak hanya pelatihan namun juga untuk market market inteligent, kolaborasi di layanan, registrasi perizinan. Banyaknya produk atau merk lokal yang diciptakan UMKM membuat peluang baru bagi masa depan industri di tanah air. Sebut saja brand lokal yang melegenda hingga produknya dikenal dunia adalah Indofood, Djarum, Wings, Mayora, Orangtua Group, dan masih banyak lagi. (adit – mar)

Posted in Opini | Tagged | Leave a comment

Koperasi Simpan Pinjam Meradang, Gara-gara Bunga KUR Turun Menjadi 6%

Pemerintah kembali menurunkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 6% per tahun, dari semula 7%. Selain penurunan suku bunga ada kenaikan plafon minimal penyaluran KUR pada tahun 2020 menjadi Rp 190 triliun, naik 35,7% dari plafon 2019 sebesar Rp 140 triliun, Ini akan ditingkatkan bertahap, lebih dari 100%, sehingga sampai 2024 bisa menjadi Rp 325 triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Kebijakan ini diambil sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan upaya perbaikan neraca perdagangan dipercepat. Kebijakan penurunan suku bunga ini akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Airlangga Hartarto mengatakan, plafon maksimum untuk KUR mikro juga dilipatgandakan dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitor. Kebijakan ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. KUR juga mengalir ke bidang fashion. Kebijakan ini diambil dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM.

Selain itu juga sejalan dengan akan diterbitkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja,” ujar Airlangga seperti dalam keterangan tertulis yang diterima majalahukm.com minggu silam. Airlangga mengatakan, dengan diturunkannya suku bunga KUR menjadi 6% diharapkan akan memperbanyak jumlah UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga rendah. Selain perubahan plafon KUR Mikro, total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan pun mengalami perubahan, dari semula sebesar Rp 100 juta menjadi Rp200 juta.

Sedangkan, untuk KUR Mikro sektor produksi tidak dibatasi. Perubahan kebijakan KUR ini diharapkan mendorong percepatan pertumbuhan UMKM mengingat begitu penting dan strategisnya peran UMKM bagi perekonomian Indonesia. Data BPS 2017 menunjukkan total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha.

Selain itu, penyerapan tenaga kerjanya sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Jika ditinjau dari kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB), UMKM menyumbang sebesar 60,34%. KUR ini didorong untuk semua sektor, tapi akan fokus membangun KUR berbasis kelompok atau klaster, karena akan lebih efisien untuk perekonomian.

Mayoritas penyaluran KUR di tahun depan akan diarahkan ke sektor produksi, yaitu mencapai 60%. Terakhir pada tahun 2018, realisasi penyaluran terendah berada di sektor ini, hanya 47% saja. Sementara realisasi di sektor non-produksi lebih tinggi yaitu 53%.

Presiden Jokowi menyatakan, perbankan semestinya tidak hanya memberikan pembiayaan kepada usaha yang itu-itu saja, dan hanya memberikan kredit pada usaha skala besar saja, tetapi juga sektor menengah dan kecil. Pengusaha sektor UMKM saat ini jumlahnya sangat jumbo. Selama ini yang banyak memberikan kredit pada unit usaha level ini hanya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Menko Perekonomian menggelar rapat koordinasi (rakor) mengenai KUR di kantornya, memanggil perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BCA.

Selain subsidi suku bunga diturunkan, jumlah penyaluran subsidi anggaran bunga KUR diperbanyak dan diperluas. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Arif Arianto yang hadir dalam rakor mengatakan bahwa perwakilan bank-bank yang hadir sepakat untuk menurunkan suku bunga KUR. Jika anggaran subsidi suku bunga KUR diperbanyak bank pun tak masalah suku bunga diturunkan. Walau suku bunga turun, kalo volume naik secara keseluruhan akan lebih bagus untuk kepentingan rakyat banyak.

Sejak 2015, pemerintah memang mengubah beberapa kebijakan KUR secara signifikan. Hasilnya pun positif. Perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 sebesar Rp 449,6 triliun dengan outstanding sejumlah Rp 158,1 triliun.

Rasio kredit bermasalah – non performing loan (NPL) terjaga di kisaran 1,23%. Total debitur penerima dari Agustus 2015 sampai 30 September 2019 mencapai 18 juta debitur dengan 12 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak berulang. Per 30 September 2019, penyaluran KUR sudah mencapai Rp 115,9 triliun atau 82,79% dari target tahun ini yang sebesar Rp 140 triliun. Dengan total debitur sebanyak 4,1 juta. Penyaluran KUR sektor produksi sampai 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%.

Manfaatnya juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya. Hal ini terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%.

Bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP), kebijakan bunga KUR 6% itu membuat meradang, bahkan bisa dikatakan sebagai pembunuh berdarah dingin. Bagaimana tidak? Pelaku UMKM anggota KSP mungkin tidak mau pinjam ke koperasi lagi, pindah pijam ke bank kemudian disimpan ke koperasi. Saat ini masih banyak koperasi yang memberikan jasa simpanan kepada anggota lebih besar dari 6%. Ada yang memberikan jasa simpanan 9% atau lebih. Jika pelaku UMKM dapat pinjaman KUR Rp 50 juta, untuk modal Rp 25 juta, yang Rp 25 juta lainnya disimpan di koperasi, sudah aman, tidak berisiko rugi.

Mestinya, karena koperasi tidak ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) justru semua KUR disalurkan ke koperasi untuk memperkuat kelembagaan mereka, bukan untuk bank. Setelah koperasi kuat, disuruh bertarung dengan bank. Sebagai penyalur KUR tentu koperasinya harus sehat. Dan UMKM yang ingin mendapatkan KUR harus menjadi anggota koperasi. Dengan demikian, koperasi akan membina dan mengawasi UMKM yang menjadi anggotanya. Jika kebijakannya perpihak kepada koperasi, pasti koperasi akan menang karena koperasi mempunyai kemampuan penetrasi bergerilya. (mar)

Posted in Opini | Tagged | Leave a comment

Kopdit Se-NTT Dalam Ulang Tahun Credit Union Sedunia

Oleh: Abat Elias

Hari ulang tahun Credit Union sedunia sudah ditetapkan setiap bulan Oktober hari Kamis Minggu ke tiga oleh World Council of Credit Unions (WOCCU) dan tahun ini tepat pada tanggal 17 Oktober 2019. Gerakan Koperasi Kredit (Kopdit) se-Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan ulang tahun di Kupang Ibukota Propinsi NTT. Kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari Gubernur NTT, Laoys Kodat, yang sangat memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan Kopdit di NTT.

Pertumbuhan Kopdit di NTT cukup pesat dibandingkan dengan pertumbuhan secara nasional khusus tahun 2018. Tema CU Day yang ditetapkan WOCCU untuk tahun 2018 “Find Your Plantinum Lining” (Carilah prestasimu sampai ke lapisan Platinum ), sedangkan untuk tahun 2019 “Local Sevice, Global Reach” (Pelayanan Lokal Capaian Global)

Tema ini merupakan dorongan – spirit gerakan credit union dunia agar insan insan Credit Union tetap semangat dan memberikan hasil serta prestasi yang paling tinggi. Platinum merupakan penghargaan untuk yang berprestasi yang paling tinggi diatas lapisan Emas, demikian pula untuk tahun 2019 “ Local Service, Global Reach”Pelayanan lokal,Capaiannya mendunia” buktinya aktivitas kopdit se NTT capaiannya melebihi Nasional. Khusus untuk pertumbuhan anggota dan simpanan non Saham – bukan simpanan wajib.

Dengan diadakannya ulang tahun di Kupang diharapkan memacu kemajuan CU se-NTT terutama yang masih jauh dan berpeluang besar untuk berkembang yaitu kopdit-kopdit anggota Puskopdit Manggarai dan Puskopdit Sumba. Sampai akhir tahun 2018 masyarakat NTT yang sudah menjadi angota CU sebanyak 846.427 orang, Total Simpanan Rp.4.987.948.107.000 dan Total Aset Rp.6.047.029.008.000,- Pinjaman beredar Rp.4.700526.802.000,- dan Dana Cadangan Rp.342.705.451.367,- Jika jumlah penduduk NTT yang berusia produktif 4.000.000 orang, maka sekitar 21% sudah menjadi anggota CU.

Diharapkan 5 tahun ke depan 60% penduduk NTT telah menjadi anggota CU sehingga masyarakat NTT jadi CU mainded. Dari segi kwantitas, dilihat dari sisi aset cukup mengembirakan. Total Aset Rp.6,04 triliun, namun dari kwalitas masih perlu ada perjuangan keras, karena prosentasi dana cadangan terhadap total aset rata-rata hanya 5,6%, masih jauh dibawah Standar Keuangan Kopdit yaitu 10%. Rasio yang tertinggi diraih oleh kopdit primer anggota Puskopdit Flores Mandiri Ende 6,8%, disusul Puskopdit Timor 6,3%, Puskopdit Swadaya Utama Maumere 5%, Puskopdit Manggarai 3.7%, dan Puskopdit Sumba 2%.

Menurut ACCU Bangkok pintu pertama jika ingin masuk Asses Branding ACCU maka Rasio Dana Cadangan terhadap total aset harus 10%. Apakah dengan capaian CU seperti itu dapat mengeluarkan masyarakat NTT dari kemiskinan yang secara nasional berada di rangking tiga. Pertanyaan ini harus dijawab oleh insan CU bersama Gubernur dan jajaran Pemerintahannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak cukup dengan kata-kata belaka melainkan harus dijawab dengan tindakan nyata.

Untuk bisa keluar dari kemiskinan tak cukup dari sektor jasa keuangan saja, harus dibarengi dengan sektor ekonomi riel. Yaitu sektor ekonomi yang mengahsilkan barang dan jasa, misalnya, penggunaan pinjaman anggota Kopdit – CU untuk usaha produktif yang dapat menyerap tenaga kerja dan mengasilkan nilai tambah. Contoh, dari 150 Kopdit rata-rata memiliki 10 orang pegawai sehingga menyerap tenaga kerja 1.500 orang, setiap Kopdit ada 50 orang pengusaha kecil sektor riel dengan pinjaman dari Kopdit dapat mempekerjakan 5 orang sehingga dapat menyerap tenaga kerja 50 x 150 x 5 orang = 37.500 orang.

Beberapa sektor ekonomi yang dapat dikembangkan sesuai topografi dan budaya NTT antara lain; (1) Peternakan dan perikanan meningkatkan Gizi masyarakat dan untuk ekspor ke luar daerah. (2) Industri wisata dan kerajinan tenun dan budaya lokal meningkatkan pendapatan masyarakat. (3) Industri pertanian lanjutan (Agro business); Kopi, Minuman alkohol, Gula Merah dari Enau dan pohon lontar, diharapkan hasil pertanian jangan dijual bahan mentah tetapi harus diproses baru dijual barang setengah jadi atau produk akhir. (4) Sektor Perdagangan, Koop Mart, maupun toko-toko klontong milik anggota CU. Sektor-sektor tersebut pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik Provinsi maupun Kabupaten – Kota.

Beberapa waktu silam Gubernur sudah melakukan gebrakan yang melibatkan kopdit se-NTT. Yang perlu dipertimbangkan agar tetap memperhatikan penyerapan produk yang dihasilkan, jangan sampai bisa memproduksi barang tetapi tidak dapat dijual – dipasarkan. Akibatnya modal tidak dapat dikembalikan dan Kopdit mengalami masalah, dan berakibat fatal (bangkrut). Sudah banyak pengalaman Kopdit di beberapa daerah, usahanya gagal kopditnya bangkrut.

Sebaiknya, usaha produktif itu dilakukan oleh Puskopdit Puskopdit setempat sehingga kopdit-kopdit tetap tunggal usaha, yaitu Simpan Pinjam, sedangkan yang mengurus sektor produksi dan konsumsi adalah Puskopdit yang modalnya berupa saham dari kopdit-kopdit setempat. Saat ini beberapa Kopdit mau melakukan Spin off” yaitu pengembangan usaha dari satu usaha menjadi beberapa usaha. Yang dikawatirkan karena manajemen kopdit saat ini baru paham dan trampil dalam bidang “Simpan Pinjam” sedangkan untuk sektor ekonomi riel masih sangat minim baik SDM, Modal maupun sistemnya.

Nenek moyang orang NTT sudah biasa beternak namun saat ini harus beternak dengan mindset (pola pikir) yang baru, sehingga hasilnya lebih meningkat dan dapat memenuhi gizi. Selebihnya untuk ekspor ke luar daerah (Jakarta misalnya). Gagasan ini pernah disampaikan Presiden Jokowi saat itu masih menjabat Gubernur DKI Jakarta dan berkunjung ke NTT untuk memenuhi daging sapi masyarakat Jakarta.

Berkaitan dengan itu juga ada kerasama dengan Yayasan Rumah Energi (YRE), pertama berupa program Biogas Rumah; menghasilkan gas untuk masak dan listrik untuk Penerangan Rumah. Kedua Bio Slurry; menghasilkan Pupuk organik cair dan Pupuk organik padat untuk pupuk tanaman padi disawah maupun tanaman sayur di ladang. Hal ini juga harus ada standar skala ekonomi minimal, sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani.

Penelitian selama ini menunjukan bahwa minimal satu keluarga harus memelihara 5 – 8 ekor babi dan 3 – 4 ekor sapi untuk satu “reaktor biogas” dengan volume 6 -7 meter kubik. Hasil sampingan dari usaha tersebut selain jual babi dan sapi yang utama, juga  dapat menjual pupuk organik, dapat menjual sayur organik yang bebas dari pupuk kimia sehingga meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat generasi mendatang yang konsumsi hasil pertanian organik.

Usaha ini cocok untuk daerah perdesaan yang belum ada listrik tetapi ada sumber air. Demikian juga sektor perikanan dengan memberikan modal yang cukup untuk nelayan sehingga meningkatkan kemampuan sumber daya mereka untuk mencari ikan lebih jauh ke laut dalam sehinga mendapatkan ikan lebih besar dan banyak. Tentu diawali dengan literasi keuangan agar keluarganya dapat mengatur keuangan pada saat musim tidak melaut sehingga tidak lari ke penghijon yang membuat mereka harus menjual hasil tangkapan dengan harga yang ditentukan oleh penghijon. Kini, dengan banyaknya wisatawan, kebutuhan ikan juga semakin besar seperti yang dialami oleh masyarakat Labuan Bajo, Maumere, Kupang.

Wisata budaya dan kerajinan tenun; kedua hal ini sangat berkaitan satu dengan yang lain. Tidak sedikit wisatawan luar negeri menyukai budaya kita. Karena itu kita harus mengemas wisata budaya agar menarik wisatawan mancanegara dan masyarakat kita juga akan mendapatkan rejeki dari apa yang ditampilkan. Karena itu kelompok kelompok seni harus menyiapkan dengan baik apa saja yang harus ditunjukan, tentunya persiapan yang terbaik perpaduan antara musik lagu dan tarian.

Kopdit dapat Investasi dalam bentuk sarana dan prasarana misalnya gedung serba guna untuk pentas pertunjukan seni dan budaya. Tinggalkan cara cara pementasan di lapangan terbuka dengan gratis, hal seperti itu hanya memperkenalkan keterbelakangan budaya karena nilai tambah yang diperoleh nol besar. Disamping pertunjukan seni budaya juga disiapkan juga produk produk kerajinan yang menarik untuk dijual disekitar tempat pertunjukan.

Tenunan NTT sekarang cukup menarik hanya perlu meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk sehingga tidak hanya dalam bentuk kain yang panjang dan harga yang mahal, tetapi mungkin dalam bentuk lembaran lembaran kain yang motif berbeda beda untuk dikombinasikan dengan kain-kain lain sehingga menjadi suatu staile yang menarik, hal ini membutuhkan design yang kreatif. Sekarang sudah ada kelompok anak muda turunan NTT yang membentuk usaha kreatif dan hasilnya diekspor ke manca negara.

Industri pertanian lanjutan (Argo Business) sampai saat ini banyak hasil pertanian yang dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga harganya sangat rendah pada saat musim panen dan nilai tambahnya dinikmati oleh middleman (Perantara). Petani yang sudah mengeluarkan biaya operasional tinggi justru mendapatkan bagian terkecil. Contoh: Alpokat, kopi, pisang, kacang mente, cacao (coklat), cabe, kopra dan kelapa muda. Apakah Industri rumah tidak dapat melakukan proses agar menghasilkan produk setengan jadi atau produk akhir?

Pekerjaan ini dapat dilakukan oleh sekunder koperasi yaitu Puskopdit karena itu Anggaran Dasar Puskopdit (AD) perlu ditinjau kembali dan disampaikan kepada Dinas setempat. Dari pada membuat Spin off pada setiap kopdit lebih baik usaha Puskopdit dikembangkan bukan hanya interlending tetapi juga menangani usaha agro business yang dihasilkan oleh anggota Kopdit dari pertanian dan peternakan. Usaha ini akan memberikan kontribusi besar terhadap nilai tambah hasil pertanian dan menyerap tenaga kerja lebih besar sehingga pendapatan masyarakat semakin meningkat. Jika hal ini dijalankan maka setiap Puskopdit paling tidak menghasil satu Produk unggulan sehingga “One Chapter One Product” (OCOP) atau “One Puskopdit One Product” (OPOP).

Sektor perdagangan sudah banyak yang melakukan, jika masih nekad maka harus berhadapan – bersaing dengan pelaku pelaku sebelumnya yaitu Alfa Mart, Indo Maret, Koop Mart dan lain lain. Jika Kopdit – Puskpdit ingin menangani sektor ini maka sebaiknya melalui system Waralaba, yaitu kerjasama dengan Indomart atau Alfamart dan kopdit atau Puskopdit dengan “Quota share” semacam menanam saham dengan system bagi hasil dan bagi Rugi atau Kopdit hanya menyediakan gedung saja dengan system sewa oleh usaha Bersama.

Jadi Kopdit tidak menanggung rugi, jika rugi dan tidak mendapat deviden jika laba, tetapi hanya mendapakan penghasilan dari sewa gedung yang dipakai oleh usaha bersama tadi. Sektor perdagangan ini banyak hal yang harus dicermati dan harus dilalui dengan baik. Misalnya penyediaan barang lewat supplier, harus mengikuti system yang sudah dijalankan oleh supplier dimana ada masa penjajakan dan percobaan terhadap Koopmart yang baru dan setelah beberapa tempo baru diberikan discount.

Supplier banyak dari Pulau Jawa, nah pengangkutan barang dari jawa Ke NTT harus dalam jumlah besar karena juga akan menghitung efisiensi biaya atau ongkos kirim yang demikian jauh. Bila Kopdit – Puskopdit mau melakukan sektor perdagangan sebaiknya bertindak sebagai agen saja, sedangkan yang membuka toko kelontong adalah anggota Kopdit. Puskopdit hanya menyalurkan barang dari supplier ke toko-toko kelontong milik anggota Kopdit, sehingga yang dibutuhkan hanya gudang sementara. (***)

Posted in Opini | Tagged | Leave a comment

Ekonomi RI Cukup Berat

Dana moneter internasional (IMF) telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 sebesar 0,1 persentase poin menjadi 3,2%. IMF juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menjadi hanya 3,5% saja. Bank Dunia atau The World Bank meramalkan pertumbuhan ekonomi di negara berkembang turun ke level terendah dalam empat tahun sebesar 4% pada tahun 2019. Poinnya, ekonomi global bermasalah. Semua melambat!

Perang dagang menjadi masalah utama saat ini. China dan AS sebagai dua kekuatan ekonomi dunia tengah ‘berperang’. Hal ini membuat negara lain mendapatkan sentimen buruk dalam proses ekspor-impor. Hampir setiap ekonomi menghadapi angin sakal karena perang dagang tersebut, negara-negara termiskin menghadapi tantangan yang paling menakutkan karena kerapuhan, isolasi geografis, dan kemiskinan yang mengakar.

Masalah terberat bagi Indonesia saat ini adalah memaksimalkan pembangunan infrastruktur secara masif yang sudah dieksekusi. Sayangnya, pembangunan infrastruktur nan-megah tak bisa diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tak usah kita berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, kalau keluar dari batas bawah 5% saja sulit.

Kalau dibilang Indonesia terdampak perlambatan ekonomi global, sejatinya hal itu memang benar. Namun yang menjadi masalah, kala perekonomian global membaik, pertumbuhan ekonomi Indonesia segitu-gitu saja. Deindustrialisasi menjadi penyebab perekonomian Indonesia jalan di tempat kala pembangunan infrastruktur sudah begitu dikebut. Sektor manufaktur (industri pengolahan) terus saja tumbuh melambat. Untuk diketahui, sektor manufaktur merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain karena deindustrialisasi, masalah lesunya penanaman modal asing (PMA) atau foreign direct investment (FDI) juga menghambat laju perekonomian Indonesia. Minimnya insentif perpajakan serta kebijakan maju-mundur yang acap kali kita lihatmenjadi faktor yang melatarbelakangi lesunya PMA.

Hampir semua negara saat ini menghadapi tantangan yang sama beratnya, yaitu ekonomi dan pasar keuangan global yang semakin sulit diprediksi arahnya. Oleh karena itu pertahanan pertama adalah menjaga stabilitas, tetapi pada saat yang sama perlu memanfaatkan ruang (policy space) untuk memitigasi dampak perlambatan ekonomi global melalui peningkatan stimulus dari moneter dan fiskal.

Kalau bermain sepak bola lapangan sedang becek karena habis hujan jadi harus berhati-hati agar tidak jatuh terpeleset karena licin. Jadi saat ini tidak boleh dipaksa kredit growth yang tinggi di tengah kondisi makro yang jelek terutama karena situasi dunia yang tidak menentu, meletupnya banyak kredit macet menandakan dampak negatif bisa selalu ada pada dunia usaha jadi harus alon-alon asal kelakon.

Dari pasar finansial, ketidakpastian global yang tinggi bisa membawa dampak yang signifikan bagi perekonomian dalam negeri. Ekonomi Indonesia memang kuat secara domestik, ditopang oleh konsumsi dan investasi, namun “outlook” kedepan juga dipengaruhi dari arus modal. Karena ketegangan geopolitik maupun perang dagang, banyak investor, atau fund manager global, yang memilih mengamankan asetnya dalam bentuk “cash” daripada menginvestasikan ke sektor riil.

Perusahaan yang memiliki uang lebih tidak menginvestasikan dalam bentuk “capex”, namun memilih melakukan “buyback” saham di pasar modal. Harga aset seperti saham menjadi “overvalued”, “volatile”, dan rentan terhadap koreksi. Hal ini menimbulkan “risk-aversion” di pasar global yang kemudian menyebabkan ketatnya likuiditas ke seluruh negara, apalagi negara berkembang seperti Indonesia.

Karena porsi kepemilikan asing yang tinggi di pasar saham dan obligasi (sekitar 40%), Indonesia cukup dipengaruhi oleh sentimen eksternal. Ketatnya likuiditas dapat menyebabkan perusahaan domestik kesulitan untuk mendapatkan dana untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini bisa memengaruhi kondisi makro Indonesia. Pemerintah dan Bank Indonesia harus tetap waspada terhadap resiko global.

Berat. Karena di triwulan II sebenarnya momentum besar dan berbarengan uang harusnya dimanfaatkan pemerintah. Misalnya dopping atau amunisi, yakni ada pemilu dan lebaran. Biasanya kalau ada lebaran aja pasti tingkat konsumsi naik, apalagi ada pemilu serentak di seluruh Indonesia.

Terjadi di triwulan II-2019 semua momentum itu tapi di triwulan II-2019 kita dikejutkan dengan hasil yang melambat. Artinya kalau tidak ada amunisi itu bakal lebih menurun, sehingga kalau liat tren itu, kita secara kalkulasi dipastikan di triwulan III-2019 dan triwulan IV-2019 menurun.

Lalu, sumber-sumber pertumbuhan dalam ekonomi yang mampu sebagai penggerak selain konsumsi rumah tangga adalah investasi. Tapi justru sumber pertumbuhan dari investasi malah menurun karena investasi dan konsumsi rumah tangga sangat bergantung dengan stimulus. Tapi stimulus signifikan ke konsumsi rumah tangga ya hanya belanja pemerintah.

Memang stimulus tidak harus dari sisi belanja terutama bagaimana pemerintah relaksasi kebijakan fiskal seperti insentif. Tapi bagaimana efektifnya yang perlu kita liat. Menurut saya selama ini insentif tidak tepat. Tantangan eksternal, datang dari perang dagang yang tidak terlihat ada tanda-tanda berhenti. Kita liat Trump dan Jinping terus saling membalas yang pastinya memberikan dampak negatif bagi negara berkembang termasuk Indonesia.Tapi tantangan lebih besar saya liat datang dari domestik.

Tentunya berat semua negara mengalami karena memang global tidak mendukung. Memanasnya kembali tendensi dagang dan itu dampaknya sudah kita rasakan dalam dua kuartal terakhir, dimana kinerja ekspor melambat. Bahkan di semester I-2019 belum memberikan andil ke pertumbuhan ekonomi. Ekspor masih tertekan dibandingkan tahun lalu. Sebenarnya tantangan dalam jangka pendek bagaimana menghadapi dan mengantisipasi perang dagang saat di sisi lain tetap berupaya tumbuhkan investasi untuk gerakkan pertumbuhan ekonomi.

Pada level global kita saat ini menghadapi kebijakan ekonomi politik saling mengunci atau zigzag policy. Misal trade war, currency war dan quantitative easing. Model kebijakan zigzag ini ternyata tidak membawa prospek perbaikan perekonomian global yang semakin baik. Respons kebijakan dalam Negeri harus dimulai dari mikro yaitu sektor riil.

Tujuan utamnya harus satu yaitu job creation, dengan adanya pekerjaan orang berpenghasilan. Ada penghasilan ada daya beli, ini menyebabkan ekonomi bergerak. Kemudian, sektor rill yg dikembangkan/dijalankan harus didasarkan sumber daya lokal. Orang mau berusaha harus dipermudah, bukan dipersulit. Apalagi usaha pemula. Harus ada affirmacy policy. Karena kalau hanya mengandalkan model perekonomian saat ini, itu sudah pareto optimum. Harus berani melakukan transformasi struktural. Transformasi struktural ditandai transfirmasi pelaku ekonomi, kedepankan UMKM, yang besar berkompetisi di regional/global.

Selain asumsi makro tersebut, beberapa katalis yang bisa mendorong ekonomi tahun depan, antara lain kelanjutan proyek infrastruktur dan rencana pemindahan ibukota yang akan mendorong kinerja sektor konstruksi dan properti. David juga menekankan pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing nasional dan menarik investasi di tengah disrupsi rantai produksi global.

IMF baru saja merilis laporan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia akan merosot dari 3,5% menjadi 3% saja. Prediksi ekonomi Indonesia pun ikut turun dari 5,2% menjadi 5%. Fenomena ini memang sedang terjadi di berbagai negara akibat dampak perang dagang. Penurunan ekonomi Indonesia juga dinilai tak terlalu parah dibanding negara lain. India yang tadinya (pertumbuhan ekonomi) sampai 9%, sekarang sama kayak kita 5%. Turun jadi 8%, sekarang dia 5%.

Perlambatan ekonomi global memang membuat ekspor berkurang, tetapi impor pun menurun. Konsumsi domestik bisa menjadi tameng terhadap perlambatan ekonomi global sehingga pertumbuhan ekonomi tak anjlok ke bawah 5%. Sepanjang kita bisa mempertahankan domestic demand, kita paling apes skenario terburuk di 5%, tapi masih bisa kita mencapai 5,1%%. Pesimisnya 5.0%”.

Pemangkasan prediksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF adalah yang terendah sejak krisis finansial satu dekafe lalu. Apabila ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan China tidak kunjung reda, maka pertumbuhan ekonomi global bisa makin buruk. (dm)

Posted in Sajian Utama | Tagged | Leave a comment

KPPD Relevan Tempat Bernaungnya Pegawai DKI Jakarta

Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta tahun ini, tepatnya 28 November 2019 telah berkiprah genap empat dasa warsa (40 tahun). Meski pernah mengalami kondisi-kondisi memprihatinkan, tapi akhirnya mampu mencapai kemajuan spektakuler. Ke depan, sesuai perkembangan jaman, sangat banyak perubahan yang harus diantisipasi. Sebenarnya, perubahan sudah terjadi bukan baru sekarang, tetapi sudah dimulai sejak dua dasa warsa (20 tahun) yang lalu.

“Dan perubahan itu akan semakin cepat. KPPD harus mencoba menyesuaikan diri dengan peruban. KPPD harus berubah lebih cerdas, lebih terampil, lebih cekatan dalam menanggapi perubahan tersebut. Sehingga KPPD akan tetap relevan, menjadi tempat bernaungnya para pegawai. Khusunya pegawai Pemda DKI Jakarta. Dan KPPD harus bisa di garda depan dalam mendorong dan membawa perubahan,” pesan Rektor Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) Prof.,DR.,Ir., Burhanuddin Abdullah, MA, dimana saat ini Ikopin menjadi mitra KPPD untuk program pendidikan dan pelatihan anggota, dan KPPD menjadi kampus praktik berkoperasi bagi mahasiswa Ikopin.

Sejarah baru telah ditorehkan oleh kedua lembaga, (KPPD – Ikopin) dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (MoU) – Nota Kesepakatan Kerjasama pada 5 Juli 2019, dan direalisasikan pada 17 – 20 Oktober 2019 dengan melaksanakan pendidikan kewirausahaan bagi anggota yang 3 – 5 tahun ke depan akan memasuki purna bakti – pensiun. Jumlah peserta diklat kewirausahaan angkatan pertama ini sebanyak 75 orang. Pelaksananya Pusat Inkubator Bisnis Ikopin dan Kewirausahaan (PIBI) yang dikomandani (Direktur) oleh Indra Fahmi.

Seperti yang diharapkan Rektor Ikopin bahwa KPPD harus jadi yang terdepan dalam berinovasi, memang menjadi kenyataan. Dalam rangka meningkatkan manfaat berkoperasi dan pelayanan kepada anggota, pada 19 November 2019 Ketua Umum KPPD H. Hasanuddin BSy, SH  dan Direktur Utama PT Outletz Worldwide Indonesia, perusahaan yang bergerak dibidang ritel online, Budiman Tjahyadikarta didampingi Direktur Internet Koperasi Indonesia (Inkopin) – anak perusahaan PT Outletz, Komarudin, juga telah menandatangani MoU.

Langkah-langkah strategis yang dilakukan pengurus KPPD DKI Jakarta, kata Hasanuddin, semata-mata untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan anggota. Koperasi adalah amanat konstitusi bahwa system ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Begitu idealnya konstitusi kita dalam mengatur perekonomian nasional, dengan mengutamakan kebersamaan, keadilan, demokrasi, dan kemandirian.

Proklamtor dan Wakil Presiden RI Pertama Bung Hatta, dalam pidatonya tahun 1954 mengatakan bahwa latar belakang munculnya Pasal 33 Undang Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya yang mengatur tentang ekonomi disusun bersama berdasarkan kekeluargaan, wujudnya adalah koperasi. Koperasi bisa diandalkan karena dibangun atas tujuan bersama dan punya komitmen; Menolong diri sendiri dan menyejahterakan anggota. Tujuannya jelas. Sedangkan di dunia bisnis lainnya hal itu tidak akan terjadi. Dalam dunia usaha swasta, bila perusahaan rugi, akan ada pemutusan hubungan kerja. Tetapi di koperasi tidak ada yang namanya pemecatan anggota.

Maka, koperasi satu-satunya yang diharapkan untuk mencapai kesejahteraan. Koperasi bukan hanya membawa manfaat secara ekonomi, tetapi juga membawa manfaat dan kebaikan secara sosial dan mendatangkan rasa keadilan. Koperasi adalah sokoguru dari ekonomi Indonesia, ekonomi terbuka berkeadilan sosial.

Latar belakang didirikannya KPPD DKI Jakarta, kata Hasanuddin, karena kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi – kesejahteraan anggota. Waktu itu, di setiap lingkungan kerja instansi DKI Jakarta mempunyai koperasi-koperasi kecil. Boleh dibilang “koperasi-koperasian” sebab tidak berbadan hukum.

Karena banyak koperasi kecil, Kepala Biro Perekonomian Drs. Ari Purwadi dan Kepala Biro Kepegawaian H. Suhatman SH menghadap Gubernur Tjokropranolo (Bang Noli), menyampaikan gagasan; Ada baiknya jika di tingkat DKI dibentuk koperasi besar yang menyatu untuk membantu Gubernur meningkatkan kesejahteraan pegawai DKI Jakarta.

Gayung bersambut. Gagasan membentuk koperasi skala besar direspon baik, dan disetujui oleh Bang Noli. Maka pada bulan Juni 1978, dalam rapat yang dihadiri lebih dari 100 orang, disepakati mendirikan koperasi. Karena berkantor di Balai Kota, istilahnya waktu itu Kantor Gubernur, maka nama koperasinya; Koperasi Pegawai Kantor Gubernur (KPKG) DKI Jakarta.

Terpilih sebagai pengurus inti, semua dari kalangan pejabat, antara lain; Ketua Ir Nyoman Jendera, Sekretaris Ahmad Mawardi, SH dan Bendahara Drs Mobin. Ditentukan Simpanan Pokok Rp 100,- dan Simpanan Wajib Rp 50,- per bulan. Seperti bayi, lahir dulu baru diurus aktenya. Koperasi ini memperoleh Badan Hukum No 1324/BH/I tanggal 28 November 1979.

Seiring berjalannya waktu, dalam rapat anggota tahunan (RAT) tahun 1982, Bang Noli waktu itu hadir dan berkenan memberikan sambutan mengatakan; “Pegawai gubernur bukan hanya di Balai Kota, tetapi orang kecamatan, orang kelurahan juga pegawai gubernur. Bang Noli minta, KPKG mengembangkan sayapnya melayani pegawai sampai kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan perintah Bang Noli, maka diadakan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD – ART), dan nama KPKG diubah jadi Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta. Dan pelayanan dikembangkan sampai ke kelurahan-kelurahan di seluruh DKI Jakarta.

Walau dapat dukungan penuh dari Gubernur, karena baru belajar berkoperasi, kesulitan, ada saja. Pertama, soal kantor. Bersyukur, oleh Direktorat Perekonomian, sekarang Biro Perekonomian, awal tahun 1980, koperasi diberi ruangan di lantai 12 Balai Kota. Disamping untuk kantor pengurus, juga kantor pegawai koperasi yang diambil dari Biro Kepegawaian. Waktu itu koperasi belum menerima karyawan dari luar pegawai Pemda DKI. Jadi, pegawai koperasi juga pegawai negeri sipil atau PNS yang ditugaskan oleh Pemda DKI Jakarta. Semua berdasarkan surat kepusan (SK).

Untuk kegiatan usaha dapat bimbingan dan pendampingan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Koperasi, bagaimana mengelola usaha koperasi, dan berkoperasi yang baik. Sehingga kesulitan-kesulitan yang muncul dapat teratasi, dan koperasi dapat berkembang cukup baik. Sejak awal usaha utama KPPD DKI adalah simpan pinjam. Tidak lama kemudian oleh Pemda DKI dikasih ruangan cukup besar untuk buka toko kebutuhan sehari-hari, sembako, dan sebagainya. Barang-barang yang dijual, kerja sama dengan distributor.

Usahanya terus bertambah, ada optik dan catering untuk melayani pegawai DKI. Karena aktifitas koperasi semakin tinggi, mengganggu kegiatan lain, terutama Biro Perekonomian. Maka koperasi dipindah ke lantai bawah. Karena dapat dukungan penuh dari instansi induk, misalnya, pengurus ada Kepala Bagian, Kepala Biro atau Kepala Seksi, sehingga perkembangan KPPD cukup bagus. Pertambahan anggota, aset dan volume usaha grafiknya terus meningkat.

Tim kerja KPPD bahu-membahu membuat edaran, menghimbau pegawai agar mereka masuk menjadi anggota. Bahkan Gubernur juga membuat edaran menghimbau pegawai DKI menjadi anggota koperasi. Namun tidak diwajibkan, karena menjadi anggota koperasi sifatnya sukarela. Untuk menjadi contoh agar pegawai DKI mau menjadi anggota KPPD, Bang Noli mendaftar sebagai anggota. Tahun 1982 menabung Rp 100.000,- Jumlah yang cukup besar kala itu. Sampai saat ini, satu-satunya Gubernur DKI yang pernah menjadi anggota KPPD hanya Bang Noli.

Bang Noli sangat mencintai koperasi. Sebelum mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur menghibahkan modal kepada KPPD sebesar Rp 221.500.000,- dan tanah di Jl Jaksa, Jakarta Pusat, yang dibangun untuk Kantor KPPD DKI. Ada yang mengatakan, KPPD seperti bayi ajaib. Disemai, tumbuh, langsung “ngremboko” – besar. Usahanya bermacam-macam. Kecuali usaha utama simpan pinjam, ada toko koperasi, catering, optik, dan usaha bidang transportasi, memiliki 16 unit bus Metro Mini. Jadi, tahun 1980-an KPPD sudah kaya. Tetapi kondisi itu hanya bertahan sampai tahun 1986.

Memasuki kepengurusan periode kedua, masa bakti pengurus 5 tahun, awalnya pengurus masih amanah. Sebagai ketua masih dijabat Ir Nyoman Jendera, manajernya Jamalus, merangkap sebagai wakil sekretaris pengurus. Sedangkan Hasanuddin sebagai Kepala Bagian Administrasi dan Umum, membawahi sekretariat. Tugasnya mencatat dan meminitor hal-hal yang tidak selaras, dan tidak lazim, yang dianggap akan merugikan lembaga. Sebagai contoh, ketika ada salah satu unit kerja pinjam uang Rp 10 juta, ternyata uang itu diselewengkan, segera dilaporkan ke bagian keuangan.

Saat KPPD berada di titik nadir, kolaps Hasanuddin sebagai wakil manajer. Ir Nyoman, yang kala itu menjabat Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya diturunkan Gubernur Wiyogo Atmodarminto, gara-gara bangunan baru Pasar Tanah Abang rubuh. Kemudian ketua KPPD digantikan Mobin – bendahara. Tak diduga hal itu membuka kesempatan bagi Hasanuddin menempati posisi strategis. Suatu hari, karena Mobin jelang pensiun, tinggal setahun, dia bilang; “Pak Hasan, saya sudah mau pensiun, tetapi belum punya persiapan apa-apa. Saya tidak bisa konsentrasi mengurus koperasi. Jabatan ini harus diserahkan kepada siapa? Saya mau menghadap Pak Sekda, Pak Rochmat, tolong dampingi saya.”

Ketika KPPD kolaps, pelayanan kepada anggota tak bisa karena diblokir bank. Mendapat informasi kondisi “gawat darurat”, Sekda bertanya; “Siapa yang tepat menjadi pengganti Ketua KPPD?” Hasanuddin menyebut nama Drs Marsudi Nur, Kabag Kesra yang juga menjadi anggota Pengawas KPPD. Sekda pun setuju, lalu salaman. Setelah Gubernur menyetujui penggantian Ketua KPPD, dan Marsudi ditetapkan sebagai ketua baru, segera dilakukan rapat marathon untuk menginventarisir berbagai persoalan, lalu dipilah-pilah agar segera dapat dilakukan perbaikan.

Menghadapi kondisi kritis, pengurus dan manajemen tidak tinggal diam. KPPD masih punya aset, berupa tanah di daerah Cilandak, Jakarta Selatan, dan bisa dijadikan modal. Saat itu anggota KPPD banyak yang ingin mengundurkan diri. Namun percuma, mereka tidak bisa mengambil uang tabungannya, karena koperasi sudah minus. Untuk mengembalikan kepercayaan, dan meyakinkan anggota bahwa koperasi masih bisa bangkit, berkembang dan maju, tidak mudah. Anggota terlanjur apatis terhadap kinerja pengurus.

Sesuai keputusan rapat pengurus, untuk menutup utang di Bank DKI sebesar Rp 400 juta, dan untuk modal kerja melayani anggota, pengurus menghadap Sekda. Disampaikan, satu-satunya jalan agar koperasi tetap hidup harus menjual tanah di Cilandak. Gubernur Wiyogo setuju aset koperasi yang ada dijual, yang penting koperasi tetap ada. Namun ketika akan menjual aset untuk menutup hutang di bank dan untuk modal karena sudah minus, tidak serta merta disetujui anggota. Pengurus harus berjuang memberikan pengertian dalam rapat anggota. Setelah disepakati anggota dalam RAT, aset baru dijual, laku Rp 700.000 juta.

Hutang di Bank DKI dilunasi, dan Rp 300 juta lainnya untuk melayani anggota. Dari sisa uang pencairan aset itulah koperasi dibangun kembali. Selama 2 – 3 tahun pengurus harus kerja keras dan kerja bakti, tidak mendapatkan honor. Membangun pondasi kepercayaan yang telah hancur, cukup lama. Kurang lebih 5 – 6 tahunan. Di bawah kepemimpinan Marsudi yang terus kerja keras melakukan pembenahan kinerja secara mendasar, akhirnya KPPD bangkit kembali.

Dengan adanya pelayanan, dan penataan manajemen yang lebih baik, anggota menyambut positif. Dan akhirnya tunas kepercayaan pun tumbuh. Anggota yang sudah apatis – pesimis, kembali optimis. Bahkan kemudian banyak yang mendaftar menjadi anggota. Hal ini membuat pengurus dan manajemen bertambah semangat karena koperasi masih dibutuhkan. Namun, baru 3 tahun kemudian kondisi KPPD normal. Usahanya mencapai titik impas – pulang pokok, belum bisa mendapatkan SHU.

Sebagai orang yang terlibat sejak KPPD didirikan, Hasanuddin merasakan pahit getirnya saat koperasi jatuh ke titik nadir. Agar pengalaman masa silam tak terulang, bersama pengurus lain selalu berhati-hati, dan akan terus mengawal KPPD. Dia tidak rela dunia akhirat, jika suatu ketika terjadi regenerasi pengurus dan manajemen, mengelola koperasi tidak amanah. Selalu dikatakan kepada anggota bahwa uang yang dipotong dari gaji setiap bulan, mulai Rp 50,- tahun 1978 sampai detik ini bisa dipertanggungjawabkan.

Kiat membangun kepercayaan yang sempat hilang, kecuali mengadakan diskusi, rapat-rapat formal, dan meningkatkan pelayanan, pengurus juga melakukan dialog secara informal, intens ngobrol bareng dengan anggota. Tujuannya untuk menyerap masukan dari anggota, terutama anggota yang dalam rapat tidak bisa menyampaikan gagasan karena satu dan lain hal, tetapi punya pemikiran yang jernih. Puncaknya laporan pertanggungjawaban akhir tahun. Disamping itu juga mencetak edaran agar anggota tahu bagaimana perkembangan koperasi.

Pengurus terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan anggota. Ketika mereka mengajukan pinjaman, atau membutuhkan barang, selalu diusahakan. Hanya dengan memberikan pelayanan prima, terutama ketika anggota sangat membutuhkan untuk bayaran anak sekolah atau kuliah, kontrak rumah, biaya keluarga yang sakit. Banyak koperasi keluh kesah, mengajukan bantuan ke pemerintah. Tetapi KPPD tak pernah minta bantuan guna menjaga marwah semangat. Sampai saat ini tidak ada sepeser pun uang penyertaan dari Pemda. 

Sebagai lembaga usaha, koperasi harus mandiri seperti perusahaan pada umumnya. Terlalu banyak dibantu pemerintah tak kan mandiri. Juga ada pertimbangan lain, tidak mau diaudit Ekspektorat, dikait-kaitkan dengan bantuan pemerintah. Khawatir koperasi diacak-acak. Walau koperasi pegawai, tidak otomatis semua pegawai Pemda DKI menjadi anggota. Menjadi anggota koperasi sifatnya suka dan rela. Pengurus tidak mau memaksa semua pegawai DKI harus menjadi anggota. Yang suka dan rela, yang menganggap koperasi itu baik dan ada manfaatnya, silakan mendaftar jadi anggota.

Menjadi anggota koperasi manfaatnya dunia – akhirat. Di dunia anggota menikmati pelayanan ekonomi dan kebersamaan. Membantu – menolong orang lain dengan cara menabung di koperasi, itu juga ibadah – tabungan di akhirat. Koperasi sebagai badan usaha ekonomi, tujuannya menyejahterakan anggota. Sejahtera bukan semata-mata dari sisi ekonomi tercukupi, tetapi sejahtera bathin juga penting. Kala usia senja itulah yang seharusnya lebih diperhatikan. Koperasi juga mengemban tugas sosial.

Menjalin hubungan silahturahmi antara anggota yang sudah pensiun dengan yang masih aktif sebagai pegawai sangat penting. Karena pada dasarnya semua pegawai akan pensiun. Terputusnya pergaulan – kehilangan teman, rekan, sahabat bisa membuat orang menderita. Untuk mengelola potensi anggota yang pensiun, tidak sulit. Sebab sebelumnya mereka sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat), dibina, diberi pencerahan bagaimana berkoperasi yang baik, dan bangga berkoperasi. Di KPPD cukup banyak pensiunan yang masih menjadi anggota koperasi. Yang penting ada kemauan.

Program Diklat perkoperasian bukan saja sebagai pelaksanaan salah satu prinsip koperasi tetapi juga sebagai kaderisasi, menciptakan SDM yang berkualitas, professional, membangun karakter, loyalitas dan jiwa militan anggota. Sehingga dalam regenerasi kepengurusan, tidak mengalami kesulitan untuk menemukan kader-kader terbaik, profesional, dan amanah. Tema yang diusung, untuk tingkat pemula; Aku Adalah Kader Koperasi, sedangkan tingkat lanjutan; Melalui Diklat Perkoperasian Akan Menghasilkan SDM Koperasi Yang Handal. Nara sumber kecuali dari PKPRI DKI juga dari Lapenkop, Dekopinwil DKI dan IKOPIN, Jatinangor.

Jika koperasi tidak melaksanakan 7 prinsip koperasi yang telah disepakati oleh International Cooperative Alliance (ICA) – Gerakan Koperasi Dunia, salah satunya pendidikan bagi anggota, maka koperasi itu bukan koperasi sejati. Membangun bangunan megah dari puing-puing yang terserak, hampir mustahil. Namun dengan semangat, ketekunan, keuletan dan fokus, hasilnya membanggakan. Hasanuddin mengamati dan melihat, anggota KPPD DKI bangga dan puas terhadap pelayanan kinerja pengurus dan manajemen. Kebijakan pengurus juga berorientasi kepada kepentingan anggota.

Belajar dari pengalaman jatuh bangun mengelola koperasi, akhirnya dapat disimpulkan; harus fokus, serius, tidak boleh sambilan. Karena koperasi adalah milik angota, sekaligus sebagai pelanggan pengurus harus mampu memenuhi aspirasi anggota. Bukan pengurus yang memaksakan kehendaknya. Untuk kenyamanan anggota bertransaksi ada beberapa loket, di ruang tunggu yang nyaman, kasir pun kerja cekatan. Angota yang datang mau pinjam uang, selama persyaratan terpenuhi, gaji atau TKD masih memungkinkan dipotong, saat itu juga dikabulkan.

Koperasi harus kaya. Tidak kaya, pasti salah kelola. Jika tidak kaya, juga tidak bisa memberikan pelayanan prima kepada anggota. Tradisi memberikan hadiah kepada anggota itu terus berlanjut. Hadiahnya ratusan tv 20 inc, kulkas, sepeda motor, ibadah umrah ke Tanah Suci atau ziarah rohani ke Yerusalem bagi yang beragama Kristen – Katolik. Telah menjadi tradisi pula setiap menjelang hari raya keagamaan, khususnya Idulfitri, pengurus memberikan bingkisan hari raya kepada anggota. Program bingkisan hari raya bagi anggota besar sekali manfaatnya, sehingga sangat diharapkan.

Soal regenarasi, sudah dipersiapan melalui Diklat. Kader-kader terdidik sudah siap menggantikan. Soal kemampuan, bisa belajar. Tetapi menyangkut amanah, itu sulit. Anda mengurus koperasi, pinjam di koperasi artinya pinjam kepada 12.000 orang. Kalau Anda punya niat jahat, menzolimi koperasi, 12.000 orang itu yang akan mendoakan Anda. Itu kiatnya menyadarkan orang. Di koperasi, figur seorang ketua sangat penting. Jika ketua tidak punya karakter yang baik, tidak punya wibawa, apalagi tidak amanah, bahaya bagi koperasi.

Disamping kemampuan manajemen, kemampuan otak, harus punya kejujuran. Seorang ketua koperasi, harus tahan banting, tidak mudah tergoda. Kalau anggota sudah tidak percara karena pengurus tidak jujur, rusaklah koperasi itu. Intinya, tetap moralitas. Yang sedang ngetren, revolusi mental. Kata-kata itu mudah diucapkan, tetapi untuk orang per orang, sulit mengukurnya. KPPD tidak boleh mentok sampai di sini, tetapi harus terus berkembang menjadi lebih besar, karena memang punya potensi sangat besar. Caranya, pengurus menumbuhkan kepercayaan para anggota, dan memberdayakan anggota.

Pengurus dituntut untuk terus berkreasi – berinovasi. Misalnya, bagaimana mempersiapkan anggota setelah purna tugas sebagai Aparat Negara Sipil (ANS) bisa berwirausaha. Agar setelah pensiun tidak keluar dari koperasi, 2 – 3 tahun jelang pensiun mereka perlu diarahkan mengikuti pendidikan dan pelatihan kewirausahaan. Untuk praktek usaha, diawali dari kecil-kecilan, buka warung – buka bengkel. Pinjam modal dari koperasi. Bila mereka sudah memulai usaha sebelum pensiun, ketika pensiun akan lebih fokus mengembangkan usahanya. Sering kali, setelah pensiun mereka bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan.

Padahal masih terbuka berbagai macam peluang untuk melakukan kegiatan produktif, mengisi masa purna tugasnya. Kalau tidak ada kegiatan – aktivitas, mereka semakin tidak sehat. Semua penyakit bisa muncul. ANS itu berada di zona nyaman. Masuk kerja pagi jam 8, pulang jam 5 sore. Begitu terus sepanjang tahun. Setelah tidak punya kegiatan seperti masuk penjara. Pengurus perlu membuka awasan dan pola pikir anggota untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Karena mereka punya banyak pengalaman, kalau digali dan didorong akan muncul jiwa wirausahanya.

Di lingkungan Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta yang anggotanya 321 koperasi primer, KPPD termasuk salah satu yang berprestasi. Secara nasional KPPD masuk koperasi yang sehat, sehingga mendapat penghargaan dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang diserahkan sendiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, A.A Ngurah Puspayoga. Atas dedikasinya mengembangkan perkoperasian, khususnya melalui KPPD DKI Jakarta selama 33 tahun, pada 2014 Hasannudin menerima penghargaan Satyalencana Wirakarya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Penghargaan diserahkan pada puncak perayaan Harkopnas di Medan Sumatera Utara. (adit – mar)

Posted in Cerita Sampul | Tagged | Leave a comment