Mengejar Uang Negara

Mengejar tagihan piutang untuk menutup kebutuhan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dianggap lebih baik ketimbang menerbitkan surat utang. Pemerintah memiliki piutang dari pajak yang belum tertagihkan mencapai Rp94,69 triliun. Itu tertuang di Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Belum lagi dari Bantuan Likwiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tercatat, piutang pajak di Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai Rp72,63 triliun dan piutang cukai di Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) sebesar Rp22,06 triliun pada 2019. Pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1.173,7 triliun untuk menutup kebutuhan belanja dan defisit APBN 2020.

Pemerintah telah berusaha meningkatkan penatausahaan piutang perpajakan melalui implementasi kebijakan Sistem Akuntansi Pendapatan (Revenue Accounting System/RAS) di DJP secara nasional mulai 1 Juli 2020. Sistem ini berfungsi untuk memvalidasi data piutang per transaksi secara tepat waktu (real time), sehingga penindakan bisa dilakukan sesegera mungkin ke depan.

Diharapkan piutang akan mencerminkan kondisi yang paling update dan terkini, sehingga tidak menimbulkan potensi yang berlebihan atau angka-angka yang terlalu besar yang tidak menunjukkan akurasinya. Pemerintah memberlakukan prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure/SOP) untuk pencatatan dan mutasi piutang berbasis dokumen. Kebijakan ini menyasar piutang DJBC yang umumnya berupa bea masuk dan pajak impor.

Penambahan piutang pajak terjadi karena terbitnya kohir – surat penetapan pajak. Penetapan ini tidak hanya berasal dari DJP, dari hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, namun juga putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung (MA). Setiap saat dan waktu, pertambahan piutang pajak karena penetapan. Penetapan itu bisa untuk tahun pajak satu, dua, sampai lima tahun sebelum penetapan pajak tersebut.

Sehingga penambahan piutang dari tahun ke tahun tidak serta merta terjadi karena pemerintah tidak melakukan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan, tetap dilakukan melalui penerbitan surat pemberitahuan, surat teguran, surat pengambilan paksa, blokir, sita, hingga lelang atas aset yang disita.

Ada tiga hasil temuan BPK mengenai piutang bea cukai. Pertama, piutang bea masuk tambahan senilai Rp695 juta. Kedua, piutang cukai Rp17 triliun yang sudah diatur dalam perundang-undangan cukai selama dua tahun, sehingga memang masih memiliki batas waktu yang belum lewat bagi tertagih. Ketiga, piutang atas impor layanan cepat di Cengkareng, Banten sebesar Rp1,6 miliar. Piutang ini pun harus segera ditagih oleh DJBC.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan juga siap mengejar hak negara terkait BLBI senilai Rp 110 triliun yang akan ditagih kepada 22 obligor. Dia telah menyiapkan strategi untuk melakukan proses eksekusi penagihan dana tersebut dan terus berkoordinasi dengan satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk ntuk bisa melakukan pemulihan kembali atau pendapatan kembali dari BLBI tersebut.

Kemenkeu sudah mengumpulkan dokumen penunjang. Kasus BLBI sudah terjadi sejak 20 tahun lalu, sehingga dibutuhkan kesiapan dokumen untuk proses eksekusi penagihan dana tersebut. Berkasnya 12.000, dan dokumentasinya akan terus lakukan koleksi dari berbagai macam sumber dokumen yang didapatkan. Kemenkeu akan terus memperbaiki dari sisi informasi dan supporting document supaya bisa dieksekusi.

Untuk menagih dana BLBI dari para obligor, dan memproses jaminan agar menjadi aset negara dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 April 2021. (Red)

Posted in Dari Redaksi | Tagged | Leave a comment

Masa Depan Indonesia dengan Kontrak Karya

Waktu Raja ketujuh Kerajaan Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud datang ke Indonesia disambut sangat terhormat sebagai Tamu Negara yang akhirnya hanya menginap di Bali tanpa jadi kerja sama besar dengan Indonesia. China datang ke Indonesia sebagai negara yang bekerja sama dalam investasi membangun infrastruktur dan bersedia Kontrak Karya.

Uni Eropa kerja sama yang selama ini berjalan hanya sebagai pembeli hasil bumi Indonesia, tidak bersedia kerja sama dalam bentuk Kontrak Karya. Hingga akhirnya Uni Eropa menganggap Indonesia dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ditakuti. Kenapa ada sebagian rakyat yang demo? Mungkin banyak di antara kita tidak tahu yang diam-diam dikerjakan oleh Presiden Jokowi.

Saat ini Arab Saudi lagi sadar bahwa minyak bumi mau habis sehingga Putra Mahkota-nya diperintah untuk deplomasi ke mana-mana, dan membangun investasi ke negara lain. Pemerintah kita juga sadar bahwa masa depan dunia ini bukan lagi minyak bumi, melainkan nikel. China sudah memiliki teknologi dan secara masif memproduksi mobil listrik.

Uni Eropa telah lebih dahulu memproduksi mobil listrik dan memperkenalkannya ke ujung dunia. Mendadak Uni Eropa marah karena Presiden Jokowi nelalui Kepres Nomor 11 Tahun 2019 melakukan penghentian ekspor bahan mentah bijih nikel ke Eropa. Dan Uni Eropa menggugat Presiden ke WTO, karena larangan ekspor ini.

Dengan tegas dan gagah berani Presiden menjawab; “Indonesia tidak lagi ekspor bijih nikel, karena Indonesia akan mermbangun sendiri pabrik baterai untuk bahan bakar mobil”. Apakah Jokowi membual? Tentu tidak! PT Vale Indonesia adalah perusahaan pertama yang melaksanakan Kontrak Karya penambangan bijih nikel pada tahun 2014, dan perusahaan tambang ini 58% sahamnya milik perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Artinya, perusahaan nikel terbesar ini dikelola oleh bangsa sendiri. Dan masih banyak lagi perusahaan nikel lain yang berkonsep Kontrak Karya tersebar di Sulawesi. Pembangunan perusahaan nikel ini amat masif di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Dahulu Indonesia selalu mengekspor bijih nikel mentah ke Uni Eropa. Uni Eropa sangat senang karena bisa membeli bahan baku baterai dengan sangat murah dari Indoneisa.

Apa gunanya Eropa mampu memproduksi mobil listrik jika tidak punya bahan baterainya. Sekarang, konglomerat yang sudah menikmati hasil ekspor nikel ke Eropa pasti gigit jari karena sudah dilarang. Mereka tidak diam, melawan dengan berbagai cara. Jokowi menghentikan tabiat buruk ini. Indonesia membangun perusahaan nikel dari hulu ke hilir, sehingga tidak akan menjual nikel dalam bentuk bahan mentah yang murah, melainkan dalam bentuk baterai dengan harga lebih mahal. Kita akan dapat keuntungan berlimpah, dan Eropa akan sangat bergantung pada Indonesia.

Banyak yang tak paham adanya perlawanan besar dunia sedang menghantam kita. Di balik layar, Presiden yang oleh lawan-lawan politiknya sering dikatakan “plonga-plongo” tengah perang melawan Uni Eropa. Seberapa kuat Presiden mampu memenangkan peperangan? Di dalam negeri saja banyak di antara kita yang kerjanya cuma demo-demo.

Jokowi membangun perusahaan Baterai Electric Vehicel (EV) yang sekalipun banyak diprakarsai perusahaan China namun tetap prinsipnya Kontrak Karya. China adalah negara dunia ketiga yang hari ini juga gencar memproduksi mobil listrik selain Uni Eropa bahkan melewati prestasi Amerika. Uni Eropa hanya ingin membeli bahan baku nikel dari kita, dan enggan melakukan kerja sama.

China sadar, memiliki teknologi, namun tidak memiliki bahan baku baterai. Sedangkan Indonesia memiliki bahan baku, tetapi tidak dengan teknologi. Mutualisme ini melahirkan investasi saling menguntungkan. Inilah asal muasal mereka pada heboh TKA China. Mereka menolak karena belum tahu latar belakangnya.

Jika bukan China masa depan cerah Indonesia akan terlewatkan. China tidak merampas kesempatan pekerja. Dalam perjanjian China hanya akan mendatangkan tenaga terkait mesin dan alat produksi yang berkaitan dengan teknologi mereka. Mereka bertugas mengaplikasikan instalasi alat-alat dari perusahaan China ke Indonesia untuk mendirikan pabrik nikel sampai produksi baterainya.

Sekarang kita sudah memiliki UU Kontrak Karya. Apa pun bentuk usaha asing yang masuk ke Indonesia, minimal 51% sahamnya harus milik perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau sudah menguasai 51% saham maka kita adalah pengelola aktif, saham yang lain hanya menyokong dana dan saran. Buktinya yaitu PT Freeport. Dulu kita hanya menikmati 9% keuntungan sekarang sudah 51% keuntungan Freeport. (Red)

Posted in Dari Redaksi | Tagged | Leave a comment

Milenial Sumber Penciptaan New UMKM

Pandemi COVID-19 belum juga usai. Dia menjadi perbincangan dunia awal 2020 dan Indonesia pun tak luput terkena imbas. Tidak hanya jumlah korban yang terus bertambah, aktivitas ekonomi lesu, hingga ancaman penambahan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa perusahaan. Roda perekonomian melambat.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terdampak luar biasa akibat pandemi Covid-19 tersebut.  Hal ini jauh berbeda dibanding situasi krisis di tahun 1998 di mana UMKM tampil sebagai pahlawan ekonomi nasional. Saat ini, Covid-19 dampaknya multidimensi di seluruh dunia. Karena itu sekarang UMKM pun sangat terdampak baik dari segi supply maupun demand.

Ada banyak survei dilakukan, mulai dari ADB, McKinsey hingga pihak Kemenkop UKM. Dari survei ADB, 50% UMKM diperkirakan menutup usahanya, sementara 88% usaha mikro sudah tidak memiliki tabungan. Dari survei Kemenkop, paling terdampak dari sisi penjualan. Rata-rata omzet turun 40%-70%, yang otomatis pendapatan mereka menurun. Maka, pihak Kemenkop UKM turut membantu dari segi penjualan, lewat belanja pemerintah dan lembaga. Tahun 2020 ada Rp324 triliun anggaran untuk dibelanjakan produk koperasi dan UMKM.

Banyak yang mengatakan; “Generasi milenial bakal menjadi sumber penciptaan wirausaha yang unggul. Milenial punya kiprah meningkatkan kesejahteraan bangsa dan ekonomi di masa depan.” Kiprah milenial dapat kita lihat dari sekarang, pada berbagai bidang. Memulainya menjadi pelaku UMKM. Mereka bangkit sebagai kekuatan ekonomi baru. Milenial yang memiliki jiwa tangguh dan budaya kewirausahaan tinggi akan menjadi sumber penciptaan entrepreneur unggul.

Milenial yang mendominasi ini dianggap mampu mengangkat UMKM go global, seiring dengan terbiasanya mereka menggunakan gawai. Sebab bagaimanapun, UMKM harus kreatif memahami selera pasar dan mengembangkan metode pemasaran termasuk pemasaran digital. Di era new normal, akselerasi digital menjadi solusi untuk menjadikan UMKM Indonesia menjadi new UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi kita menuju Indonesia baru.

Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan terhadap  berbagai sendi kehidupan  manusia, dengan nyata kita dapat mencermati bagaimana perubahan tersebut menjadi fenomena dashyat yang tidak terbendung. Perusahaan-perusahaan dunia juga di Indonesia berlomba-lomba melakukan inovasi untuk memenangkan persaingan pasar ditengah semakin ketatnya kompetisi.

Inovasi yang dilakukan diantaranya dilakukan dengan strategi transformasi digital,  melakukan perubahan menyeluruh atas setiap proses, kompetensi, dan model bisnis dengan implementasi teknologi digital, sejalan dengan rekomendasi berbagai lembaga riset global yang menjadikan transformasi digital sebagai pengarusutamaan organisasi dalam memenangkan persaingan global.

Inovasi telah masif menjalar ke seluruh lini kehidupan ditengah dinamika relasi dunia yang semakin dinamis, terdapat beberapa perubahan radikal yang akhir-akhir ini terlihat bergerak sangat cepat, salah satunya melalui digitalisasi, yang ditandai dengan ciri-ciri antara lain, berlakunya vertical networking, jaringan sudah tidak lagi memiliki sekat-sekat atau hierarki.

Vertical networking selanjutnya diikuti dengan horizontal integration sebagai bentuk kongkrit kolaborasi yang lebih mengedepankan output, inovasi yang inheren dengan digitalisasi, melahirkan fenomena baru dengan semakin masifnya konsep-konsep sharing economy, internet of things, e-commerce, finansial technology, artificial intelligence dalam berbagai bidang kehidupan, utamanya persaingan ekonomi.

Digitalisasi ekonomi terbukti telah membawa berbagai perubahan, dengan digital ekonomi setidaknya memberikan benefit dalam meraih efisiensi, efektivitas, penurunan cost production, kolaborasi, terkoneksinya satu pihak dengan pihak lain, oleh karena itu, transformasi digital ekonomi, sudah selayaknya dijadikan alternative solusi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru.

Dalam ekonomi digital setidaknya terdapat 4 hal penting yang terkait dengan aktivitas ekonomi digital, dimana letak geografis tidak lagi relevan, adanya platform tertentu yang menjadi kunci utama dan berkembangnya jejaring kerja serta penggunaan big data. Ekonomi digital menjadi fenomena baru yang semakin memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi global. Bila mencermati laporan Huawei dan Oxford Economics berjudul Digital Spillover (2016), size ekonomi digital dunia telah mencapai 11,5 triliun dollar atau berkisar 15,5% dari GDP dunia.

Besarnya konstribusi ekonomi digital terhadap size ekonomi dapat dicermati dari perdagangan Online, telah mengubah landscape ekonomi dunia sebagai “wajah baru” ekonomi global. Mengacu laporan McKinsey (2018), setidaknya perdagangan online memiliki dampak di empat area.

Pertama, financial benefits. Memberi manfaat ekonomi yang dahsyat bagi ekonomi suatu bangsa, misalnya Indonesia sebagai pasar terbesar untuk e-commerce di Asia Tenggara. Nilainya kurang lebih 2,5 milyar dollar dan diprediksi akan menjadi 20 milyar dollar di tahun 2022.

Kedua, job creation. Diperkirakan akan ada 26 juta pekerjaan baru di tahun 2022 akibat dari ekonomi digital yang kebanyakan dipengaruhi oleh perkembangan UMKM. Agaknya ini juga yang membuat Jack Ma membuat strategi agar Alibaba fokus pada UMKM di China.

Ketiga, buyer benefits. Ini bisa dilihat dari harga-harga di marketplace e-commerce yang biasanya lebih murah dari offline. Keempat, social equality. Ekonomi digital telah berdampak terhadap kesetaraan gender, inklusi layanan keuangan, pemerataan pertumbuhan dan masalah sosial lainnya.

Bagi Indonesia, ekonomi digital memberikan harapan baru akan transformasi ekonomi yang diprediksi dapat menjadi prime mover ekonomi Indonesia. McKinsey menyebutkan bahwa ekonomi digital Indonesia sekarang hampir sama dengan China pada tahun 2010, berdasarkan indikator-indikator seperti penetrasi e-retail, GDP per kapita, penetrasi internet, pengeluaran ritel.

Capaian tersebut sekaligus menunjukan semakin diperhitungkannya Indonesia di Kawasan regional Asia Tenggara, dimana dari 8 Unicorn setengahnya berasal dari Indonesia, seperti Go-Jek, Traveloka, Tokopedia, dan Bukalapak. Begitupun dengan nilai pendanaan yang didapat Indonesia dari venture capital selama tiga tahun mencapai 38% dari total pendanaan di Asia Tenggara.

Ekonomi digital Indonesia bila dicermati dari salah satu pilarnya, menempati peringkat tertinggi dalam pertumbuhan E-commerce di dunia. Pertumbuhan E-commerce Indonesia mencapai 78%, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan dunia yang hanya 14% dan Asia 28%. Berbagai capaian tersebut dapat menjadi penambah semangat bagi para pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ekonomi digital.

Komitmen pemerintahan Presiden Jokowi dalam pengembangan ekonomi digital telah dimulai dengan dibatalkannya Daftar Investasi Negatif e-commerce, penyesuaian atas kewajiban server berada secara fisik di Indonesia, pendekatan progresif terhadap pajak penjualan e-commerce, dukungan dan perlindungan bagi perusahaan rintisan (start up).

Langkah-langkah terobosan tersebut perlu terus dikembangkan, utamanya memastikan berkelanjutannya kebijakan yang akomodatif dari pusat sampai daerah yang bermuara kepada upaya memberikan proteksi terhadap pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Para pemagang otoritas diharapkan dapat menerapkan kebijakan secara light touch (tidak terlalu mengekang) dan safe harbour (tanggung jawab terpisah antara penyedia situs jual beli daring berkonsep marketplace dengan penjual yang memakai jasa mereka), sehingga inovasi akan memiliki ruang untuk berkembang dengan baik.

Pilihan strategi pengembangan ekonomi digital merupakan langkah tepat yang perlu terus didukung para pemangku kepentingan, mengingat potensi demografi yang kita miliki, dilihat dari  komposisi penduduknya, jauh lebih menguntungkan dibandingkan lima negara Asia lainnya dengan PDB besar, seperti China, Jepang, India, dan Korea.

Indonesia memiliki usia produktif mendominasi yang akan menjadi kekuatan dashyat bila dapat ditransformasi sebagai agen perubahan melalui ekonomi digital, data BPS menyebutkan sekitar 32% penduduk usia produktif adalah milenial. Generasi yang curious, interest, bahkan aktif berpartisipasi di pasar digital.

Disamping pemanfaatan bonus demografi, investasi di bidang information and communication technologies (ICT) perlu ditingkatkan, sehingga sejalan dengan struktur demografis, agar dapat menjadi modal Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan peran sektor dasar terhadap ekonomi yang terus berkurang dan sektor jasa terus meningkat menjadi indikasi kuat urgensi pengembangan ekonomi digital sebagai “wajah baru” ekonomi Indonesia.

Dengan pembangunan SDM yang mulai dilakukan secara masif pada tahun 2019, dapat diikuti dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk adaktif dalam mempersiapkan SDM yang andal, melalui perbaikan kurikulum, vokasi, guna menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang ekonomi digital.

Berbagai upaya perlu terus ditumbuhkembangkan mengingat ekonomi digital sudah menumbuhkan dan menopang UMKM. Bermunculannya usaha rintisan yang didominasi kaum milenial baik yang berbasis kuliner, jasa dan perdagangan online, contoh nyata, fenomena tumbuhnya technology financial (fintech). Kita optimis Ekonomi Digital Indonesia akan menjadi “wajah baru” yang akan mampu mengungkit Indonesia menjadi 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2030.

Berbagai pemangku kepentingan pun terus bersinergi untuk mengembangkan UMKM melalui penerapan 3 pilar. Ketiga pilar tersebut, meliputi korporatisasi sebagai upaya penguatan kelembagaan UMKM, kapasitas yang diarahkan untuk peningkatan kemampuan UMKM dalam penciptaan nilai tambah di era digital, serta pembiayaan untuk memperluas akses keuangan UMKM.

Sebagai generasi penerus bangsa, milenial akan menjadi motor penggerak new UMKM di masa kini maupun masa depan. Milenial yang cinta produk dalam negeri akan jadi potensi pasar yang sangat besar bagi para UMKM kita. Untuk mendorong UMKM, Bank Indonesia (BI) berkoordinasi dengan kementerian – lembaga, pegiat UMKM, asosiasi, desainer dan stakeholder terkait lainnya menyelenggarakan pagelaran Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang telah memasuki sesi ketiga.

Di sesi ketiga, UMKM sahabat milenial dijadikan tema sebagai tindak lanjut dari arahan presiden pada pembukaan KKI 2019 lalu, yang mendorong produk UMKM ke pasar digital untuk merambah pasar luar negeri. Rangkaian KKI seri I dan II telah memiliki pencapaian. Jumlah pengunjung lebih dari 53.000 yang terdiri dari 379 UMKM, meliputi 127 UMKM kain, 75 UMKM kerajinan, dan 177 UMKM makanan dan minuman.

Lalu, jumlah penjualan mencapai Rp 10,5 miliar, pencapaian business matching Rp 113,2 miliar, pembiayaan Rp 4,7 miliar, dan diikuti oleh 16 pembeli dari 6 untuk memberikan business matching dan business deal dari Singapura, Italia, Australia, Korea, Jepang, dan China.

Sinyal positif pemulihan ekonomi yang terpukul pandemi Covid-19 kian nampak jelas. Hal itu merupakan hasil dari kerja keras pemerintah dalam 9 bulan terakhir menangani dampak pandemi. Pemerintah telah menjaga keseimbangan antara rem dan gas untuk menekan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia serta mengurangi dampak agar perekonomian Indonesia tidak terperosok terlampau jauh.

Indonesia telah berada pada titik balik untuk kembali membaik dengan tren yang positif. Hal itu didukung oleh kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 yang meski masih menunjukkan kontraksi, namun lebih baik dibanding kuartal sebelumnya.  Pada kuartal III, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar minus 3,49%, sementara pada kuartal II kontraksi terjadi cukup dalam, yakni sebesar 5,32%. Artinya telah melewati titik terendahnya, titik balik menuju membaik.

Secara teoritis suatu negara dikatakan resesi, salah satunya karena pertumbuhan ekonomi minus selama 2 kuartal berturut-turut. Kalau sekarang Indonesia minus, sebelumnya masih positif. Jika menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, maka sesungguhnya Indonesia belum dikategorikan dalam resesi.

Inflasi di Indonesia masih terkontrol. Bahkan, di bulan Juli sempat mengalami deflasi. Adapun, kurs rupiah Indonesia juga masih terkendali, berada di bawah Rp 15.000 per dollar AS. Tidak seperti pada tahun tahun 2008, pada waktu krisis itu, pertumbuhan minus, inflasinya tinggi, kursnya sampai Rp 20.000, itulah resesi .

Ada 3 variabel utama dalam menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu; konsumsi masyarakat, investasi dan dunia usaha, serta pengelolaan pemerintah. Konsumsi dan ivestasi tampaknya agak sulit digenjot karena situasi pandemic. Maka satu-satunya yang bisa diharapkan adalah bagaimana belanja pemerintah. Pemerintah telah melakukan stimulus ekonomi, dengan memberikan bantuan kepada UMKM, bantuan langsung tunai kapada masyarakat, dan program-program lainnya yang masuk melalui penyelamatan ekonomi nasional (PEN).

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga menjadi titik pembalikan pertumbuhan ekonomi. Tingkat konsumsi masyarakat, ekspor produk hingga investasi menunjukkan perbaikan. Kuartal III menunjukkan agregat demand pemulilan, konsumsi, investasi ke arah pembalikan, ekspor juga.

Pembalikan arah pertumbuhan ekonomi terus semakin nyata seiring dengan ditemukannya vaksin Covid-19. Sektor produksi juga mulai mengalami pembalikan arah. Dari 17 sektor produksi, sudah 12 sektor produksi mengalami perbaikan. Bahkan tiga diantaranya tetap tumbuh positif di masa pandemic; yakni pertanian, informasi dan komunikasi dan jasa keuangan.

Mobilitas masyarakat yang membaik diharapkan terjaga. Sebab kepercayaan menjadi elemen paling penting dan bisa diperoleh jika menerapkan disiplin kesehatan dan melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak menimbulkan penyebaran covid-19 yang makin meluas. Bila disiplin kesehatan bisa teratasi, maka penyebaran virus dan perekonomian kembali pulih. (mar)

Posted in Cerita Sampul | Tagged | Leave a comment

Koperasi Benteng Mikro Indonesia Eksis Menepis Pandemi Vovid-19

Yang benar, berkoperasi itu tidak mengejar keuntungan semata. Tetapi harus lebih mengutamakan manfaat berkoperasi. Dan itu, seperti yang dikatakan oleh Humas Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Sularto secara tertulis yang dikirim ke Majalah UKM dan majalahukm.com.

BMI memang, kata Sularto, tidak sekedar mengejar keuntungan semata, melainkan juga sebagai penebar manfaat. Pesan itu menjadi pembuka dari sambutan Presiden Direktur BMI, sebutan di koperasi pada umumnya Ketua, Kamaruddin Batubara dalam Rapat Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RK-RAPB) Tahun Buku 2021 di Hotel Jayakarta, Anyer, Serang, 1-3 Desember 2020. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat Suhra,

Kamaruddin menegaskan bahwa landasan pelaksanaan RK-RAPB didasari oleh Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi. Dalam Pasal V permen tersebut menyebutkan, menetapkan bahwa RK-RAPB akan dibawa ke Rapat Anggota Tahunan. Sekedar diketahui, RAT BMI sendiri biasa dihelat pada pertengahan Januari 2021 antara tanggal 21 dan 23 setiap tahunnya.

Dikatakan, Koperasi BMI kini memiliki tiga pilar ekonomi syariah.  Yakni Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Benteng Mikro Indonesia dan di sektor riil, memiliki Koperasi Konsumen Benteng Muamalah Indonesia. Terakhir, Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (Ziswaf) sesuai Permenkop Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengelolaan simpan pinjam syariah.

Di tengah pandemi yang membuat sektor ekonomi dunia semakin jomplang, Koperasi BMI tetap perkasa mengarungi badai resesi ini. Itu terbukti lewat laporan kenaikan aset. Dari Desember 2019 hingga November 2020, asetnya melonjak 12,2%.  Dari jumlah aset sebesar Rp 603 miliar pada tahun lalu, BMI membukukan aset Rp 677 miliar pada November 2020. Penyaluran pembiayaan mengalami penurunan sebesar 22% dari ahun 2019 yakni Rp 840 miliar hingga November 2020 sebesar Rp 652 miliar.

”Ada hal yang luar biasa, yakni kenaikan piutang. Meski pandemik Covid-19, piutangnya naik 8,7%. Dari Rp 431 miliar menjadi Rp 468 miliar. Laba mengalami penurunan dari Rp 17,2 miliar menjadi Rp 2,3 miliar. Kabar baiknya, tidak ada satupun karyawan kami PHK,” terang Kamaruddin dalam acara yang diikuti para pengawas syariah, pengawas operasional, pengurus, manajer pusat, manajer area dan manajer cabang.

Sementara, simpanan mengalami penurunan sebesar 1,9% dari Rp 253,5 miliar menjadi Rp 248,5 miliar. Permodalan mengalami penurunan 0,2% dari Rp 230 miliar menjadi Rp 229,4 miliar. Kendati demikian, kepercayaan masyarakat terhadap BMI kian bertambah. Itu dibuktikan dengan peningkatan anggota baru. Kenaikannya dari 162.763 orang menjadi 177.583 orang. Di internal, kenaikan jumlah karyawan terjadi dari 761 pada Desember 2019 menjadi 873 orang di November 2020.  ”Kami juga melaporkan, kantor cabang mengalami kenaikan dari 45 cabang kini menjadi 65 cabang,” jelasnya .

Sektor Kopmen BMI yang baru dua tahun berdiri, juga tetap tegar bagaikan karang di tengah pandemi. Itu terlihat dari peningkatan aset Rp 19,3 miliar tahun 2019 menjadi Rp 24,4 miliar pada November 2020. Persediaan Rp 6,5 miliar menjadi Rp 7,4 miliar. Permodalan pun mengalami peningkatan dari Rp 8,2 miliar menjadi Rp 9,1 miliar. ”Alhamdulillah, lewat kerja keras anggota Kopmen BMI juga bertambah menjadi 81.313 orang. Sama halnya dengan Kopsyah, Kopmen BMI tak melakukan PHK,” papar Kamaruddin.

Selain itu, sambung Kamaruddin, RK-RAPB juga mencakup sejumlah rencana bisnis, kegiatan sosial, pemberdayaan, ziswaf, humas dan promosi termasuk digitalisasi koperasi BMI (Kopsyah BMI Mobile dan Doit BMI). Sejumlah poin penting RK-RAPB BMI Tahun Buku 2021 adalah menargetkan pertumbuhan Kopsyah BMI maksimal 10% di tahun 2021.

Adapun Kopsyah BMI tidak membuka cabang baru untuk memfokuskan penambahan dan peningkatan layanan untuk anggota di tahun depan. Salah satu Kantor Cabang yang diapresiasi oleh Presdir BMI adalah Taktakan yang selama Pandemi bisa membukukan anggota hingga 2.000 orang lebih.  Di sektor riil, semua sektor bisnis di Kopmen BMI tahun 2021 wajib membukukan laba. Begitupun 20 cabang baru Kopsyah BMI untuk terus meningkatkan jumlah anggota sesuai target.

Promosi dan mutasi sesuai dengan ketentuan. Ditetapkan Manager Area Yanita Nurmala yang telah mengabdi 14 tahun di BMI menjadi Manajer Pendanaan Kopsyah BMI. ”Bukan karena usia, bukan karena hal lain bisa mengisi posisi apapun, tapi karena kompetensi,” jelasnya. Di tahun 2021, BMI berencana membangun Kantor Cabang Kemiri Kabupaten Tangerang dan partisi kantor pusat yang akan dibangun Divisi Konstruksi dan Toko Bangunan Kopmen BMI. Rencana lain, akan membangun pabrik bio ethanol, pabrik pupuk hayati dan air mineral.

”Rencananya, pabrik bio ethanol dan pupuk hayati akan dibangun di lahan BMI di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Badan hukumnya tidak PT tapi koperasi. Sesuai Pasal 33 UUD 1945 ayat 1-3,” paparnya.  Peraih Satyalancana Wira Karya dari Presiden RI itu mengajak peserta rapat untuk kembali mengikuti jejak Bung Hatta yakni membangun semangat Koperasi Indonesia yang dilandasi semangat kekeluargaan dan rasa kolektif yang kuat.

”Kita terus memperjuangkan kemandirian dalam permodalan, berkarak

ter dalam pemberdayaan dan bermartabat dalam pelayanan. Kita harus melayani dengan hati dan nurani. Kita sudah membangun Rumah Siap Huni Gratis 275 unit dan itu akan terus ditingkatkan tahun depan,” tegasnya, seraya berpesan untuk terus meningkatkan kompetensi masing-masing dalam hal perkoperasian agar menjadi contoh bagaimana berkoperasi sesuai semangat Bung Hatta bahwa Koperasi Indonesia bukan untuk kepentingan kelompok melainkan kepentingan semua.

Kamaruddin mendorong para manajer untuk meningkatkan kompetensinya dalam berkoperasi. Pahami bagaimana menguatkan permodalan, tata kelola modern dan militansi. Koperasi bukan mengejar keuntungan tapi menebar manfaat. Dari aset Rp 677 miliar, 80% adalah uang anggota.

Lewat tayangan video, Menteri Koperasi dan UKM RI Teten Masduki memberikan selamat atas terselenggaranya RK-RAPB BMI Tahun Buku 2021. Dia pun mengapresiasi kinerja BMI yang tetap bertahan di tengah kondisi pandemi ini. ”Koperasi BMI adalah koperasi syariah yang tetap eksis di tengah pandemi Covid 19. Bertahan di posisi ini merupakan prestasi yang patut kita banggakan. BMI telah menunjukkan konsistensi melayani anggota dengan lima instrumen Model BMI Syariah,” pa

parnya.

Kegiatan Ziswaf dan pemberdayaan ekonomi anggota BMI juga diapresiasi Menkop dan UKM. Untuk merespon Industri 4.0, digitalisasi Koperasi BMI telah berhasil meningkatkan pelayanan dan kebutuhan anggota secara transparan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah.  Transformasi digital perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Potensi ekonomi digital di Indonesia merupakan kesempatan besar yang bisa digerakkan koperasi maupun UKM.

Melalui momentum ini, kita harus memliki optimisme tinggi dalam menghadapi digitalisasi sebagai instrumen yang mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat kepada koperasi. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat Suhra mengaku terkesan dengan laporan RK-RAPB Koperasi BMI Tahun Buku 2021. Ia pun kagum dengan laporan penambahan aset termasuk rencana kinerja BMI di tahun 2021.

”Saya sangat terkesan lewat laporan Pak Kamaruddin Batubara terkait kemajuan yang sudah dicapai Tahun 2020. Meski di landa pandemi, BMI mampu bertahan dengan niat kebersamaan. Saya terkejut, mendengar proyeksi BMI bisa jadi kenyataan. Bila dibandingkan dengan perusahaan swasta, BMI tetap perkasa dan tidak melakukan PHK sekalipun. Syukur, ini bisa dipertahankan dan survive. Saya mendapat pelajaran luar biasa dalam acara ini. Semoga SOP Koperasi BMI bisa ditularkan kepada koperasi lain,” tandasnya. (dm)

Posted in Cerita Sampul | Tagged | Leave a comment

Penguatan UKM, Dukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kerap menjadi bantalan ekonomi disetiap krisis, seperti yang kini terjadi akibat pandemi. Dalam keterhimpitan, peluang sekecil apa pun dapat menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan resesi ekonomi di hampir semua negara di dunia. Hanya segelintir negara yang bisa terlepas dari dari resesi yaitu; China, Vietnam dan Taiwan. China dan Taiwan yang biasanya bisa tumbuh 6% – 7% diperkirakan hanya tumbuh seperempat dari kapasitasnya, berkisar 1,5% – 2% saja di tahun 2020 ini. Kesuksesan mereka bisa tumbuh positif karena mampu mengendalikan Covid-19 secara sigap dan tuntas dengan kedisiplinan tingkat dewa, baik dari pemerintah maupun masyarakatnya.

Covid-19 telah menyerang siapa saja, tidak mengenal status atau level ekonomi, dan tak pandangan bulu. Negara maju dibuat tak berkutik, apalagi negara berkembang dan miskin. Seluruh lapisan masyarakat dan sendi perekonomian terdisrupsi secara menyeluruh. Bukan hanya perusahaan besar dan menengah yang terdampak. Usaha kecil pun dibuat sulit bernapas dan tidak berdaya. Indonesia juga merasakan hal yang sama seperti kebanyakan negara.

Akankah UMKM kembali menjadi pemenang dan menjadi dewa penyelamat kebangkitan ekonomi Indonesia? Ini ujian besar bagi UMKM untuk membuktikan kedigdayaannya. Resesi sekarang jauh berbeda, dan sangat kompleks dibandingkan resesi ekonomi 1998. Kondisi perekonomian 1997/1998, sektor UMKM masih bisa beraktivitas normal dan tidak ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga UMKM tidak begitu terpuruk. UMKM tak dilarang beraktivitas, berbisnis atau berjualan.

Juga tidak ada orang disarankan work from homer – bekerja dari rumah. Dalam krisis ekonomi dan politik 1998 yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku usaha katagori elite atau kaum konglomerat. Sedangkan resesi ekonomi tahun ini dirasakan oleh semua lapisan pelaku usaha, tidak terkecuali UMKM.

Berdasarkan riset Bank BRI terhadap 3000 pelaku UMKM yang tersebar di 33 provinsi dan sektor ekonomi pada kuartal III-2020, betul bahwa pelaku UMKM sangat menderita. Wabah Covid-19 berdampak negatif terhadap 84,7% pelaku UMKM. Pendapatan mereka rata-rata turun signifikan 53%. Dari penurunan pendapatan ini, yang cukup miris, sekitar 72% menyatakan pendapatannya  turun di atas 40%.

Namun pandemi Covid-19 juga membawa peluang munculnya wirausaha atau pelaku UMKM dari kalangan kaum muda pengguna teknologi digital. Kemunculan wirausaha dari generasi milenial ini akan menjadi motor penggerak UMKM. Akselerasi digitalisasi tidak terhindarkan jika ingin menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian saat pandemi. Covid-19 memaksa seluruh sektor usaha lebih cepat beralih ke digital. UMKM yang tidak sigap melakukan digitalisasi akan tertinggal.

Kondisi itu, ditambah dengan bonus demografi memosisikan peran penting generasi milenial dalam perekonomian nasional. Milenial akan menjadi motor penggerak ekonomi baru selama pandemi dan seterusnya. Milenial yang cinta produk dalam negeri menjadi target potensi pasar yang besar bagi UMKM. Di sisi lain, kaum milenial yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi juga bisa menciptakan munculnya peluang usaha baru.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2019 jumlah pengusaha mikro dan kecil berusia muda  (15 – 24) sebanyak 75762 orang dari total 4,38 juta pengusaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Pelaku wirausaha terbanyak berasal dari kelompok usia produktif 24 – 64 tahun, yakni 3,98 juta orang. Masa pandemi merupakan saat yang tepat bagi generasi muda terjun ke dunia usaha. Kaum milenial yang lekat dengan teknologi informasi dalam kesehariannya tidak akan kesulitan menerapkan digitalisasi dalam menjalankan usaha. Kiprah wirausaha muda diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Yang dibutuhkan kaum muda adalah program pendampingan dan pengembangan kewirausahaan dari pemerintah.

Keberadaan kaum milenial di kantong-kantong pemukiman baru juga menjadi berkah. Ketika masalah muncul, mereka tertantang untuk membuat solusi. Salah satu yang paling banyak adalah usaha makanan dan minuman. Akses yang terbatas membuat mereka tidak leluasa bergerak. Kondisi ini membuat mereka membangun dengan menyediakan pasokan makanan dan minuman sendiri. Warga terbantu dengan keberadaan usaha baru ini karena tidak perlu keluar rumah terlalu jauh.

Kreativitas mereka menghadapi masalah sebenarnya bukan hal baru. Generasi milenial sudah terkena setidaknya dua kali krisis besar yaitu krisis keuangan 2008 dan krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini. mereka telah melahirkan berbagai inovasi pada saat krisis 2008. Kita kembali memandang kaum milenial saat krisis karena ingin melihat upaya mereka di tengah sikap pesimistis beberapa kelompok masyarakat.

Dalam skala besar, kita ketahui beberapa investor asing memantau dan mencari informasi tentang usaha rintisan baru di Indonesia. Para investor berpandangan, kaum milenial Indonesia memiliki respon yang unik ketika menghadapi masalah sehingga mereka siap mendanai. Apalagi, melihat data jumlah usaha rintisan di Indonesia menempati nomor 5 di dunia, sehingga para investor yakin ide-ide kreatif pasti akan muncul dari pelaku usaha rintisan di Indonesia.

Dalam kajian yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (WEF), pembatasan sosial sangat mungkin memunculkan kesempatan bagi anak-anak muda untuk lebih kreatif. Kebosanan akibat pembatasan mendorong mereka menabrak rintangan, mengatasi aturan-aturan berbasis kultur, menggunakan waktu yang tak terbatas, dan lain-lain hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Maka muncul cara-cara cerdas mengatasi masalah.

Keberadaan teknologi digital dan askses internet membuat mereka mudah mengatasi rintangan. Mereka akan mencoba dan berusaha dengan keras mengatasi hambatan. Motivasi mereka sangat kuat untuk menemukan cara-cara baru yang membebaskan mereka dari kungkungan pembatasan fisik. Anak-anak muda di berbagai negara mulai menemukan cara-cara baru untuk mengatasi masalah pembatasan. Kita yakin dengan fenomena ini nberbagai inovasi muncul di tengah berbagai masalah. WEF menyebutkan, kebosonan dan hambatan mendorong inovasi.

***

UMKM sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Namun, sektor ini pula yang diharapkan jadi tulang punggung pemulihan ekonomi. Julukan tulang punggung tak lepas perannya menyerap tenaga kerja dan menyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional. Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM (2018), jumlah usaha mikro di Indonesia mencapai 63,702 juta unit, usaha kecil 783.132 unit, dan usaha menengah 5.550 unit. Artinya, secara jumlah UMKM mendominasi pelaku usaha nasional dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.

Dengan melihat gambaran tersebut diyakini kemampuan UMKM untuk bertahan di tengah pandemik Covid-19, lalu tumbuh lagi, amat menentukan pemulihan ekonomi Indonesia. Namun harus diakui hal itu sebuah pekerjaan yang tidak semudah membalik tangan, menimbang kompleksitas tantangan UMKM. Salah satu tantangan yang sering disorot, kurang terintegrasinya UMKM dengan perusahaan besar, baik nasional maupun global. Integrasi akan meningkatkan kemampuan UMKM beradaptasi dan bertahan di tengah kondisi sulit. Integrasi akan mempertinggi daya tahan UMKM.

Keterhubungan dalam rantai pasok industri ikut mengembangkan UMKM. Di banyak negara, sebut saja; Jepang, China dan Korea Selatan UKM yang menjadi bagian terintegrasi dalam rantai pasok dapat ikut menyuplai suku cadang ke industri-industri besar. Sumbangsih ekspor UKM di Jepang, Korea Selatan dan China terhadap total ekspor nasional pun tinggi, yakni masing-masing; 55%, 60% dan 70%. Sebagai perbandingan peran UKM di Indonesia terhadap ekspor nasional selama ini baru di kisaran 14% saja. Sebenarnya ada aruang sangat besar untuk meningkatkan peran UKM terhadap ekspor nasional.

Salah satu pendekatan untuk meningkatkan integrasi antara UKM dan perusahaan besar adalah melalui pola kemitraan, baik di sisi produksi maupun pemasaran. Di sisi pemasaran Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, saat ini 30% – 35% produk yang dipasarkan ritel merupakan produk UMKM. Suatu pencapaian yang perlu terus ditingkatkan. Kita tentu bangga apabila produk-produk UMKM Indonesia dapat merajai pasar dalam negeri. Apalagi, tak terbantahkan, UMKM memiliki posisi yang setrategis di negeri yang berpopulasi kurang lebih 260 juta jiwa ini.

Pelaku UMKM beserta keluarganya adalah bagian dari konsumen yang perlu diperkuat kemampuan daya belinya. Pelaku UMKM pun berperan penting sebagai produsen di pasar domestik. Karena itu peningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan dibutuhkan agar UMKM bisa lebih optimal menggarap pasar dalam negeri sekaligus menapaki jalan untuk mengisi pasar global.

Ada hal menggembirakan, kini semakin banyak pihak memberikan gagasan dan dukungan untuk membantu UMKM, termasuk bagaimana pelaku UMKM mengekspor produknya. Saat ini sudah ada ribuan toko milik pengusaha Indoneia di luar negeri, dan diharapkan jumlahnya semakin bertambah banyak sehingga UMKM Indonesia bisa menikmati kue besar, pasar global dengan cara mengisi toko di luar negeri tersebut. Produk yang kompetitif, di sisi mutu dan harga, jadi keniscayaan untuk bersaing di pasar global. Untuk itu kebersamaan semua pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM adalah suatu keharusan.

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang dilakukan secara virtual, 22 Oktober 2020 di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kondisi perekonomian 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini, kita menghadapi tantangan terutama karena pandemi Covid-19. Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi tidak terlalu rendah. Inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus bagi produsen, sehingga tetap mampu berproduksi.

Pelaku UMKM didorong menjadi bagian integral dalam sistem produksi nasional atau rantai pasok global. Mereka juga mesti menggarap keunggulan lokal untuk menghasilkan produk khusus. Dengan cara itu, pelaku UMKM di Indonesia dapat berdaya saing dalam menggarap pasar domestik dan ekspor. Upaya ini dapat didukung pola kemitraan dan pengembangan koperasi.

UKM di negara-negara maju seperti; Jepang, Korea Selatan dan China merupakan bagian terintegrasi rantai pasok industri besar. Misalnya, UKM memasok suku cadang di industri otomotif dan elektronika. Di sana, UKM dan idustri sama-sama tumbuh. Sedangkan di Indonesia, industrinya bisa berkembang, tetapi UKM tertinggal. Dan kesenjangan makin lebar.

Tanpa terintegrasi dalam sistem produksi dan rantai pasok UKM sulit bersaing dengan produsen produk masal. Di sisi lain pasar produk khusus merupakan ceruk pasar yang harus digarap pelaku UMKM. Apalagi sejumlah daerah di Indonesia punya keunggulan domestik berupa kekayaan produk kelautan, pertanian, perkebunan dan lainnya yang belum diolah. UKM berpeluang mengisi pasar global dengan produk berbasis kreatifitas. Keunikan atau lokalitas produk UKM menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi konsumen dari manca negara.

Presiden menekankan lima hal penting terkait upaya mengendalikan inflasi. Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan pada upaya memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Kedua, pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, termasuk sektor UMKM.

Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupum UMKM.

Keempat, diperlukan ketersediaan data informasi pangan yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antar daerah.

Kelima, pemerintah daerah diharapkan membangun optimism pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkahp-langkah kebijakan dan penanganan panemi Covid-19 di pusat dan daerah.

Gubernur Bank Inndonesia (BI), Perry Warjio mengatakan, inflasi 2020 diperkirakan tetap terkendali meskipun lebih rendah dari batas bawah target inflasi lantaran permintaan domestik yang belum kuat. Inflasi diperkirakan kembali ke sasaran 3,0% kurang lebih 1% pada 2021 di tengah pasokan barang dan jasa yang tetap memadai.

Sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang berperan penting dalam rantai pasok barang dan jasa, UMKM menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. UMKM yang berjumlah 64 juta, 99,9% dari keseluruhan usaha yang berusaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut diperkirakan 60% bergerak di bidang pangan.

Atas dasar itulah Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 mengambil tema Tranformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju. Dalam acara itu sejumlah tokoh ikut memberikan catatannya terkait pengendalian inflasi, antara lain; Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Dalam Negeri. Rakernas juga dihadiri 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten – kota.

Sejalan dengan tema diskusi rakornas dinilai bahwa transformasi UMKM dengan ekosistem terintegrasi disertai adaptasi penggunaan teknologi digital menjadi sangat penting guna mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, ada empat strategi kunci yang perlu ditempuh.

Pertama, korporatisasi atau pembentukan kelompok – koperasi UMKM guna memperkuat skala ekonomi usaha. Kedua, peningkatkan kapasitas, baik dari sisi produksi, keuangan maupun pemasaran. Ketiga, peningkatkan akses pembiayaan baik dari perbankan maupun non perbankan; koperasi termasuk fintech. Keempat, pemanfaatan teknologi digital, baik dari sisi produksi maupun pemasaran.

Sejalan dengan tujuan pengendalian inflasi dan penguatan UMKM pangan, telah banyak inisiatif dan inovasi yang dilakukan TPID sepanjang tahun 2019. Misalnya, program kampung cabai di Deli Serdang, subsidi ongkos angkut speedboat untuk menekan biaya logistik dan menjaga daya beli masyarakat di Mahakam Ulu, atau pengembangan bawang merah Enrekang dan peningkatan produksi ikan dengan aplikasi  Fish-Go di kawasan Sulawesi dan Nusampua.

Pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 ini diberikan apresiasi kepada sejumlah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan kinerja terbaik dan berprestasi di tahun 2019. TPID terbaik tingkat provinsi diraih oleh Sumatera Barat untuk wilayah Sumatera, Jawa Tengah untuk wilayah Jawa – Bali, Kalimanatan Timur untuk wilayah Kalimantan, Gorontalo untuk wilayah Sulawesi, dan Papua untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

TPID untuk tingkat kabupaten – kota diraih Kabupaten Bungo untuk wilayah Sumatera, Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Jawa – Bali, Kota Samarinda untuk wilayah Kalimantan, Kota Gorontalo untuk wilayah Sulawesi dan Kota Jayapura untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Sementara itu, penghargaan untuk TPID berprestasi tingkat kabupaten – kota diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang untuk wilayah Sumatera, Kabupaten Badung untuk wilayah Jawa – Bali, Kabupaten Mahakam Ulu untuk wilayah Kalimantan, Kabuapten Majene untuk wilayah Sulawesi, dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.  (mar)

Posted in Cerita Sampul | Tagged | Leave a comment

Pemerintah Tidak Ada Keberpihakan Kepada Koperasi

Terkait dengan hibah bantuan sosial (Banso) terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diberikan oleh pemerintah instruksi langsung oleh Presiden, kepada 12 juta pelaku UMKM dengan besaran Rp2,4 juta per orang, awalnya beberapa koperasi, beberapa bank dan beberapa BMT dan lembaga keuangan yang lain diajak meeting oleh Menteri Koperasi dan UKM terkait dengan program tersebut.

Kita tahu bahwa Covid-19 ini imbasnya dirasakan oleh semua pihak. Baik lembaga keuangan, pelaku usaha, baik yang besar, menengah, kecil bahkan usaha mikro. Banyak sekali perusahaan yang terdampak dan usaha menjadi mati, bangkrut. Pelaku koperasi juga menyambut baik karena kebijakan tersebut karena bisa membantu permodalan, khususnya UMKM. Dengan besar Rp 2,4 juta itu sudah sangat bagus untuk mendambah permodalan UMKM.

Awalnya diharapkan bahwa tidak hanya oleh perbankan yang menyalurkan. Koperasi pun berharap bisa ikut menyalurkan. Artinya, dana tersebut diserahkan kepada koperasi-koperasi atau BMT untuk disalurkan secara langsung kepada anggota pelaku UMKM. Karena koperasi dan BMT itu anggotanya realif UMKM, bukan pengusaha besar. Dan dengan terjadinya Covid-19 usaha mereka banyak yang tutup, dan banyak yang mati akibat pasar sepi dan sebagainya.

Tetapi kemudian, program ini hanya diberikan kepada perbankan. Atau hanya bank yang menyalurkan. Koperasi-koperasi hanya disuruh menyerahkan data anggota kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian pelaksanaannya perbankan. Selaku pegiat koperasi tentu sangat berharap, paling tidak dari 12 juta pelaku UMKM itu 2 juta bisa disalurkan langsung kepada koperasi-koperasi. Karena saat ini banyak anggota koperasi yang usahanya terdampak, mereka membutuhkan tambahan modal, karena modalnya tergerusw. Atau ada juga yang ingin memu;lai usaha baru, karena dia kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Harapan itu setidaknya ada dua manfaat. Bagi anggota mereka mendapatkan modal, sehingga yang pinjamannya masih menunggak karena usaha turun, maupun koperasi bisa menyampaikan kepada anggota bahwa inilah manfaatnya berkoperasi. Kertika koperasi itu dipercaya oleh pemerintah dan menyalurkan, maka anggota koperasi juga merasakan bantuan tersebut.

Ketika kemudian peraturannya adalah koperasi hanya menyetorkan nama-nama anggota sedangkan yang melaksanakan penyaluran adalah bank, beberapa koperasi yang diajak meeting oleh Menteri Koperasi kemudian mengundurkan diri  dari program tersebut. Alasannya, karena kawatir data UMKM anggota koperasi itu bisa saja “diserobot” oleh perbankan. Karena selama ini bank memang sudah menyalurkan pinjaman – kredit kepada UMKM. Mereka kan punya produk-produk mikro. Pertanyaan, koperasi mendapatkan manfaat apa? Koperasi tidak mendapatkan manfaat apa pun dari program ini.

Menurut para praktisi koperasi, sebenarnya ini program melalui Kementerian Koperasi dan UKM, namun kenapa koperasi tidak dilibatkan secara langsung. Dan mereka merasa keberatan tentang data yang diberikan kepada bank. Yang tidak kalah penting adalah masalah keberpihakan dan keadilan. Kita tahu, di Indonesia itu ada 3 badan usaha; BUMN, Swasta dan Koperasi. BUMN sudah banyak bantuan PEN, apa pun BUMN-nya. Ada PLN, Pertamina, Garuda, bank-bank pemerintah dengan subsidi bunga. Kemudian swasta di bidang keuangan juga sering mendapatkan bantuan. Untuk perbankan swasta ada alokasi Rp 30 trikliun untuk PEN. Nah, koperasi mana? Itu masalahnya. Sehingga banyak koperasi yang mengirimkan surat resmi menolak dan mengundurkan diri dari program tersebut.

Konon ada alokasi Rp 1 triliun melalu LPDB. Tetapi sifatnya pinjaman. Sedangkan yang Rp 2,4 juta kepada 12 juta UMKM itu sifatnya adalah hibah Bansos. Bukan pinjaman, bukan krediti, dan tidak perlu dikembalikan, karena sifatnya untuk menambah modal UMKM agar UMKM tersebut tidak mati. Kita tahu, dimasa-masa resesi, UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian. Dari Kementerian Koperasi katanya sudah diperjuangkan untuk koperasi bisa langsung menyalurkan kepada anggota UMKM. Karena jawabannya seperti itu, pelaku koperasi mengatakan, ya sudah.

Jika koperasi dilibatkan menjadi penyalur Bansos UKM, maka manfaat berkoperasi itu dirasakan oleh anggota, dan menjadikan masyarakat yang belum berkoperasi tertarik menjadi anggota koperasi. Koperasi itu, betul-betul merupakan kearifan lokal. Koperasi itu mengisi ruang-ruang kosong yang saat ini tidak terjamah oleh akses keuangan. Banyak di level bawah, pengusaha mikro yang tidak tersentuh, dan tidak mungkin tercover oleh bank karena usahanya terlalu kecil tidak punya jaminan, dan tidak punya pembukuan.

Koperasi, mengisi ruang-ruang kosong tersebut. Dan ini sudah terbukti berpuluh tahun sejak Indonesia berdiri sampai sekarang keberadaan koperasi dirasakan manfaatnya oleh level yang paling bawah di ruang-ruang kosong tersebut. Namun, ketika ada wabah pandemic Covid-19 tidak dilibatkan untuk menyalurkan Bansos UKM kepada anggota. Koperasi hanya menjadi penonton. Bahkan boleh dibilang, pemerintah melihat koperasi dengan sebelah mata. Pemerintah, cara melihatnya fungsi daripada perbankan. Ini adalah seen of belonging Kementerian dan UKM yang tidak terlalu kuat terhadap koperasi. Karena sifatnya hibah, seharusnya diperjuangkan.

Kalau kekawatiran mengenai akuntabilitas, dan kawatir terjadi penyelewengan, toh ada mekanis hukum. Laporkan saja kepada aparat hukum, mana koperasi yang melakukan pelanggaran hukum. Di koperasi itu ada tabungan anggota pada koperasi, dan ketika anggota menabung, ada bukti tabungan seperti halnya menabung di bank. Ada buku tabungan yang diterbitkan. Ketika anggota menerima Bansos UKM, buktinya juga akan tercatat di buku tabungan tersebut sebagai saldo. Ketika hanya nama yang disetorkan, dan kemudian menjadi nasabah bank, maka ini sudah mlenceng, tidak di track-nya.

Kalau serta merta koperasi meberikan databes anggota kepada bank, kemudian bank menerbitkan rekening buku tabungan, maka akan tercata sebagai nasabah bank. Buat apa, koperasi tidak mendapatkan manfaat apa pun. Jika kemudian anggota tersebut merasa mendapat harta karun, karena tida-tiba dapat bantuannya dari bank, dia keluar dari koperasi, menjadi nasabah bank. Enak banget kan bank, tidak kerja dapat nasabab baru. (mar)

Posted in Cerita Sampul | Tagged | Leave a comment

Gabriel Pito. Sorowutun,S.Ak – Demi Pelayanan & Belajar Koperasi “Rela Tak Digaji”

Ibarat sebuah kapal induk, yang membawa puluhan pesawat tempur, ratusan tank dan kendaraan lapis baja, juga jutaan ton logistik, ribuan pasukan serta anak buah kapal (ABK), membutuhkan seorang komandan yang bijak dan taktis mengatur strategi, berani ambil keputusan penuh resiko. Nahkoda pun harus lincah mengemudikan kapal raksasa mengarungi lautan luas dengan gunung-gunung karang yang membahayakan. Agar pelayaran aman dari kemungkinan serangan musuh, harus pula dikawal dengan kapal-kapal tempur modern nan canggih.

Itulah gambaran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Koperasi Kredit (Kopdit) Pintu Air yang dalam Gerakkan Koperasi Kredit Indonesia (GKKI) oleh Induk Koperasi Kredit (Inkopdit), secara keanggotaan diposisikan diurutan pertama nasional dengan jumlah anggota per 31 Desember 2019 sebanyak 231477 orang dan aset Rp 1,168 triliun lebih. Panglima sebagai pengambil kebijakan dituntut berfikir taktis, kreatif dan inovatif,  bijak adalah Yokobus Jano. Sedangkan nahkoda – pengemudi kapal induk Gabriel Pito Sorowutun. ABK-nya seluruh staf manajemen yang di masing-masing kantor cabang, cabang pembantu dikomandani oleh manajer, diperkuat pimpinan komite.

Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Sebuah kalimat yang menimbulkan pertanyaan besar. “Kok bisa?” Bagi umat Kristiani, kalimat tersebut tidak asing, karena tertulis dalam kitab suci, Injil. Mungkin saja ada yang tidak pernah baca, namun setidaknya pernah dengar karena sering disampaikan oleh Pastor atau Pendeta dalam homily Misa – Kebaktian. Itulah yang menjadi Visi Misi Kopdit Pintu Air, sebuah lembaga perekonomian yang didirikan oleh orang-orang kampung, Dusun Rotat, Desa Lodagahar, Kec. Nita, di lereng gunung Kimang Buleng, kurang lebih 30 Km dari Kota Maumere, Ibukota Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut, bukan semata-mata cacat fisik. Matanya tidak bisa melihat, atau kakinya yang lumpuh. “Orang bodoh tidak sekolah, tidak bisa baca – tulis, mereka bisa dikatakan buta – lumpuh, dan miskin. Kewajiban kita, harus menggendong yang lumpuh dan menuntun yang buta supaya bisa jalan. Artinya, yang waras dan punya ilmu harus menolong, menuntun, menggendong, mengentaskan dari kebodohan dan kemiskinan” urai Jano Ketua Kopdit Pintu Air menjelaskan kepada Majalah UKM, di ruang kerja kantor pusat nan megah, di Dusun Rotat.

Implementasinya, lanjut dia, siapa pun boleh menjadi anggota Kopdit Pintu Air. Tidak ada seleksi, juga tak ada berbagai persyaratan seperti koperasi lain. “Orang gila pun boleh jadi anggota Kopdit Pintu Air,” kata Jano serius. “Juga tidak ada pembatasan usia. Yang penting ada umur – hidup. Karena hidup matinya seseorang hanya Tuhan yang tahu,” kata General Manager (GM) Gabriel yang bergabung dengan Kopdit Pintu Air sejak tahun-tahun awal, (1997). Jiwa koperasi, kata Jano, adalah gotong-royong, kebersamaan, saling membantu. “Artinya, yang lumpuh harus digendong, yang buta dituntun. Kamu susah aku bantu, aku susah kamu bantu,” tegas Jakub.

Karena tidak ada seleksi, sambung Gabriel, yang semula hanya ingin belajar tetang perkoperasian, khususnya Koperasi Kredit – Credit Union (CU) maka banyak masyarakat yang tertarik ingin menjadi anggota Kopdit Pintu Air. Karena banyak anggota yang belum paham, apa tujuan menjadi anggota koperasi, selain pinjam uang dan ingin mendapat pelayanan jika mengalami kesulita, sakit, misalnya, tugas pengurus dan manajemen adalah melaksanakan pendidikan agar anggota memahami visi misi lembaga.

“Semua anggota wajib mengikuti pendidikan,” tegas Gabriel yang kini masih tercatat sebagai salah seorang mahasiswa S2 di Unipa, Maumere. Pendidikan bagi anggota dilaksanakan oleh semua cabang setiap bulan. Soal pemahaman visi misi lembaga, kata dia, masih harus kerja keras. Membentuk karakter anggota untuk paham tentang koperasi, tidak mudah. Banyak yang masuk menjadi anggota, belum tahu tujuannya menjadi anggota koperasi. Yang paling dipahami ingin pinjam uang, atau ingin mendapatkan pelayan, misalnya, kalau sakit dapat bantuan.

Jangankan anggota yang sebagian besar tani ternak nelayan dan buruh (TNNB) dimana pendidikannya masyoritas rendah. Dari sisi karyawan yang setidaknya lulusan SMA sederajat belum semua memahami visi misi lembaga secara baik. “Memahami saja belum, apalagi menjiwai. Namun mereka punya semangat kerja keras, dan jiwa pengabdian terhadap lembaga sangat tinggi,” jelas Gabriel, seraya melanjutkan,  hal itu bisa dilihat dari kinerja mereka, khususnya dalam merekrut anggota baru. Peningkatan jumlah anggota rata-rata 1000 orang per bulan, karena ketika turun ke masyarakat mereka memberikan pelayanan sesuai.

Kinerja karyawan yang sebagian terbesar anak-anak muda, memang sangat membanggakan. Itu lantaran mereka terus dimotivasi, bahwa lembaga koperasi ini milik sendiri. Koperasi itu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Anggota sebagai pemilik, sekaligus pelanggan – konsumen. Karena karyawan juga anggota koperasi, kinerjanya baik agar lembaganya terus berkembang dan maju, membanggakan.

Soal kebanggaan menjadi karyawan koperasi, belumlah menjadi impian anak muda. Walau gajinya kecil, mereka lebih bangga menjadi karyawa bank, atau pegawai pemerintah – aparat sipil negara (ASN). “Dulu, mencari pegawai lulusan SMA untuk Toko Swalayan Pintar, sulit. Bukan karena tidak ada, tetapi tidak mau,” kata Jakobus. Mereka tahu, lanjut dia, Swalayan Pintar adalah salah satu unit usaha Pintu Air.

“Saya sendiri dulu juga tidak pernah punya cita-cita menjadi karyawan koperasi. Lantaran ingin tahu tentang koperasi, khususnya pola manajemen Koperasi Kredit, ketika lewat melihat ada papan nama, Kopdit Pintu Air. Maka saya memberanikan diri masuk ke kantor koperasi. Ketika ada seorang karyawan keluar dari kantor saya sampaikan niat saya. Oleh karyawan tersebut dipertemukan dengan Pak Yakob. Mungkin dikira mau melamar pekerjaan, Pak Jakob bilang, kami tidak ada gaji. Namun setelah saya jelaskan pingin belajar tentang koperasi, diizinkan,” cerita Gabriel tentang perkenalannya dengan Kopdit Pintu Air (1997), yang justru ingin bejalar, mendapatkan ilmu berkoperasi.

Disamping belajar manajemen dan pengelolaan koperasi, yang oleh Jakubus sendiri diakui waktu itu belum menerapkan aturan baku, melainkan dikelola semacam arisan, namun Gabriel tekun belajar, dan setiap ada pertemuan bulanan selalu hadir. “Tujuan saya memang belajar, tidak pernah minta dibayar. Kebutuhan pergi – pulang kantor, cukup jalan kaki. Kebetulan ikut saudara yang rumahnya tidak terlalu jauh. Waktu itu yang penting dapat makan, dan dapat rokok sebatang pun sudah puas,” tutur alumni Seminari yang mengaku terbiasa dengan berbagai aturan ketat di sekolah calon imam Katolik, dan sangat menghindari kebiasaan buruk, seprti minum-minum.

Tekun belajar, kerja keras dan jujur, membuat Yakobus percaya “muridnya” ini akan mampu membesarkan Kopdit Pintu Air. Itu sebabnya ketika Gabriel minta izin pulang ke Lembata, meski hanya ingin berlibur, tidak diizinkan. “Mungkin kawatir saya tidak kembali. Dalam hati saya bertanya, sudah pas kah disini? Walau tak diizinkan pulang, bukan kemudian minta digaji. Waktu itu masih muda, belum mikir kebutuhan keluarga,” kata Gabriel yang kini telah mencapai karir puncak sebagai GM.

Mendapat penghasilan kali pertama sebagai karyawan, 1999 langsung ditabung di koperasi. “Menabung sedikit demi sedikit untuk menjadi anggpota. Ketika dimasukan jadi anggota koperasi itulah kebanggaan. Karena sebagai anggota berarti memiliki koperasi, bukan sebagai pegawai atau karyawan,” jelasnya. Sebagai orang yang ikut berjuang membangun lembaga dari awal, dan dipercaya mengendalikan manajemnen, kehati-hatian demi keberklanjutan lembaga dan menjaga kinerja tetap baik, menjadi tanggung jawab besar.

“Senang, tetapi belum bisa mengukur. Karena dari awal tidak ada suatu orientasi apa pun. Yang terpikir, ingin memberikan pelayan terbaik kepada semua, terutama kepada anggota,” jelasnya. Yang harus terus terjaga dengan baik adalah pelayaran kapal besar yang sudah sampai; Surabaya, Jakarta, Jogyakarta, Jabar, Kateng, Kaltim dan beberapa daerah lain yang sudah disurvei. Di rimba raya koperasi-koperasi besar, tantangannya berat. Berani masuk, untuk memenangkan persaingan secara sehat, harus dengan perhitungan cermat.

Yang diinginkan, lanjut Gabriel, visi misi lembaga bisa terukur. “Kalau boleh dibilang sebagai kebanggaan, dulu berada diurutan ke-3, sekarang di urutan pertama dalam gerakkan Credit Union. Itu kerja yang terukur, tetapi visi misinya masih harus terus diperjuangkan. Keterukurannya baru jumlah anggota,” jelasnya terus terang.

Sebagai GM yang diharapkan kepada karyawan agar mereka semakin mencintai lembaga, dibuktikan dengan kinerja yang baik. Persoalan SDM di manajemen, juga hal yang sangat penting, dan krusial. Itu sebabnya secara formal dia menimba ilmu di perguruan tinggi. Karyawan pun masih ada kuliah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja. Ke depan, bukan saja jumlah anggota makin besar kebutuhan kualitas pelayanan prima adalah keniscayaan. Untuk itu, kata Yakobus, sekarang sudah mulai dipikirkan untuk mendirikan sekolahan dari TK sampai perguruan tinggi. Bahkan rumah sakit pun sudah dalam perenungan.

Anggota Koperasi, kata Gabriel, sebenarnya sudah divasilitasi oleh Puskopdit Swadaya Utama bisa kuliah di Unipa. Namun ada baiknya kalau Kopdit Pintu Air sendiri bisa menciptakan kerja sama dengan pihak perguruan tinggi. Kuliahnya bisa di kantor, di aulua Sumur Yakob. Atau di ruang-ruang lain. Jika itu terjadi, karyawan pulang kerja tidak langsung pulang ke rumah, tetapi kuliah di kantor. Karyawan yang masih SLA cukup banyak, sekitar 30%.

Sebenarnya bisa saja bukan hanya karyawan, para anggota yang masih ingin kuliah pun bisa ikut. Kalau ada masyarakat yang ingin kuliah di Kopdit Pintu Air, misalnya, ada baiknya mereka menajdi anggota. Sehingga ke depan peran koperasi bukan hanya soal kegiatan usaha, tetapi juga berperan di sekotor lain yang dibutuhkan masyarakat.

***

Duet kepemimpanan sejak awal KSP Kopdit Pintu Air dibangun memang sangat harmonis, membuahkan hasil luar biasa. Di tengah kondisi dan situasi dunia, lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia mengalami krisis ekonomi akibat wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Kopdit Pintu Air masih mampu tumbuh mengesankan. Pengurus dan manajemen mampu menaikan jumlah anggota sangat signifikan, juga melakukan ekspansi pelayanan dengan system online – realtime. Dari sisi keanggotaan pada tahun buku 2018 hanya 195.302 orang, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 231.477 orang, mencapai 91,17% dari target 253.892 orang per 31 Desember 2019.

Pengurus dan manajemen juga berani melakukan ekspansi ke berbagai daerah di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sehingga sampai akhir Desember 2019 KSP Kopdit Pintu Air telah memiliki 51 Kantor Cabang (Kacab) dan 6 Kantor Cabang Pembantu (KCP). Untuk menaikan status dari KCP menjadi Kacab harus memenuhi persyaratan, di antaranya jumlah anggota telah mencapai 900-an orang dengan aset minimal Rp 8 miliar.

Keberhasilan lain melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2019 secara online (E-RAT) 26 – 27 Juni 2020. Andai tidak terjadi wabah Covid-19, Kopdit Pintu Air berencana menggelar pesta akbar untuk merayakan tahun perak, ulang tahunnya ke-25. Berbagai acara Pesta Perak telah dirancang sejak lama namun tidak mungkin dilaksanakan. Seluruh dunia harus patuh dengan Protocol Kesehatan yang diputuskan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan payung hukum protokol kesehatan kita adalah Inpres No 6 Tahun 2020 .

Dengan diterapkannya sistem pelayanan online, bukan saja meningkatkan kualitas kinerja administrasi dan keuangan, anggota juga dipermudah dalam transaksi keuangan. Semua rael time, dapat diketahui saat itu juga. Capaian kinerja keuangan per 31 Desember 2019 untuk simpanan terealisasi 95,73% dari target kenaikan 30%. Simpanan non saham atau simpanan sukarela terealisasi 103,63% dari target 30% dan pinjaman beredar terealisasi 74,28% dari target 80%. Sedangkan surplus hasil usaha (SHU) terealisasi 77,78% dari target 60% dan pertumbuhan aset 68,28% dari target 80%. Dari capaian tersebut nahkoda sebagai pengemudi kapal induk mampu berlayar dalam badai dan gelombang lautan dengan aman sampai berlabuh di tanjung harapan.

Capaian kinerja pengurus dan manajemen di tengah resesi ekonomi dunia yang luar biasa, banyak perekonomian negara mengalami minus pertumbuhan termasuk Indonesia juga minus. Kita bersyukur perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan pada triwulan III 2020. Titik balik atau turning point pemulihan ekonomi di triwulan III 2020 ini juga tercermin dari data ekonomi yang menunjukkan adanya perbaikan di berbagai sektor.

Pada triwulan III 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (YoY); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32% (YoY). Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (turning point) dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, penyerapan belanja negara mengalami akselerasi atau peningkatan pada triwulan III, yakni tumbuh 15,5% hingga akhir September (periode Q3). Hal ini terutama ditopang oleh realisasi bantuan sosial dan dukungan untuk dunia usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BPS juga mengonfirmasi bahwa percepatan realisasi belanja negara yang meningkat sangat pesat pada Q3 telah membantu peningkatan pertumbuhan konsumsi Pemerintah yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,8% (YoY). Angka pertumbuhan 9,8% dari konsumsi pemerintah meningkat sangat tajam apabila dibandingkan triwulan II yang mengalami negatif -6,9%, turning pointnya melebihi 17%.

Konsumsi rumah tangga juga menunjukkan tren perbaikan di triwulan III, yang sebelumnya -5,5%, menjadi -4,0% di triwulan III. Hal tersebut didukung oleh belanja pemerintah dalam rangka perlindungan sosial yang meningkat sangat tajam. Perbaikan ekonomi domestik diharapkan akan terjadi secara bertahap. Pemerintah dan Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi fiskal dan moneter untuk pemulihan ekonomi nasional.

Berbagai kebijakan, baik pada sisi fiskal yang dengan terus menerus melakukan upaya pemulihan melalui insentif dari sisi perpajakan, belanja negara, baik dari pusat dan daerah, dan dukungan dari pembiayaan diharapkan akan terus mendorong berbagai kegiatan sektoral dan di daerah. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, untuk memastikan sektor keuangan dapat terjaga stabilitasnya dan bisa mendukung pemulihan ekonomi.

Meskipun kinerja pengurus dan manajemen Kopdit Pintu Air menorehkan prestasi membanggakan, Ketua Pengawas, Barnabas Hening memberikan beberapa catatan, dan minta jajaran pengurus – manajemen mengurangi biaya belanja aset tidak bergerak. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban yang disajikan oleh pengurus Tahun Buku (TB) 2019, terbaca biaya untuk belanja aset tidak bergerak telah mencapai 12,74% dan sudah melampaui standar minimal 5% atau naik 7,47%. Nilai aset tidak bergerak Rp145,6M (12,47%) dari standar dibawah 5% atau 7,47% lebih besar.

Kopdit Pintu Air yang berbasis keanggotaan dari masyarakat kecil, kalangan bawah berpendidikan rendah, karena dari nelayan, sesuai wilayahnya dimana Nusa Tenggara Timut (NTT) merupakan kepulauan, kemudian dari kelompok tani, ternak dan buruh (NTTB) maka pendampingan kepada anggota untuk meningkatkan kualitas hidupnya menjadi sangat penting. Para anggota diarahkan untuk memiliki kegiatan produktif. Sehingga pinjaman ke koperasi tidak digunakan untuk konsumtif, melainkan untuk modal usaha. Sebuah koperasi yang anggotanya mempunyai kegiatan produktif,  akan berkembang lebih cepat karena anggota punya penghasilan untuk mengansur pinjaman, dan pinjam lagi di koperasi.

Dalam rangka pemberdayaan anggota, sejak beberapa tahun terakhir KSP Kopdit Pintu Air membangun usaha-usaha riil berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki oleh anggota. Karena menurut UU No 25 tahun 1992 KSP tidak dibenarkan berbisnis di luar simpan pinjam maka koperasi hanya sebagai penyertaan modal agar usaha-usaha riil tersebut bisa berjalan lancar. Sebab, belum semua anggota setor saham yang ditentukan sebesar Rp 250.000,-

Usaha riil yang telah dibangun antara lain pengolahan garam yang dihasilkan oleh petani, rumah produksi pemurnian minyak kelapa yang bahan bakunya dibeli dari anggota, swalayan yang bisa menampung produk-produk rumah tangga anggota, mengelola distinasi wisata dan pertanian lahan kering. Hasil olahan tersebut dibandrol dengan merk dagang; Minyak Pintar, Garam Pintar, Swalayan Pintar Asia, kemudian pantai wisata seluas kurang lebih 4 hektar, Pintar Asia Beach, yang hanya berjarak sekira 7 Km dari Kota Maumere.

Pintar Asia Beach menawarkan panorama wisata pantai nan eksotis8, pasirnya bersih, deretan mangrove remaja sangat indah, deretan pohon kelapa produktif yang tertata rapi, membuat pecinta alam untuk berkunjung menikmatinya. Taman wisata baru itu diresmikan oleh Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi tepat di Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. Komisaris Utama PT. Pintar Asia, yang tidak lain adalah Ketua Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano mengatakan; “Kawasan wisata milik seluruh anggota Kopdit Pintu Air ini akan ditata menjadi tempat wisata terintegrasi selaras alam.”

Perpaduan wisata bahari (pantai), mangrove (ekowisata), agrowisata (kelapa), dan pertanian lahan kering, menjadikan kawasan itu benar-benar sebuah spot wisata yang indah, tidak hanya untuk berwisata tapi juga media edukasi produktif bagi masyarakat. Tidak ada niat untuk merubah tatanan alam pepohonan kelapa yang sudah ada karena ini kekuatan utama. Pengelola hanya akan mempercantik kawan dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap.”

Unit usaha sektor riil  yang dikembangkan merupakan karya besar sekaligus pemicu kebangkitan ekonomi dan pariwisata Flores. Inilah karya besar Kopdit Pintu Air sebagai investor juga bukti Cinta Tanah Air, warisan bagi generasi mendatang. Di pantai wisata yang juga akan dibangun hotel berbintang itu anggota bisa berjualan berbagai jenis souvenir, oleh-oleh. Itulah upaya pemberdayaan anggota. Bagi anggota yang membuka warung atau toko, bisa menjual minyak dan garam yang telah dimurnikan oleh Rumah Produksi Pintar dengan harga lebih rendah dari warung lain tetapi sudah untung karena beli dari pabrikan.

Kerja keras bahu-membahu antara pengurus dan manajemen selama 25 tahun mengumpulkan orang-orang kecil untuk menuju sejahtera bersama, telah menorehkan hasil. Sejahtera, parameternya memang sulit. Tetapi siapa pun yang menjadi anggota (231.477) atau 788 karyawan (kantor pusat dan cabang) dan 925 komite (aktivis) Kopdit Pintu Air, merasa bangga. Jika dahulu mencari karyawan lulusan SMA saja susah, kini bertebaran lulusan sarjana. Belum lagi yang ingin bergabung – melamar yang harus melalui seksi ketat. Dapat dimengerti karena mengelola aset dengan angka triliun harus penuh kehati-hatian.

Keberhasilan pengurus – manajemen kerja keras bahu-membahu membangun lembaga ekonomi untuk kesejahteraan bersama, menciptakan lapangan kerja guna mengurangi pengangguran dan kemiskinan mendapatkan apresiasi dan pengakuan dari banyak pihak. Antara lain, penghargaan dari tingkat Kabupaten dan Provinsi. Bahkan pada puncak acara Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) 12 Juli 2015 di Kota Kupang, NTT, Kopdit Pintu Air menyabet tiga penghargaan Nasional sekaligus.

 Yaitu Satya Lencana Pembangunan Bidang Perkoperasian dari Presiden Ri Joko Widodo, yang diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Koperasi Award Tahun 2015 dan Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2015 Bidang Simpan Pinjam dari Menteri Koperasi dan UKM. Berbagai penghargaan kemudian ditanggapi dengan bekerja lebih keras, bekerja cerdas, bekerjasama dan bekerja jujur untuk setiap unsur yang ada di dalam koperasi,  sehingga tidak cuma mampu menghasilkan ide-ide dan kesepakatan semata, namun juga menghasilkan sesuatu yang riil. Sebab menurut Thomas Alva Edison, kejenius dan kesuksesan adalah 1% ide dan 99% kerja keras. (adit – mar)

Posted in Cerita Sampul | Tagged | Leave a comment

Sebagai Investor Kopdit Pintu Air Mengembangkan Usaha Riil

Barang siapa berusaha secara terus menerus tanpa putus asa, dan berserah diri kepada Tuhan, sekali waktu dia akan mendapatkan keberhasilan.

“Apakah koperasi tidak bisa menguasai; kopi, cokelat, minyak kelapa, ikan, daging sapi, babi dan ayam di NTT? Bisa! Pasti bisa! Pintu Air kerja di bawah pohon cokelat, dan tanah miring saja bisa sukses. Spirit yang ada itulah yang harus dijaga. Koperasi harus menjadi tulang punggung perubahan karakter di Nusa Tenggara Timur.” Begitu Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat menantang dan membakar semangat gerakkan koperasi saat menjadi nara sumber tunggal seminar tentang perkoperasian, yang diselenggarakan oleh KSP Kopdit Obor Mas & KSP Kopdit Pintu Air, 6 Mei 2019 di Kampus Unipa, Maumere.

Menurut Gubernur, di NTT tidak ada korporasi – perusahaan swasta yang hebat. Jadi, the real business man adalah koperasi. Tetapi koperasi belum membangun korporasi. Kini saatnya koperasi harus menuju korporasi profesional. Secara hati nurani moralitasnya koperasi, dan tetap kekeluargaan. Namun pengembangan bisnis dan pekerjaan-pekerajaannya, harus korporasi.

Koperasi di NTT, khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tidak boleh hanya tertarik punya uang sekian banyak, ratusan miliar – triliun, misalnya. Dia harus tertarik dan bangga bahwa produknya sekian banyak, dan akan menguasai di seluruh NTT. Contoh, minyak kelapa harus dikuasi oleh korporasi yang asalnya datang dari koperasi. Para anggota koperasi di bawah naungan koperasi, membangun usaha – korporasi (PT) untuk menguasai minyak kelapa tersebut di seluruh NTT.

Bila semua koperasi di NTT mengkondisikan ada minyak kelapa, maka minyak dari luar NTT harus ditahan, yang diutamakan adalah minyak kelapa produk NTT dulu. Jika kurang, baru minta tambah dari luar. Jadi, jangan seluruh minyak goreng dari luar masuk NTT, kemudian produsen minyak kelapa di NTT mati. Karenanya semua produk dari NTT harus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Semua produk, khususnya makanan dan minuman yang dihasilkan NTT harus dilindungi.

Pemerintah akan kerja sama dengan koperasi yang punya fighting spirit, masuk melalui akses pendampingan, akses pasar, akses keuangan, guna mendorong inovasi tentang kopi terbaik, ikan terbaik, dan macam-macam inisitaif terbaik lainnya.

Sektor riil yang dibangun dan dikembangkan Kopdit Pintu Air, seperti; rumah produksi minyak kelapa, jasa angkutan, swalayan, Ekorantt, potensi pariwisata dengan luas lahan 4 hektar di Pantai Wailiti, Maumere yang semula akan dibangun pelabuhan adalah langkah strategis menjawab tantangan Gubernur NTT, sekaligus upaya meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Undang-undang (UU) No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak dibenarkan KSP berbisnis – mengembangkan usaha di luar simpan pinjam, maka, kata Yakobus Jano, Ketua Umum Kopdit Pintu Air yang juga menjabat Komisaris Utama (Komut) dari perusahaan berbadan hukum Perseoran Terbatas (PT) di bawah naungan Kopdit Pintu Air, seperti; PT Pintu Air Asia Unit Pintar Asia Swalayan, PT Pintu Air Asia Unit PCP, PT Pintar Asia Jaya dan PT Garam Pintar Asia, sahamnya dimiliki oleh anggota koperasi. Jumlah anggota Kopdit Pintu Air per 31 Desember 2019 tercatat 231.477 orang. Sedangkan total aset per 31 Desember 2019 sebesar Rp 1,168 triliun.

Dengan saham senilai – nominal Rp 250.000,- per anggota maka anggota telah memiliki 8 unit perusahaan, yaitu; Swalayan, Ekorantt, Rumah Produksi Minyak Kelapa, Jasa Angkutan, SPBU, Produksi Garam, Pertanian Lahan Kering, dan Pariwisata. Karena belum semua anggota menyetor modal saham, maka Kopdit Pintu Air menanamkan modal penyertaan agar kegiatan usaha berjalan lancar.

Menkop dan UKM Teten Masduki didampingi Bupati Sikka Roberto Diogo, dan Anggota DPR RI Andreas Hugo Parera, dalam kunjungan kerja (Kunker) ke NTT, setelah dari Kupang terbang ke Maumere berkunjung ke KSP Kopdit Obor Mas dan KSP Kopdit Pintu Air. Kunker di Maumere pada 24 Oktober 2020 tidak hanya melihat aktivitas di Kantor koperasi terbesar di NTT, juga berkunjung ke anggota-anggota yang diberdayakan untuk mengembangkan sektor riil. Di KSP Kopdit Pintu Air, mengunjungi rumah produksi Minyak Kelapa PINTAR.

Menkop mengapresiasi pengembangan bisnis sektor riil yang dilakukan Kopdit Pintu Air, lewat produk minyak kelapa (coconut oil) yang melibatkan ribuan petani kelapa anggota Kopdit Pintu Air sebagai sumber bahan baku utama. Kedatangan Menkop yang tidak terjadwal itu disambut Ketua Kopdit Pintu Air Yakobus Jano beserta jajaran pengurus, pengawas dan manager. Teten mengaku gembira ada koperasi di NTT sudah berani mengembangkan usaha sektor rill dengan mendirikan rumah produksi, memproduksi minyak kelapa. 

Dulu Flores terkenal sebagai pengekspor kopra tersesar di Indonesia. Karena harga kopra tidak menguntungkan para petani mereka kemudian menjual kelapanya dalam bentuk gelondongan. Saat ini puluhan bahkan ratusan container tiap minggu kelapa dari Flores dikirim gelondongan ke Pulau Jawa. Dengan adanya rumah produk minyak kelapa dari Kopdit Pintu Air diharapkan akan terus  berkembang menjadi prabrik besar. “Saya menyakini minyak kelapa Pintu Air bisa menjadi brand dari Flores untuk dunia,” ucap Teten. Yakobus bertekad menjadikan Minyak Kelapa Pintar sebagai ikon dari Rotat untuk Indonesia yang diperhitungkan.

Kepada Menkop Yakob meminta untuk mempercepat proses pinjaman LPDB, dan kebetulan Direktur LPDB, ikut hadir sehingga harapan tersebut bisa dipercepat. Rumah produksi minyak kelapa yang menempati bekas Kantor Pusat Kopdit Pintu Air itu diresmikan oleh Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M, bertepatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 dilanjutkan peresmian distenasi wisata Pintar Asia Baech (Wailiti), Maumere, Sikka.

Produk perkebunan kelapa Indonesia bisa berdaya saing jika pasar diperluas. Sejauh ini, produk minyak kelapa (virgin coconut oil) termasuk salah satu produk terbesar yang dieskpor selain minyak goreng kelapa, gula kelapa, kopra, arang dan produk kelapa lainnya. Pasar VCO ke depan akan terbuka lebar, dan tentunya dengan mempertimbangkan gaya hidup masyarakat dunia yang terus meningkat. Pola hidup ini menyebabkan kebutuhan akan makanan dan minuman sehat termasuk organic health oil juga ikut meningkat.

Disamping memproduksi minyak kelapa, Kopdit Pintu Air juga memproduksi garam. Produksi garam dari Nangahale bisa mencukupi kebutuhan garam dari Sikka hingga Alor. Bila produksinya ditingkatkan dengan lahan yang luas, pasti cakupan pasarnya juga lebih luas, dan bisa jual ke luar. Garam yang diproduksi, kata Yakobus,  garam konsumsi beryodium.  Penanggungjawab rumah produksi garam Romo Moses Kuremas mengatakan bahwa Gubernur saat meninjau lokasi tambak garam sekaligus memanen perdana garam.

Untuk mendukung program pengembangan industri pariwisata di NTT, Gubernur berharap Kopdit Pintu Air juga mengembangkan perhotelan. Saat ini pemerintah provinsi lagi giat-giatnya mengembangkan pariwisata sebagai prime mover penggerak utama perekonomian NTT. Maka Kopdit Pintu Air pun mendukung kebijakan Gubernur dengan menjadikan lahan seluas 4 hektar di bibir pantai Wailiti, Maumere yang masih diteduhi ribuan pohon kelapa itu akan dibangun hotel berbintang, kolam renang, tempat bermain, restoran dan sarana rekreasi lainnya.

***

Koperasi itu bukan hanya simpan pinjam. Simpan pinjam oke, tetapi juga harus membuat sesuatu yang nyata di masyarakat. “Hal itu telah disampaikan kepada seluruh bupati NTT dan pimpinan koperasi pada pertemuan di Labuhan Bajo beberapa waktu yang lalu,” jelas Wagub NTT, saat memberikan sambutan pada peluncuran produk Minyak Kelapa Pintu Air sekaligus peresmian destinasi wisata Pintar Asia Bach, Maumere, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020.

whats

Wagub sependapat dengan Bupati Sikka, Roberto Diogo bahwa koperasi adalah investor besar. Di Kabupaten Sikka, kata Roberto, jumlah anggota koperasi mencapai 51% dari populasi penduduk Kabupaten Sikka. Lebih tinggi dari prosentase nasional yang baru 19%. Kalau dikumpulkan, kata Wagub, omset koperasi di seluruh NTT lebih dari Rp 10 triliun. “Uang yang beredar mencapai Rp 4 triliun – Rp 5 triliun. Ini modal yang luar biasa. Kopdit Pintu Air dengan aset Rp 1,168 triliun, investor terbesar. Karena itu kami sangat bangga dan berterima kasih kepada koperasi-koperasi yang ada di NTT, khususnya Kopdit Pintu Air yang telah membuat suatu terobosan di sektor riil, sesuai dengan visi dan misi Gubernur – Wakil Gubernur” jelas Wagub.

Menurut Wagub, para pengusaha pun berjasa bagi pembangunan dan kemajuan daerah Nusa Tenggara Timur. Namun kalau dilihat uangnya, lebih banyak uangnya koperasi. Pengusaha yang datang ke NTT bawa uang Rp 100 miliar – Rp 200 miliar. Itu pun harus jemput mereka. Sedangkan koperasi, mampu berinvestasi triliunan. Kerena itu mereka harus diberikan penghargaan.

“Selain mendorong perkembangan koperasi untuk terus berinovasi menggarap potensi NTT yang luar biasa, kami berdua, saya dan Pak Viktor (Gubernur) sudah melakukan pemasaran dua komoditi, yaitu kopi dan kelor ke seluruh dunia. Dikatakan keseluruh dunia karena pemasarannya melalui 400-an misionaris asal NTT yang bertugas di seluruh dunia. Mereka bersedia memasarkan produk-produk yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Sekarang di Eropa yang namanya Moringa Oleifera – Drumstick tree – Kelor sangat terkenal. Pangsa pasarnya sangat besar, maka kelor kita promosikan melalui; saudara-saudara kita, adik, kakak, dan para misionaris yang sedang bertugas di luar negeri,” jelas Wagub.

Khasiat daun kelor telah tersohor sejak ribuan tahun lalu. Hal ini lantaran tanaman yang berasal dari India bagian utara tersebut mengandung antioksidan dan komponen bioaktif yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Antara lain;

Daun Kelor Mengandung Berbagai Zat Nutrisi. Dua kandungan daun kelor yang penting adalah vitamin dan mineral, antara lain vitamin B6, vitamin B2, vitamin C, vitamin A, zat besi, dan magnesium.  Daun kelor juga mengandung protein nabati. Satu mangkuk daun kelor (sekitar 21 gram) mengandung protein 2 gram.

Daun Kelor Kaya Antioksidan. Antioksidan merupakan salah satu zat yang penting untuk menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kadar radikal bebas dalam tubuh dapat menyebabkan stres oksidatif yang berkaitan dengan berbagai penyakit kronik dan berbahaya, seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, stroke, dan diabetes mellitus tipe II. Beberapa zat yang bersifat antioksidan yang ada dalam kandungan daun kelor, antara lain vitamin C, beta karoten, quercetin, dan chlorogenic acid.

Menurunkan Kadar Gula Darah. Kadar gula darah yang tinggi dapat menjadi masalah kesehatan serius. Mengapa demikian? Gula darah yang tinggi biasanya tidak akan berdiri sendiri, dan akan diikuti oleh berbagai komplikasi. Seperti penyakit jantung dan ginjal. Itulah alasannya penting sekali menjaga kadar gula darah yang normal.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa khasiat daun kelor juga dapat menurunkan kadar gula darah. Namun demikian, sebagian besar penelitian ini masih penelitian yang dilakukan pada hewan. Perlu dilakukan kajian lebih mendalam untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

Daun Kelor Dapat Mengurangi Proses Peradangan. Peradangan atau inflamasi merupakan respons natural tubuh terhadap infeksi atau cedera tubuh. Peradangan merupakan mekanisme yang penting dalam proses pertahanan tubuh.

Akan tetapi, proses inflamasi yang berlangsung kronik juga dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit jantung bawaan dan kanker. Nah, daun kelor mengandung antiinflamasi yang bernama isothiocyanate.

Zat ini penting untuk mengurangi proses peradangan kronis dalam tubuh. Akan tetapi, penelitian mengenai efek antiinflamasi daun kelor ini juga masih terbatas pada studi hewan sehingga dibutuhkan studi lebih lanjut pada manusia untuk membuktikan hal ini.

Daun Kelor Dapat Menurunkan Kadar Kolesterol Darah. Kegunaan daun kelor untuk kesehatan lainnya adalah menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Kadar kolesterol darah yang tinggi sangat berbahaya karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Ada beberapa penelitian pada hewan maupun manusia yang membuktikan bahwa daun kelor bermanfaat menurunkan kadar kolesterol darah.

Melindungi dari Keracunan Arsen. Kontaminasi arsen dalam makanan dan minuman merupakan salah satu masalah kesehatan di beberapa tempat. Dampak jangka panjang kontaminasi arsen dalam makanan dan air menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti kanker.

Beberapa penelitian pada hewan menunjukkan bahwa salah satu kegunaan daun kelor dapat melindungi hewan dari dampak keracunan arsen. Namun, lagi-lagi masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut pada manusia untuk menguatkan hasil penelitian pada hewan sebelumnya.

Mengatasi Gangguan Metabolisme Lemak pada Penderita HIV. Gangguan metabolisme lemak bisa terjadi pada penderita HIV yang mengonsumsi obat retrovirus atau obat untuk mengobati infeksi HIV.  Ternyata, ekstrak daun kelor dapat memperbaiki metabolisme lemak yang terganggu dan terbukti pada penurunan angka kolesterol serta trigliserida pada penderita HIV.

 Apa yang kita kerjakan sekarang, kata Wagub, yang terjadi dahulu, warisan nenek moyang, kita sekarang abaikan. Dulu, tahun 1970-an orang Maumere yang naik motor, mereka pasti punya kopra. Kalau tidak punya kopra, tidak bisa beli motor. Sekarang kopra tidak ada. Karena harga kopra murah, kelapa dijual gelondongan ke Pulau Jawa. Kini baru mulai, kelapa yang dihasilkan petani – pekebun diolah oleh para perajin – rumah produksi untuk menghasilkan minyak kelapa agar punya nilai tambah, nilai ekonomi yang lebih tinggi. Melalui rumah produksi minyak kelapa, Kopdit Pintu Air ingin mengembalikan kejayaan petani kelapa di Flores.

***

“Waktu telah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Kopdit Pintu Air pun telah melakukan perubahan. Yang dibutuhkan, inovasi dan kreativitas. Dari Pintu Air minyak kelapa menuju dunia. Tak berlebihan saya mengatakan; koperasi itu satu-satunya yang telah berhasil melakukan terobosan untuk melihat bagaimana kebutuhan masyarakat dunia. Dunia sekarang sudah jenuh dengan minyak kelapa sawit. Mereka kembali kepada minyak yang asli, yaitu minyak kelapa. Saya setuju namanya; Minyak Kelapa Pintar, Flores.  Tidak usah pakai VCO, dan sebagainya.

Nusa Tenggara Timur, menurut Wagub, sangat kaya. Orang dari luar bisa melihat itu semua. Tetapi masyarakat NTT tidak bisa memanfaatkan. “Saya harus memberikan apresiasi kepada anak-anak muda yang melakukan riset. Salah satu hasil riset dari kaum muda adalah minya cendana. Telah dilakukan uji coba, yang minum minyak cendana, mereka terbebas dari Covid-19. Karena itu saya menghimbau kepada generasi muda, hal-hal yang dahulu nenek moyang berikan kepada kita, lakukan riset, lakukan improvisasi, kreasi, inovasi berdasarkan riset dan penelitan agar memenuhi stadar – kreteria yang ditentukan oleh internasional,” urainya.

Pemerintah NTT dalam program pembangunan melibatkan lima jalinan yaitu; pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), atau kelompok masyarakat, pelaku ekonomi termasuk koperasi, perguruan tinggi – akademi dan pers. Semua komponen yang ada di NTT harus diberdayakan, dan harus digerakan secara bersama-sama. Kalau yang sudah dikerjakan oleh swasta, misalnya, sekarang produk minyak kelapa, pemerintah tidak akan mengerjakan, tetapi cari yang lain. Kalau ada yang lain kerjakan, dikasih. Ada lagi yang lain, dikasih. Pemerintah akan mendorong, menyiapkan regulasinya dan dari bagaimana memfasilitasi aksesbilitas.

“NTT tidak bisa hanya begini. NTT harus bangkit. Tidak bisa lagi seperti dulu, biasa-biasa saja. NTT harus take off, harus loncat. Orang lain lari sambil loncat. Kita tidak bisa main-main. Kalau tidak mau melakukan loncatan, akan ketinggalan terus dari provinsi lain,” tegas Wagub seraya menambahkan, salah satu program prioritas Provinsi NTT adalah pembangunan bidang pariwisata.

Pariwisata memiliki makna luar biasa. Berbicara pariwisata, berbicara tentang atraktif alam dan artraktif budaya yang luar biasa. Binatang purba yang dilindungi dunia, adanya di NTT. Keajaiban dunia, danau tiga warna, adanya juga di NTT. Kekayaan nenek moyang kita tiada tara. Songkok dan kain tenun untuk penyambutan tamu-tamu agung, misalnya, bukan kerajinan tangan biasa melainkan kekayaan intelekual warisan leluhur yang telah turun-temurun.

Soal akomodasi, Pemprov NTT sudah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub). Yang diizinkan mendirikan home stay – penginapan, hotel-htel melati, hotel bintang 1 dan 2 bukan perusahaan besar tetapi kelompok-kelompok masyarakat, pengusaha kelas UKM. Sedangkan pengusaha besar porsinya mendirikan hotel-hotel berbintang; 3,4,5 dan sebagainya. Pariwisata menjadi salah satu program prioritas karena pariwisata memiliki mata rantai pasok ekonomi sangat besar.

Dalam akomodasi, misalnya, mata rantai pasok ekonominya dimulai dari; para wisatawan itu datang menggunakan transportasi apa, dia makan apa, tidur di mana kemudian pulang bawa apa. “NTT itu tidak miskin harta, tidak miskin sumber daya alam.  Yang tidak punya adalah aksesbilitas. Aksesbilitas jalan, pelabuhan; udara dan laut. Aksesbilitas elektrilisasi, telekomunikasi dan informasi,” tegas Wagub.

Pemprov berencana mengembangkan hingga 21 destinasi wisata estate baru di NTT. Pengembangan destinasi wisata estate baru ini direncanakan rampung 5 tahun kepemimpinan Viktor Laiskodat – Josef Nae Soi yang merevisi target sebelumnya yakni dalam 3 tahun pertama kepemimpinan pasangan gubernur-wakil gubernur itu. Kebijakan Pemrov menjadikan sektor pariwisata sebagai prime mover pembangunan NTT. Namun jumlah destinasi wisata estate baru yang dibangun baru mencapai tujuh destinasi, menggunakan anggaran 2019.

Destinasi tersebut terdiri dari Fatumnasi di Kabupaten TTS, Lamalera di Lembata, Mulut Seribu di Kabupaten Rote Ndao, Pantai Liman di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Selain itu, ada Desa Koanara di Kabupaten Ende, Wolwal di Kabupaten Alor dan Destinasi Praimadita di Kabupaten Sumba Timur. Pembangunan bertahap ini dilaksanakan untuk memperkuat seluruh destinasi baru yang telah ada.

Pemerintah tidak mau hanya sekedar bangun tempat, tapi juga mau memastikan dengan pendampingan yang memadai sehingga destinasi yang dibangun itu dapat beroperasi dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Destinasi-destinasi tersebut, akan diperkuat baik dari sisi kelembagaan maupun pengelolaannya. Sehingga menjadi role model dan pilot project pengembangan pariwisata estate baru. Pemerintah akan rutin melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan para pelaku wisata berbasis masyarakat.

Peningkatan SDM dan kelembagaan untuk mempersiapkan masyarakat agar dapat menjadi pelaku usaha pariwisata berbasis masyarakat yang profesional dan berdaya saing secara nasional. Kopdit Pintu Air mengapresiasi dan mendukung upaya pemerintah Provinsi meningkatkan kompetensi pelaku usaha, pelaku pariwisata dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 85 tahun 2019 yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2019, Pemerintah menetapkan kawasan wisata lokasi percepatan pengembangan pariwisata estate di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan wisata tersebut terdiri dari Pantai Liman di Kabupaten Kupang, Mulut Seribu di Rote Ndao, Lamalera di Lembata, Moru – Wolwal di Alor, Koanara di Ende, Karena – Praimadita di Sumba Timur dan Mutis – Fatumnasi di TTS. Tujuh destinasi ini dibangun pada 2019.

Berikutnya, kawasan wisata Ile Boleng – Meko di Kabupaten Flores Timur, Bola – Uma Utama di Sikka, Rest Area di Sumba Tengah, Waikelo Sawah di Sumba Barat Daya, Motaain di Belu, Kallaba Maja di Sabu Raijua dan Kawasan Taman Laut 17 Pulau Riung di Ngada. Tujuh kawasan destinasi ini masuk tahun anggaran 2020. Lalu, kawasan wisata Anakoli di Kabupaten Nagekeo, Ina Mbele di Manggarai, Sanonggoang di Manggarai Barat, Ranamese di Manggarai Timur, Wae Liang di Sumba Barat, Insana di TTU, Motadikin di Malaka dan Lasiana di Kota Kupang yang masuk tahun anggaran 2021.

Pemprov NTT membuat berbagai gebrakan untuk mendukung pariwisata yang diharapkan menjadi lokomotif perekonomian NTT, mulai dari pemberlakuan english day, wajib berbahasa Ingris sehari penuh sekali dalam satu minggu bagi pegawai Dinas Pariwisata. Kementerian Pariwisata juga mendukung pengembangan pariwisata di NTT dengan menitikberatkan pada pemasaran destinasi pariwisata melalui iklan bergambar komodo di internet maupun bus-bus pariwisata di luar negeri.

Pengembangan pariwisata di NTT, kata Wagub, harus berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan konsep 5A pariwisata; atraksi, akomodasi, aksesibilitas, Ammenity dan Awareness. Menyiapkan atraksi sebagai daya tarik wisata, pembenahan akomodasi meski sederhana tetapi nyaman. Pembenahan infrastruktur untuk aksesibilitas. Ammenity berupa pembenahan rumah makan, pusat cinderamata, sarana kesehatan dan lainnya. Membangun awaraness agar sebuah destinasi bisa dikenal.

Pariwisata bermanfaat bagi masyarakat, misalnya makanan dan minuman bisa di supply oleh masyarakat sekitar, rumah-rumah warga dijadikan home stay yang layak. Selain kunjungan wisatawan, tentu para investor berinvestasi ke pariwisata NTT. Akan tetapi bila investasi berpotensi merebut ruang untuk mengembangkan perekonomian rakyat disekitar daerah pariwisata dan menimbulkan konflik, bahkan menimbulkan korban jiwa seperti kasus Poro Duka yang terjadi di Sumba Barat, maka harus ditolak.

Pemprov NTT mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan di setiap daerah yang berpotensi pariwisata. Artinya masyarakat lokal dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program-program pariwisata. Contoh, memastikan masyarakat dapat membangun fasilitas pariwisata yang berdampak pada ekonomi warga. Pemberdayaan kios-kios yang menjual produk masyarakat seperti souvenir, tenun atau masakan khas di daerah pariwisata.

Intinya masyarakat harus mampu menggaji dirinya sendiri bukan hanya didorong agar digaji oleh pihak investor. Dengan kata lain masyarakat harus dibiarkan berdaulat dan berproduksi di atas tanah miliknya sendiri. Cara tersebut akan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga tidak perlu mencari pekerjaan jauh-jauh ke luar negeri dan pulang dalam keadaan tidak berdaya.

Pariwisata sebagai kekuatan ekonomi baru tak hanya meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dari investasi tetapi sebagai kekuatan ekonomi baru bagi rakyat sendiri. Sehingga NTT bukan menjadi provinsi yang kaya potensi wisata tetapi rakyatnya miskin. Masyarakat adalah subyek dan obyek yang harus diberdayakan. Pemprov NTT sudah mengumpulkan koperasi dan mengarahkan untuk bekerjasama dengan BUMDes.

Model kerjasamanya sedang dicari agar bisa mengggarap sektor pariwisata di desa. Masyarakat diajak merubah kebiasaan dimulai dari menjaga kebersihan. Setiap hari Jumat, para ASN Pemprov NTT digerakkan untuk mengelola sampah. Meski perlu waktu, namun diyakini masyarakat dapat dibiasakan menjaga kebersihan. “Kita harus persiapkan sumberdaya, dan mempersiapkan perilaku terlebih dahulu. Dimulai dari rasa memiliki terhadap sebuah destinasi. Masyarakat harus dapat manfaat dari pariwisata agar bisa mencintai pariwisata itu sendiri,” ungkap Wagub.

Selain berbasis masyarakat, dikembangkan konsep ekowisata, memperhatikan aspek konservasi, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal dan aspek pembelajaran serta pendidikan. Pariwisata berbasis masyarakat dan ekowisata itu ideal, sekaligus mengembangkan ikatan sosial masyarakat.

Sebagai prime mover economic, pariwisata harus ditata sesuai kareteristik karakter budaya masing-masing daerah. Ini baik untuk destinasi kampung-kampung adat maupun obyek wisata alam. Model penataannya, misalnya, destinasi obyek wisata kampung adat dikembalikan ke posisi semula. Kampung adat dibenahi arsitekturnya seperti dahulu kala agar roh kampungnya terlihat kembali. (adit – mar)

Posted in Sajian Utama | Tagged | Leave a comment

BKCU Kalimantan Memperluas Sinergi Credit Union Taklukan Tantangan New Normal

Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit) Badan Koordinasi Credit Union (BKCU) Kalimantan menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku XXXI dengan mengedepankan protocol kesehatan yang berlangsung secara virtual dan offline Q Hall Qubu Resort, Kubu Raya, Sabtu (15 Agustus 2020).

Tema RAT adalah “Optimizing The Benenfits of Credit Union Through Good Governance and Community Empowerment”. Diharapkan Credit Union tetap sehat dan berkelanjutan sehingga angota terus mendapatkan manfaat serta hal-hal positif dengan bergabung bersama CU di tempatnya masing-masing.

Ketua Pengurus Puskopdit BKCU Kalimantan, Edi Vincensiun Petebang, S.Sos, menyampaikan rasa syukur karena di tengah pandemic Covid -19 Credit Union tetap bertahan dan terus melayani anggotanya dengan maksimal. Bahkan Puskopdit BKCU Kalimantan secara nasional, tetap terbesar berdasarkan anggota dan aset.

“Kita juga patut bangga atas berbagai penghargaan, apresiasi yang diberikan pemerintah dan berbagai pihak kepada aktivis maupun CU-CU dalam jejaring kita, baik tingkat dunia, nasional maupun lokal. Ini bukti bahwa kerja kita, credit union, berguna bagi banyak orang,” ujarnya dalam sambutan pembukaanRAT.

Atas nama Puskopdit BKCU Kalimantan, Edi mengucapkan terima kasih kepada 44 CU Primer anggota, pemilik Puskopdit BKCU Kalimantan yang telah bekerja sama dan mendukung pengurus dalam menjalankan program kerja Tahun Buku 2019. Secara umum, seluruh program kerja dapat terlaksana denan baik. “BKCU adalah KITA,kita adalah BKCU. Kita telah bersepakat memberikan mandate kepada lembaga ini untuk memastikan keberlanjutan gerakkan Credit Union melalui tata kelola yang sehat dan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas anggota (misi).

“Kita telah, sedang, dan akan bergerak bersama untuk memastikan CU-CU kita sehat dan berkelanjutan. Ada kontrak solidaritas, MO yang standar serta Escete mobile dan core Escete. Dalam tata kelola CU yang standar, Pengurus, Pengawas, dan manajemen dituntut proaktif dan secara maksimal melakukan tugas dan tanggung jawabnya,” tegasnya.

RAT sukses dan lancar menurut Sekretaris Pengurus, Agustinus Alibata, semula RAT Tahun Buku 2019 dijadualkanbulan Mei 2020 di Ambon dengan CU Hati Amboina (CU HA), sebagai tuan rumah. Namun karena seringnya terjadi gempa di sana CUHA mengundurkan diri. Pengurus kemudian menunjuk CU Kusapa, Sanggau. Dikarenakan terjadi pandemic corona Covid-19, CU Kusapa juga mengundurkan diri. Akhirnya pengurus memutuskan untuk mengorganisir RAT. Inilah RAT dalam sejarah Puskopdit BKCU Kalimantan yang dilaksanakan dengan model gabungan offline dan virtual.

RAT kali ini diikuti 44 CU primer anggota, 5 CU primer mengikuti secara offline di Pontianak dan 39 CU primer lainnya mengikuti secara virtual. Dalam RAT kali ini turut hadir sebagai peninjau yaitu CU Pantura Lestari  di Ketapang dan CU Sumber Sejahtera di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. “RAT ini secara tertulis sudah diberikan tanggapan dati 44 CU anggota kami. Sehingga yang hadir di ruangan ini ada 5 CU dan lainnya mengikuti secara virtual. Karena kebetulan anggota Puskopdit BKCU Kalimantan ini ada di 18 provinsi,” jelas Alibata.

Ketua panitia RAT, Marselus Sunardi menyebut ada 7 sejarah penting dalam pelaksanaan RAT Puskopdit BKCU Kalimantan tahun buku 2019. Tiga diantaranya, inilah RAT yang tempat dan waktu pelaksanaannya berpindah tiga kali;  pertama kalinya RAT dilaksanakan secara virtual, pertama kalinya diperdengarkan Mars Puskopdit BKCU Kalimantan.

Rapat RAT dipandu oleh Hermanus Abeh, Ketua CU Stella Maris dan Victoria Budi Astuti, Ketua CU Khatulistiwa Bakti sebagai sekretaris rapat. Pengurus Puskopdit BKCU Kalimantan yang hadir di lokasi offline adalah; Edi V Petebang (Ketua), Agustinus Alibata (Sekretaris) dan Marselus Sunardi (Bendahara). Pengurus lain hadir dari tempat tinggal masing-masing. Yakni Herman Habatan (Wakil Ketua) dari Atambua, Anton Serasima, (Anggota Pengurus) dari Tana Toraja, Isang Ipuy (Anggota Pengurus) dari Pangkalanbun, Achmad Rofik (Anggota Pengurus) dari Jakarta. Semua Pengawas mengikuti RAT dari luar Pontianak, yakni; Rita Sarlawa (Ketua) dari Palangka Raya, Kun Anggora (Sekretaris Pengawas) dari Batam dan P Marcel Lamuri (Anggota Pengawas) dari Larantuka. Semua manejemen dipimpin Erowin (General Manager) hadir di lokasi RAT di Pontianak, Kalimantan Barat.

Dalam RAT ini membahas Laporan Pertanggungjawaban Pengurus (LPJ) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP), perubahan program kerja tahun buku 2020, pengesahan pergantian antar waktu pengurus, pemilihan tuan rumah RAT tahun buku 2020, pemilihan panitia pemilihan pengurus dan pengawas, pengumuman BKCU Award, pengumuman pemenang samyembara Mars BKCU Kalimantan. Satu bulan sebelum RAT pengurus telah mengirimkan dokumen LPJ, LHP, perubahan program kerja pengurus.

Dalam RAT tanggal 15 Agustus 2020, Pengurus dan Pengawas menyampaikan jawaban atas pertanyaan dan saran tertulis yang sudah disampaikan oleh CU Anggota. Ada 25 CU Primer yang menyampaikan pertanyaan dan saran untuk pengurus. Pergantian antar waktu dari alm Romo Linus Oge kepada Achmad Rofig dari CU Bererod Gratia, Jakarta. Tuan rumah RAT Tahun Buku 2020 semula peserta mayoritas memilih kembali CU Hati Amboina, namun pengurus CU Hati Amboina belum bisa menerima karena belum berakhirnya pandemic Covid-19. Akhirnta RAT memilih CU Cindelaras Tumangkar, Jogyakarta sebagai tuan rumah RAT Puskopdit BKCU Kalimantan  Tahun Buku 2020.

Puskopdit BKCU Kalimantan berharap sinergitas gerakkan CU dan koperasi lainnya bersama pemerintah dapat terus terjalin dan solid. Kehadiran CU dan koperasi sangat bermanfaat serta memberikan dampak positif di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. Puskopdit BKCU Kalimantan dan pemerintah, menurut Edi V Petebang, khususnya di Provinsi Kalmantan Barat, sama-sama punya komitmen penuh untuk menjaga, melindungi credit union – koperasi karena kehadirannya nyata memberi bukti meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anggota.

Edi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada mitra kerja, pemerintah, lembaga swasta dan semua pihak atas kerja sama dan dukungannya, terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalbar yang secara khusus hadir di Kantor Puskopdit BKCU Kalimantan dan memberikan sambutan untuk RAT kali ini. Selain dukungan Ketua Induk Koperasi Kredit (Inkopdit), Joko Susilo, pertama kalinya RAT Puskopdit BKCU Kalimantan dihadiri secara virtual oleh Menteri Koperasi dan UKM.

GM Puskopdit BKCU Kalimantan, Erowin, S.Hut, menuturkan bahwa tantangan CU cukup besar dalam kondisi pandemic Covid-19 ini; banyak dampak yang dirasakan. Mulai kesehatan hingga ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Ia pun menghimbau kepada masyarakat yang telah bergabung dengan credit union agar tetap dapat berjuang bersama melawan dampak dari Covid-19. (edi)

Posted in Opini | Tagged | Leave a comment

Bansos Produktif UMKM Menggeliatkan Ekonomi Masyarakat

Era New Normal membuka kesempatan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi untuk kembali memutar roda perekonomian. Namun banyak UMKM dan Koperasi yang mengalami kesulitan memperoleh akses modal kerja.

Di masa pandemik Covid-19 ini banyak memberikan efek sangat besar kepada pelaku usaha maupun konsumen. Dari sulitnya mendapatkan permodalan hingga menurunnya daya beli konsumen menjadi masalah utama matinya roda perputaran ekonomi. Bantuan dari pemerintah dirasa masih terlalu fokus pada permodalan usaha, mengakibatkan kurang perhatian turunnya daya beli masyarakat.

Melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom Indonesia (Persero Tbk), Pembangunan Perumahan Rakyat (PP), Waskita Karya, Wijaya Karya (Wika) Pupuk Indonesia, PT Pertamina, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan Permodalan Nasional Madani (PNM), pemerintah menghadirkan platform digital untuk memasilitasi pengembangan potensi pelaku ekonomi lokal yakni Pasar Digital UMKM, atau dikenal dengan PaDi UMKM. Pengadaan BUMN sebesar Rp 18,5 triliun atau proyek di bawah Rp 14 miliar akan diserahkan ke UMKM melalui Platform PaDi UMKM.

Namun dukungan keuangan untuk UMKM dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk kredit modal kerja hanya ditujukan pada UKM yang sudah bankable – layak perbankan. Sehingga untuk yang kelas mikro informal dan tidak ada akses ke perbankan, nasibnya merana dan bingung. Jika mengajukan modal kerja, iya kalau usahanya dapat pemasukan. Kalau belum, bagaimana mengangsur plus bunganya? Sebab daya beli masyarakat belum terlalu baik karena masih memikirkaan urusan perut bagi keluarganya.

Bagaimana solusi terbaik bagi UMKM yang sudah nyaris kolpas bisa bertahan dan bisa bangkit kembali tanpa kawatir tercekik hutang dan bunga bank? Bagi mereka yang bankable, banyak pilihan dan tawaran. Namun bagi yang belum bankable semakin terjepit. Padahal, merekalah yang paling banyak terkena imbasnya. Opsi yang ada baru untuk UMKM bankable. Meminjam istilah Presiden, apa harus menunggu mereka mati dahulu?

Menurut data yang ada di Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 UMKM yang telah memperoleh pinjaman dan bankable sekira 20% dari total UMKM sebanyak 61 juta unit di seluruh Indonesia. Angka tersebut masih cukup kecil bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Pemerintah memberikan stimulus melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun nyatanya angkanya tidak naik secara signifikan.

Perbankan tetap saja melihat kelayakan penyaluran kreditnya dengan pakem 5 C yaitu; Character, Capascity, Capital, Condition, Colleteral. Terobosan lain yang dilakukan pemerintah untuk stimulus modal dilakukan lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Tetapi ini pun tetap saja  tidak berhasil  karena seperti halnya dengan bank, di LPDB juga tetap rigit.

Karena itu ada yang berpendapat; “Sebaiknya LPDB tidak mengkampanyekan sebagai lembaga yang mengelola dana bergulir untuk koperasi dan UMKM, namun fokus saja untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang akhirnya justru memperpanjang rantai birokrasi. Implikasinya bunga menjadi semakin tinggi dan lebih rigit. Model seperti ini justru sangat bertentangan dengan gagasan yang sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk memperpendek jalur birokrasi, sehingga lebih efektif dan efisien”.

Saat ini UMKM yang terimbas pandemik Covid-19 tidak hanya 20% dari total UMKM yang telah dianggap bankable dan mendapatkan akses permodalan, namun keseluruhan UMKM yang ada. Bila penyelamatan hanya diberikan kepada UMKM yang bankable dan stimulus cuma diberikan kepada mereka yang sudah punya pinjaman  sebelumnya, maka Program PEN yang didegungkan oleh Presiden tidak akan banyak memberikan efek positif. Berarti pula pemerintah dengan sengaja telah membunuh 80% UMKM atau sekira 45 juta unit lebih UMKM.

Saat ini sangat dibutuhkan ekosistem baru – lembaga baru yang bisa eksekusi lapangan dan tahu ekosistem UMKM terutama level mikro. Dan tak kalah penting, juga memiliki sence terhadap krisis yang sedang terjadi. Sayangnya lembaga dan ekosistem yang ada saat ini belum bisa mewakili semua itu. Lembaga yang dibentuk untuk menggantikan Gugus Tugas belum bisa mewakili. Terutama team pemulihan ekonomi, terlihat sangat elitis dan hanya terbiasa ngopeni usaha-usaha menengah – besar. Sedangkan yang dibutuhkan adalah eksekutor untuk mikro dan kecil karena sebagian besar masih disektor ini.

Akhirnya pemerintah memang memberikan, bantuan sosial (Bansos) produktif untuk usaha mikro, dan kecil (UMK) dalam bentuk dana hibah modal kerja sebesar Rp 2,4 juta per pengusaha. Bansos tersebut dikucurkan pada bulan 24 Agustus 2020 oleh Presiden Jokowi sebagai “hadiah” HUT RI ke 75 dengan penerima tahap pertama sebanyak 9,1 juta UMKM. Fasilitas itu diberikan kepada 12 juta pelaku UMK, terutama usaha mikro dan ultra mikro, yang belum memiliki akses perbankan.

Pemerintah menggunakan data Kementerian Koperasi dan UKM yang dipadukan bersama data perbankan. Khususnya bank-bank yang selama ini banyak berinteraksi dengan pengusaha ultra mikro, seperti PT Bank BRI (Persero). Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan data dari lembaga penyalur pinjaman non perbankan yang sudah memiliki program kredit.

Misalnya, dari PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang secara total memiliki lebih dari 13 juta debitur. Berikut rinciannya: 1. Pegadaian: 5.440.244 penerima (59,37%). 2. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara): 2.939.941 penerima (32,09%). 3. Dinas Koperasi & UKM seluruh Indonesia: 538.197 (5,87%).  4. Gerakan koperasi: 161.906 (1,77%).  5. Asbanda: 80.813 (0,88%).  6. Perbarindo: 3.081 (0,003%).

Berdasarkan data tersebut, pemerintah menentukan kriteria pengusaha yang layak menerima bansos produktif. Proses ini menjadi perhatian serius pemerintah agar bantuan bisa diberikan tepat sasaran. Karena, pada akhirnya dana dari program ini akan diaudit oleh auditor eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Waktu mendesain program juga konsultasi dengan (BPK) agar di kemudian hari tidak menjadi persoalan dari sisi akuntabilitas, karena memang semua harus dipertanggung jawabkan.

Tantangan terbesar dalam menjalankan bansos produktif adalah cleansing data. Apabila bantuan diberikan secara masif, namun verifikasi data belum rampung dan consolidated, maka yang akan terjadi adalah ketidakadilan. Di satu sisi, ada pihak yang mendapatkan satu atau dua bantuan pemerintah sekaligus, namun ada juga yang belum menerima bantuan sama sekali.

Kekisruhan pernah terjadi pada program bantuan sosial eksisting, menjangkau 29 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial tidak sesuai dengan realita di masyarakat atau terjadi deviasi. Saat ditelisik, DTKS ternyata belum diperbaharui sejak 2015. Penyebabnya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indarwati, banyak Pemerintah Daerah yang belum memberikan data terbaru mengenai kondisi sosial dan ekonomi warganya. Tidak semua lakukan updating, sampai kemudian terjadi wabah Covid yang membutuhkan data lebih baru.

Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi pelaku UMKM yang layak menerima bansos produktif senilai Rp2,4 juta tersebut. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa syarat utama penerima bansos adalah benar-benar memiliki UMKM. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (PEN) Budi Gunadi Sadikin mengatakan; “Selain memiliki UMKM, penerima bansos produktif juga harus memenuhi syarat lain. Pelaku UMKM merupakan warga negara Indonesia (WNI), bukan anggota TNI/Polri atau pegawai BUMN/BUMD, serta memiliki rekening bank aktif. Pelaku UMKM belum pernah atau tidak sedang menerima pinjaman dari perbankan.

Data lengkap UMKM (nama, alamat lengkap, legalitas usaha, dan jenis usaha) calon penerima banson produktif berasal dari Dinas Koperasi dan UMKM di berbagai daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga bank wakaf mikro. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan di Bank BRI saja terdapat hampir 9 jutaan rekening yang memiliki saldo kurang dari Rp1 juta – Rp2 juta. Data di perbankan sudah ada nama, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) termasuk nomor rekening.

Berdasarkan laman Twitter resmi Kementerian Keuangan (@KemenkeuRI), Banpres Produktif ini ada untuk pelaku usaha mikro yang selama ini susah mendapat akses pinjaman utuk modal kerja, terlebih di masa pandemi. Pemerintah menyediakan program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk pelaku UMKM yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19). BPUM yang diberikan sebesar Rp2,4 juta per pelaku usaha mikro atau setara dengan Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

Agar tetap dapat menggeliat ekpsansi pasar sudah menjadi keharusan. Untuk itu pelaku bisnis di Indonesia harus memiliki informasi yang cukup terkait dengan pasar yang menjadi sasaran mereka. Selama ini kita terbiasa fokus pada tradisional market, seperti beberapa negara yang ada di benua Asia, Eropa dan Amerika Utara. Kini saatnya harus berani mencoba pasar yang berbeda. Non tradisional market seperti Afrika, merupakan suatu pasar yang menarik untuk dicoba. (mar)

Posted in Opini | Tagged | Leave a comment