Layanan Baru Pada CUKK Ke-26

Menuju usia ke 27 tahun, tepatnya 25 Maret 2020. Credit Union Keling Kumang (CUKK), yang masuk dalam tiga besar CU di Indonesia melakukan gebrakan baru melalui peluncuran Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Cardless, Virtual Account Credit, dan Mobil Pelayanan Keliling pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) CUKK Tahun Buku 2019 di Kantor Pusat, Tapang Sambas, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat (22/2/20).

Peluncuran dilakukan secara resmi oleh Bupati Kabupaten Sekadau, Rupinus, didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Ahi MT. Hadir pula perwakilan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sanggau, para mitra, undangan, beserta 582 anggota perwakilan dari 65 kantor cabang.

Tiga inovasi ini merupakan wujud nyata dari tema yang diangkat dalam RAT CUKK tahun ini yakni “Memberikan Pelayanan yang Berdampak Positif untuk Kesejahteraan Anggota KelingKumang”.

ATM Cardless

Ide munculnya ATM Cardless bermula dari sambutan baik anggota terhadap aplikasi Keling Kumang Mobile (KKM). Aplikasi ini hadir ketika CUKK melihat trend para anggota yang lebih senang menggunakan smartphone dalam bertransaksi, dan mengharapkan lembaga seperti CUKK juga menyediakan pelayanan keuangan digital. Karena sistem IT CUKK sudah terintegrasi di 65 kantor cabang (online dan real-time). Maka, CUKK berinisiatif menjawab kebutuhan para anggota melalui KKM.

Menurut kepala departemen IT, Vinsensius Rekat, masa ujicoba KKM hanya memerlukan waktu tiga bulan, setelahnya, KKM dihadirkan kepada anggota tepat diperayaan pesta perak CUKK 25 Maret 2018 lalu. Dengan KKM, para anggota dapat melakukan pengecekan saldo simpanan dan pinjaman, pembelian token listrik, pulsa, top up Gopay dan OVO, pembayaran listrik, Telkom, BPJS dan tagihan lainnya. Tak hanya itu, anggota dapat pula melakukan transfer antar rekening CUKK, antar kantor (cabang), dan transfer kerekening bank di seluruh Indonesia.

Untuk saat ini, target pengguna KKM adalah para anggota CUKK yang berada di wilayah perkotaan dan memiliki jaringan internet yang stabil. “Saat ini baru 50% dari 65 cabang pelayanan CUKK yang memiliki jaringan yang memadai, selebihnya masih blank spot, tidak ada jaringan untuk menelepon atau pun internet. Maka, bila anggota yang berada di blank spot ingin menggunakan KKM, mereka harus ke kota dengan jaringan internet yang bagus,” tutur Vinsensius Rekat.

Usai sukses dengan KKM, CUKK kembali memikirkan inovasi lain terkait KKM. Sesuatu yang dapat memberikan pelayanan lebih maksimal kepada anggota. Maka, terpikirkanlah ATM Cardless Simpar. “Kami bertekad mewujudkan pelayanan yang berdampak positif dengan kemudahan penarikan tunai di ATM selama 24 jam. Anggota tidak perlu khawatir bila kantor CUKK tutup di hari libur dan sedang membutuhkan uang tunai untuk keperluan bisnis atau sehari-hari,” jelas CEO CUKK, Valentinus.

Penggunaan ATM Cardless ini sama seperti penggunaan ATM pada umumnya. Bedanya hanya terletak pada aplikasi Keling Kumang Mobile yang terkoneksi pada program di ATM tersebut. Jadi, anggota-anggota yang mau menggunakan ATM harus mendownload aplikasi Keling Kumang Mobile dan melakukan aktivasi di kantor terdekat. Setelah aktivasi, barulah dapat melakukan penarikan melalui ATM.

Inovasi ATM Cardless CUKK ini merupakan yang perdana dalam gerakan Credit Union di Indonesia. Apalagi ATM ini sudah online, setiap anggota CUKK dari BO (cabang) mana saja dapat melakukan penarikan di ATM terdekat. Saat ini, sudah terpasang ATM di delapan titik kantor CUKK seperti BO Siantan di Pontianak, BO Sanggau, BO Sekadau Bersatu, Kantor Pusat Tapang Sambas, BO Rumah Sepan di Nanga Pinoh, BO Kantor Sentral Baning, BO Rumah Punyung di Sintang, dan BO Putussibau.

Virtual Account Credit

Inovasi lain yang masih terkait dengan KKM adalah Virtual Account (VA) Credit. Dalam mewujudkan hal ini, CUKK berkolaborasi dengan mitra bisnisnya – BNI. VA Credit ini berfungsi untuk menerima setoran dari bank kerekening Simpanan Harian (SIMPAR) CUKK. Inovasi ini hadir karena CUKK ingin mendukung proses bisnis para anggotanya. Mereka dapat menerima transfer dari rekan bisnis di kota dan melakukan penarikan langsung kekantor CUKK. Lebih lagi, bagi anak-anakang gota yang sudah bekerja di kota dan ingin mengirimkan uang kepada orangtua di desa, mereka pun dapat melakukannya langsung melalui ATM terdekat, Internet Banking dan Mobile Banking. “Meski VA Credit yang digunakan adalah VA Credit BNI, tetapi transfer dari bank ke rekening Simpar CUKK dapat dilakukan dari seluruh bank di Indonesia,” tutur Valentinus.

Mobil PelayananKeliling

Tak hanya sampai di situ. CUKK ingin pula mendekatkan pelayanan pada anggota melalui mobil pelayanan keliling. Ada banyak anggota di desa-desa yang lokasinya jauh darikantor CUKK, sehingga mereka membutuhkan biaya yang cukup tinggi untuk menabung langsung kekantor. Selain itu, kesibukan anggota di perkotaan juga membuat mereka kesulitan membagi waktu untuk berkunjung ke kantor. Maka, CUKK berinisiatif untuk datang kepada anggota.

“Kita berharap, dengan adanya mobil pelayanan keliling, para anggota tetap bersemangat untuk menabung dan mempersiapkan masa depan dan dana darurat sejak dini. Kita belajar dari kesulitan anggota dulu mengakses lembaga keuangan. Kini, tak ada lagi alasan tidak menyisihkan pendapatan untuk menabung. CUKK langsung datang kepada anggota,” ungkap Valentinus.

CUKK berharap di tahun 2020 ini, para anggota dapat memanfaatkan layanan baru CUKK dengan maksimal untuk mendukung semua aktivitas mereka. Ke depan, CUKK akan terus berinovasi menjawab kebutuhan-kebutuhan lainnya. (AJ)

Posted in Sajian Utama | Tagged | Leave a comment

Pangan Akan Menentukan Sosok dan Kepribadian

Sebuah adigium yang ingin menggambarkan bahwa makanan yang dikonsumsi sehari-hari oleh seseorang akan menentukan sosok dan kepribadiannya. Dengan kata lain, dari makanan yang dikonsumsi tidak hanya akan menjadikan orang sehat, aktif dan produktif, tetapi orang tersebut juga memiliki sikap dan perilaku dengan ciri-ciri yang menonjol.

Dalam perspektif psikoanalisis barang kali adalah sikap dan perilaku orang yang memiliki cirri-ciri; introvert, ekstrovert atau perpaduan keduanya yang sering disebut dengan ambivert. Untuk membentuk seseorang dengan sosok yang sehat, aktif dan produktif, memiliki sikap dan perilaku menonjol disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang memenuhi kaidah-kaidah; beragam, bergizi seimbang, aman dan halal. Frasa beragam dan bergizi seimbang dapat dimaknai, beragam dalam jenis, seimbang untuk zat gizi yang berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral.

Sedangkan pengertian aman adalah merujuk pada makanan-makanan yang layak untuk dikonsumsi atau baik untuk kesehatan manusia, yakni makanan-makanan yang jauh dari adanya cemaran fisik, biologi, seperti bakteri dan kimiawi, misalnya, penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) sebagai pengawet, pemanis maupun pewarna melebihi dari yang direkomendasikan yang bersifat “karsinogen”.

Adapun makanan yang halal adalah makanan yang diperbolehkan menurut ajaran agama Islam, baik terkait dengan jenisnya maupun cara-cara mendapatkannya. Selain mengandung nutrisi – zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat, aktif dan produktif, makanan dan minuman yang akan dikonsumsi sebaiknya yang aman dari adanya cemaran fisik, biologi dan kimiawi. Cemaran fisik pada makanan biasanya dalam bentuk benda-benda kecil berbahaya seperti kerikil, pecahan kaca, dan isi staples. Dalam kondisi tertentu makanan juga mudah menjadi membusuk karena terkontiminasi  oleh mikroba seperti bakteri dan jamur.

Meskipun sering tidak berpengaruh negatif secara langsung, tidak kalah penting  adalah adanya makanan dan minuman yang menggunakan bahan-bahan kimia sebagai pengawet, pemanis, pewarna atau BTP yang dilarang melebihi dari takaran yang direkomendasikan. Para pedagang makanan dan minuman umumnya menggunakan BTP yang terlarang dengan alasan; mudah didapatkan di pasaran, harga relatif murah, menjadikan penampilan makanan dan minuan lebih menarik, dianggap tidak memiliki dampak negatif langsung terhadap kesehatan manusia, dan kegiatan tersebut sudah dilakukan secara turun temurun.

BTP terlarang yang digunakan pada makanan dan minuman umumnya bersifat karsinogen, dimana dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya penyakit kanker dan kerusakan organ vital lain pada manusia. Beberapa BPT terlarang yang seringkali ditemukan dalam makanan dan minuman adalah; formalin, boraks, rhodamin B dan methyl yellow.

Formalin sebagai bahan kimia untuk mengawetkan mayat dan perekat kayu lapis digunakan pada makanan dengan tujuan agar makanan dapat bertahan lama dan memiliki tekstur lebih kenyal. Seperti halnya formalin, boraks sebagai bahan kimia untuk mengawetkan kayu dan campuran pembuatan pupuk tanaman digunakan pada makanan agar makanan lebih kenyal mengkilap dan renyah (kerupuk).

Penggunaan rhodamin B dan methyl yellow sebagai bahan pewarna untuk tekstil, kertas dan cat pada makanan dan minuman secara umum adalah untuk memberikan warna yang lebih cerah (ngejreng). Ciri-ciri itu semua mudah dikenali secara kasat mata pada makanan dan minuman karena selain warna yang lebih mencolok dan aroma yang menyengat juga rasa pahit, getir di lidah ketika dimakan atau diminum. Ciri-ciri lainnya untuk bahan pangan, makanan yang menggunakan pengawet dari formalin dan boraks biasanya tidak disukai oleh lalat.

Selama ini praktek-praktek tidak terpuji masih ditemui di lapangan ketika ada segelintir pelaku usaha nakal menyuntikan pemanis atau pewarna pada buah-buahan yang dijualnya. Saat harga jual ikan kakap merah lebih mahal dari harga ikan kakap putih, tidak segan-segan ada yang menyulap ikan kakap putih dengan menggunakan pewarna terlarang menjadi ikan kakap merah yang sangat mirip dengan aslinya.

Juga tak jarang di lapangan ditemukan beras yang diolah dengan menambahkan bahan kimia pemutih (whitening) agar beras menjadi lebih mengkilap. Hal lain dan untuk kehati-hatian, jangan pernah membungkus makanan menggunakan kertas koran, majalah maupun kantong plastik hitam, terutama yang tidak diketahui asalnya. Karena itu sudah menjadi tugas dari Satgas Pangan di berbagai tingkatan untuk secara berkala melakukan pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha pangan segar dan makanan yang melakukan praktek-praktek tidak terpuji, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi pangan dengan aman dan halal.

Berbagai kejadian malnutrisi baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi (obesitas) menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia seringkali disebabkan karena pengelolaan konsumsi makanan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip; beragam, bergizi seimbang dan aman. Penganekaragaman pangan harus dilakukan agar bisa saling melengkapi mengingat sumber-sumber bahan pangan hayati dan hewani di alam sangat terbatas dalam menyediakan zat gizi yang memadai bagi kebutuhan manusia.

Satu-satunya sumber makanan yang memiliki zat gizi relatif lebih lengkap hanyalah air susu ibu (ASI). Oleh karena itu tidak mengherankan diperlukan gerakkan Mengawal Ibu Hamil (Bumil) dan Ibu Menyusui (Busu) dalam kurun waktu 1000 hari karena untuk menumbuhkan dan mengembangkan anak di bawah umur 5 tahun (Balita) yang sehat dan cerdas.

Pemenuhan zat gizi terutama karbohidrat sebagai sumber energi dalam bentuk kalori tidak selalu harus berasal dari padi (beras), tetapi bisa dari biji-bijian lain seperti jagung dan cantel (sorgum) serta dari umbi-umbian. Saat ini konsumsi karbohidrat yang berasal dari padi (beras) sesuai angka kecukup gizi (AKG) dinilai relatif sudah tinggi. Karena itu perlu substitusi dengan sumber karbohodrat lain, baik dari biji-bijian maupun umbi-umbian.

Sedangkan untuk asupan protein baik yang berasal dari bahan pangan nabati dan hewani yang masih harus ditingkatkan konsumsinya adalah asupan protein hewani yang berasal dari ikan. Rerata konsumsi ikan di Indonesia adalah 50,49 Kg per kapita, per tahun, masih lebih rendah dari angka yang ditetapkan yakni 55 Kg per kapita, per tahun. Meskipun demikian, kualitas konsumsi pangan untuk masyarakat Indonesia yang diukur dengan menggunakan angka Pola Pangan Harapan (PPH) dari tahun ke tahun menunjukan angka semakin membaik, dimana pada tahun 2017 angka PPH mencapai 90,4 mendekati angka PPH yang ideal yakni 100.

Seperti dimaklumi, berbagai jenis umbi-umbian yang di masyarakat Jawa dikenal dengan istilah “polo gumantung – polo pendem – polo kesampar” merupakan sumber karbohidrat dan sekaligus sebagai pangan lokal banyak tumbuh dan ditemui di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Bahkan bisa jadi sebagian dari masyarakat awam tidak begitu familiar dengan jenis umbi-umbian tertentu seperti iles-iles, suwek, walur, dan porang yang justru saat ini sedang booming di pasar global.

Selain sebagai sumber karbohidrat, umbi-umbian juga memiliki nilai fungsional karena kandungan antioksidan yang tinggi dan sanyawa lainnya yang sangat berguna bagi kesehatan manusia. Universitas Gajah Mada (UGM), dan ketika itu masih bernama Badan Ketahanan Pangan Pertanian (BKPP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah membangun kerjasama untuk melakukan pengkajian terhadap nilai fungsional dari beberapa umbi-umbian guna lebih meyakinkan pada masyarakat akan manfaat dari umbi-umbian baik dari sisi sebagai sumber karbohidrat maupun dampaknya pada kesehatan manusia.

Namun demikian, melihat perjalanan belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan penganekaragaman pangan berbasis potensi pangan lokal yang sudah dilakukan puluhan tahun, bisa jadi karena belum terbangun dengan sungguh-sungguh kesadaran akan pentingnya umbi-umbian sebagai sumber pangan alternative bagi masyarakat, terutama adalah dikalangan generasi melinial.

Sejauh ini konsumsi terhadap umbi-umbian masih sebatas pada pelaksanaan acara-acara yang bersifat seremoni. Padahal, dengan kemajuan inovasi teknologi, umbi-umbian dapat diolah menjadi bahan pangan setengah jadi seperti chip, mocaf, tapioca, dan pangan siap konsumsi seperti mie mocaf dan aneka cake yang dapat meningkatkan cita rasa dan preferensi masyarakat.

Generasi melinial barang kali tidak menyadari kalau panganan olahan seperti donat, egg roll (semprong), cake dan jenis lainnya yang selama ini telah dikonsumsi di berbagai gerai makanan modern adalah berasal dari umbi-umbian. Saatnya kini untuk mulai membulatkan tekad kembali, dari kita untuk mengkonsumsi umbi-umbian dalam rangka menyukseskan gerakkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pada potensi pangan lokal secara vertical dan horizontal serta mengurangi ketergantungan pada konsumsi karbohidrat dari padi (beras).

Presiden Joko Widodo mengemukakan, sektor perikanan dan pertanian adalah sektor yang sangat penting dan sangat setrategis, karena sektor ini bukan hanya menjadi penyedia bahan pangan bagi 260 juta jiwa lebih penduduk Indonesia, tetapi juga karena mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar, pun memiliki kontribusi besar dakam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. Karena itu harus ada langkah-langkah terobosan agar kedua sektor ini tumbuh lebih pesat lagi, dan menjadi motor penggerak ekonomi kita.

Presiden memberikan tiga catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Pertama, perhatian kita selama ini hanya fokus pada upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan di on farm. Kita tidak pernah menyentuh off farm-nya, terutama pasca produksi. Petani dan nelayan baru keluar dari aktivitas on farm menuju ke off farm dengan memberikan nilai tambah aktivitas usaha tani dan perikanannya melalui pengolahan produk pertanian dan perikanan maupun usaha berbasis perikanan dan pertanian.

Kedua, untuk masuk ke off farm para petani dan nelayan perlu skema pembiayaan dan pendampingan. Dari sisi pembiayaan, kata Presiden, pemerintah telah memiliki skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga relatif rendash, 6% per tahun yang plafon anggarannya tahun 2020 menjadi Rp 120 triliun. Presiden juga telah memerintahkan, KUR agar didesain dengan skema-skema khusus per cluster, sehingga bisa sesuai kebutuhan grace period produk cluster pertanian maupun perikanan. Namun pembiayaan itu harus diikuti dengan pendampingan baik dalam pengelolaan keuangan, membuat packaging – kemasan yang baik, branding – merk dagang yang baik dan marketing – pemasaran yang baik.

Ketiga, pemerintah mulai mendorong usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM) petani, nelayan yang selama ini bergerak dalam skala ekonomi kecil-kecil untuk bergabung, berkolaborasi dalam kelompok-kelompok atau dalam koperasi besar. Sehingga memiliki nilai ekonomi scale yang besar. Dalam koperasi itu petani dan nelayan bisa lebih efektif dalam mendapatkan bahan baku, mengakses modal kerja dan investasi, maupun memasarkan produk mereka agar bisa masuk ke supply chain nasional maupun internasional. (my)

Posted in Umum | Tagged | Leave a comment

Manfaat Kompetensi

Oleh Prof. Dr. Agustitin Setyabudi, P.Hd

(Tulisan terakhir dari 2 tulisan)

Manfaat kompetensi dan penggunaannya dalam manajemen sumber daya manusia sangat besar. Saat ini konsep kompetensi sudah mulai diterapkan dalam berbagai aspek dari manajemen sumber daya manusia walaupun yang paling banyak adalah pada bidang pelatihan dan pengembangan, rekrutmen dan seleksi, dan sistem remunerasi. Konsep kompetensi menjadi semakin popular dan sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusaan besar dengan berbagai alasan; Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai.

Dalam hal ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan kinerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subjektif dalam bidang sumber daya manusia.

Alat seleksi karyawan – Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik.Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, kita dapat mengarahkan pada sasaran yang selektif serta mengurangi biaya rekrutmen yang tidak perlu.Caranya dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang dicari.

Memaksimalkan produktivitas – Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi  ramping  mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertikal maupun horizontal.

Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi – Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi – imbalan yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang ditampilkan seorang karyawan.

Memudahkan adaptasi terhadap perubahan – Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi – Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

Kompetensi pegawai sangat diperlukan setiap organisasi terutama untuk meningkatkan kinerja. Model kompetensi yang akurat akan dapat menentukan dengan tepat pengetahuan serta ketrampilan apa saja yang dibutuhkan untuk berhasil dalam suatu pekerjaan. Apabila seseorang pemegang posisi mampu memiliki kompetensi yang dipersyaratkan pada posisinya maka ia dapat diprediksikan akan sukses.

Apabila telah berhasil ditentukan kompetensi apa saja yang diperlukan suatu posisi tertentu, maka dengan mudah dapat dijadikan kriteria dasar dalam rekrutmen karyawan baru. Indentifikasi kompetensi pekerjaan yang akurat juga dapat dipakai sebagai tolak ukur kemampuan seseorang. Dengan demikian, berdasarkan sistem kompetensi dapat diketahui apakah seseorang telah bagaimana mengembangkannya, dengan pelatihan dan pembinaan atau perlu dimutasikan kebagian lain.

Dengan merujuk pada konsep-konsep dasar tentang kompetensi seperti yang telah diungkapkan Spencer and Spencer atau mengacu pada The Competency Handbook, volume 1 & 2 ada beberapa pedoman dasar untuk mengembangkan sistem kompetensi:

(1). Identifikasi pekerjaan atau posisi-posisi kunci yang akan dibuat kompetensi modelnya. (2). Lakukan analisis lebih jauh mengenai proses kerja penting, misal, cara kerja, waktu kerja, hubungan kerja, tanggung jawab pada posisi-posisi kunci tersebut. (3). Lakukan survei mengenai kompetensi apa saja yang dibutuhkan required competencies dengan bercermin pada masukan. (4). Dari semua masukan yang ada, buatlah daftar tentang jenis-jenis kompetensi apa saja yang diperlukan pada posisi tertentu. (5). Uraian makna dari setiap jenis kompetensi yang telah dituliskan – hal ini untuk menyamakan persepsi mengenai suatu jenis kompetensi. Misalnya jika dilakukan kompetensi analisis data, sampai sejauh mana analisis data yang dimaksud.

Tentukan skala tingkat penguasaan kompetensi yang ingin dibuat misalkan skala 1– sangat rendah, 2 – rendah, 3 – sedang, – 4 baik, 5– sangat baik atau memakai skala BBasic, IIntermediate), AAdvance atau E Expert. Buatlah penjelasan dari suatu jenis kompetensi dalam skala yang telah dibuat. Misalnya: Kompetensi komunikasi tertulis. Untuk kompetensi dasarnya: maupun menulis memo dan surat; tingkat dasar –intermediate: mampu menulis laporan dengan analisis minimal; tingkat lanjutan –advance, menulis laporan disertai analisis mendalam dalam bentuk grafik dan gambar; tingkat ahli – expert: Menuliskan laporan yang berisi pendapat, analisis dengan dukungan dan fakta dengan konsep dan variabel yang rumit.

Pentingnya kompetensi dalam mendorong suatu organisasi mencapai posisi kompetitif juga ditekankan oleh Glick bahwa suatu organisasi perlu memperhatikan keberhasilannya di masa depan sebagai persiapan untuk pengembangan dan kerjasama. Menurutnya kompetensi seseorang dapat ditunjukkan dalam bentuk kemampuan individu untuk menerapkan pengetahuan ke dalam bentuk tindakan.

Dalam penerapan kompetensi ini, tentu tiap organisasi memiliki perspektif berbeda berdasarkan nilai strategisnya bagi organisasi bersangkutan.Olson dan Bolton mengilustrasikan cakupan konsep kompetensi dalam literatur organisasi bahwa kompetensi merujuk pada individu maupun organisasi.Karakteristik individu mencakup pengetahuan teknis dan keterampilan – knowledge technical and skills kinerja, serta kompetensi penyumbang individu.

Menurut Mathis and Jackson (2002:99), kompetensi ketrampilan dan pengetahuan cenderung lebih nyata – visible dan relatif berada di permukaan – ujung sebagai karakteristik yang dimiliki manusia.Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk meningkatkan tingkat kemampuan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, kompetensi dalam penelitian ini dibatasi kedalam dua variabel yakni pengetahuan dan ketrampilan kerja.Hal ini sesuai dengan pendapat Palan (2007) bahwa ada dua unsur kompetensi yang menonjol yakni pengetahuan dan keahlian atau ketrampilan.Kedua kompetensi ini biasanya mudah untuk dikembangkan dan tidak memerlukan biaya pelatihan yang besar untuk menguasainya sedangkan kompetensi konsep diri, karakteristik pribadi dan motif sifatnya tersembunyi dan karena itu lebih sulit untuk dikembangkan atau dinilai.

Pengetahuan sebagai variabel pertama dari kompetensi pegawai dalam penelitian ini bukanlah merupakan pengetahuan umum semata melainkan pengetahuan tentang tugas yang sangat penting bagi setiap staf untuk melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut Gibson merupakan tingkat pemahaman lisan seseorang pegawai tentang apa yang dia ketahui dari pengalaman dan proses belajar. Pengetahuan yang baik tentang tugas di dalam diri seorang staf cenderung akan meningkatkan kualitas pekerjaannya. Apabila pegawai tersebut memiliki pengetahuan yang baik tentang pekerjaannya, maka dia akan dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik, dan demikian sebaliknya.

Ketrampilan sebagai variabel kedua dari kompetensi adalah kecakapan yang berhubungan dengan tugas yang dimiliki dan dipergunakan oleh seseorang pada waktu yang tepat, Gibson. Staf yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dapat berperilaku professional yang dapat ditunjukkan dengan memiliki dan menerapkan ilmu pengetahuan ilmiah dan teknologi staf, memiliki dan menerapkan keterampilan profesional dan kehidupan profesional, Mathis and Jackson.

Notoadmojo mengutarakan bahwa semakin tinggi keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja, semakin efisien badan, tenaga, dan pemikirannya dalam melaksanakan pekerjaan. Sirait dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa pendidikan dan latihan memberikan pegawai keterampilan yang mereka butuhkan dan dengan adanya keterampilan dapat meningkatkan rasa percaya diri staf dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas, serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Kinerja karyawan adalah prestasi – hasil kerja karyawan atau pegawai selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan; standar, target, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama.

Yang dimaksud dengan kinerja – performance adalah hasil kerja yang bersifat konkrit, dapat diukur, dan dapat diamati.Lebih lanjut dikatakan bahwa kinerja bersifat aktual – riil, sedang tujuan bersifat ideal. Hal senada dikemukakan Mangkunegara, bahwa kinerja berasal dari kata job performance – prestasi kerja sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral atau etika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia – kinerja berarti; sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperhatikan, dan kemampuan kerja.

Dari uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa kinerja – performance dapat berupa hasil kerja, prestasi kerja, atau tingkat keberhasilan seseorang dalam tugas dan tanggung jawabnya yang diberikan kepadanya. Kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Kinerja individu akan baik jika dari faktor internal: memiliki kemampuan tinggi dan kerja keras, dan dari faktor eksternal: adanya pekerjaan mudah, nasib baik, bantuan dari rekan kerja, dan pimpinan yang baik. Jika tidak demikian halnya, maka kinerja individu adalah buruk.

Pernyataan yang senada dikemukakan Griffin bahwa kinerja kerja ditentukan oleh tiga hal, yaitu kemampuan, keinginan, dan lingkungan. Untuk itu agar individu mempunyai kinerja yang baik, maka harus mengetahui bagaimana cara melakukannya dengan benar, mempunyai keinginan yang tinggi, dan lingkungan kerja yang mendukung. Gambaran  menunjukkan posisi kinerja berhubungan dengan banyak faktor, yakni; imbalan yang diharapkan individu, pengharapan-pengharapan, yang kemudian akan menimbulkan dorongan, yang dipengaruhi oleh kemampuan – kebutuhan – perangai dan prestasi individu terhadap peran – tugas yang diterima. Faktor-faktor tersebut secara keseluruhan membentuk kinerja individu.

Kinerja yang dibentuk ini selanjutnya menimbulkan imbalan instrinsik, dan imbalan ekstrinsik. Imbalan ini dapat negatif atau positif tergantung dari tingkat kinerja individu. Persepsi tentang imbalan intrinsik atau imbalan ekstrinsik akan menimbulkan ingkat kepuasan individu.Imbalan yang memuaskan dapat mengarah pada dorongan perilaku yang diarahkan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian dasar kinerja dipengaruhi oleh faktor-faktor harapan mengenai imbalan, dorongan, kemampuan –kebutuhan – sifat, persepsi terhadap tugas, imbalan intrinsik dan ekstrinsik, persepsi terhadap tingkat imbalan, dan kepuasan kerja. Kinerja yang baik dipengaruhi oleh kemampuan – knowledge dan skill dan motivasi – attitude dan situation seseorang.

Gordon menyatakan bahwa: “performance was a function of employee’s ability, acceptance of the goals, level of the goals and the interaction of the goal with their ability”. Dari definisi ini, mengungkapkan bahwa kinerja terdiri dari empat unsur, yaitu: kemampuan – penerimaan tujuan-tujuan – tingkatan tujuan-tujuan yang dicapai, dan interaksi antar tujuan dengan kemampuan para anggota organisasi.

Masing-masing unsur tersebut turut berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Kinerja seseorang dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dan kemampuan. Kemampuan individu adalah suatu faktor yang merujuk ke suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan ini banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan. Bila kemampuan ini disertai dengan bakat seseorang akan dapat merupakan faktor yang menentukan prestasi seseorang. 

Pelatihan dapat mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan keterampilan. Kemampuan dapat dibedakan atas kemampuan fisik dan kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan mental, sedangkan kemampuan fisik – jasmani untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, kekuatan, dan kecekatan. 

Kinerja yang baik memerlukan kemampuan intelektual dan fisik yang sesuai dengan pekerjaan seseorang. Seorang karyawan agar memiliki kinerja yang baik, maka diperlukan kemampuan pengetahuan tentang bidang tugasnya, seperti pengetahuan yang mendalam tentang materi pekerjaannya, teknik pelaksanaan pekerjaan, cara berkomunikasi dalam proses pelayanan, interaksi antar unitnya, dan lain sebagainya. Untuk kemampuan fisik, seperti tidak cacat fisik yang dapat menjadi penghalang – kendala dalam bertugas.

Seseorang karyawan yang memiliki kemampuan kurang dari yang dipersyaratkan akan besar kemungkinannya untuk gagal. Jika sebaliknya, yaitu memiliki kemampuan lebih tinggi dari yang dipersyaratkan, maka akan menjadi tidak efisien di dalam organisasi dan bahkan dapat berakibat kurang puas kerja atau dapat pula menimbulkan stress – frustrasi, dan sebagainya Robbins. Jadi pegawai sangat perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan posisinya dan sesuai dengan keahliannya – the right man in the right place, the right man on the right job.

Tujuan organisasi harus diketahui dengan jelas oleh setiap anggota organisasi. Hal demikian akan memberikan arah bagi mereka dalam menyelesaikan tugas. Sejauh mana penerimaan tujuan organisasi, akan mempengaruhi hasil kerja anggota organisasi yang bersangkutan. Jika tujuan organisasi diketahui dengan jelas dan disertai dengan kemampuan tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dalam pencapaian tujuan tersebut, maka pekerjaan itu akan memberikan hasil yang memuaskan.

Kinerja merupakan tanda keberhasilan suatu organisasi dan orang-orang yang berada dalam organisasi. Kinerja adalah kunci yang harus berfungsi secara efektif agar organisasi secara keseluruhan dapat berhasil. Untuk itu kinerja yang baik, harus dilakukan evaluasi secara terus menerus agar mencapai keberhasilan secara individu ataupun secara organisasi.

Ada tiga kriteria dalam mengevaluasi kinerja individu, yaitu tugas individu, perilaku individu, dan ciri individu. Menilai kinerja individu melalui hasil tugas yang dimaksudkan adalah menilai hasil pekerjaan kerja individu.Misalnya terhadap produk yang dihasilkan, efektivitas pemanfaatan waktu, dan sebagainya.

Penilaian kinerja individu melalui perilaku, agak sulit dilakukan, namun dapat diamati dengan cara membandingkan perilaku rekan kerja mereka yang setara, atau dapat pula dilihat dari cara penerimaan melalui tugas dan berkomunikasi. Sedangkan menilai kinerja individu dengan melalui pendekatan ciri individu adalah dengan melihat ciri-ciri individu, misalnya melalui sikap, persepsi, dan sebagainya.

Posted in Opini | Tagged | Leave a comment

Kue Dari Bojong Koneng Mendunia

Belajar – menimba ilmu tidak ada batas usia. Selama masih ada minat dan niat, meski usia telah paruh baya, kesempatan belajar selalu terbuka. Belajar tidak harus di ruang kelas seperti layaknya siswa-siswi; SD, SMP, SMA, SMK. Belajar dari sekolah kehidupan, melihat langsung ke sumber ilmu lebih efektif dan mudah diresapi. Demikian pula seseorang yang ingin membangun bisnis, bukan soal punya bakat atau tidak, yang utama adalah minat dan semangat kerja keras.

Bagi karyawan – pegawai, mulai membangun bisnis – berwirausaha 3 – 5 tahun sebelum memasuki purna tugas – pensiun, sangat tepat. Modal, bisa dipersiapkan dari gaji bulanan. Dengan membuka usaha warung, dagang “kecil-kecilan” di rumah, bisa menjadi embrio untuk dikembangkan sekaligus belajar sehingga saat memasuki masa pensiun sudah mantap untuk berbisnis.

Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta yang diketuai H. Hasanuddin, BSy, SH, dalam tahun buku 2019 telah merealisasikan program kerja sama dengan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) kewirausahaan. Pelaksanaannya ditangani oleh Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan Ikopin (PIBI – Ikopin). Untuk memperoleh ilmu dari tangan pertama pelaku bisnis yang merangkak dari bawah, dan kini produknya telah masuk ke pasar global, 75 orang anggota KPPD DKI Jakarta peserta Diklat diajak berkunjung ke pabrik kue kering bermerek J&C di kawasan Bojong Koneng. Bandung Selatan, Jawa Barat yang dibangun oleh pasangan suami isteri Dedi Hidayat dan Diah Susilawati.

Memanfaatkan peluang, kata Dedi Hidayat yang pernah berbisnis jahe merah, bisa dari mana saja dan kapan saja. Jelang hari raya keagamaan, khususnya bulan Ramadhan, berbagai bisnis musiman tiba-tiba menjamur di mana-mana. Bisnis yang ikut terbawa indahnya berkah Ramadhan yaitu pedagang es; (entah es campur, es teh manis, pisang ijo, es kacang merah), pedagang kolak (kolak pisang, kolak labu, kolak biji salak) dan sebagainya. Pedagang pakaian pun akan memperoleh laba besar saat perusahaan-perusahaan telah membagikan tunjangan hari raya kepada karyawannya.

Ada satu jenis pedagang lagi yang juga diuntungkan oleh momen hari raya, yaitu jualan kebutuhan pangan sekunder, penganan – makanan kecil. Hebatnya, makanan kecil ini mampu menggeser penganan tradisi. Dulu, hidangan yang biasa disajikan saat lebaran diantaranya; kacang goreng, dodol, sukro, gemblong, rengginang dan aneka cemilan tradisional lainnya. Kini, siapa yang tak kenal nastar, kastengels, putri salju, dan lidah kucing.

Bisnis kue kering jelang Lebaran, Natal dan Imlek memang menjadi primadona untuk dijadikan sajian tamu yang berkunjung. Karakter kue yang tahan lama membuat kue kering selalu dicari orang. Kisah sukses berbisnis kue kering dialami oleh Dedi dan Diah. Syarat keberhasilan usaha kue harus memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang kuliner atau punya bakat, hobi membuat kue sejak kecil bisa dipatahkan oleh pasangan suami isteri ini. Mitos itu tidak berlaku bagi mereka.

Keahlian membuat kue bisa diperoleh dari belajar autodidak. Keduanya pun tak punya latar belakang pendidikan kuliner formal. Diah sarjana lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara, Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, sedangkan Dedi alumni Fakultas Ilmu Pasti dan Pengetahuan Alam Jurusan Matematika Universitas Padjadjaran (Unpad).

Kepiawaian Diah setelah rajin mengikuti kursus dan rajin melakukan eksperimen membuat kue menjadi titik cerah usaha. Dengan modal Rp 2 juta, tahun 1996 Dedi dan Diah meretas usaha kue basah, dan mengibarkan bendera Joyci nama putra-putrinya Jody dan Cindy. Bisnisnya kala itu merupakan industri mikro. Namun setelah digeluti serius dan dikelola profesional, akhirnya industri rumahan ini mampu menghasilkan keuntungan luar biasa.

Usaha yang dirintis mengusung konsep bakery itu sempat dilanda badai krisis ekonomi 1998. Daya beli masyarakat yang menurun drastis dan daya tahan roti yang singkat, hanya 3-4 hari, mengguncang perusahaan tersebut. Dedi pun memutuskan untuk tidak lagi berjualan kue basah dan fokus pada usaha cookies. Bermodal pinjaman sebesar Rp 199 juta dibelanjakan alat-alat dan bahan baku cookies. Dengan kejelian memfokuskan usaha di sektor kue kering, langkah itu bukan hanya menyelamatkan Joyci, tetapi juga mengantarkannya menuju posisi saat ini.

Faktor terpenting dalam kegiatan bisnis adalah konsumen. Tanpa mereka bisnis pasti berhenti. Brand – merek harus mampu mengikat kuat konsumennya. Bisnis kue, karena merupakan bagian dari pangan harus terjamin kebersihannya. Saat menyadari arti penting brand dan mendaftarkan patennya pada 2002, mereka harus menelan kekecewaan. Brand Joyci sudah digunakan orang lain. Namun mereka tidak kehabisan akal. Agar tetap bisa menggunakan brand dari nama putra putinya, dipilihlah nama J&C Cookies yang dipertahankan sampai sekarang. Yang membanggakan ketika tahu bahwa orang nomor satu di negeri tercinta, Presiden Joko Widodo ternyata juga penikmat produk J&C Cookies.

Permintaan kue kering produksi J&C Cookies terus meningkat, tak hanya pada bulan Ramadhan atau jelang Natal. Suatu saat, karena permintaan sangat besar membutuhkan 500 ton tepung terigu, 30 ton kacang mede, 70 ton butter dan 20 ton telur. Permintaan kue kering J&C bisa mencapai 4000 – 5000 toples per hari. Dengan basis pasar Bandung dan Jakarta omzetnya sekitar Rp 13 -15 miliar.

Inovasi menjadi salah satu kunci sukses. Berawal dari hanya 6 jenis kue kering, seperti putri salju, kastengel, nastar, saat ini sudah berkembang menjadi sekitar 60 jenis kue. Selain selalu menggunakaan roombutter dan keju edam asli, J&C Cookies selalu menciptakan kreasi baru dari ragam kuenya. Setiap tahun, biasanya menambah 5 – 10 varian baru. Basic-nya, semua yang dicoba dan tertarik harus jadi cookies, misalnya, terakhir jengkies cookies, cookies jengkol. Sedang dipersiapkan pula pete cookies.

Selain selalu menambah varian produk juga mengembangakan sistem cookies isi ulang layaknya air minum galon. Jadi, setiap pelanggannya akan dipinjami rak toples, setiap kali merasa bosan, konsumen dipersilahkan mengganti rak toplesnya menjadi baru. Setiap bulan punya tema yang berbeda-beda, misalnya kalau mau Lebaran temanya masjid, bulan depan bisa ganti lagi. Pokoknya pelanggan pinjam saja, tidak usah beli, asal sudah punya toplesnya, kalu cookies habis tinggal isi ulang. Persis seperti galon air.

Inovasi, bukan hanya pengembangan produk, tetapi juga pemasarannya. Go international adalah sebuah impian. Dan impian itu telah menjadi kenyataan, J&C Cookies telah berhasil masuk pasar Malaysia, Singapura, dan Brunei Darusalam. Untuk bisa masuk ke pasar global kualitas diuji secara ketat oleh BPOM.

Awalanya, Diah dan Dedi menjalankan usahanya tanpa bantuan seorang pun tenaga kerja. Namun setelah industri rumahan itu berkembang pesat menjadi industri raksasa ribuan orang disekitar tempat tinggalnya diberdayakan sebagai karyawan musiman, da 100 orang diantaranya sebagai karyawan tetap. Demi menjaga kualitas produk, training dan pendidikan terus dilakukan bagi karyawan. “Rasa syukur kami wujudkan dengan memberi lapangan kerja pada orang-orang sekitar, di wilayah Bojong Koneng,” jelas Dedi.

Tantangannya saat ini, lanjut dia, khususnya kue kering yang akan dieksport ke luar negeri adalah masalah packaging – pengemasan. Pengemasan sangat penting guna menjaga kualitas produk. Rencana ke depan, mengembangkan perusahaan menjadi waralaba. Memang tidak mudah, terutama menjaga kualitas adonan. Untuk itu perlu control kualitas yang ketat.

Dengan terjaganya kualitas produk, dalam kurun waktu 15 tahun telah berhasil menghantarkan J&C Cookies menjadi salah satu best brand home made cookies di Indonesia. Bahkan, produknya dipasarkan hingga ke Singapura, Malaysia, dan Brunei, walau sejauh ini belum mengusung brand sendiri. Produk yang diekspor ke Singapura polos, tanpa menggunakan brand J&C Cookies. Di sana di-branding dengan brand setempat.

Di Singapur, produknya bisa didapatkan dengan mudah disejumlah mal ternama, seperti Takhasimaya, salah satu mal terbesar di Negeri Singa. Total, pasar manca negara menyerap sedikitnya 30.000 toples pertahun. Lantaran brand J&C Cookies semakin diperhitungkan, kue kering dari Bojong Koneng akan dipasarkan di manca negara dengan brand sendiri.

Setelah Malaysia, Singapur dan Brunei, berhasil ditaklukan, Hong Kong menjadi incaran invansi produk J&C dan akan pakai merk sendiri berlabel made in Indonesia. Meski telah merambah pasar internasional, pasar dalam negeri tetap jadi andalan. “Pasar ekspor paling hanya 5%,” jelasnya.

Meski belum masuk usaha waralaba, J&C menawarkan konsep keangenan sebagai distribusi produk-produk J&C. Para calon agen terbagi menjadi dua katagori yaitu agen biasa dan agen khusus. Saat ini J&C telah memiliki belasan agen khusus di Batam dan di Jakarta, sedangkan untuk agen biasa sudah mencapai 1000 lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalau mau jadi agen biasa minimal pembelain 30 lusin (toples) atau Rp 13 juta, untuk agen khusus Rp 400 juta sebanyak 1000 lusin.

Agen-agen itu bukan hanya pemilik toko atau pedagang sungguhan. Banyak di antara mereka yang berstatus pegawai negeri, guru, mahasiswa, ibu rumah tangga bahkan pelajar SMP pun banyak yang menjadi agen dan menjual langsung ke masyakarat luas. Sukses bisnis kue kering itu menginspirasi banyak orang, mereka ikut mencoba berwirausaha kue kering. Ada beberapa agen yang menjual produknya dengan sistem arisan. Dalam sebulan, anggota harus mengumpulkan uang arisan Rp 25.000,- Setelah diundi, yang beruntung akan memperoleh 5 – 6 toples kue kering.

Setiap tahun, dapat memproduksi sekira 600 ribu toples per tahun dengan omset penjualan sekira Rp30 miliar. Namun, ketika momen Lebaran, omzet produksinya bisa naik hingga 70% dari bulan-bulan biasa. Setahun, permintaan kue kering selalu naik sekira 20% – 30%. Kalau Lebaran yang paling banyak dipesan kastangles dan nastar. Banyaknya reapet order dan jumlah costumer yang terus meningkat membuat Dedi semakin optimis.

Produk J&C juga dipasarkan ke berbagai kafe dengan menjadikan cookies J&C sebagai makanan pengiring minum kopi dan alat penghitung jumlah item kopi yang dikeluarkan barista. Jadi, 1 pcs cookies berarti barista mengeluarkan 1 cangkir kopi sehingga tak ada kesempatan barista berbohong, karena berdasarkan kuantiti item kopi yang terjual. J&C Cookies kini mampu memproduksi 57 jenis kue kering berbagai rasa. Harga cookies mulai Rp 42.500,- – Rp 190.000,- per toples untuk ukuran besar. (adit)

Posted in Umum | Tagged | Leave a comment

Indonesia Optimis Pertumbuhan Ekonomi Lebih Baik

Hasil liputan Majalah UKM dari berbagai diskusi terkait perekonomian nasional, diperkirakan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,3% pada 2020. Faktor penyebab ketidakpastiannya tetap sama, yakni berlanjutnya perang dagang Amerika Serikat (AS) versus Tiongkok, plus faktor rumitnya pemisahan Inggris dari perekonomian atau pasar tunggal UE (Uni Eropa) alias Brexit. Proses Brexit seperti sedang menghadapi kebuntuan. Selain itu, bahkan ada potensi terjadinya eskalasi ketidakpastian oleh faktor AS.

Dari dalam negeri, kenaikan sejumlah harga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Apalagi konsumsi rumah tangga selama ini merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar. Di samping itu, masih defisitnya neraca perdagangan diperkirakan turut menekan pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah menarik investasi, terutama asing, masih belum optimal. Kekhawatiran peningkatan eskalasi konflik di Timur Tengah pasca-terbunuhnya salah satu pemimpin militer Iran, Qassem Soleimani, bisa berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Hal ini lantaran konflik bisa mendorong kenaikan harga minyak dunia. Padahal Indonesia masih tergantung impor minyak untuk memenuhi kebutuhannya.

Ekonomi Indonesia juga tidak kebal dari virus resesi global. Laju pertumbuhan ekonomi pada dua triwulan terakhir yang melambat, mengindikasikan bahwa risiko resesi dapat menjalar ke dalam negeri. Serangkaian ‘amunisi’ kebijakan trobosan yang tidak hanya mampu menahan perlambatan, namun juga dapat mengakselerasi perekonomian sangat dinantikan. Kolaborasi petahana dan wajah baru di tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju diharapkan tidak sebatas memberi secercah harapan, namun benar-benar dapat merealisasikan target-target pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Perekonomian global menunjukkan tanda-tanda resesi. Musim pemangkasan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi melanda hampir seluruh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang juga kesulitan mendongkrak perekonomian. Beberapa gejala resesi tersebut terindikasi dari: Fenomena kurva imbal hasil yang terbalik (inverted yield curve) di pasar obligasi Pemerintah AS. Sejarah resesi AS umumnya dimulai dengan gejala kurva yield terbalik atas surat utang AS bertenor 2 tahun dan 10 tahun.

Artinya, yield obligasi pemerintah AS bertenor jangka panjang (10 tahun) justru lebih kecil dibandingkan yield obligasi jangka pendek (2 tahun), yang biasanya menjadi tanda-tanda awal resesi. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi, the Fed mulai mengoreksi suku bunga acuan, sehingga aliran modal jangka pendek (hot money) kembali datang ke negara-negara pasar berkembang. Nilai tukar mata uang domestik cenderung menguat, namun secara fundamental justru semakin rentan.

Memasuki tahun 2020 kondisi ekonomi global penuh dengan ketidakpastian. Kondisi ini akibat ketegangan perdagangan internasional yang dipicu oleh perang dagang (trade war) antara dua kekuatan ekonomi dunia saat ini Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. Hal ini kemudian berimbas pada melambatnya penggerak pertumbuhan ekonomi domestik dibanyak negara, termasuk Indonesia. Bahkan di sebagian negara, sampai dengan kuartal III-2019, sudah banyak negara yang mengalami perlambatan bahkan sudah masuk dalam fase resesi ekonomi. 

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sempat melambat akan kembali positif pada 2020. Menurut dia, hal ini tampak dari membaiknya penerimaan beberapa jenis pajak. Ini menunjukkan perbaikan ke arah positif sehingga kita harap rebound ini akan diteruskan sehingga memberikan akselerasi untuk bisa kita jaga pada 2020.

Dicontohkan salah satu komponen yang menunjukkan perbaikan adalah Pajak Penghasilan (PPh) 21. Meski sempat mengalami kontraksi pada kuartal III 2019 hingga 0,82%, penerimaan PPh 21 bisa kembali tumbuh 10,42% pada Oktober dan 19,60%  hingga November 2019. PPh 21 ini pajak dari upah gaji dan penghasilan pekerja. Artinya, mereka memiliki posisi yang membaik. Peningkatan pertumbuhan pada November 2019 juga dapat dilihat pada sektor industri pengolahan yaitu sebesar 7,84%, perdagangan (15,71%, serta jasa keuangan dan asuransi 25,42%.

Komponen terpenting adalah PPh Pasal 25 badan karena pada kuartal ketiga sempat tertekan 12,68%, lalu menguat pada Oktober hingga 8,45% dan di November tumbuh 25,22%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan sudah akselerasi dengan baik. Perbaikan juga terlihat pada Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) yang pada kuartal pertama tertekan 3,89%, namun tumbuh sebesar 2,69% pada November 2019. Peningkatan pertumbuhan terutama dapat dilihat dari beberapa sektor utama seperti perdagangan yaitu 8,14%.

Adanya perbaikan pada jenis-jenis pajak tersebut, menjadi alasan Sri Mulyani menilai terdapat langkah awal menuju rebound atau pembalikan yang cukup konsisten di tengah kondisi perlambatan ekonomi global. Indonesia patut bersyukur. Ditengah perlambatan ekonomi global tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal III-2019, masih bisa mencapai 5,02%. Angka pertumbuhan itu menunjukkan Indonesia termasuk negara yang mampu bertahan ditengah perlambatan ekonomi global. Modal pertumbuhan yang relatif stabil sepanjang tahun 2019, harus bisa dimanfaatkan dalam menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu. 

Bahkan Pemerintah harus mampu menangkap peluang untuk mengambil manfaat ditengah ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok tersebut. APBN 2020 yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah, tetap menjadi ukuran untuk melihat kinerja ekonomi pada tahun 2020. Dalam APBN 2020 ditetapkan asumsi ekonomi makro, antara lain: target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30%; tingkat ninflasi sebesar 3,10%; nilai tukar Rp 14.400 per US$; tingkat suku bunga SPN 5,4%; harga minyak (ICP) 63 US$ per barel; lifting minyak 755 ribu barel per hari dan lifting gas 1.191 MBOEPD. Indikator ekonomi makro tersebut,  terlihat cukup optimis sekaligus realistis dalam menghadapi tahun 2020.

***

Beberapa instrumen penting turut menjadi perhatian untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, antara lain, konsumsi rumah tangga. Komposisi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditunjang oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Faktor-faktor ketidakpastian global itu, menjadi sangat layak untuk diperhatikan pemerintah agar tetap bermain aman sepanjang tahun 2020, yakni kebijakan pengelolaan perekonomian yang realistis dan penuh kehati-hatian, seperti yang dipraktikkan sepanjang 2019.

Dengan semangat pengelolaan berhati-hati sepanjang 2019 Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi 5,02%? Realistis dalam arti tetap berpijak pada sumber kekuatan atau kontributor utama pertumbuhan. Sumber kekuatan pertumbuhan ekonomi 2019 adalah konsumsi domestik yang sumbangannya mencapai 56,28%, sementara kontribusi investasi bagi pertumbuhan 32,32%.Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga perlu terus didorong. Pemerintah perlu menjaga inflasi pada level terkendali untuk memaksimalkan daya beli masyarakat. Saat terjadi kenaikan harga, umumnya masyarakat akan menekan pengeluarannya dan berdampak pada penurunan permintaan.

Pemerintah menargetkan inflasi 2020 berada pada kisaran 2% – 4%. Inflasi Indonesia tahun ke tahun sebesar 3,28%. Jika angka inflasi ini dapat dikendalikan, maka pengeluaran konsumsi tidak akan mengalami stagnasi. Perang dagang AS dan China seharusnya membuka peluang investasi untuk masuk ke Indonesia. Perang tarif antara AS dan China memaksa beberapa pelaku bisnis di China untuk memindahkan basis bisnisnya atau relokasi usaha ke negara lain. Beberapa negara di Asia Tenggara menjadi destinasi pilihan, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data BPS pada Triwulan I-2019, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi 32,17% terhadap PDB Indonesia. Namun faktanya, investasi di Indonesia belum menunjukkan kabar bahagia. Pada Triwulan I-2019, pertumbuhan investasi justru turun sebesar 5,74% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Pencapaian kebutuhan investasi yang tinggi sangat membutuhkan peran swasta dan PMA. Pengeluaran konsumsi masyarakat kelas atas dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi akan tetapi perilaku masyarakat kelas ini cenderung menahan konsumsi untuk investasi perlu juga menjadi perhatian. Solusi terbaik yaitu memastikan investasi dari masyarakat kelas atas tidak lari keluar Indonesia. Rangkaian kebijakan yang berhubungan dengan investasi menjadi sangat krusial, baik itu terkait perbaikan infrastruktur, produktivitas tenaga kerja, maupun simplifikasi regulasi untuk menarik perhatian investor.

Berkaca pada negara kompetitor seperti Vietnam, Myanmar, dan Thailand, Indonesia harus menawarkan kelebihannya agar dilirik investor. Tiga negara tersebut merupakan negara-negara ASEAN yang seringkali menjadi pilihan bagi investor untuk berinvestasi. Vietnam secara logistik masih kalah dengan Indonesia, tetapi kemudahan perizinan serta posisi dalam value chain yang lebih tinggi membuat Vietnam mampu mendorong minat investor masuk ke negaranya. Sementara itu, Thailand memiliki kelebihan dengan infrastruktur dan logistik yang lebih kuat.

Daya tarik investasi di Indonesia perlu didorong untuk menarik minat investor yang akan merelokasi basis usahanya. Pemerintah telah meluncurkan Online Single Submission (OSS) di mana seluruh perizinan dapat diurus satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menjawab kemudahan soal perizinan investasi. Namun, penerapan OSS itu belum berjalan secara optimal. Waktu yang dibutuhkan dalam hal perizinan masih cukup lama walau sudah satu pintu ke BPKM. Dan BKPM belum memiliki wewenang langsung untuk memutuskan. Pengajuan izin masih harus diteruskan terlebih dahulu ke kementerian – lembaga teknis terkait, termasuk ke pemerintah daerah tempat investasi dituju.

Pertumbuhan industri manufaktur setiap triwulannya selama 4 tahun terakhir tercatat masih berkisar antara 3% – 4%. Memasuki era revolusi industri 4.0, Indonesia sebenarnya telah menyiapkan roadmap “Making Indonesia 4.0” sebagai strategi untuk mendorong pergerakan industri nasional. Salah satu yang perlu disiapkan yaitu strategi bisnis agar Indonesia dapat meningkatkan perannya dalam rantai nilai global. Performa industri manufaktur di Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat berorientasi ekspor.  Daya ungkit industri manufaktur cukup besar sebagai mesin perekonomian.

Mengupayakan peningkatan kontribusi investasi baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional per 2020 masih sulit karena ketidakpastian global. Begitu pula dengan kontribusi dari ekspor. Maka, motor pertumbuhan yang masih layak diandalkan adalah konsumsi masyarakat dan maksimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) – Daerah (APBD). Untuk memelihara potensi pertumbuhan ekonomi tahun 2020, pemerintah diharapkan fokus pada pengelolaan dua motor pertumbuhan itu. Untuk menjaga kekuatan konsumsi masyarakat, pemerintah hendaknya menghindari dulu penerapan kebijakan-kebijakan baru yang berpotensi memperlemah daya beli masyarakat.

Sejumlah laporan menyebutkan, penyerapan anggaran 2019, baik di pusat (APBN) maupun daerah (APBD), belum maksimal hingga di penghujung tahun. Artinya, peran APBN-APBD sebagai motor pertumbuhan belum diupayakan sepenuhnya. Berdasarkan catatan 2019 itu, pemerintah sepanjang 2020 diharapkan lebih pro aktif mendorong semua kementerian dan lembaga, serta semua pemerintah daerah, untuk meningkatkan profesionalisme dan lebih bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan APBN-APBD. Belanja pemerintah dan konsumsi domestik saling mempengaruhi. Lamban atau minimnya belanja pemerintah berdampak pada konsumsi dalam negeri.

***

Pemerintah harus menyiapkan iklim investasi yang kondusif bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Baik yang bersifat portofolio maupun Foreign Direct Investment (FDI), untuk menjaga liquiditas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Oleh sebab itu perlu didukung dengan kebijakan yang memangkas peraturan, biaya dan birokrasi yang rumit.

Tidak hanya pebisnis berskala besar, pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) pun masih merasakan sejumlah kesulitan untuk tumbuh dan berkembang, tak hanya dari aspek ketersediaan modal kerja melainkan juga dari sisi perizinan. Dengan begitu, ketika pemerintah akan all out memperbaiki peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB), aspirasi puluhan juta pelaku UMKM hendaknya juga didengarkan dan direspons oleh pemerintah bersama Bank Indonesia. Nilai tambah dari peran UMKM, baik bagi pertumbuhan dan ketahanan ekonomi maupun penyerapan angkatan kerja, tidak selayaknya dianggap remeh.

Sektor bisnis dalam negeri, termasuk UMKM tentu saja, kini boleh berharap banyak dari rencana aksi pemerintah melakukan penyederhanaan perizinan. Setelah bertahun-tahun mengupayakan harmonisasi peraturan pusat-daerah tidak kunjung membuahkan hasil, Presiden Joko Widodo akhirnya menawarkan dan langsung menyiapkan rancangan Omnibus Law. Ini adalah undang-undang (UU) yang harus dibuat untuk merespons sebuah masalah strategis, dengan konsekuensi pembatalan atau bahkan pencabutan sejumlah UU maupun peraturan-peraturan lainnya.

Omnibus Law yang dirancang pemerintah fokus pada eliminasi semua hambatan berusaha dan investasi, utamanya UU perpajakan, penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM. Artinya, tujuannya mewujudkan EODB itu. Melengkapi rencana pengajuan proposal Omnibus Law kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), pemerintah juga bertekad mengoptimalkan sistem online single submission (OSS), meningkatkan efektivitas fungsi Satuan Tugas Percepatan Investasi, relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI), dan pengesahan sektor prioritas investasi. Juga implementasi tax holiday dan super deduction tax (pemotongan/insentif pajak khusus), dan pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) plus Kawasan Industri.

Penyiapan proposal Omnibus Law oleh pemerintah memberi gambaran kepada masyarakat betapa sulitnya mengajak pemerintah daerah untuk melakukan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah. Juga memberi penjelasan betapa tidak mudahnya mereformasi birokrasi pusat maupun daerah. Sebelum sampai pada gagasan Omnibus Law itu, pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri pernah membatalkan tak kurang dari 3.143 peraturan daerah (perda) karena menghambat peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Ribuan perda itu hanya memperpanjang jalur birokrasi, menghambat perizinan, menyulitkan masyarakat berbisnis, dan ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Omnibus Law dan sejumlah pendekatan yang akan ditempuh pemerintah adalah upaya menemukan solusi. Dan, hasilnya belum akan terlihat atau dirasakan segera. Tetapi, setidaknya, sepanjang periode ketidakpastian global seperti sekarang ini, Indonesia memang selayaknya memanfaatkan periode itu untuk melakukan pembenahan guna mewujudkan kemudahan berbisnis. Kelak ketika semua inisiatif pembenahan itu rampung dan siap diterapkan, pelaku UMKM akan bergerak lebih leluasa, sementara investor lokal maupun asing tidak lagi dibuat ragu atau takut oleh oknum birokrat berperilaku korup.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi pemulihan kondisi global dapat mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di kisaran 5,1% – 5,5% pada tahun 2020. Perry menilai kemajuan perundingan dagang AS-China bisa menurunkan risiko di pasar keuangan global sehingga mendorong keberlanjutan aliran modal masuk ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Prospek pemulihan global menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi domestik dan arus masuk modal asing. Prospek perekonomian global juga akan dipengaruhi oleh pemanfaatan daerah tujuan ekspor baru di negara berkembang, efektivitas stimulus fiskal dan pelonggaran kebijakan moneter serta kondisi geopolitik.

Perbaikan ekspor mulai terlihat di triwulan IV 2019 karena pengaruh naiknya ekspor pulp, waste paper serta serat tekstil ke China, ekspor besi baja ke China dan ASEAN, serta berlanjutnya ekspor kendaraan bermotor ke ASEAN dan Arab Saudi. Sementara dari sisi domestik, perekonomian nasional 2020 akan dipengaruhi penyaluran bantuan sosial yang diproyeksikan lebih tinggi dari tahun 2019. Hal tersebut dapat menjaga konsumsi rumah tangga serta kinerja penyerapan belanja pemerintah untuk infrastruktur.

Selain itu, perbaikan investasi terutama non bangunan, seperti hilirisasi nikel di Sulawesi, diproyeksikan akan mendorong kinerja investasi pada 2020. Peningkatan investasi diharapkan bisa terjadi seiring dengan transformasi kebijakan ekonomi untuk mempercepat perizinan dan meningkatkan keyakinan pelaku usaha. BI juga optimistis pertumbuhan kredit pada 2020 bisa mencapai 10% – 12% atau lebih tinggi dari capaian 2019. Peningkatan kredit pada 2020 bisa terjadi karena didukung oleh penurunan suku bunga acuan sebanyak empat kali pada 2019, membaiknya likuiditas, serta kebijakan makro prudensial.

Pemerintah mesti konsisten menjaga kinerja belanja publik, terutama belanja produktif seperti belanja modal untuk dapat menjaga dan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.  Belajar dari pengalaman tahun 2019, pemerintah harus lebih optimal dalam menyerap belanja modal tahun 2020, sehingga efek ganda (multiplier effect) yang dimilikinya bisa berdampak lebih besar ke sektor riil ketimbang belanja pegawai atau belanja barang.

Tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia. Fokus Pemerintah untuk memperkuat pendidikan vokasi sudah tepat, tinggal bagaimana mencari titik temu dengan kebutuhan industri. Tentu, nanti kita harapkan peningkatan kualitas pendidikan vokasi mempunyai potensi untuk meningkatkan surplus dan nilai tambah ekonomi, dengan merubah struktur remitansi dari domestic helper – pekerja informal ke tenaga terlatih dan profesional, untuk semua profesi yang banyak diminati saat ini dan dimasa yang akan datang. Sehingga produk dan jasa yang dihasilkan mampu bersaing secara global.

Pasca berlalunya booming barang-barang komoditas, Indonesia perlu memiliki sumber pertumbuhan ekonomi baru yang relevan dengan potensi yang kita miliki saat ini. Ada dua potensi yang sangat mungkin kita pacu perkembangannya, yaitu: industri wisata dan produk halal. Dalam laporan  World Economic Forum (WEF) sektor pariwisata menyumbang lebih dari 10% dari PDB dunia. 

Kita berharap nilai transaksi ekonomi yang diciptakan akibat kegiatan pariwisata (direct economic transaction)akan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Begitu pula industri halal, berdasarkan laporan Global State of Islam Economic, dari total industri halal dunia tersebut, Indonesia berkontribusi sekitar 10% dari total nilai ekonomi halal dunia tersebut. Kita memiliki peluang yang sangat besar menjadi produsen industri halal terbesar di dunia, sehingga nantinya bisa meningkatkan nilai perdagangan dan ekspor nasional. (mar)

  

Posted in Umum | Tagged | Leave a comment

Eksportir UKM Perlu Waspada

Pemerintah optimis kontribusi ekspor produk usaha kecil dan menenengah (UKM) akan terus meningkat. Kontribusi ekspor produk UKM 2019 mencapai 15% dan diharapkan tahun 2020 meningkat mencapai 18%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ekspor Indonesia sepanjang Januari-November 2019 mencapai US$ 153,1 miliar, sedangkan total impor lebih besar yakni US$ 156,2 miliar. Alhasil, neraca perdagangan tercatat defisit US$ 3,1 miliar. Kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah mencapai 60,23% dari sekitar 64 juta pelaku usaha.

Pemerintah akan memfasilitasi UKM untuk mengekspor barang dan mencari pasar potensial. Tiongkok, menjadi salah satu pasar yang dinilai potensial lantaran memiliki penduduk mencapai 1,7 miliar orang. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan pasar, salah satunya melalui e-commerce.

Banyak produk yang dibutuhkan pasar dunia. Meliputi produk hasil laut, seperti rumput laut, udang, lobster, sampai ranjungan. Produk holtikultura, buah segar, banyak sekali, lalu home dekorasi, furniture, pajangan, kerajinan. Termasuk perhiasan, perak, dan emas, kuliner – halal food sudah pasti, muslim fashion. Jadi, banyak sekali opportunity permintaan produk UMKM di tengah ekonomi dunia yang sedang lesu.

Namun, Kementerian Perdagangan mengimbau para eksportir asal Indonesia, khususnya UKM yang belum berpengalaman, untuk lebih waspada dalam bertransaksi guna menghindari kerugian dan kehilangan dana ataupun barang ekspor. Himbauan tersebut disampaikan secara tertulis oleh Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Dumai, Heny Rusmiati karena banyak kasus menimpa eksportir asal Indonesia di wilayah Timur Tengah khususnya di Persatuan Emirat Arab (PEA).

Modusnya, oknum buyer – pelaku membuat inquiry kepada eksportir. Pelaku menerima harga berapa pun yang diberikan korban tanpa melakukan penawaran. Pelaku memberikan opsi pembayaran yang berisiko, yaitu pelaku berjanji akan melakukan pembayaran 100% saat barang dikeluarkan dari pelabuhan dan setelah barang dibuka bersama-sama di antara kedua pihak. Beberapa hari sebelum barang tiba di negara tujuan, pelaku akan mengundang korban agar datang ke negara tujuan ekspor untuk membuka barang secara bersama-sama.

Dalam kontrak penjualan, pelaku juga berjanji memberikan fasilitas berupa penginapan di hotel berbintang, makan, dan transportasi selama kunjungan. Ketika korban tiba di negara tujuan, pelaku akan menyambutnya di Bandara dan memfasilitasi korban untuk diantar menuju hotel. Kemudian pelaku memengaruhi korban untuk segera memberikan dokumen asli pengiriman, di antaranya Bill of Lading (B/L) secepatnya dengan berbagai alasan untuk keperluan pengeluaran barang dari pelabuhan.

Setelah korban memberikan dokumen pengiriman asli, pelaku berusaha meyakinkan korban untuk tetap tenang dan tinggal di hotel selama beberapa hari sambil menunggu barang tiba. Pada keesokan harinya, pelaku mendadak sulit dihubungi melalui telepon dan kemudian menghilang. Pada saat itulah diduga kuat pelaku melakukan penukaran B/L dengan mengganti nama dan alamat pengiriman barang ke calon penadah mereka. Pada akhirnya, pembayaran yang dijanjikan akan diberikan setelah barang tiba dan dicek bersama tidak pernah ditepati.

Untuk menghindari kejadian serupa, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan para pelaku usaha saat bertransaksi. Pertama, memperhatikan legalitas calon buyer dengan memastikan bahwa calon buyer memiliki legalitas yang resmi dan sah. Jika ada keraguan, eksportir dapat meminta kepada ITPC atau perwakilan Pemerintah RI lainnya dalam melakukan verifikasi lapangan. Kedua, menggunakan kontrak penjualan untuk mengikat kedua belah pihak dalam memenuhi hak dan kewajibannya serta sebagai dasar dalam upaya penyelesaian masalah. Ketiga, menggunakan sistem pembayaran yang aman dengan membiasakan menggunakan sistem pembayaran kegiatan ekspor dan impor dengan metode yang aman.

Terakhir, menjaga dokumen-dokumen penting dan tidak memberikan dokumen tersebut kepada buyer jika kewajibannya belum terpenuhi. Dengan melakukan hal-hal tersebut, diharapkan keamanan dalam bertransaksi dengan buyer akan lebih terjamin dan dapat terhindar dari tindak kejahatan yang modus dan motifnya terus berkembang. (Red)

Posted in Dari Redaksi | Tagged | Leave a comment

Prof. DR Meutia Farida Hatta Dalam Asah Asih Asuh Prinsip Berkoperasi

Di tengah berkecamuknya krisis perekonomian dunia, pemikiran Proklamator yang juga adalah Wakil Presiden RI Pertama, Bapak Koperasi Indonesia, DR. Drs. H. Mohammad Hatta (Bung Hatta) menemukan relevansinya. Dan sangat tepat untuk diterapkan di negeri tercinta ini. Bung Hatta menyebut; “Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional”. Namun nyatanya, sudah tiga perempat abad (75 tahun) Indonesia meredeka, koperasi di Tanah Air seolah terbaikan.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM), perajin, nelayan, petani, warung nasi hingga pedagang kaki lima selalu menjadi korban akibat lesunya perekonomian. Padahal keberhasilan pemimpin negara bukan semata diukur dari kemampuannya membangun infrastruktur; bandara, jalan tol, pelabuhan, bendungan, irigasi. Melainkan juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan rakyat banyak. Khususnya rakyat bawah.

Bung Hatta memiliki pemikiran; “Satu-satunya cara untuk dapat mengangkat rakyat Indonesia keluar dari penderitaan ekonomi adalah menggunakan sistem ekonomi sosialisme demokrasi.” Berangkat dari kondisi itu Bung Hatta mendirikan koperasi sebagai cara untuk menggerakan roda perekonomian atas dasar kebersamaan – kekeluargaan. Sehingga yang lemah tidak akan terlempar dari pasar.

Bung Hatta memang bukan pencetus koperasi untuk kali pertama. Walau bukan ide original, namun faktanya Bung Hatta sudah sejak lama menaruh perhatian sistem ekonomi untuk negara yang baru berdiri saat itu adalah sosialis demokrasi. Ada tiga karakter pribadi Bung Hatta yang patut ditiru yaitu; santun, jujur, hemat dan sederhana serta sikap kemandirian. Buah pikirannya terkait dengan koperasi antara lain dituangkan dalam buku berjudul “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” terbit tahun 1971, dicetak ulang oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta untuk kepentingan anggota.

“Koperasi adalah usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Karena itu kebersamaan sangat penting. Kebersamaan yang mendasari adanya sifat Asah – saling belajar, Asih – saling membantu bekerja sama dan Asuh – siapa yang tertinggal dan belum paham harus dibuat paham dan mampu. Inilah prinsip koperasi. Jadi, koperasi tidak ada penindasan terhadap yang lemah. Justru yang lemah itu diangkat sampai mampu mandiri,” urai Prof. DR Meutia Farida Hatta, putri sulung Bung Hatta, yang juga Guru Besar Antropolog Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, saat memberikan pencerahan kepada anggota KPPD DKI Jakarta, dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada 27 Februari 2020, di Auditorium Wisma Antara, Jakarta.

Di koperasi, lanjutnya, tidak ada pertentangan antara majikan dan buruh. Antara pemimpin dan pekerja. Semua yang bekerja adalah anggota dari koperasi itu sendiri, dan sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya. Demikian pula para anggota koperasi, sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasinya, makmur hidup mereka bersama. Rusak koperasinya, rusak hidup mereka bersama.

Menurut Prof. Meutia, ekonomi yang kelihatannya berjaya ini sebenarnya bukan ekonomi bangsa Indonesia, karena masih dikuasai asing. “Sering kali, bisnis besar itu bekerja sama dengan pihak asing, tetapi tidak memberdayakan masyarakat. Dan modal asing masih lebih berperan di Indonesia,” tegasnya. Masyarakat kalangan bawah tidak bisa merasakan sepenuhnya kejayaan ekonomi saat ini. Bung Hatta berpendapat, sistem perdagangan Indonesia dan pengelolaannya harus dijalankan rakyat Indonesia atas dasar kekeluargaan dan bukan diserahkan kepada pihak asing.

Dalam pidatonya 12 Juli 1951 Bung Hatta mengatakan: “Apabila kita membuka UUD 1945, membaca dan menghayati isi Pasal 33 (ayat1) di sana tercantum 2 macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasar kekeluargaan adalah koperasi. Karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai keluarga.

Sesungguhnya gerakkan koperasi di Indonesia mirip dengan koperasi pertama kali dimulai oleh para pekerja dan penenun Rochdale di England yang membentuk koperasi konsumtif secara demokratis pada tahun 1840. Kemudian pada tahun 1852 dan 1864, koperasi ini dikembangkan oleh Hermann Schulze-Delitzsch dan Friedrich Raiffeisen menjadi gerakan Credit Union (CU) di Jerman.

Perihal didirikannya CU dilatar belakangi kala itu, 1846 – 1847 Jerman dilanda krisis ekonomi akibat gagal panen. Kondisi masyarakat Jerman benar-benar terpuruk. Terjadi musibah kelaparan dan musim dingin hebat. Penyakit banyak menyerang mereka. Seorang pejabat lokal setempat, Henry Wolff menggambarkan kondisi kehidupan petani yang menggantungkan hidupnya pada kemurahan alam dibuat tidak berdaya sama sekali. “Dunia Tak Berpengharapan”. Miskin tidak berdaya dan pertanian berantakan.

Kebanyakan mereka bekerja sebagai kuli bagi kaum kaya dengan upah jauh dari kata layak. Namun, ada juga sebagian dari mereka yang mencoba membuka usaha. Modalnya  pinjam uang kepada kaum lintah darat atau rentenir, bunganya sangat tinggi. Apabila mereka gagal bayar pada saat jatuh tempo maka tanah pertanian dan harta benda lain yang mereka gadai langsung disita. Bahkan sering terjadi harta benda para petani juga menjadi incaran lintah darat. Kehidupan petani pada waktu itu ibarat gali lobang tutup lobang, tutup hutang lama, cari hutang baru.

Kondisi kehidupan masyarakat bukan lebih baik, melainkan semakin menderita. Terjadi kontras antara yang kaya dan si miskin. Yang miskin tetap termarginalkan dan si kaya semakin kaya. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan dan menggugah hati Walikota  Flammersfield, Friedrich Wilhelm Raiffeisen.  Untuk mengatasi hal ini sang Walikota mengumpulkan pengusaha, kaum kaya dan dermawan sebanyak 60 orang.

Mereka kemudian mendirikan perkumpulan bernama Perkumpulan Masyarakat Flamersfeld. “Kaum miskin harus segera ditolong,” begitu kata Raiffeisen. Seruan sang Walikota pun ditanggapi positif oleh kalangan pengusaha, kaum kaya dan dermawan. Singkatnya dana terkumpul, kemudian dijadikan modal membuka usaha. Sang Walikota berkeyakinan, cara yang dilakukannya akan sangat membantu mengatasi kemiskinan.

Namun apa yang terjadi, bukan menolong tetapi malah dihambur-hamburkan, tidak terkontrol dengan baik. Sejumlah uang yang diberikan tak pernah cukup. Akhirnya, para pengusaha, kaum kaya raya dan dermawan enggan lagi memberikan uang. Meski demikian Raiffeisen tidak patah arang. Strategi baru pun disiapkan untuk mengatasi keadaan. Ia mencetuskan ide mengumpulkan roti. Raiffeisen kemudian mendirikan Brotveiren, suatu kelompok yang membagi-bagikan roti kepada kaum miskin.

Tidak hanya itu, Raiffeisen mendirikan pabrik roti. Rotinya dijual dengan murah bagi orang yang tidak mampu. Raiffeisen juga mendirikan perkumpulan yang bertugas meminjamkan uang dan membeli bibit kentang kepada petani. Tetapi hal itu ternyata tak menyelesaikan masalah kemiskinan secara permanen. Hari ini diberi, besok sudah habis begitu seterusnya. Ketika Raiffeisen pindah ke Heddersdoff, juga menjabat sebagai walikota (1852-1865). Di kota ini juga mendirikan perkumpulan bernama Heddesdorfer Welfare Organization, suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Organisasi ini kemudian dikenal luas oleh masyarakat.

Walau pengorganisasiannya berhasil namun muncul kendala. Para penanam modal dari kaum kaya mulai luntur semangatnya, karena keuntungannya tidak mereka rasakan. Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan terutama mengenai prinsip dan metode pengorganisasian masyarakat. Akhirnya ganti konsep, dari pendekatan derma dan belas kasihan dengan prinsip; Menolong Diri Sendiriselfhelp.  Raiffeisen selalu menyatakan, ada hubungan antara kemiskinan dan ketergantungan. Untuk menghapus  kemiskinan, seseorang harus melawan ketergantungannya.

Juga dipopulerkan apa yang dikenal dengan formula Tiga S yaitu: Self-Help, Self-Governance, Self-responsibility – menolong diri, memerintah sendiri, bertanggung jawab sendiri. Kebebasan atas ketergantungan dari pemberian, dari politik dan dari tengkulak. Pendekatan ini sukses. Tahun 1864 Raiffeisen mendirikan sebuah organisasi baru berama “Heddesdorfer Credit Union” dimana kebanyakan anggotanya adalah para petani.

Untuk menjadi anggota, seseorang harus berwatak baik, rajin, dan jujur. Untuk mengetahuinya, tetangga harus memberikan rekomendasi. Kegiatannya mirip arisan, mengumpulkan sejumlah uang lalu meminjamkan kepada anggota yang memerlukan. Manajemen Heddesdorfer Credit Union dijalankan secara demokratis dengan cara: (1) Setiap anggota berpartisipasi dalam rapat anggota. (2)  Satu anggota satu suara. (3) Para anggota memilih pengurus dan membuat pola kebijakan bersama. (4) Dipilih suatu badan yang disebut; Pengawas. (5) Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Credit Union dan membuat laporan pengawasan kepada rapat anggota (RA). Raiffeisen menekankan kerja suka rela kepada Pengurus dan Pengawas. Yang boleh menerima imbalan hanya kasir purna waktu yang menjalankan operasional.

Organisasi ini berkembang baik, dan berjalan sesuai keinginan Sang Walikota.  Melalui organisasi, anggota yang terlibat memiliki kemampuan bangkit dari kemiskinan. Dan secara bertahap kemiskinan mulai berkurang. Berdasarkan pengalaman di atas, Raiffeisen akhirnya memiliki kesimpulan: Sumbangan tidak menolong kaum miskin, tetapi sebaliknya, merendahkan martabat manusia yang menerimanya.

Kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Kemiskinan disebabkan oleh cara berpikir yang keliru. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama, kemudian meminjamkan kepada sesama mereka. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan produktif, memberikan penghasilan. Jaminannya adalah watak si peminjam.

Menurut Bung Hatta, gerakkan kebangsaan Indonesia mengadopsi koperasi sejak lama. Karena filosofi koperasi sama dengan semangat self-help. Saat itu, gerakkan nasional percaya, kapitalisme tidak cocok dengan alam Indonesia. Gerakkan moderat semacam Boedi Oetomo (BO) saja menyebut; “Kapitalisme suatu tanaman dari negeri asing.” Para pemimpin pergerakkan kemudian melirik koperasi. Karena koperasi memiliki persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat Indonesia gemar gotong royong tolong-menolong. Koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong.

Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kata Bung Hatta, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Koperasi juga mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri (self help). Setidaknya, semangat self-help ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit “inferiority complex” warisan kolonialisme. Lebih penting lagi, koperasi bisa menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Koperasi bisa merasionalkan perekonomian, yakni dengan mempersingkat jalan produksi ke konsumsi. Koperasi merupakan senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya.

Namun, banyaknya koperasi di Indonesia saat ini rupanya tidak semua sejalan dengan desain awal koperasi pemikiran Bung Hatta yang memiliki mimpi besar terhadap perekonomian rakyat. Bung Hatta ingin persatuan hati dan kebersamaan membawa kesejahteraan bagi perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Prof. Meutia menyatakan, pada saat belajar di Belanda, Bung Hatta melihat perekonomian Tanah Air-nya dikelola secara tidak baik. Lalu, apa yang baik untuk rakyat? Bung Hatta pergi ke Denmark melihat koperasi dan berpikir, ini yang cocok karena prinsip kebersamaan di desa-desa antar kaum, antar kerabat.

 “Kebersamaan itu penting. Sebab, dengan kebersamaan, orang tidak bersaing untuk saling mematikan tetapi bermitra bersama-sama dalam suatu wadah yang disebut koperasi. Jadi, sama-sama untung. Tidak seperti sistem kapitalisme yang menindas rakyat,” tegas Prof. Meutia. Tantangan zaman sekarang, lanjutnya, makin pesat, makin banyak, juga makin berat. Untuk bisa maju, anak-anak muda seringkali tak bisa bekerja sendiri. Karena itu harus membangun usaha bersama untuk menolong diri secara bersama-sama. “Koperasi membangun semuanya. Tidak hanya yang kuat, lalu yang lemah ditinggalkan. Karena itu bukan prinsip koperasi,” tegasnya.

Diungkapkan, dasar pemikiran Bung Hatta terkait kemiskinan dan keadilan sosial berpijak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Rakyat harus mengetahui dan memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, setiap warga negara harus terus belajar, terutama generasi muda penerus bangsa. Setelah kemerdekaan dicapai, kedaulatan perlu dijaga. Prinsip yang dikedepankan adalah persatuan. Bukan sekadar berbangsa. Rakyat perlu hidup bersama dan memiliki perasaan sehati.

Perihal ketimpangan ekonomi dan sosial, pemikiran Bung Hatta dapat terlihat pada sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Semua agama berbicara perihal keadilan dan kemakmuran. Bangsa Indonesia miskin bisa terjadi karena terlahir dalam kemiskinan. Tetapi dalam UUD 1945, dan itu konsep Bung Hatta, rakyat Indonesia tidak boleh miskin sampai mati. Oleh karena itu, dalam UUD 1945 pasal 33 dan 34 berada dalam satu bab, Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 mengandung unsur perekonomian, dan pasal 34 mengamanatkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Jadi, cita-cita kemerdekaan; merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur adalah cita-cita dari pendiri Negara. Di situ Bung Hatta banyak berperan karena memikirkan kalau kita merdeka, merdekanya harus bagaimana. Menjadi negara seperti apa. Karena negara kepulauan harus mengangkat kebersamaan. Masalah ketimpangan yang mengemuka dewasa ini merupakan wujud dari tidak diimplementasikannya Pasal 33 UUD 1945. Tidak hanya itu, banyak aspek yang menyimpang dari pasal tersebut.  Misalnya, ekonomi disusun berdasarkan asas kekeluargaan – berdasarkan koperasi, tapi koperasi tidak lagi menjadi gerakkan dan kurang didukung oleh pemerintah.

Mengaku bukan ahli koperasi, namun sebagai putri Bapak Koperasi Indonesia,  pencerahannya tentang koperasi selalu ditunggu-tunggu. Pesannya; “Agar koperasi terus bertumbuh, berkembang dan maju lebih pesat, yang harus disadari saat ini, kita berada di era perubahan. Mau tidak mau kita harus mau berubah. Kalau tidak mau berubah kita akan hilang.” Ke depan, jika pola pikir berkoperasi tidak mau berubah, koperasi itu bisa hilang. Karenanya perlu dipikirkan bagaimana langkah-langkah yang harus dibangun. Di era global dimana perubahan teknologi serba cepat, yang terpenting jangan terlalu alergi dengan perubahan, dan jangan marah kalau diubah.

Para stakeholders – pemangku kepentingan; birokrasi, akademisi, praktisi jangan sungkan-sungkan untuk mencoba merestrukturisasi dan merevitalisasi konsep koperasi yang lama. Visinya sekarang sudah beda. Di era perubahan – keterbukaan lewat IT dan segala macam, mau tidak mau harus terbuka, fair – transparan. Ada contoh yang memprihatinkan, bagaimana harga gabah kering panen di tingkat petani hanya Rp 3.000,-  dan gabah kering giling Rp 4.000,- padahal pemerintah telah menetapkan harga Rp 4.800,-  Kemudian harga ayam di tingkat petani – peternak Rp 11.000,- per Kg, dalam Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan Rp 16.000,- per Kg. Sedangkan di pasar harganya Rp 35.000,- lebih. Jadi pasar keadilannya tidak muncul.

Yang harus ditempuh untuk melakukan perubahan, misalnya, kerja sama dengan lembaga pendidikan – perguruan tinggi untuk pendamnpingan dan sosialisasi tentang ekosistem bisnis koperasi. Langkah awal pendampingan, bagaimana mengindentivikasi masalah mereka masing-masing. Setelah diketahui bagaimana masalahnya, kemudian bagaimana membangun kemitraan. Setelah itu membikin Renstra – rencana strategis.

Pemahaman mengenai koperasi generasi baru lahir justru dari negara kapitalis, Eropa (Denmark, Perancis, Italia) dan Amerika. Di negara adidaya itu, masyarakatnya sangat merasakan pentingnya koperasi. Petani Amerika bilang; “Kalau tidak menjadi anggota koperasi bisa mati.” Petani di sana, kalau menjadi anggota koperasi merasa diuntungkan. Membeli input-input jadi lebih gampang, ketika panen yang menjualkan panenannya juga koperasi. Ini yang menyebabkan petani Amerika merasa enteng, dan sangat menikmati manfaatnya berkoperasi.

Saat menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, bersama Rektor UGM, Jogyakarta dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono mendeklarasikan berdirinya Gerakkan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah-Usaha Perempuan (UKM-UP) sebagai penyangga utama ekonomi kerakyatan. Dengan adanya kelompok kerja pemberdayaan UKM-UP ini sangat membantu para perempuan pengusaha selaku anggota, dapat lebih efektif menggerakkan ekonomi sektor riil. Deklarasi yang dilaksanakan di Gedung GSP UGM itu dalam rangka memperingati 105 tahun kelahiran Bung Hatta.

UKM-UP dihimpun dalam jaringan kerjasama kooperatif agar sinergi dan rukun terus terjaga guna menghindari tumbuhnya bibit-bibit kapitalis kecil. Melalui kelompok kerja ini, perempuan pengusaha yang banyak bergerak disektor informal akan dapat lebih terlindungi. Lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah perempuan sehingga perlu diberdayakan dan mampu menjadi penyangga ekonomi bangsa.

Perempuan bukanlah beban – hambatan dalam pembangunan, melainkan justru menjadi salah satu potensi dan aset dalam pembangunan. Bahkan, dari sekitar 64 juta pelaku UMKM diketahui 60% pengelolanya dilaukan oleh kaum perempuan. Dengan jumlah yang cukup banyak ini, peran perempuan pengusaha menjadi sangat besar bagi ketahanan ekonomi, karena mampu menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah serta mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam menjalankan usahanya, perempuan pengusaha mengelola usahanya dengan hati-hati. Sehingga usaha yang dijalankan perempuan berpotensi lebih besar dalam disiplin pengembalian kredit. Bahkan tingkat pengembalian kredit dari usaha perempuan hampir mencapai 100%. Untuk mengantisipasi dampak globalisasi, pemahaman para perempuan pengusaha terhadap manfaat IT harus ditingkatkan. Hal ini dianggap penting guna mengimbangi perubahan-perubahan yang berpotensi terjadi.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, pelatihan-pelatihan kepada perempuan perlu, agar dapat memanfaatkan IT. Pelatihan bisa dilakukan kerjasama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perindustrian. Keikutsertaan perempuan dalam usaha ekonomi sepenuhnya didukung oleh undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap ekonomi perempuan antara lain ratifikasi CEDAW dengan II No. 7/1978 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 11/2005 tentang Pengesahan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta UU No 12/2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights – Kovenan Internasional tetang Hak-Hak Sipil dan Politik. (adit – mar)

Posted in Cerita Sampul | Tagged | Leave a comment

Dampak Virus Corona dan Menyongsong Bulan Suci Ramadhan

Pertengahan Maret 2020 terlihat perilaku sebagian dari masyarakat kita yang berbelanja di warung-warung. Pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar ritel secara berlebihan – panic buying karena dihantui oleh perasaan cemas seiring dengan merebaknya virus Corona – yang juga disebut pandemic Covid-19 di Indonesia.

Meskipun bisa dimaklumi, akan tetapi seharusnya  hal itu tidak dilakukan oleh sebagian masyarakat kita karena pemerintah dipastikan telah mempertimbangkan dengan matang terkait penyediaan, distribusi, stabilitas harga dan kemudahan akses bahan pangan utama untuk masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu dalam rangka menjaga stabilitas harga dan keterjangkauan terhadap bahan pangan utama oleh masyarakat patut diapresiasi langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang telah menetapkan aturan untuk membatasi pembelian bahan pangan oleh masyarakat. Efektifitas pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan sudah barang tentu harus disertai dengan kegiatan sosialisasi dan pengawasan  secara berkala dan ketat oleh Satgas Pangan diberbagai tingkatan, baik di Pusat maupun di Daerah.

Penyediaan, distribusi, dan pengendalian harga bahan pangan utama oleh pemerintah menjadi sangat penting mengingat selain dalam rangka untuk mengantisipasi terhadap dampak merebaknya wabah Covid-19 juga dalam waktu dekat sudaah akan memasuki bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1441 H yang  sebagaimana biasanya selalu terjadi kenaikan harga-harga bahan pangan utama seperti; beras, tepung terigu, gula, minyak goreng, telor, ayam, dan daging.

Dalam penyediaan bahan pangan utama, seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, DKI Jakarta  dengan jumlah penduduk sekitar 10,57 juta jiwa, dan sekaligus sebagai Ibukota NKRI, pusat kegiatan politik, ekonomi dan sosial budaya nampaknya memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu mengingat DKI Jakarta selama ini dalam penyediaan bahan pangan utama seperti; beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi – kerbau, daging ayam, telor, buah-biahan, sayur-sayuran dan ikan sebagian terbesar, 95% tergantung pasokan dari daerah-daerah lain di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten serta dari luar negeri.

Beruntung DKI Jakarta telah dapat memanfaatkan dengan baik keberadaan forum kerja sama dengan daerah-daerah sekitarnya dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan utama sejak dari terbentuknya kegiatan Satpraja hingga kini menjadi Mitra Praja Utama (MPU) dengan anggota dari Provinsi Lampung provinsi-provisi di Pulau Jawa, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui forum kerja sama ini DKI Jakarta selain melaksanakan dan mengikuti kegiatan sesuai kesepakatan bersama juga memberikan fasilitasi yang diperlukan oleh daerah-daerah lain dalam koridor MPU.

Sebut saja untuk kebutuhan daging yang berasal dari ternak besar, kecil dan unggas DKI Jakarta memberikan fasilitasi agar yang dipasok dan masuk ke wilayah DKI Jakarta adalah sudah dalam bentuk daging segar dan olahan sesuai standar keamanan dan mutu pangan segar asal hewan ternak (NKV). Selain itu meskipun terkendala dan belum bisa direalisasikan sepenuhnya, DKI Jakarta juga pernah menyediakan outlet bagi anggota MPU untuk memasarkan komoditas-komoditas pertanian unggulan yang mewakili daerah-daerah anggota MPU di Pasar Induk Kramatjati.

Sebagai garda depan dalam penyediaan distribusi, stabilisasi harga dan kemudahan keterjangkauan terhadap bahan pangan utama bagi masyarakatnya, selama ini DKI Jakarta senantiasa mengandalkan keberadaan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pangan seperti Food Station dan Darma Jaya. Di tingkat nasional meskipun produksi padi tahun 2019 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2018, namun ketersediaan beras dipastikan dalam jumlah yang memadai karena adanya dukungan cadangan beras milik pemerintah di Bulog dan yang terdapat di masing-masing lumbung pangan warga masyarakat.

Posted in Dari Redaksi | Tagged | Leave a comment

Ada Potensi Pasar Ekspor untuk Plastik Daur ulang

Dengan 17.504 pulau, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki panjang garis pantai mencapai 95.181 kilometer, terpanjang keempat di dunia setelah Kanada, Amerika Serikat dan Rusia. Dan 65% dari total 467 kabupaten – kota yang ada di Indonesia berada di kawasan pesisir.

Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) sensus penduduk tahun 2015 tercatat 238.518.000 jiwa. Tahun 2020 BPS akan mengadakan sensus penduduk. Diperkirakan jumlah penduduk meningkat menjadi 271.066.000 jiwa. Sebagian terbesar, lebih 80% hidup di kawasan pesisir.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jambeck dari University of Georgia tahun 2015 terhadap 192 negara partisipan yang memiliki garis pantai, termasuk Indonesia menyebutkan bahwa jumlah keseluruhan sampah yang dihasilkan negara partisipan mencapai 2,5 miliar metrik ton, dan 275 juta metrik tonnya – setara 10%, plastik. Sebanyak 8 juta metrik ton sampah plastik itu mencemari laut. Dan yang mengejutkan, Indonesia dinyatakan sebagai kontributor sampah plastik terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok dengan estimasi laju input 0,48 – 1,29 juta metrik ton per tahun.

Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), total jumlah sampah Indonesia di tahun 2019 mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14% dari total sampah yang ada. Hingga akhir tahun 2020 KLHK menargetkan pengurangan sampah plastik hingga 2 juta ton. Untuk itu diperlukan upaya sistematis pengarusutamaan ekonomi lingkungan yang berkelanjutan.

Majalah UKM merangkum diskusi tentang problem penanganan sampah dari aktivis lingkungan hidup, pelaku daur ulang dan pemerintah. Narasumber dalam diskusi tersebut adalah; Sekretaris Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSLB3 KLHK) Suaib Muhadar. Direktur Eksekutif Sustainable Waste Indonesia Dini Krisyanti. Direktur Sustainability Development PT Danone Indonesia Karyanto Wibowo, Ketua Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Jabodetabek Daniel Lorence dan Direktur Eksekutif Divers Clean Action Swietinia Puspa Lestari, tersimpul bahwa persoalan sampah perlu ditangani secara serius dan fokus oleh semua pihak.

Dicontohkan, Jepang yang rakyatnya terkenal kedisiplinannya yang tinggi, dalam mengelola sampah sangat baik. Sebelum dibuang ke tong sampah, misalnya, warga memilah sampah sesuai katagori. Ada 4 katagori sampah yang harus dipilah; 1. Moeru gomi – sampah dapat dibakar, seperti kertas (tisu, popok bayi) dan sisa makanan. 2. Moenai gomi – sampah tak bisa dibakar, seperti logam, periuk, kaca, dan sebagainya. 3. Sodai gomi – sampah besar, seperti barang elektronik, sepeda, kulkas, dan teve. 4. Shigen gomi – sampah yang bisa didaur ulang, seperti kaleng, botol plastik, kertas koran atau majalah bekas.

Sampah-sampah tersebut dimasukkan ke kantong plastik transparan secara terpisah sesuai jenisnya. Di Negeri Sakura, kantong-kantong pembungkus itu berwarna-warni, misalnya, warna kuning untuk sampah makanan, warna putih untuk sampah plastic, warna hijau untuk sampah organik. Setelah penuh, sampah tersebut dibuang ke tong sampah sesuai katagorinya. Di sana juga ada jadual pengambilan sampah sesuai katagori sampah. Sampah-sampah itu kemudian dikirim ke industri daur ulang untuk disulap menjadi barang yang bisa digunakan kembali dan bernilai ekonomi tinggi.

Contoh lain, Swedia, negara ini juga berhasil mengelola sampahnya menjadi energy dan barang-barang yang dapat dimanfaatkan kembali. Ini salah satu circular economy – ekonomi sirkuler – ekonomi melingkar yang bisa menjadi contoh Indonesia. Negara ini mampu mengelola 90% sampahnya didaur ulang dan hanya 1% sampah residu yang masuk ke TPA. Uniknya, negara ini juga mengimpor sampah sebanyak 800.000 ton dari beberapa negara Eropa seperti Inggris. Sampah itu untuk menambah volume sampah yang dihasilkan warganya sebanyak 4,4 juta ton per tahun sampah rumah tangga. Dari jumlah itu dikonversi jadi energy atau waste to energy (WTE) dan sisanya didaur ulang.

Karena paham, sampah bermanfaat dan mempunyai nilai ekonomi, perspektif masyarakat tentang sampah pun berubah. Dengan kesadaran pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, mereka memilah sampah mulai dari rumah, tempat usaha hingga perkantoran. Sampah itulah yang dikirim ke WTE. Di pabrik WTE sampah dibakar dan uapnya digunakan untuk memutar turbin yang dapat memproduksi listrik.

Listrik yang dihasilkan dapat mencukupi kebutuhan panas bagi 950.000 rumah tangga dan memasok listrik bagi 2.600 rumah, memasok listrik untuk transportasi publik di kota Stockholm, Swedia. Lalu sampah jenis lainnya, sampah kertas didaur ulang jadi kertas, sampah plastik didaur ulang jadi perabotan rumah tangga, dan sampah organik jadi kompos atau gas.

Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) menyebut saat ini daur ulang plastik masih dipandang sebelah mata di domestik. Padahal plastik daur ulang di Eropa sudah dianggap sebagai salah satu solusi pengelolaan limbah yang cukup efektif. Ketua Umum ADUPI Christine Halim menyebut dari total plastik daur ulang yang dilakukan oleh anggotanya sebanyak 70%-nya diekspor ke luar negeri.

Selain harganya lebih kompetitif, apresiasi pasar di luar negeri juga lebih besar ketimbang market domestik. Barang-barang produk daur ulang yang diekspor ke Eropa dengan harga lebih mahal 50%. Kalau domestik hanya US$ 800, bila diekspor bisa US$ 1.200 per metrik ton. Menurut data di Kementerian Perindustrian, secara nasional kebutuhan plastik 7,2 juta ton, namun kita baru mampu memproduksi 3,2 juta ton saja. Kekurangannya disupply dari industri daur ulang. Namun mereka baru bisa mengisi supply 1 juta ton saja.

***

Marine debris – lebih dikenal sebagai sampah yang dihasilkan dari proses antropogenik berupa sampah padat (didominasi plastik) yang berada dalam ekosistem laut, baik yang sengaja atau tidak, berpotensi mengurangi daya dukung kelautan dan terjadi proses pencemaran. Sampah plastik yang bersifat polimer, kini dihasilkan dalam jumlah besar jadi sorotan utama sumber marine debris dan ramai diperbincangkan.

Tak dapat disangkal, kehidupan manusia sekarang ada ketergantungan terhadap plastik. Sifat materialnya yang kuat, elastik, tahan lama dan secara ekonomi terjangkau menjadikan penggunaan material plastik melampaui sebagian besar materi buatan manusia lainnya. Plastik dapat terfragmentasi menjadi ukuran lebih kecil dan memiliki peluang besar untuk terkonsumsi oleh bio laut, bahkan oleh invetebrata ukuran kecil sekalipun.

Publikasi Purnaningrum mengungkapkan bahwa komposisi dan material plastik adalah polymer dan zat additive lainnya. Polymer tersusun dari monomer-monomer yang terikat oleh rantai ikatan kimia. Global Environment Facility Council Meeting melaporkan bahwa produksi plastik convensional saat ini sangat tergantung terhadap bahan bakar fosil (gas alam dan minyak bumi) serta sumberdaya air dimana satu kilogram plastik membutuhkan 185 liter air untuk proses produksinya.

Kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 menyatakan bahwa bio laut yang mengkonsumsi plastik dapat mengalami gangguan metabolism, iritasi sistem pencernaan, hingga menyebabkan kematian. Selain itu, sifatnya yang persisten memungkinkan kandungan plastik yang berada lama di dalam tubuh bio laut pindah ke manusia melalui skema rantai makanan. Kajian yang dilakukan lembaga Ocean Conservancy menemukan bahwa 28% ikan di Indonesia mengandung material plastik (telah mengkonsumsi partikel plasik).

Meningkatkan sampah plastik yang dikelola di daratan merupakan salah satu jawaban atas ancaman peningkatan jumlah sampah plastik di laut Indonesia, mengingat 60% sampah di laut berasal dari aktivitas manusia di daratan yang termobilisasi ke laut dan hanya 20%-nya timbul dari kegiatan perkapalan, transportasi dan pariwisata.

Hasil riset juga menyebutkan bahwa produksi sampah plastik di Indonesia  setiap hari mencapai 175.000 ton, 1 tahun hampir mencapai 64 juta ton. Sebenarnya, tidak hanya di Indonesia sampah plastik menjadi masalah pelik. Hampir semua negara di dunia menganggap pelik. Pertanyaannya, apakah kita harus melarang pengunaan semua jenis plastik. Apa ada masalah yang bisa diatasi, tidak menggunakan plastik.

Selain perannya yang cukup vital dalam rantai industri, plastik masih dipandang sebagai produk yang menghasilkan sampah, yang mengotori lingkungan. Hasil riset  menyebut, kurang dari 10% sampah plastik didaur ulang dan lebih dari 50% berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Sisanya berakhir menjadi sampah di lautan. Disisi lain kebutuhan dan ketergantungan yang masih tinggi terhadap plastik menyebabkan konsumsi plastik dipredikisi masih akan terus meningkat.

Saat ini konsumsi plastik orang Indonesia rata-rata sekitar 22 Kg per kapita per tahun. Ke depan dengan adanya teknologi baru jumlah itu bisa ditingkatkan mencapai 40 Kg per kapita per tahun. Jumlah tersebut tidak mungkin dicapai tanpa peran serta industri daur ulang. Untuk itu diperlukan setrategi kebijakan yang tak hanya fokus pada pengendalian, namun juga langkah solutif dalam manejemen dan pemanfaatan sampah plastik. Termasuk pengelolaan sampah plastik berbasis circular ecomoy – ekonomi sirkuler – melingkar yang kini dikembangkan sejumlah industri. Model ekonomi sirkuler memungkinkan sampah plastik diolah sehingga memiliki nilai ekonomi.

Daur ulang menjadi tumpuan untuk mengurangi timbulan sampah plastik dengan memproses menjadi barang yang bernilai ekonomi. Namun, penyerapan industri daur ulang saat ini belum optimal. Menurut catatan KLHK, serapan industri daur ulang untuk sampah plastik masih rendah, kisaran 10% – 12%. Minimnya serapan daur ulang menjadi indikator dominannya sampah plastik yang berakhir di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Ekonomi sirkular untuk mengatasi masalah sampah yang membanjiri tempat pembuangan, dan kelangkaan bahan baku plastik. Salah satu mata rantai penting penopang ekonomi sirkular, keberadaan bank sampah. Data di KLHK ada sekitar 7.500 unit bank sampah di seluruh Indonesia. Namun kontribusinya mengurangi sampah nasional baru 1,7%. Bank sampah diharapkan tumbuh lebih banyak untuk menyuplai industri daur ulang. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) sepakat daur ulang menjadi bagian penting dalam menciptakan ekonomi sirkular.

Konsep ekonomi sirkuler dapat lebih mudah dipahami jika meninjau aspek alam, dimana semua sistem kehidupan berfungsi secara maksimal karena satu sama lain komponen saling mempengaruhi. Produksi barang dilakukan dengan mendesain material agar dapat didaur ulang sehingga selalu ada nilai tambah dari setiap perubahan yang dilakukan dan menekan residu sampah hingga nol.

Implementasi dari ekonomi sirkuler membutuhkan keterlibatan dan komitmen tinggi dari berbagai stakeholders. Peran pemerintah adalah menyiapkan kerangka analisis acuan, aspek perencanaan, meyakinkan sektor industri dan bisnis, mendorong kesadaran konsumen, menguatkan keuntungan yang bisa dirasakan masyarakat luas.

Sektor bisnis perlu mendesain ulang supply chains secara keseluruhan untuk efisiensi sumber daya dan sirkularitas. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) disertai dengan transisi perubahan sosial yang baik menjadi motor utama program sirkuler ekonomi dapat terlaksana. Bentuk transisi yang menjadi fokus dalam sirkulator ekonomi adalah; reusing, repairing, refurbishing dan recycling produk dan material yang ada – dikenal sebagai sampah – menjadi sumber daya terbarukan.

Ekonomi sirkuler merupakan alternatif terhadap skema pengelolaan sampah yang linier, proses produksi, penggunaan, model ekonomi dimana mempertahankan sumber daya yang digunakan selama mungkin, untuk mengekstrak nilai maksimum yang ada dalam mekanisme penggunaan, re-cover produk, dan regenerasi produk atau material pada sisa usia penggunaannya. Ekonomi sirkuler mempromosikan model produksi dan konsumsi yang bersifat restoratif dan regenearif melalui suatu desain.

Desain yang dirancang harus dipastikan bahwa nilai produk, material maupun sumber daya diatur dalam skema ekonomi pada tingkat tertinggi utilitas dan nilai (dalam jangka waktu yang lama) dengan mengurangi produksi sampah. Konsep sirkukerl sirkuler dapat diimplementasikan terhadap aspek biologis maupun teknis dari material. Sistem ini mampu meningkatkan inovasi dan pemikiran untuk memastikan aliran material yang berkelanjutan melalui value circle bersama dengan industri manufakatur, sektor bisnis dan pemerintah.

Industri daur ulang plastik saat ini masih memiliki kapasitas menganggur 20%. Jika dioptimalkan, produksi daur ulang plastik bisa mencapai 2 juta ton per tahun. Utility industri daur ulang kini 80%, artinya masih idle. Masalahnya, sampah plastik dari hilir kerap tercampur dengan sampah lain sehingga sulit diproses. Nilainya jadi turun jika tercampur. Kita perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah di hilir dari kumpul-angkut-buang menjadi pilah-angkut-proses.

TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang beroperasi sejak 1989, luas lahan 113,15 hektar terdiri dari landfill 81,40 hektar dan sarpras 23,30 hektar. Kapasitas total timbulan sampah mencapai 7.708 ton  per hari. Komposisi dan karakteristik sampahnya 43% sampah organik dan 35% plastik yang bisa didaur ulang – Poly Ethylene Terephthalate (PET).

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang jadi lokasi pilot project Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa), proyek kerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan Pemprov DKI Jakarta. Kapasitas 100 ton per hari, PLTSa menghasilkan output listrik hingga 700 Kw per jam, digunakan untuk keperluan internal PLTSa. Tahun 2020 PLTSa ditargetkan beroperasi penuh.

Pola pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang terlihat cukup menjanjikan. Ekonomi sirkuler pun mulai dijalankan. Dahulu sampah hanya menjadi sampah (waste to waste), kini dapat menjadi energi (waste to energy). Sesuatu yang positif – prospektif. Sejumlah terobosan yang dilakukan di TPST Bantar Gebang dengan landfill mining, pemanfaatan gas metana, dan PLTSa, jadi percontohan di Indonesia. Kedepan sampah jangan dilihat sebagai hal yang tidak berguna, tetapi harus berguna secara ekonomi. 

Komitmen penerapan ekonomi sirkular juga dibutuhkan dari produsen kemasan plastik. Produsen penghasil kemasan plastik bakal diwajibkan mengurangi sedikitnya 30% produksi dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. Produsen juga akan diwajibkan mengambil kembali sampah kemasan plastik untuk didaur ulang. Regulasinya tengah dipersiapkan oleh pemerintah.

Tanggung jawab produsen akan berlaku secara fair bagi semua sektor penghasil kemasan plastik baik itu manufaktur, retail dan pusat perbelanjaan, serta industri jasa makanan dan perhotelan. Sampah menjadi tanggung jawab bersama bagi semua produsen. Peran mereka sangat penting dalam pengurangan sampah. (adit – mar)

Posted in Sajian Utama | Tagged | Leave a comment

Strategi Koperasi Menjangkau Pasar Anak Muda

Keberlangsungan koperasi akan sangat dipengaruhi kaum muda saat ini. Berbicara tentang kaum muda, dan bila kita buka kacamata secara nasional tentang kaum muda, kelihatannya cukup memprihatinkan. Karena itu harus ada perhatian kita lebih besar terhadap kaum muda ini.

Generasi muda secara global – tingkat dunia mewakili 18% penduduk dunia atau kurang lebih 1,2 miliar jiwa. Dan 87%-nya dari 18% itu tinggal di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.Permasalahan yang terus dihadapi kaum muda itu adalah soal tidak memperoleh peluang kerja. Kaum muda Indonesia yang belum memperoleh pekerjaan masih cukup tinggi.

Tingkat pengangguran terbuka usia muda (15 – 29 tahun) mencapai 19,9%. Ternyata para penganggur itu tingkat pendidikannya terbesar adalah SD, SMP atau putus sekolah. Tingkat kesulitan mencari lapangan kerja 5 kali lebih besar dari kesulitan yang dialami orang dewasa. Kalau kondisi ini kita biarkan, tidak ada upaya untuk menurunkannya maka akibatnya akan terjadi pengangguran yang lebih besar, atau pengangguran masal, dan struktural, turun menurun.

Kalau kondisi yang memprihatinkan ini dibiarkan akan turun menurun, diwariskan kepada generasi beriktunya dalam keadaan terpuruk, miskin. Maka gerakan koperasi ditantang, apa peran koperasi dan apa kontribusi koperasi untuk ikut berperan mengangkat generasi muda dari pengangguran. Sangat salah kalau kita mengabaikan potensi kaum muda. Kita harus memberikan perhatian khusus kepada mereka.

Sebenarnya koperasi menggarap pasar kaum muda ini bukan sekedar menambah jumlah banyaknya anggota. Tetapi dengan terlibatnya generasi muda lebih dini. Kita bisa mengkaderisasi lebih awal, dan menggiatkan terus menerus keterlibatan generasi muda. Kaum muda itu memiliki semangat membara, berapi-api, dan gampang sekali dipengaruhi terkait dengan sesuatu yang baru, terutama teknologi, seperti hand phone, ipad, dan sebagainya.

Kalau ada HP model baru atau aplikasi baru mereka cepat sekali tahu. Sedangkan orang-orang tua biasanya lambat menangkap teknologi baru. Ciri lain, anak-anak muda biasanya ingin bebas. Sebelum hal-hal yang material, penamilan juga meniru gaya yang sedang popular di kalangan anak muda. Untuk menjangkau generasi muda itu perlu pemetaan demografinya untuk melihat potensinya. Koperasi dunia telah membuat pengelompokan berdasarkan tingkat usia. Ada Kids, yaitu usia 0 – 9 tahun, twen 10 – 12 tahun, kemudian teen 13 – 19 tahun, dan young – kaum muda dewasa 20 – 35 tahun.

Ketika mau menentukan strategi bagaimana merangkul kaum muda, kita perlu mencermati – mempelajari perilaku kelompok anak-anak muda. Pada umumnya, anak muda itu konsumtif, mudah terpancing dengan sesuatu yang baru. Pikirannya selalu membeli dan membeli. Para marketer itu konsen sekali pada peta dan demografi kaum muda. Demografi itu penting sekali untuk mengetahui perilaku masing-masing kelompok.

Perilaku anak muda dimanfaat oleh pihak marketer, kalangan industri. Mereka menggabungkan psikologi anak dan kiat-kiat pemasaran. Mereka ingin mengetahui apa yang diperbuat anak-anak dan apa yang membuat anak-anak sangat tertarik. Mereka berani mengeluarkan biaya besar untuk melakukan survey – meneliti dan menganalisis perilaku anak, kehidupan, mimpi-mimpi anak, lalu menentukan strategi apa untuk memasarkan produk-produknya sehingga terjangkau oleh anak-anak.

Di beberapa Negara, seperti Bangkok, Thailand, juga Philipina strategi yang merekalakukan mulai mengadakan pendidikan mengelola keuangan bagi kaum muda. Di Philipin, yang namanya financial letarcy – melek keuangan tidak hanya diberikan kepada kelompok orang tua, tetapi juga diperkenalkan di sekolah-sekolah. Mereka menganggap penting untuk mengetahui bagaimana cara mengelola blok mulai dini. Melalui federasi nasionalnya mereka membuat program tentang aktivitas koperasi yang masuk sekolah-sekolah. Maka dicarilah sekolah-sekolah yang berdekatan dengan koperasi, dan melakukan pendekatan. Kalau kita konsen pada pendampingan kaum muda, bisa dibuat acara khusus seperti apa. Ada kiat-kiat tertentu yang dikhususkan untuk generasi muda koperasi.

Bagi generasi muda yang ingin mendalami tentang koperasi perlu difasilitasi melalui magang. Diajak ke koperasi melihat lebih dekat bagaimana pengelolaan koperasi. Atau dibuat program khusus untuk pendampingan. Gerakkan koperasi di Negara lain sudah mendampingi kaum muda koperasinya dengan memberi pelatihan – memfasilitasi entrepreneur agar bisa lebih kreaktif untuk berwiraswasta. Membantu pengusaha kaum muda sangat efektif untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kaum muda koperasi juga perlu membuat jaringan, mulai dari tingkat lokal, nasional, regional, dan tingkat internasional. Sehingga mereka bisa saling mengenal, saling berkomunikasi, berdiskusi sharing dan tukar pengalaman sebagai anak muda.

Setiap pemimpin mempengaruhi orang lain dengan caranya masing-masing. Mother Theresa dengan perbuatannya, keluar dari biaranya, pergi ke masyarakat dan membentuk komunitas baru dengan caranya sendiri. Nelson Mandela keluar masuk penjara akhirnya jadi presiden. Bung Karno harus keluar masuk penjara untuk memerdekakan bangsanya dan kemudian menjadi presiden. Itu salah satu bukti bahwa perjuangan itu tidak mudah.

Kita masing-masing juga seorang pemimpin. Setiap orang menjadi pemimpin. Kemempiminan adalah proses mempengaruhi orang lain dengan caranya sendiri. Tindakan pemimpin, mempengaruhi perilaku orang lain. Sama seperti para pengurus koperasi harus mampu mempengaruhi perilaku anggota untuk menjadi lebih baik. Gaya kepemimpinan yang ditampilkan ketika mencoba mempengaruhi orang lain sebagaimana mereka sendiri menganggapnya demikian. Di koperasi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, tanpa harus mengatakannya mereka akan menilai bahwa itu adalah baik. Tetapi kalau kita melakukan hal yang tidak baik mereka akan menilai bahwa itu tidak baik.

Pimimpin ada dua katagori, yaitu pemimpin yang reaktif dan pemimpin yang proaktif. Yang reaktif, kalau ada manajernya melelakukan sedikit kurang pas dia akan menegur; “Kenapa begitu!” Hanya itu yang bisa dilakukan, tak ada lagi. Tetapi yang proaktif dia akan bilang; “Mari kita lihat alternatif-alternatif baru yang mungkin akan bisa lebih baik dari kondisi kita saat ini.”

Kemudian ada lagi yang mengatakan; “Wah ini sudah saya katakan kemarin kepada pengurus. Jangan lakukan seperti ini, konsultasi dulu baru bisa kita ambil keputusan.” Bagi pemimpin yang proaktif, memilih pendekatan yang berbeda. Dia akan coba alternatif-alternatif baru. Yang proaktif, sifatnya lebih positif dibandingkan dengan yang reaktif. Yang rekatif lebih menyalahkan situasi, sedangkan yang proaktif, bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Kaum muda coba suruh memimpin rapat, tidak ada yang mau. Dia bilang, ah, nggak mau, kamu saja. Kalau disuruh melaksanakan tugas terlalu berat, tidak berani menerima tantangan. Kalau mau memimpin harus paham diri kita sendiri. Apa yang menjadi kelebihan, sehingga orang mau mengikuti. Karena pemimpin itu memberi pengaruh. Pemimpin beda dengan manajer. Namun seorang manajer harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Tetapi untuk menjadi pemimpin tidak harus menjadi manajer atau tidak mesti menjadi manajer. Bekerja pada area yang memerlukan perbaikan, ini tugas pemimpin. Kalau maunya di tempat yang enak-enak saja, itu artinya tidak punya jiwa pemimpin.

Dalam tata kelola koperasi tak semata-mata hanya melihat unsur financial – keuangan, tetapi ada beberapa unsur lain yang mesti diperhatikan. Terkait kepuasan anggota; pelayanan yang prima kepada anggota, internal bisnis, pertumbuhan dan pembelajaran SDM-nya. Jadi, balance core card mendekati masalah keuangan, namun tidak langsung ke sana. Dalam manajemen, idealnya kehidupan anggota ditingkatkan sehingga koperasi pun meningkat. Tidak terbalik, hanya memperkuat institusi kelembagaannya hebat, tetapi anggotanya terlalaikan. Jadi dua-duanya mesti seimbang.

Diperspektif balance core card; keuangan, internal bisnis, anggota atau pelanggan perlu pembelajaran. Setiap perspektif memiliki tujuan strategis. Untuk mengoptimalkan sumber daya koperasi; pengurus, pengawas dan manajemen yang memegang kunci. Koperasi bisa membantu anggota mencapai tujuan keuangannya melalui produk dan pelayanan yang diberikan. Penekanannya adalah kebahagiaan members satisfaction – para anggota. Kebahagiaan dimaksud, karena mencapai tujuan keuangan, mencapai kebebasan keuangan, tidak kawatir lagi dengan hal-hal yang terkait dengan kesejahteraan dalam rumahnya.

Dalam gerakkan Credit Union (CU) – Koperasi Kredit (Kopdit) dikenal adanya access branding dengan 4 perspektif yang memuat 86 indikator untuk membantu mengecek apakah Kopdit masih tetap setia pada misi yang ada dalam rumusan misi sejati Kopdit. Ke-86 indikator ini juga mengukur sejauh mana impact – dampaknya pada cita-cita transformasi sosial yang diperjuangkan oleh gerakan Kopdit. Jadi, access branding adalah tolls untuk memastikan bagaimana mengelola Kopdit mencapai misi sejati. Di gerakkan Kopdit accss branding sudah diperkenalkan sejak tahun 2006, dan diyakini sebagai alat untuk membawa Kopdit mencapai misi sejati.

Ada 7 faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah Kopdit. Untuk menguji eksistensinya bisa menggunakan 86 indikator. Itu yang namanya penilaian sendiri, assestment. Namun jika memerlukan pihak luar untuk melakukan penilaian, ini yang disebut access branding. Bila koperasi sudah diisi ribuan orang, tapi tata kelolanya tidak baik, akan kolaps. Dampaknya terasa untuk ribuan orang tersebut. Karena satu dengan yang lain saling berkait, jika ada koperasi yang kolaps akan sangat berpengaruh, dan hilangnya kepercayaan.

Karena itu ke-86 indikator tidak boleh dianggap sebagai kendala, problem, masalah, namun harus dilihat sebagai kesempatan memperbaiki diri, memperbaiki tata kelola agar dapat bertahan dan berkesinambungan. Ancaman terbesar, karena merasa sudah nyaman, bahagia, tidak melihat bahwa itu bahaya. Ada bom yang siap meledak. Jadi, branding itu sebuah proses. Di dalamnya ada nilai yang mesti ditepati dan ini keys behavior, moral, perilaku. Access branding bukan hanya sebuah alat untuk branding saja, melainakan juga untuk merubah perilaku dalam tata kelola.

Pengurus memberi janji kepada anggota, bukan sekedar untuk menjual uang, memberi pinjaman, tapi berjanji; “Kami akan menemani Anda dalam menghadapi dan memperjuangkan tujuan keuangan. Kami akan bersama Anda menemani sampai mencapai tujuan keuangannya.” Karena itu nilai-nilai kejujuran, integritas, profesionalisme harus dimonitor. Bila mengikuti access branding, dan sukses itu adalah sebuah bonus. Kalau bisa mencapai access branding, tidak hanya mencapai akreditasi tapi ini bonus, itu yang seharusnya didapat. Jadi motivasinya, bagaimana menterjemahkan access branding ke dalam aksi.

Perspektif pelanggan dan anggota, bicara mengenai produk pelayanan yang mengantar anggota menuju tujuan finansial. Mengantar anggota bebas financial, dan kemandirian dalam keuangan. Pinjaman dan tabungan harus mengantar anggota pada tujuan keuangan. Tidak boleh terjadi orang masuk menjadi anggota dan menabung di koperasi karena melihat figur pengurus dan manajer. Dia berani menabung tetapi ketika pengurus – manajer koperasi diganti semua tabungannya ditarik. Itu yang dimaksud sistem belum jalan. Jika sistem sudah jalan dengan baik berganti orang – pengurus atau manajer tidak masalah. Karena kepercayaan itu sudah digerakan oleh sistem, bukan individu.

Yang dibutuhkan perspektif baru bahwa pengurus, pengawas yang terlibat itu adalah mereka yang mau aktif, dan ada kompetensi yang dipenuhi. Manajemen harus berkualitas, dan gembira. Kalau dia gembira dan bahagia, pasti anggota yang dilayani juga akan bahagia. Jika Kopdit ingin mengikuti access branding, ACCU bisa membantu dengan melatih auditornya seperti yang dilakukan di Kopdit Obor Mas. Tidak perlu khawatir karena pelatihan tersedia. Budaya kerja profesional harus dihayati para staff. Bila terjadi access branding, dan perubahan sampai behavior bukan hanya menantikan gaji, menunggu tutup kantor, tapi sungguh menghayati.

Koperasi perlu perkembangan semua aspek. Namun yang terpenting adalah pertumbuhan dari keanggotaan. Semakin banyak anggota masyarakat yang terlibat dalam berkoperasi, maka semakin banyak yang meningkat kehidupannya. Tolak ukurnya, 30% dari total penduduk yang ada di area koperasi jadi anggota. Mengukur tujuan, berdasarkan harapan seseorang berbeda-beda. Ada yang membayangkan menjadi milioner, ada yang ekspektasi utamanya keberhasailan anaknya di bangku pendidikan, ada juga yang ingin mendapatkan rumah yang bagus. Jadi, sangat berbeda ekspektasi orang per orang. Jika kita mengatakan membantu mereka mencapai financial destination berarti membantu mencapai harapan yang dibuat masing-masing.

Kredit yang diberikan adalah bagian dari usaha koperasi membuat anggota menolong dirinya menggunakan pinjaman itu. Misi Kopdit sudah sangat jelas, tidak pernah berubah sejak dahulu meski bentuk apapun kooperatif. Tapi visi lembaga bisa berbeda satu sama lain sesuai dengan tujuan organisasi yang dirumuskan dalam strategic planning.

Mengaku gerakan kooperatif namun tidak bagus dalam saling bekerja sama, ibarat koneksi internet. Jika koneksinya tidak dilakukan secara baik, tidak properly, maka tidak terjadi komunikasi. Ibarat jaringan, pasti ada elemennya. Apabila tidak terkoneksi lagi, ada elemen yang tidak berfungsi, maka jaringan tidak jalan. Karena selalu berpikir tentang diri sendiri dan merasa punya uang, semua bikin sendiri. Mau berkooperatif, realitasnya tidak mudah karena orang tidak mudah bekerja sama.

Apakah gerakan Kopdit memberi dampak pada kaum marjinal, dan apa betul melawan kemiskinan sungguh-sungguh. Apakah seperti itu atau lebih mengabdi dan melayani kaum menengah ke atas? Kalau mau menerapkan kontribusi yang sejati, tidak ada jalan lain harus mau turun kembali ke akar rumput, ke marjinal. Dalam microfinance, ada alat lain yaitu social performance management, alat pengukur kinerja social. Tujuan microfinance mengangkat orang-orang keluar dari kemiskinan, dan mesti dibuat alat untuk mengukur seberapa banyak orang yang keluar dari lingkaran kemiskinan.

Misi Kopdit sejati yaitu memperbaiki kualitas hidup anggota secara holistik. Ciri anggota yang semakin berkualitas hidupnya, diantaranya mereka merasa bahagia. Indikator bahwa mereka bahagia, mereka mencapai tujuan keuangannya kemudian tidak khawatir akan masa depannya dan bisa mandiri. Poin berikutnya, konsisten dengan gagasan utama menolong diri sendiri, mengelola diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian orientasi pasar terarah kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. Swadaya sebagai kekuatan dan jati diri Kopdit.
Ciri utama dan peran utama Kopdit bukan sekedar mengelola keuangan tetapi sebagai lembaga pendidikan nila-nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai yang merupakan kekuatan untuk menyelesaikan persoalan dan mewujudkan cita-cita. Nilai-nilai yang dihayati antara lain partisipasi demokrasi, kejujuran, kepedulian, kearifan, keadilan dan keberanian. Inilah yang harus dikembangkan terus menerus. (damianus)

Posted in Kiat Sukses | Tagged | Leave a comment