Masa Depan Indonesia dengan Kontrak Karya

Waktu Raja ketujuh Kerajaan Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud datang ke Indonesia disambut sangat terhormat sebagai Tamu Negara yang akhirnya hanya menginap di Bali tanpa jadi kerja sama besar dengan Indonesia. China datang ke Indonesia sebagai negara yang bekerja sama dalam investasi membangun infrastruktur dan bersedia Kontrak Karya.

Uni Eropa kerja sama yang selama ini berjalan hanya sebagai pembeli hasil bumi Indonesia, tidak bersedia kerja sama dalam bentuk Kontrak Karya. Hingga akhirnya Uni Eropa menganggap Indonesia dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo ditakuti. Kenapa ada sebagian rakyat yang demo? Mungkin banyak di antara kita tidak tahu yang diam-diam dikerjakan oleh Presiden Jokowi.

Saat ini Arab Saudi lagi sadar bahwa minyak bumi mau habis sehingga Putra Mahkota-nya diperintah untuk deplomasi ke mana-mana, dan membangun investasi ke negara lain. Pemerintah kita juga sadar bahwa masa depan dunia ini bukan lagi minyak bumi, melainkan nikel. China sudah memiliki teknologi dan secara masif memproduksi mobil listrik.

Uni Eropa telah lebih dahulu memproduksi mobil listrik dan memperkenalkannya ke ujung dunia. Mendadak Uni Eropa marah karena Presiden Jokowi nelalui Kepres Nomor 11 Tahun 2019 melakukan penghentian ekspor bahan mentah bijih nikel ke Eropa. Dan Uni Eropa menggugat Presiden ke WTO, karena larangan ekspor ini.

Dengan tegas dan gagah berani Presiden menjawab; “Indonesia tidak lagi ekspor bijih nikel, karena Indonesia akan mermbangun sendiri pabrik baterai untuk bahan bakar mobil”. Apakah Jokowi membual? Tentu tidak! PT Vale Indonesia adalah perusahaan pertama yang melaksanakan Kontrak Karya penambangan bijih nikel pada tahun 2014, dan perusahaan tambang ini 58% sahamnya milik perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Artinya, perusahaan nikel terbesar ini dikelola oleh bangsa sendiri. Dan masih banyak lagi perusahaan nikel lain yang berkonsep Kontrak Karya tersebar di Sulawesi. Pembangunan perusahaan nikel ini amat masif di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Dahulu Indonesia selalu mengekspor bijih nikel mentah ke Uni Eropa. Uni Eropa sangat senang karena bisa membeli bahan baku baterai dengan sangat murah dari Indoneisa.

Apa gunanya Eropa mampu memproduksi mobil listrik jika tidak punya bahan baterainya. Sekarang, konglomerat yang sudah menikmati hasil ekspor nikel ke Eropa pasti gigit jari karena sudah dilarang. Mereka tidak diam, melawan dengan berbagai cara. Jokowi menghentikan tabiat buruk ini. Indonesia membangun perusahaan nikel dari hulu ke hilir, sehingga tidak akan menjual nikel dalam bentuk bahan mentah yang murah, melainkan dalam bentuk baterai dengan harga lebih mahal. Kita akan dapat keuntungan berlimpah, dan Eropa akan sangat bergantung pada Indonesia.

Banyak yang tak paham adanya perlawanan besar dunia sedang menghantam kita. Di balik layar, Presiden yang oleh lawan-lawan politiknya sering dikatakan “plonga-plongo” tengah perang melawan Uni Eropa. Seberapa kuat Presiden mampu memenangkan peperangan? Di dalam negeri saja banyak di antara kita yang kerjanya cuma demo-demo.

Jokowi membangun perusahaan Baterai Electric Vehicel (EV) yang sekalipun banyak diprakarsai perusahaan China namun tetap prinsipnya Kontrak Karya. China adalah negara dunia ketiga yang hari ini juga gencar memproduksi mobil listrik selain Uni Eropa bahkan melewati prestasi Amerika. Uni Eropa hanya ingin membeli bahan baku nikel dari kita, dan enggan melakukan kerja sama.

China sadar, memiliki teknologi, namun tidak memiliki bahan baku baterai. Sedangkan Indonesia memiliki bahan baku, tetapi tidak dengan teknologi. Mutualisme ini melahirkan investasi saling menguntungkan. Inilah asal muasal mereka pada heboh TKA China. Mereka menolak karena belum tahu latar belakangnya.

Jika bukan China masa depan cerah Indonesia akan terlewatkan. China tidak merampas kesempatan pekerja. Dalam perjanjian China hanya akan mendatangkan tenaga terkait mesin dan alat produksi yang berkaitan dengan teknologi mereka. Mereka bertugas mengaplikasikan instalasi alat-alat dari perusahaan China ke Indonesia untuk mendirikan pabrik nikel sampai produksi baterainya.

Sekarang kita sudah memiliki UU Kontrak Karya. Apa pun bentuk usaha asing yang masuk ke Indonesia, minimal 51% sahamnya harus milik perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah. Kalau sudah menguasai 51% saham maka kita adalah pengelola aktif, saham yang lain hanya menyokong dana dan saran. Buktinya yaitu PT Freeport. Dulu kita hanya menikmati 9% keuntungan sekarang sudah 51% keuntungan Freeport. (Red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *