Melawan Persaingan dengan Partisipasi Penuh dan Terus Menerus dari Anggota Koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2019 bagi dua koperasi berbeda jenis usaha, satu Koperasi Serba Usaha (KSU) Tunas Jaya dan satu lainnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Wira Karya Jaya yang diselenggarakan secara bersamaan pada 1 Maret 2020 di tempat yang sama, Graha Pemuda, Senayan, Jakarta, bukan kali pertama. Tahun buku 2018 silam keduanya juga melaksanakan RAT bersamaan di Auditorium Kampus Lembaga Adminstrasi Negara (LAN), Bendungan Hilir, Jakarta.

Kebersamaan melaksanakan RAT itu dimaksudkan untuk efesiensi biaya karena biaya gedung, misalnya, ditanggung berdua. Namun, konon kabarnya adalah sebuah rintisan kerja sama lembaga yang bukan tidak mungkin kelak akan melangkah lebih jauh, misalnya, melakukan amalgamasi – peleburan bergabung menjadi satu lembaga. Ketika hal itu Majalah UKM tanyakan kepada Ketua KSU Tunas Jaya H.Sugiharto, dijawab bahwa belum ada rencana konkret untuk melakukan amalgamasi. Namun, karena banyak anggota KSU Tunas Jaya juga menjadi anggota Kowika Jaya, atau sebaliknya.

Untuk melebur jadi satu lembaga memang dibutuhkan kajian-kajian mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif dan merugikan anggota koperasi. Setiap terjadi perubahan yang diharapkan adalah dampak positif menuju kondisi, yang lebih baik. Namun sejatinya, selintas melihat suasana kebatinan para anggota saat RAT bersama telah mencerminkan adanya harmoni yang memungkinkan mereka berada dalam satu lembaga. Karena KSU Tunas Jaya juga memiliki unit simpan pinjam (USP) sedangkan KSP Kowika Jaya usaha utamanya adalah simpan pinjam, inilah yang mungkin akan sedikit mempermudah penggabungan.

Terkait dengan perkembangan usaha sepanjang tahun buku 2019, dimana KSU Tunas Jaya telah genap berusia 43 tahun, suatu usia yang boleh dibilang tidak muda lagi, dan menurut Sugiharto dalam kondisi gampang-gampang susah, atau berat-berat enteng, tetap bersyukur karena KSU Tunas Jaya masih mampu bertahan, bahkan jalan pelan-pelan. “Hal itu dimungkinkan karena dukungan dan partisipasi semua anggota, yang kini jumlahnya 1.003 orang,” jelas Sugiharto.

Kalau melihat perkembangan ekonomi tahun 2019, secara nasional, lanjut dia, hampir seluruh sektor usaha mengalami pelambatan, tidak seperti yang diharapkan semua pihak. “Apalagi sektor koperasi, usaha kecil dan mikro. Beban semakin berat akibat wabah korona – Cocid-19 yang menjadi wabah seluruh dunia. Namun kita harus tetap bersemangat untuk tidak menjadikan kendala-kendala tersebut sebagai suatu masalah berlebihan. Kita harus mencari solusi terbaik agar mampu bertahan dan bertumbuh,” katanya optimis.

Dalam laporan pertanggungjawaban pengurus Sugiharto menyampaikan bahwa perkembangan koperasi diukur dari volume usaha tahun 2019 relatif sama dengan tahun 2018. Hal ini karena adanya beberapa faktor, baik internal dengan anggota maupun eksternal pengaruh kondisi umum bidang usaha mikro, dimana sebagaian besar anggota KSU Tunas Jaya adalah pelaku usaha mikro – kecil (UMK) yang belum mampu bersaing dengan usaha-usaha besar. Terutama usaha-usaha warung sembako kalah dengan hypermarket – supermarket dan minimarket.

Pertumbuhan KSU Tunas Jaya diakui cukup lambat, namun tetap bersyukur karena tidak stag – berhenti total. Sebagai gambaran, total aset bertumbuh 4%, masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun 2019 mencapai 5,2%. Untuk total pinjaman yang diberikan kepada para anggota tumbuh 5%, hampir mirip dengan pertumbuhan nasional. Sedangkan modal sendiri tumbuh 2%, istilahnya Pak Samin alias sangat minim. Total kewajiban lembaga tumbuh 3%. Artinya partisipasi, tabungan anggota dan sebagainya masih cukup lumayan. Namun perlu ditingkatkan. Walau tahun 2020 tantangannya jauh lebih berat. Total tabungan anggota, khusus tabungan tumbuh 0,25%. Analisa laporan keuangan tahun 2019, likuiditas masih mencapai 178%, berarti masih sangat likuid. Solvabilitas 116% dan rentabilitas 3%.

“Itulah kondisi perkembangan KSU Tunas Jaya sepanjang tahun buku 2019. Justru dalam persaingan yang sangat ketat ini hanya bisa dijawab dengan bagaimana anggota bisa memenuhi seluruh kewajibannya, berpartisipasi secara penuh dan terus menerus terhadap usaha koperasinya. Hanya dengan cara itulah persaingan bisa dilawan,” tegas Sugiharto.

Ketua Kowika Jaya periode 2018 – 2021, Supriyanto, S.Pd dalam RAT ke-23 itu melaporkan tentang perkembangan usaha koprasi yang dipimpinnya selama tahun buku 2019, antara lain; pelaksanaan program kerja berjalan baik, jumlah anggota per 31 Desember 2019 menpai 516 orang, dilayani karyawan 104 orang. Total aset lembaga sampai akhir Desember 2019 mencapai Rp 44 miliar. Namun modal sendiri tabungan dari anggota baru mencapai Rp 7,5 miliar. Kewajiban lembaga cukup sebesar yaitu 32,6 miliar. Sedangkan realisasi dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) khusus untuk pinjaman anggota yang ditetapkan hanya mencapai 90%. Tabungan anggota juga hanya mencapai 97%, pendapatan tercapai 84%, dan surplus hasil usaha tercapai Rp 146 juta.

Tidak tercapainya 100% program yang ditetapkan, karena begitu banyak kendala yang dihadapi. Pangsa pasar anggota Kowika Jaya di pasar-pasar tradisional di wilayah pinggiran Kota Jakarta Timur, juga tidak terlepas dari perkembangan ekonomi nasional yang sangat lesu, daya beli masyarakat sangat rendah akibat banyak perusahaan tutup dan PHK karyawan menambah jumlah pengangguran. Tidak adanya keberpihakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah terhadap ekonomi kerakyatan tercermin dari tiadanya pembinaan kepada koperasi dan usaha mikro kecil. Bahkan penertiban kepada pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan oleh Satpol PP semakin tidak manusiawi karena menyita peralatan dan dagangan mereka. Padahal para pelaku usaha mikro itu menggunakan modal pinjaman.

Dampak dari usaha-usaha besar, usaha multinasional yang masuk ke wilayah usaha rakyat sangat memberatkan rakyat kecil dan menghancurkan usaha mikro kecil. Belum lagi dampak kenaiakan harga barang-barang kebutuhan pokok lainnya, seperti sembako, menambah kesulitan rakyat kecil untuk berusaha dan mendapatkan lapangan pekerjaan baru.

Pemerintah di segala tingkatan; baik pusat, provinsi, kabupaten – kota, menurut Undang-undang (UU) No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, khususnya Pasal 60 s/d 65 berkewajiban membina, memberdayakan, menumbuhkembangkan, menciptakan kondisi kondusif bagi bisnis koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Namun untuk Pemprov DKI Jakarta sampai saat ini tingkatnya masih dalam wacana, wacana dan wacana bagaimana menghidupkan, menumbuhkembangkan, menggairahkan dan memotivasi koperasi dan usaha mikro – kecil.

Program OC Oke yang dulu dijadikan andalan kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta oleh pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Uno, sehingga mereka meraih kemenangan, juga masih dalam bentuk wacana, belum ada implementasi yang menyentuh ke lingkungan usaha mikro, kecil, dan koperasi. “Semua terpulang ke pemerintah daerah untuk meninaklanuti,” tegas Sugiharto.

Satu hal yang sangat ironis, lanjut dia, untuk kegiatan usaha Pemprov DKI Jakarta menetapkan system zonase; hijau, kuning dan merah. Yang namanya usaha mikro – kecil, domisilnya pasti di lingkungan masyarakat kecil berpenghasilan rendah, zonasenya, merah sehingga tidak akan mendapatkan keterangan domisili. Untuk bisa mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR), program pemerintah pusat yang bunganya sangat murah hanya 6% per tahun, tidak bisa karena tidak memiliki domisili.
Padahal, fasilitas permodalan dengan bunga rendah sangat dibutuhkan pelaku usaha mikro kecil. “Ini yang tidak sinkron. Yang salah bukan karyawannya, tetapi pejabat yang menetapkan zonase tanpa kecuali itulah yang salah. Koweka Jaya, misalnya, karena kantornya berada di zona merah, sampai sekarang tidak memiliki surat domisili. Anaknya sendiri buka usaha dipersulit, sehingga untuk memperpanjang surat motor saja ruwet. Karena domisili itu mutlak,” tegas Sugiharto.

Untuk memotivasi para anggota agar lebih aktif berpartisipasi dan bertransaksi dengan koperasi, baik KSU Tunas Jaya maupun Kowika Jaya sama-sama memberikan penghargaan kepada anggota terbaik dan penabung terbaik. Kecuali piagam juga hadiah sebuah teve 32 inc. Kepada siswa-siswi (SD, SMP dan SLTA) anak anggota yang dianggap kurang mampu juga diberikan bantuan biaya pendidikan. Untuk tingkat SD sebesar Rp 1 juta, SMP Rp 1,2 juta dan tingkat SLTA Rp 1,5 juta. Harapannya, kata Supriyanto maupun Sugiharto, kelak mereka menjadi penerus gerakkan koperasi, dan wiraswasta koperasi.

Dalam kondisi perekonomian nasional yang sedang kurang baik, namun KSU Tunas Jaya dan KSP Kowika tetap berjalan maju. Surplus hasil usaha (SHU) memang yang diharapkan oleh setiap orang yang memiliki kegiatan usaha. Namun SHU yang menurun, tidak perlu dirisaukan. Jika kegiatan usaha tersebut dikelola dengan prinsip kehati-hatian, diyakini, ke depan masih ada kesempatan untuk bertumbuh berkembang dan maju. (adit – mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *