Memanusiakan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima (PKL), tukang becak, pengamen, pedagang asongan, pengemis adalah kata-kata kunci yang sering muncul dalam pemberitaan masalah ketertiban umum. PKL identik dengan kesemrawutan dan kemacetan arus lalu lintas karena memanfaatkan trotoar sebagai media berdagang. Kelompok ini kerap diusir, dikejar-kejar Satpol PP – petugas Trantib, dianggap merusak keindahan kota. Suatu masalah sosial yang kompleks dan sering dipandang oleh pemerintah secara parsial.

PKL merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. Batasan tentang sektor informal, adalah suatu bidang ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat-surat izin serta modal yang besar untuk memproduksi barang dan jasa. Suatu kegiatan informal pada dasarnya harus memiliki suatu lokasi yang tepat agar dapat memperoleh keuntungan (profit) yang lebih banyak dari tempat lain dan untuk mencapai keuntungan yang maksimal, suatu kegiatan harus seefisien mungkin.

Bermunculannya PKL merupakan dampak sulitnya perekonomian yang dialami masyarakat. Untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, mereka memilih alternatif usaha di sektor informal. Bagi sebagian kelompok masyarakat, PKL justru menjadi solusi mereka karena menyediakan harga lebih miring. Bagi mereka yang berpendapatan cekak pedagang kaki lima adalah pilihan. Dilihat dari kacamata social, pembersihan usaha mikro, yang sebenarnya pejuang bagi keluarga (anak, isteri, orang tua), pencipta lapangan kerja, dan pejuang perekonomian nan mandiri itu menjadi kontroversial.

Dalam berbagai pidato pejabat, terutama juga ketika musim kampanye pemilihan umum, baik pemilihan legislatif tingkat kabupaten – kota, provinsi, pusat maupun pemilihan walikota, bupati, gumbernur dan presiden, janji-jani surga dan iming-iming kemudahan selalu ditiupkan bagi pedagang kecil. Tetapi usai pemilu, selesai pula mereka memikirkan wong cilik itu.

Pemerintahan yang bijak, tidak akan mmerintahkan aparatnya mengejar-ngejar dan menggusur pedagang kaki lima. Para wirausaha mandiri kelas mikro itu justru harus didampingi, dibina, diberdayakan, direlokasi ke tempat yang lebih baik, sehingga mereka akan dapat bertumbuh. Dampak jangka panjangnya mereka akan mampu memperkokoh perekonomian nasional, memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Di Jakarta, Koperasi Properti Usaha Kedcil Menengah Indonesia (Kopukmi) yang berkantor di Pusat Grosir Cililitan mengorganisir 130-an PKL yang ada di sekitar Gedung Ramayana Blok M, Jakarta Selatan, untuk menempati lantai dasar WRS Bazar Center, nama baru Ramayana. Pedagang yang sebelumnya berkeliaran itu, kini tertib menempati lantai dasar tanpa fasilitas pendingin ruangan (AC). Rizal Mulyana, Ketua Kopukmi, yang juga Direktur Operasional PT Wahana Rezeki Semesta (WRS), menuturkan bahwa lokasi bagi pedagang kakilima merupakan bagian dari tanggung jawab social koperasi dan perusahaannya.

Pedagang kaki lima itu, menurut Rizal, pengusaha gigih. Setelah dibina, diberdayakan, “dimnausiakan”, diyakini mereka akan mampu bertumbuh menjadi penghusaha yang handal. Paling tidak, kualitas kehidupannya akan meningkat. “Mereka yang sebelumnya berdagang di jalanan, dan dianggap momok karena berbaur dengan preman jalanan, ternyata bisa dibina,” tegasnya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Braman Setyo, menjelaskan bahwa di Jawa Timur saat ini sedang dibangun klaster-klaster bagi PKL di setiap kabupaten dan kota. Yang sudah terbangun memang baru di 3 kota besar yaitu; Surabaya, Malang dan Jember. Namun kelak akan meluas diseluruh Jawa Timur. Dalam hal menata PKL, dia mengaku tidak malu mengadopsi model yang sukses diterapkan di Kota Manado, Sulawesi Utara, yang kini terasa sangat nyaman.

Slamet, 34 tahun, asal Karanganya, Jawa Tengah yang telah lebih dari 8 tahun mangkal di trotoar di kawasan Cipinang Jaya, Jakarta Timur, mengaku, menjadi PKL sebenarnya bukanlah pengalaman luar biasa, karena sejak masih duduk di bangku SMP sudah sering membantu kakak sepupunya seorang PKL. Menjadi PKL perlu keranian besar karena memasuki dunia yang keras dan kasar. Tetapi di balik itu ada suatu ikatan yang tidak terlihat yang sangat erat, penuh kekeluargaan dan hangat. Saat ini, seorang PKL tidak saja datang dari kalangan ekonomi lemah, tetapi banyak yang datang dari ekonomi menengah – atas.

Setiap hari harus datang ke tempat jualan lebih awal, karena jika tidak lapaknya ada yang menempati. “Pada awalnya seperti itu, tetapi setelah kenal dengan tetangga PKL lainnya kami saling menitip lapak agar tidak ditempati orang lain. PKL yang berdagang disini banyak juga datang dari keluarga menengah dan atas yang mencoba melebarkan usahanya dengan cara jemput bola dan mencari tambahan penghasilan,” tutur Slamet.

Tidak seperti di tempat lain, di tempat Slamet pengaturan dilakukan oleh RW dengan pengawasan dari Muspika. Pengelola mengutip retribusi untuk kebersihan dan keamanan. Setiap berjualan dikutip antara Rp 5.000 – 10.000 tergantung ukuran lapak. Pada awalnya ada keinginan agar PKL ini dikelola lebih baik tetapi benturan kepentingan terjadi menyebabkan pengelolaan hanya fokus pada besaran retribusi. Jumlah pedagang yang terus bertambah, dan lahan parkir yang sempit menjadi sebuah pemandangan umum dan biasa ditemui di mana saja.

Berbeda, misalnya, kalau kita mendengar cerita tentang PKL di negeri tetangga, Singapura. Kegiatan PKL ini dilakukan pada pasar malam yang dimulai sore hari sekitar pukul 5 sampai 10 malam. Setiap hari berubah-ubah tempatnya, mengambil jalan umum yang lalulintasnya tidak terlalu ramai. Seperti yang sekarang dirintis Pemprov DKI Jakarta, hanya diadakan seminggu sekali, Saptu malam Minggu. PKL di negara tetangga itu harus dilengkapi ijin dari Dewan Kota. Ijin tersebut sangat mudah mengurusnya.

Waktu mengurus ijin cukup melampirkan IC atau KTP. PKL akan diberi ijin berdagang di wilayah manapun di bagian kota dengan tidak menggangu ketertiban umum. PKL tidak berijin akan kena denda cukup besar. PKL di sini sangat menjaga kebersihan, kemudian lorong antar PKL sangat besar sehingga memudahkan pembeli untuk memilih. PKL disini pun dikenai retribusi setiap kali berjualan yang dikutip langsung oleh petugas dewan kota.

Membandingkan kondisi PKL di Indonesia dengan Singapur banyak sekali perbedaan, baik dari PKL-nya sendiri, pemerintah dan juga pembeli.  Rasanya tidak perlu malu untuk meniru sisi baik dari pengelolaan PKL di negara tetangga tersebut.

***

Banyak cerita pedagang kaki lima yang kemudian menjadi pengusaha sukses. Muhammad Adi, pemilik CV Intascus Sport, produsen tas yang cukup besar, termasuk pedagang kaki lima yang kini mereguk kesuksesan. Pria tamatan sebuah SMA di Kota Bekasi, Jawa Barat ini kenyang makan asam garam sebagai pelaku usaha mikro.

Lulus SMA tahun 1981, Muhammad mengadu nasib merantai ke Makasar, Sulawesi Selatan, kerja di sebuah agen barang pecah belah. Anak pertama itu terpaksa merantau karena harus membantu orang tuanya untuk membiayai sekolah adik-adiknya. Tidak betah kerja di Makasar, dia berlayar ke Kalimantan. Melamar kerja di sebuah perusahaan modal asing, tetapi lagi-lagi sebagai buruh kasar. Tidak lama kemudian dia memutuskan pulang kandang ke Bekasi.

Di rumah hatinya gelisah. Apalagi melihat kebutuhan biaya sekolah adik-adiknya semakin besar, sementara ayahnya juga tidak punya pekerjaan tetap. Untuk membantu orang tua, Muhammad pun kerja serabutan. Pagi hingga siang hari ikut jualan tas temannya, keliling dari kantor ke kantor. Malam harinya menjadi juru pakir “liar” di depan rumah makan. Penghasilannya memang kecil. Namun karena diperolehnya secara halal, berkah, setiap hari bisa menabung Rp 10.000,- Setelah terkumpul, tabungannya dijadikan modal, kulakan tas ke Pasar Pagi, Jakarta Kota, untuk dijual lagi di kaki lima. Karena harga tasnya sangat terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah,  3 – 4 hari hampir habis terjual dan harus kulakan lagi.

Sayang, karena jiwa mudanya bergelora, mudah tergoda, lupa diri, dan suka berfoya-foya dengan teman-temannya sesama pedagang kaki lima. Baru setelah menikah 1986, tersadarkan sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Muhammad juga mengubah pola pikirnya dari pedagang, jual beli barang jadi, menjadi produsen. Karena tabungannya tidak cukup untuk modal, minta kerelaan isterinya, perhiasannya dijual untuk tambahan modal, beli bahan baku. Karena tidak punya mesin jahit sendiri, sewa mesin jahit milik temannya. “Bersyukur, saya bisa menjahit dengan baik,” kenangnya.

Setelah jalan 6 bulan, usahanya mulai memberikan harapan cerah. Pesanan mulai mengalir deras, dan memaksanya merekrut karyawan untuk meningkatkan produksi. Dengan tambahan satu karyawan, bisa menghasilkan 150 tas per bulan. Dengan harga tas bervariasi antara Rp 20.000,- Rp 25.000,- Muhammad memperoleh keuntungan bersih, (gaji karyawan sudah dibayar) Rp 10.000,- per buah atau Rp 1,5 juta per bulan. “Sangat besar untuk ukuran saat itu,” jelasnya.

Sejak saat itu Muhammad bolehlah dipanggil Boss oleh anak buahnya yang setiap 6 bulan sekali menambah karyawan baru. Untuk pemasaran, dia memanfaatkan jejaring pertemanan, terutama dengan teman-temannya yang dirintis saat masih dagang tas keliling dan dagang di kaki lima. Jejaring pemasaran terus dikembangkan, menjalin kerjasama dengan Event Organizer (EO)  – panitia penyelenggara rapat, pelatihan, atau seminar di hotel-hotel. Pada tahun 1988 Muhammad sudah punya tenaga pemasaran 18 orang. Omzetnya melonjak luar biasa, bisa mencapai belasan juta per hari. Total produksi rata-rata 600 Pcs per bulan. Pernah suatu saat kekurangan modal untuk beli bahan baku karena jumlah pesanan sangat besar. Terpaksalah mobil operasional dilego, tetapi kemudian beli lagi yang lebih baik.

Pengalaman yang tak kan terlupakan, ketika terjadi kerusuhan Mei 1998. Saat itu karyawannya ketakutan, mereka memilih pulang kampung. Sialnya, semua barang dagangan juga dibawa, dan mereka tidak mau kembali lagi. Akibatnya dia rugi ratusan juta. Namun semangat untuk tetap berwirausaha tak pernah surut. Berbekal modal pinjaman dari bank Muhammad bangkit kembali. Setahun setelah peristiwa kerusuhan masal di berbagai kota besar di seluruh Indonesia, bisnis tas mulai naik daun lagi. Produksinya terus ditingkatkan, dan mampu mencetak omzet Rp 100 juta per bulan. Sekarang produksinya mencapai 1.000 Pcs per bulan. “Sekarang, punya relasi tetap di beberapa instansi pemerintah, seperti di Kementeria Perhubungan, Kementerian Kelautan, Kemeterian Keuangan, Kepolisian dan lain-lain,” jelasnya. Selain tas kantor juga memproduksi tas untuk perempuan.

Jejaring  – rekanan yang dibangun bukan hanya bidang pemasaran, tetapi juga produksi. Muhammad menyadari bahwa berbisnis itu saling membutuhkan, saling mendukung, dan saling berbagi. Ketika ada teman yang membutuhkan penguatan modal, misalnya, perlu dibantu. Ketika mendapatkan order besar, sementara temannya tidak mendapatkan order, perlu dibagi agar tetap ada kegiatan. “Dengan saling berbagi rezeki, akan semakin bertambah rezekinya. Tuhan telah menuliskan di setiap bulir beras, untuk si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Karena Tuhan yang menulis, tidak akan salah,” katanya yakin. Yang lebih adil, lanjutnya, sistem bagi hasil sesuai porsi dan peran masing-masing.

Pesanan rutin dan terbesar selama ini dari Mabes Polri. Sudah 4 tahun berturut-turut mendapat order dari Mabes Polri. Biasanya pesan tas kantor 2 kali setahun. Sekali pesan 8.000 Pcs, dikerjakan selesai dalam waktu 4 bulan. Selain dari Polri, yang juga sering pesan dari biro perjalanan. Jumlahnya memang tidak begitu besar, hanya sekitar 500 Pcs. “Semua harus disyukuri,” katanya. (my – adt)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *