Memasuki Era Revolusi Industri 4.0 Koperasi Harus Menciptakan Produk Kreatif

Gerakkan koperasi adalah gerakkan tentang kebajikan, bagaimana berekonomi yang baik untuk meraih sejahtera bersama. Berkoperasi juga harus melahirkan pemikiran-pemikiran yang logis dan rasional bahwa tidak mungkin usaha tidak berada dalam organisasi. Organisasi tidak mungkin tanpa pengelola. Pengelolaan tidak akan mungkin tanpa ada biaya. Biaya tidak akan pernah datang tanpa adanya usaha.

Usaha untuk mewujudkan sejahtera itu harus terukur. Kata keterukuran dalam dunia akademis, yaitu teori kualitatif dan kuantitatif. Rapat anggota (RA), baik rapat anggota tahunan (RAT) maupun rapat anggota khusus (RAK) adalah untuk menyusun rumusan kinerja, yang secara kuantitatif dirumuskan dalam program kerja, dan secara kualitatif dirumuskan berupa angka-angka. Karena pernyataan kualitatif ujung-ujungnya harus didampingi pernyataan kuantitatif yang menggambarkan bagaimana program tersebut dapat terlaksana.

Merumuskan program kerja meliputi program anggaran pendapatan dan belanja atau biaya untuk terselenggaranya kualitatif tujuan atau kualitatif yang terurus dalam rangkaian budaya organisasi, yaitu Visi – Misi. Visi Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKP-RI) seperti dinyatakan oleh para pendirinya yaitu menyatukan pegawai negeri sipil (PNS) seluruh Indonesia agar dapat saling mengenal, saling mendoa dalam kebajikan dan saling ada ikatan batin. Di sisi lain adalah membangun bersama tentang kesejahteraan.

“Untuk mencapai budaya organisasi yang terumus dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran, adalah merumuskan pendapatan yang akan diterima untuk menutupi biaya yang diperlukan. Karena koperasi sekunder tidak diperbolehkan melakukan kegiatan simpan pinjam, maka tim pengurus merumuskan pendapatan yang akan diterima untuk menututpi biaya yang diperlukan tahun buku 2019 menggunakan istilah Perkuatan Permodalan,” kata Ketua Umum IKP-RI Prof. Dr. H. Agustitin Setyobudi, MM, M.Pd, M.Si, Ph saat menyampaikan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahun buku 2019 pada November 2918 silam, di Hotel Sofyan, Jakarta.

Jasa perkuatan modal tahun 2019 diturunkan sebesar 1% menjadi 6% per tahun dari sebelumnya 7%. Hal ini terjadi karena tahun silam berhasil memenuhi keinginan pemerintah, menjadikan saham IKP-RI di Bank Kesejahteraan Ekonomi (BKE) sebesar 25% atau terpaksa dilepas 21% sesuai keinginan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang peruntukannya jelas, yaitu untuk penguatan modal sebesar Rp 33 miliar, kemudian pembelian SPBU Rp 20 miliar, dana di deposito Rp 17 miliar.

“Menyusun program yang baik itu disesuai dengan realita yang berkembang. Jangan terlalu optimis, nanti jangan-jangan…., jangan-jangan ….., dan jangan-jangan! Jika tidak mencapai target akan kecewa karena terlalu mengharap,” kata Agustitin, aktivis koperasi yang juga Guru Besar Bidang Perekonomian Indonesia Dan Ekonomi Koperasi, seraya menyebut angka-angka yang ingin dicapai; Pendapatan perkuatan tahun buku 2019 sebesar Rp 1,6 miliar, Wisma Rp 300 juta, simpan pinjam Rp 1,8 miliar, Wartakop Rp 380 juta, jasa giro dianggarkan Rp 200 juta, bunga deposito Rp 250 juta.

Pendapatan sewa gedung naik drastis dari Rp 2,2 miliar menjadi Rp 2,9 miliar. Dulu, IKP-RI ikut menempati gedung yang disewakan kepada BKE, tetapi sekarang seluruhnya ditempati oleh BKE, dan IKP-RI pindah ke Wisma yang juga milik sendiri. Pendapatan lain yang juga cukup besar, yaitu usaha keagenan gas Elpiji di Sukabumi, Jawa Barat. Riwayat pembelian agen gas, kata Agustitin, boleh dibilang cukup alot. Sampai harus “memaksa” ketua umum yang kala itu masih dijabat Tasripin Mastar untuk berkeliling ke agen-agen yang sudah ada agar tahu bisnis agen gas. Karena di Sukabumi, ketua umum kurang setuju. “Anak muda, anak mileneal berbeda pendapat dengan purna mileneal – orang tua. Akhirnya Pak Tasripin mau mengikuti keinginan anak milenial,” kata Agustitin memuji.

Ketika mau pinjam dana ke BKE ditolak karena pemegang saham tidak boleh pinjam uang di banknya. Akhirnya pengurus menggadaikan hibahnya RP Soeroso untuk pinjam modal ke Bank Mandiri Syariah. Agen gas kedua juga sudah dipersiapkan, memecah agen di Sukabumi. Ketua II bidang usaha dan bendahara telah membeli tanah di Pelabuhan Ratu, yang mulai tahun 2019 resmi menjadi pusat pemerintahan, Ibukota Kabupaten Sukabumi. Ada juga pendapatan dari bisnis batik dengan logo IKP-RI. Sedangkan pengeluaran, biaya yang paling besar adalah untuk subsidi pendidikan, setiap PKP sebesar Rp 15 juta X 28 PKP. dan biaya pendidikan yang diminta oleh pengawas sebesar Rp 500 juta, serta biaya RAT dan Pra RAT.

Pengelolaan wisma, selama ini merugi. Karena fungsi deferensial dari wisma adalah fungsi pelayanan, pengurus sengaja tidak mengambil keuntungan, dengan mencantumkan pendapatan dari wima Rp 350 juta, dan program biaya yang harus dikeluarkan juga Rp 350 juta. Artinya, lembaga tidak mendapat apa-apa. Yang didapat adalah benefit, yaitu manfaat pelayanan agar anggota dari daerah yang pergi ke Jakarta tidak kesulitan mencari hotel dengan harga mahal, melainkan bisa menginap di Wisma IKP-RI dengan harga murah, plus diskon.

Sedangkan deviden dari Bank Bukopin belum bisa diprediksi karena tahun 2017 Bank Bukopin juga tidak memberikan deviden kepada IKP-RI. Bukan berarti tidak ada deviden, tetapi deviden tersebut dijadikan sebagai modal, dan modal itu diwujudkan dalam bentuk saham atau surat berharga. Kalaulah tahun 2017 BKE tidak memberikan deviden tunai kepada IKP-RI, menyadarkan bahwa yang tidak memberikan deviden tunai bukan hanya BKE, tetapi juga Bank Bukopin yang merupakan salah satu bank besar. “Karena itu tidak perlu buruk sangka dulu, kenapa deviden tidak bisa dikeluarkan oleh OJK,” pinta Agustitin kepada peserta RAK yang hadir dari 28 daerah, dari Aceh sampai Papua.

Padahal dalam forum rapat umum pemegang saham (RUPS) BKE, Agustitin mengaku telah menyampaikan agar IKP-RI diberikan deviden tunai. Namun kenyataannya yang berkuasa yang menentukan lain. OJK melarang untuk dikeluarkan. Karena itu deviden BKE juga tidak dicantumkan, pesimis. “Yang kemarin diputuskan dalam RUPS saja ternyata OJK memutuskan lain,” jelas Agustitin. Sebenarnya, lanjut dia, tidak dapat tunai itu menguntungkan bagi lembaga, karena modal saham di BKE semakin banyak. Jika selalu minta deviden tunai, deviden saham lama-kelamaan semakin turun, tidak bertambah. Padahal, tugas kita selain usaha adalah saving – menabung. Setelah saving, investasi bisa berupa tanah, logam mulia dan sebagainya.

“Saya meminta dengan sangat kepada Direksi BKE agar tahun ini (2019) tidak dipermalukan di depan anggota, dan diperjuangkan devidennya. Syukur jumlahnya besar. Terlanjur “banyak janji” kepada anggota. Misalnya, RAT tahun buku 2019 akan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur. Sekaligus, ziarah ke makam founding father – pendiri IKP-RI di daerah Mojokerta, Jawa Timur, yang di nisanya tertulis; Bapak IKPRI Pahlawan Nasional RP Soeroso, yang telah menghibahkan rumahnya bernilai ratusan miliar untuk IKP-RI,” urai Aguastitin.

Tujuan ziarah, lanjut dia, jangan sampai menjadi anak-anak yang tidak mau mendem jero mingkul duwur – menghormati orang tua, tidak mengerti arti dan makna perjuangan pendahulunya. Pernah, semua karyawan dan pengurus IKP-RI yang ada di Jakarta ke makam RP Soeroso, tetapi anggota secara beramai-ramai, belum.

***

Di era Revolusi Industri 4.0 yang bercirikan digitalisasi, otomatisasi dan big data, pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla serta Kementerian Perindustrian meluncurkan blue print – Peta Jalan Pembangunan Industri Nasional dengan branding Making Indonesia 4.0.  Peta Jalan Making Indonesia 4.0 memberikan arah yang jelas bagi pengembangan industri nasional di masa depan.

Koperasi, terkhusus jejaring IKP-RI, menurut Agustitin, harus melakukan model pengembangban usaha; membangun kesesuaian kelengkapan teknis seperti komputer, internet untuk mempermudah pelayan anggota. Transformasi informasi melalui data-data yang valid reliable untuk menghasilkan informasi konteks yang bernilai tinggi, utamanya transformasi nilai-nilai koperasi.

Membantu membuat keputusan dalam melakukan tugas kolektif mengelola koperasi sehingga keputusan yang diambil selalu pada prinsip-prinsip koperasi; yaitu keanggotaan bersifat sukarela – terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian hasil sisa usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa terbatas terhadap modal, kemandirian setiap anggota dalam peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk memberikan bekal kemampuan setiap anggota, kerja sama koperasi guna mewujudkan dan mengembangkan perkoperasian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Bahkan saat para pemimpin mengenali perubahan yang ditunjukan oleh Perindustrian 4.0, banyak yang tetap fokus pada operasi bisnis jangka pendek secara tradisional. Peluang jangka panjang dapat diciptakan nilai bagi para pembangku kepentingan langsung dan tidak langsung.

Sebuah penelitian menemukan bahwa 57% responden OxO (tingkat eksektif) menempatkan pengembangan produk bisnis sebagai masalah utama mereka dengan peningkatan produktivitas sebesar 56%. Sementara isu-isu ini pas dengan beberapa elemen Industri 4.0, mereka tetap menggunakan cara tradisional yang mungkin tidak menangkap janji revolusi 4.0 ini. Industri 4.0 memerlukan pembelajaran berkelanjutan untuk; menggali sumber-sumber talenta, mencapai pasar yang kurang terlayani, menawarkan alat prediksi untuk membantu meningkatkan proses dan mengurangi resiko, menghubungkan rantai pasok, memungkinkan system yang lebih lincah.

Menurut Agustitin, koperasi memiliki Competitive advantages atau bisa diartikan sebagai keunggulan kompetitif dalam berkompetisi dan mempertahankan produk – jasa yang memberikan keunikan dengan harga murah yang mampu berbeda dari pesaing sehingga kompetitor susah menirunya. Keunggulan kompetitif  berperan  sebagai kunci untuk memenangkan dan mempertahankan pelanggan di seluruh area. Dalam hal keunggulan kompetitif, dapat diartikan sebagai sikap untuk memahami kebutuhan dari pelanggan (anggota) koperasi dan merupakan proses pembelian yang lebih baik dari pelanggan dan memberikan value lebih besar melalui harga lebih rendah –  keuntungan yang lain.

Competitive advantages bisa dimaknai sebagai kapasitas strategi menciptakan gerakan kompetitif yang bertujuan memberdayakan anggota melalui pengembangan kreativitas, atau pengembangan koperasi kreatif untuk pelayanan anggota dengan cara; Mengelola koperasi yang berbeda dengan koperasi lainya, yang memiliki ciri khusus sebagai koperasi pegawai; Mengukir posisi pasar sendiri dengan masuk pertama atau kategori tertentu; Melibatkan pengembangan khas untuk menarik pelanggan dan menghasilkan  keunggulan kompetitif.

IKP-RI, kata Agustitin, telah menghimpun berbagai  pemikiran sebagai landasan untuk melakukan produktivitas dan daya saing  kreatif dengan memperhatikan supply (ketersediaan) and demand (permintaan).  Agar supply dan demand seimbang, produk yang ada harus ditunjang dengan komersialisasi, promosi, distribusi, dan edukasi.  Hal lain yang diperhatikan kreasi, produksi, dan  merek.  Merek, adalah citra positif produk lokal. Setiap daerah memiliki keunggulan berbeda-beda. Jika potensi itu dikembangkan secara positif akan memunculkan resources yang kreatif, inovatif, dan produktif sesuai potensi lokal. Sehingga menumbuhkan kesepakatan kreatif yang terus berkembang dalam suasana lokal yang kondusif.

Melalui pengembangan koperasi kreatif koperasi diprediksi dapat menjadi  masa depan sebagai  gelombang keempat  yang menekankan pada gagasan dan ide kreatif. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat koperasi kreatif telah mampu mengikat pasar dunia dengan jutaan kreativitas dan persepsi yang dapat dijual secara global. Koperasi kreatif merupakan sebuah konsep tentang pemasaran produk lokal seperti baju batik, makanan, tempat wisata, pertunjukan seni berbasis budaya, dan sebagainya. Untuk menjadi pemenang, koperasi harus mampu menciptakan produk-produk baru inovatif dan tercepat.

Ke depan IKP-RI harus menjadi penggerak koperasi kreatif yang mempelopori penawaran produk produk anggota terutama terhadap pengembangan koperasi lokal. Maka, tidak berlebihan bila semakin banyak kabupaten – kota yang menjadikan koperasinya sebagai koperasi kreatif dan menjadi ujung tombak pengembangan koperasi agar dapat menjadi pemenang di tengah persaingan yang semakin ketat. (mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *