Membangkitkan Kejayaan UMKM

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 mengajarkan kepada kita bahwa perekonomian Indonesia sangat visionist – pemimpi. Kenyataannya, perekonomian kita ditopang oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Itulah yang mermbuat setelah ekonomi mengalami pertumbuhan negatif (1998), namun 2 tahun kemudian kembali pada tracknya. Sayangnya, ketika berbicara UMKM selalu yang terlintas di benak kita usaha kecil yang betul-betul mikro, seperti pedagang kaki lima (PKL). Padahal, UMKM bisa dijadikan kekuatan untuk menopang pertumbuhan industri. Apa yang perlu dilakukan untuk menjadikan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional?

Sebagai penggerak, motor perekonomian nasional UMKM di Indonesia masih sulit berkembang. Tidak hanya itu, puluhan juta UMKM baru menyumbang kurang dari 20% dari total nilai ekspor. Padahal di Negara-negara maju UMKM mampu diandalkan sebagai penopang kegiatan ekspor. Terbatasnya akses pembiayaan dan pemasaran serta tidak terintegrasinya rantai pasok ke sektor industri menyebabkan UMKM tak kunjung naik kelas. Sebagai penopang pertumbuhan seharusnya UMKM diberdayakan agar pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas, dan diharapkan terjadi pemerataan kesejahteraan. Pasalnya mayoritas tenaga kerja di Indonesia berada di sektor UMKM.

Beberapa data profile UMKM membuka mata kita, dan mempertegas bagaimana sebetulnya kondisi industri dan UMKM di Indonesia. Data dari Media Riset Center menunjukan bahwa hingga sekarang jumlah UMKM di Indonesia sekitar 99,99% dari total perusahaan yang berusaha di Indonesia. Jumlah yang sangat besar, tetapi apakah itu menunjukan makna signifikan dari UMKM. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM memperlihatkan bagaimana kontribusi UMKM. Dengan 99,99% usaha berbentuk UMKM baru menyumbangkan 57% dari PDB. Dan itu, di saat bersamaan memberikan solusi bagi pengangguran karena mampu menyerap 97% serapan tenaga kerja.

Melihat posisi Indonesia dibandingkan dengan Negara-negara lain, data dari Asia Development Bank (ADB) tahun 2015 memperlihatkan bagaimana kontribusi medium enterprice (UMKM) kepada PDB. UMKM di Malaysia menyumbangkan 32% dari PDB-nya, Thailand 30%, Philipina 35%, Vietnam 38%, India 17% dan Indonesia cukup besar 57,8%. Sedangkan penyerapan tenaga kerja dari UMKM, Malaysia menyerap 59% tenaga kerja, Thailand 78%, Philipinan 61%, Indonesia sangat besar 97,2%, Vietnam 77% dan India 40%.

Pertanyaannya, bagaiman kontribusi UMKM yang sangat besar itu kepada ekspor. Malaysia, share dari UMKM kepada ekspor 19%, Tahiland 29,5 Philipina 20% dan Indonesia ternyata hanya 16%. Sementara Negara tetangga kita yang jauh lebih kecil, Vietnam 20%, dan UMKM India 40%. Apalagi kalau dibandingkan sumbangan UMKM kepada PDB negara-negara besar. UMKM Jepang menyumbangkan 54%, Korea 31%, Jerman 56% dan Amerika Serikat (AS) 34%. Apa yang terjadi dengan UMKM kita? Alasan klasik adalah kurangnya dana.

Bagaimana kontribusi kredit perbankan terhadap UMKM. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM per Juni 2017 ternyata kredit untuk UMKM hanya sekitar 19,63% dari total kredit yang disalurkan perbankan. Dari 99,99% jenis usaha yang berbentuk UMKM, 53% bergerak di bidang agriculture – pertanian. Inilah sebetulnya yang menjadi masalah, karena angka kemiskinan itu berada di daerah-daerah pertanian. Sementara 5,5% bergerak di bidang distribusi, 6% bidang jasa, 6,5% di bidang produksi dan 27% di bidang perdagangan.

Kita lihat pemerintah saat ini berusaha meningkatkan daya masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sehingga di triwulan kedua tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01%. Apakah ini akan berkelanjutan, bisa menguat atau tidak. Yang berbahaya kalau kemudian industri yang sering diyakini sebagai tulang punggung dari ekonomi suatu bangsa ternyata tumbuhnya lebih kecil dari ekonomi kita. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan, industri di triwulan kedua tahun 2017 hanya tumbuh 4%, dibandingkan dengan tahun 2016 yang tumbuh 4,4%. Ini warning bagi kita.

Bagaimana dampak dari melemahnya industri dan UMKM itu bisa mengurangi kemiskinan. Menurut data dari Bank Dunia, gini ratio di negara-negara Asia Timur, Indonesia memperlihatkan kesenjangan yang masih besar 0,38. Data itu cukup menjadi warning bagi kita, karena jika hal tersebut terus terjadi, mungkin jumlah pengangguran akan terus bertambah. Dengan demikian apakah kita bisa meningkatkan kembali kejayaan industri berbasis UMKM.

***

Menurut catatan Prof Ina Primiana, orang yang bertanggung jawab di Kelompok Kerja (Pokja) Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) berkaitan dengan UMKM, idealnya, industri besar – usaha besar maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermitra dengan UMKM. UKM itu bisa industri kecil menengah (IKM), jasa industri – pedagang, petani, nelayan, peternak dan sebagainya. Alangkah dahsyatnya jika UMKM yang jumlahnya sangat besar itu bisa dimanfaatkan. Untuk mendorong kemitraan harus ada pengakuan dari pemerintah. Misalnya, pemerintah bisa memberikan insentif industri besar, usaha besar atau BUMN yang tingkat penggunaan komponen dalam negeri (TKDN) atau kepeduliannya memang tinggi.

Cara lain, memberikan kesempatan kepada UMKM – industri dalam negeri masuk dalam E-Katalok. E-katalok yang ada sekarang mayoritas barang-barang dari China. “Menurut saya, untuk mendorong perkembangan UMKM lebih pesat perlu ada keberpihakan yang lebih tegas,” kata Prof Ina. Sebetulnya, lanjut dia, kita juga bisa menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi harus hati-hati jangan mudah memberikan SNI kepada barang-barang impor. Ditengarai, barang-barang impor yang masuk ke pelabuhan sangat mudah mendapatkan wiper leter pelabuhan walau barang-barang tersebut dokumennya belum lengkap. Dengan demikian, industri IKM – UMKM kita terganggu produksinya.

Salah satu UKM yang bergerak di bidang rekayasa dan teknologi, PT Fin Komodo Teknologi, telah berhasil merancang bangun dan memproduksi kendaraan konvensional multiguna yang cocok digunakan untuk medan off-road di alam Indonesia, menjelajahi desa-desa tertinggal – terisolir, bahkan yang belum ada jalannya sekalipun. Beberapa prototype yang diproduksi merupakan rancang bangun sendiri, dan telah memiliki hak paten. “Kalau mobil produk lain tidak bisa masuk, kendaraan kami bisa masuk untuk membawa hasil pertanian ke pasar terdekat,” jelas Ibnu Susilo, Direktur PT Fin Komodo Teknologi, seraya menambahkan bahwa pihaknya juga membina UKM UKM lain untuk membuat komponen atau spare part. Semua produk UKM binaan yang jumlahnya terus bertambah, dari 1 UKM, kini telah menjadi 42 UKM, disuplai ke PT Fin Komodo Teknologi.

Untuk membuat industri, kata Ibnu, tidak bisa 1 – 2 tahun. Ibarat perjalanan seseorang, PT Fin Komodo yang kini berusia 12 tahun baru kelas 6 sekolah dasar (SD). Setelah mendapatkan pengalaman sedikit demi sedikit, bersama dengan UKM binaan yang semula hanya mampu memproduksi 10 unit setahun sekarang bisa mencapai 125 unit per tahun. Itulah membangun budaya teknologi. Yang dirasakan berat bagi industri otomotif yang memulai dari rancang bangun sendiri, belum adanya regulasi yang mendukung produk-produk karya anak bangsa sendiri.

“Kami berharap, industri yang kami bangun ini terus berkembang, semakin maju dan besar, menjadi kebanggaan anak bangsa. Kalau pada 7 tahun bertama dibilang industri bayi yang membutuhkan biaya sangat besar, 7 tahun berikutnya masa-masa tumbuh dan berkembang. Diharapkan semakin banyak orang yang menggunakan produk-produk kami. Perusahaan cukup sehat untuk ukuran SD, karena baru berusia 12 tahun. Sementara regulasi di Indonesia ini untuk yang sudah dewasa. Kalau dikasih ujian, tidak pernah akan lulus, karena ujiannya S3,” jelas Ibnu Susilo.

Persoalan klasik yang dihadapi UMKM, bukan semata kapasitas dan kualitas produksi, yang memang masih harus terus ditingkatkan, tetapi pada umumnya masalah permodalan dan pemasaran adalah yang utama. Dari segi permodalan, saat ini dunia perbankan semakin memberikan perhatian serius terhadap UMKM, karena jumlah dan potensinya sangat besar. Terlebih semakin variatifnya industri kreatif yang sebagian terbesar lahir dari anak-anak muda yang penuh dengan semangat. Soal permodalan, Bank BJB, misalnya, bukan saja memberikan modal usaha, tetapi juga edukasi dan pendampingan secara masif bagi wirausaha muda, yang ditargetkan di Provinsi Jabar setiap tahun akan bertambah minimal 100.000 usaha muda baru.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga konsen ke UMKM. Dari total penyaluran kredit, 74,4% di antaranya untuk UMKM. Dan dari jumlah debitur yang totalnya lebih dari 10 juta 99%-nya pelaku UMKM. Pembiayannya dilakukan berjenjang. Mulai dari program kemitraan dimulai dari star up – Nol. Kemudian yang fisible – tapi belum bankable diberikan kredit untuk rakyat (KUR), lalu meningkat diberikan pembiayaan komersial mikro yang besarnya sampai Rp 200 juta. Di atasnya ada ritail sampai Rp 5 miliar, dan untuk kelas menengahnya sampai Rp 50 miliar. Pengalaman menunjukan, dari total debitur kredit mikro yang jumlahnya lebih dari 4 juta, tahun 2016 yang naik kelas sekitar 800.000-an. Parameternya, mereka bisa menerima skem komersial. Setiap tahun yang naik kelas rata-rata sekitar 10%.

Dari sisi pemasaran, BRI tidak hanya membantu mendekatkan para pelaku UMKM kepada pasar konvensional, tetapi juga melakukan bimbingan, pembinaan dan mendorong mereka kepada E-marketplace. Untuk pasar konvensional punya program Parade UMKM, dimana BRI memfasilitasi para UMKM binaan maupun mereka yang akan menjadi binaan, dibautkan suatu even, sehingga bisa bertemu antara penjual dan pembeli. Untuk E-marketplace, BRI juga mendorong agar lebih mengenal teknologi. Mereka disinergikan dengan teknologi yang dimiliki BRI untuk memberikan sistem pelayanan yang lebih baik, sehingga produk-produk UMKM binaan itu lebih dikenal masyarakat, dan mampu menembus pasar yang lebih luas.

Bank BNI yang semula hanya melayani corporate – perusahaan besar, sejak beberapa tahun terakhir mulai melayani UMKM, masuk ke ranah pertanian langsung membina dan mendampingi petaninya. Untuk pemasaran, Bank BNI juga membantu melalui Rumah Kreatif yang dibangun di desa tersebut. Para binaan pun dididik dan didorong untuk memahami teknologi sehingga ke depan akan paham E-marketplace untuk mendapatkan pasar yang lebih baik.

Kementerian Koperasi dan UKM, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan Koperasi dan UKM telah menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) untuk mengembangkan Koperasi dan UKM di Indonesia. Komitmen itu diwujudkan melalui penandatangan nota kesepahaman bersama (MoU) antara kedua lembaga. Bentuk kerja sama tersebut di antaranya, kerja sama pengembangan UMKM berbasis web portal, membangun pilot proyek penyaluran kredit UMi, dan dalam jangka panjang akan membangun Pusat Studi Koperasi Indonesia.

Dengan adanya web portal ini, ukmindoesia.org, diharapkan seluruh kepala daerah di Indonesia bisa memberikan data-data terkait koperasi dan UMKM di daerahnya. Hal itu menyangkut perijinan usaha, KUR dan juga penyaluran kredit UMi. Transparansi ini dianggap sangat penting bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha, doing business. Semua informasi mengenai hal itu jelas terpampang di web portal UKM. Selain itu, Kemenkop & UKM juga akan bekerja sama dalam hal pelatihan-pelatihan, memperkuat kelembagaan koperasi serta Research and Development (R&D). Khusus untuk R&D, Kemenkop & UKM akan menggunakan hasil riset-riset dari perguruan tinggi bisa dijadikan sebagai pijakan untuk melahirkan sebuah kebijakan, terutama menyangkut pengembangan koperasi dan UKM.

Sebagai lembaga keuangan non bank, khususnya bagi para usaha mikro kecil (UMK), dan nasabah pra sejahtera Permodalan Nasional Madani (PNM), selain punya program pembiayaan juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan. Pembiayaan, bukan semata-mata modal utama, mereka juga diberikan training – pendidikan dan pelatihan selama 8 bulan untuk mengenai modal finansial, intelektual dan modal sosial. Ada pendidikan tata buku sederhana, manajemen produksi, kelembagaan dan pemasaran. Training ada yang sampai 8 tahun terus menerus, berdasarkan klasterisasi. Jumlah binaan PNM saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta wirausaha. PNM membina keluarga pra sejahtera, khususnya kaum ibu yang biasanya sensitif terhadap faktor kesejahteraan, dengan indoktrinasi tekni usaha.

Di kalangan UMKM petani pun ada beberapa kendala yang dialami, sehingga para petani susah bangkit. Disamping pertanian kita masih sangat tradisional, yang menjadi kendala terberat adalah soal pemasaran. Bagi petani, seperti halnya Suryono yang menekuni usaha pertanian sejak 2006, yang sangat diharapkan dari pemerintah adalah adanya standarisasi harga jual dari petani. “Harga pupuk dan benih terus melambung, namun harga jual produk petani sangat rendah. Petani tidak minta harga mahal, tetapi harga jual produk petani itu ada standarnya,” tegas Suryono. Sekarang, petani memang diberikan subsidi pupuk dan benih, tetapi harga jual dari petani tidak pernah diperhatikan.

Suryono yang tinggal di Riau itu mengaku, karena tinggal di daerah industri, tanaman sayuran dan buah-buahan pemasaran produksinya dibantu oleh perusahaan. Standar harga diberikan oleh perusahaan, tetapi baru beberapa jenis saja. Perusahaan memberikan program kepada masyarakat, dan menjamin pemasarannya. Tetapi tidak semua petani di Indonesia mendapatkan kesempatan seperti yang diperoleh Suryono.

***

Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, kita harus bedakan, UKM itu ada yang berbasis industri, ada yang berbasis konsumsi. Memang yang lebih mudah untuk dikembangkan adalah yang berbasis konsumsi. Saat sekarang pemerintah memfalitasi industri-industri dengan digital flat form. Yang namanya digital flatform atau electronic commerce (E-commerce) itu sebetulnya praktek daripada koperasi dengan teknologi digital. Kalau kita lihat, E-marketplaces – pasar sekarang tidak kurang dari US$ 20 miliar. Dan dalam 5 tahun akan naik 6,5 lipat, sehingga tahun 2020 targetnya menjadi US$ 130 miliar. Ini adalah pangsa pasar yang sangat besar, dan ini jual belinya antara banyak ke banyak, jadi costumer to costumer.

Ada contoh menarik, kita punya beberapa E-marketplace, yang vendornya satu E-marketplace 1,6 juta. Yang masuk 4 besar E-marketplace, masing-masing dilihat leh pemegang komputer sekitar 20 – 26 juta. Kalau dilihat market fisik, super mall pun tidak bisa menghadirkan 26 juta visitors – pengunjung dalam waktu dekat. Sehinggqa ini merupakan sesuatu yang luar biasa, dan tentunya pemerintah mendorong usaha-usaha itu untuk berbasis koperasi.

Kementerian Keuangan, menurut Wakil Menteri Keungan Mardiasmo, melihat UMKM sebagai pilar perekonomian yang sangat strategis, dan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar untuk mengurangi pengangguran. Karenanya UMKM harus betul-betul bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Dari Kementerian Keuangan kuncinya memberikan afirmasi dobel instrument fiskal. Contohnya, karena kita menginginkan UMKM menggunakan komponen dalam negeri sebesar-besarnya, jika TKDN-nya minimal 40% maka pemerintah akan menerapkan biaya masuk bahan baku impornya 0%.

Terkait dengan pertanian, ada fenomena baru bagaimana penggunaan dana desa. Karena setiap desa punya dana desa, diharapkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES-nya) bisa memberikan afirmasi – garansinya terhadap pemasaran yang ada di desa. Jadi intinya, beberapa subsidi bunga, termasuk bunga kredit usaha rakyat (KUR), misalnya, ada UMKM yang mungkin sangat kecil, sudah fisible, tetapi tidak bankable pemerintah mengeluarkan kebijakan kredit Ultra Mikro (UMi) dengan besaran pinjaman di bawah Rp 10 juta, tanpa koleteral – jaminan. Bagi para pemula bisa memanfaatkan kredit UMi ini. Tujuan UMi untuk mendorong semakin banyak muncul wirausaha baru sehingga jumlah pengangguran semakin berkurang. Karena pemasaran produk-produknya digaransi, semua bisa jalan. Anggaran yang disiapkan pemerintah cukup besar, Rp 1,5 triliun. Untuk produk-produk UMKM yang diekspor pemerintah juga memberikan tax holiday – pembebasan pajak.

Yang menarik, kata Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimbo Santosa, industri yang integrated – terintegrasi mempunyai value chain – rantai nilai itu yang sebenarnya bisa nendang – maju. Kelompok UKM sebenarnya bisa membuat spare part – onderdil, tetapi tidak jelas mau dipasarkan ke mana. Sedangkan industri otomotif – mobil banyak spare part impor. Lalu, perusahaan takstil, impor kapas dari China per tahun total nilainya US$ 1,2 triliun. Padahal sebenarnya bahan kapas itu bisa dibuat di Indonesia. Menurut Wimbo, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kita tidak terlalu berinovasi, meniru bagaimana Jerman melakukan hal tersebut.

Anak sekolah, kata dia, tidak semua harus masuk universitas – perguruan tinggi. Cukup masuk politeknik. Contohnya Akademi Teknik Mesin di Solo, tidak pernah ada lulusnya nganggur. Karena dididik mempunyai sertifikasi keahlian khusus, mereka selalu terserap lapangan kerja. Mau bikin skrup, atau bikin apa bisa. Dan skrupnya itu certified standar industri. Standar industri ini harus bisa diserap oleh industri besar. “Begitu mereka lulus, dan mau berwirausaha bikin skrup, bisa dikasih pinjaman modal dari bank beli mesin untuk produksi terus. Produknya disertifikasi agar bisa diserap oleh perusahaan besar yang masih impor. Harus ada bimbingan dari pemerintah, dengan demikian, bank pun landing-nya terarah,” jelas Wimbo.

Untuk mempertemukan sektor-sektor itu memang tidak mudah. Masalah klasik, adalah standar kualitas. Persoalan lain, menurut Prof. Ari Kuncoro, jumlah IKM terlalu banyak, dan tidak semua siap naik kelas. Tetapi kita juga tidak bisa terlalu lama untuk mempertemukan keduanya agar bisa kerja sama. Kedua belah pihak, baik yang di atas (industri besar) maupun yang di bawah (industri kecil) harus punya sistem jaringan. Ada satu modal di Indonesia bahwa kelas menengah kita yang disebut the rising, tempatnya bukan hanya di Jakarta, Surabaya, Bandung atau Medan, tetapi di kota-kota sekunder. Mereka itu UKM yang bergerak di bidang konsumsi, seperti kuliner, misalnya.

Masalah bagi dia, tidak bisa ngerem dirinya. Flatform dan survey bisa digunakan. Misalnya, makan gudeg di Jogya bagaimana. Jadi kita harus membuat katagorisasi, mana yang bisa ikut linkedln pasar dunia, mana yang ikut kelas menengah Indonesia, dan mana yang lokal. Kuliner lokal atau kerajinan lokal. Dengan peta tersebut kita bisa tahu, seandainya diperlukan menstimulus perekonomian, kita bisa membuat kebijakan yang pas. Jadi, yang diperlukan adalah peta, mana kelas atas, menengah, dan  kecil. Yang penting multiplier-nya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 53% UMKM di sektor pertanian. Namun jika ditambah dengan UMKM yang terkait dengan pertanian 20%, maka, kata Prof Bayu Krisnamurti, akumulasinya UMKM sektor pertanian itu ada sekitar 75%. Satu hal yang harus disadari, konsumen kita sekarang mengkonsumsi produk pertanian hampir 80% harus melewati proses industrial.

Ada beberapa masalah; Pertama  tentang compatibility – kesesuaian antara industri dengan petaninya. Yang sering terjadi, petaninya yang harus menyesuaikan kepada industri. Padahal kadang-kadang, industrinya juga harus mulai memperhatikan untuk bisa melakukan perekayasaan disisi industri agar bisa sesuai dengan karakteristik pertanian Indonesia, dan bagaimana industri melakukan penyesuaian terhadap kondisi itu. Kalau industri dikasih bahan baku, misalnya, hanya 3 bulan dalam 1 tahun, industrinya akan rugi. Ini suatu tantangan besar dalam compatibility. Namun sering kali yang dirugikan adalah pertaniannya.

Satu catatan khusus mengenai tumbuh dan berkembangnya E-marketplaces, kita perlu sangat memperhatikan logistik. Karena masalah logistik ini sering kali menjadi kendala. Dan logistik itu sering tidak di Kementerian Perindustrian, atau di pertanian, tetapi di tempat lain. “Industri logistik ini harus betul-betul ditumbuhkan dan difasilitasi. Jika tidak, akan menjadi kendala besar,” tegas Bayu Krisnamurti.

Kedua, dengan adanya E-marketplaces itu sekarang sangat banyak startup – wirausaha baru dari kalangan anak-anak muda yang penuh kreatifitas. Jika OJK masih mensyaratkan bahwa setiap pengusaha yang mendapat kredit, harus punya credit reference, untuk anak-anak muda yang baru memulai berwirausaha itu bagaimana. Kalau kita tidak bantu mereka, akan menjadi hambatan.

Menurut Franciscus Welirang (Franky) Direktur Utama PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, perusahaannya ada hubungan cukup baik dengan para petani di hulu. Ada 5 jenis produk dari petani yang disuplai ke Indofood, yaitu; kentang, cabai, bawang merah, singkong mangu dan gula kelapa. Perlu diingat bahwa produk pertanian itu satu musim. Karena itu, kata Franky, harus mendapatkan dari beberapa daerah. Di daerah yang kualitas produk pertaniannya bagus, jumlahnya juga besar seperti di Sembalun, misalnya, akan terkonsentrasi di sana. Sehingga desanya berkembang, petaninya juga berkembang.

Karena petani kita petani tradisional, jarang yang memikirkan kualitas hasil taninya. Berbeda dengan petani modern, dimana kualitas produk menjadi hal penting. Tidak adanya lembaga standarisasi produk pertanian, maka pihak industri sendiri yang menentukan standarnya. Di luar negeri, juga ada lembaga yang memperhatikan harga. Karena ada standar, maka referensi harga pada standar. Sedangkan di Indonesia standarnya sangat variatif. (mar)

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *