Membangun Industri Manufaktur, Mengejar Ketinggalan

Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2005-2025, khususnya struktur perekonomian;diperkuat sektor industri sebagai motor penggerak, didukung oleh kegiatan pertanian, kelautan, pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, berkelanjutan dan jasa pelayanan yang efektif,dengan menerapkan praktik tatakelola yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.

Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Pembangun Indonesia dari pinggiran memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yag bebas korupsi, bermartabatdan terpercaya. Hal itu diungkapkan Dosen Telkom University, Bandung, Jangkung Rahardjo pada seminar; Penyerapan Aspirasi Masyarakat Dalam Rangka Pembahasan Raperda Tentang Perindustrian di DKI Jakarta, beberapa waktu silam.

Penguasaan usaha, struktur industri disehatkan dengan meniadakan praktek monopoli dan berbagai distorsi pasar. Dalam hal ini, skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan menjadikan industri kecil menengah (IKM) sebagai basis industri nasional. Yakni, terintegrasi dalam matarantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.Indonesia, kata Jangkung, negara yang memiliki sumberdaya alam beraneka ragam. Hasil bumi, hutan, laut, tanaman, ternak dan sebagainya.

Ironisnya, Indonesia menjadi target pasar dan pengguna berbagai produk dari negara lain. Produk import sangat dominan, bahkan produk yang dapatkitahasilkan sendirijugadiimport.Karena itu,kita perlu segera mencari cara untuk setidaknya mengurangi impor dengan menggunakan produk inovasi sendiri.Idealnya, kitaharuseksporberbagaiprodukhasilkreatifitasanakbangsa.

Karena DKI Jakarta etalase Indonesia, makapengembangannya harus mengacu pada ciri negara maju. Ciri negara maju antara lain, memiliki strategi bersaing melalui keunggulan teknologi. Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan –knowledge  based economy yang kuat.Jangkung mengutip ungkapan David Mc Celland; Negara akan kuat, perekonomiannyaberkelanjutan apabila minimal 2% populasi penduduknya sebagai entrepreneur–  pengusaha.

Indonesia, tambahnya, pengembangan ekonominya yang berbasis pengetahuan baru mencapaqi 1,65%. Thailand lebih maju, 4%, Malaysia 6%, Singapura 7%, Jepang 16%, China 17% dan Amerika Serikat (AS) 18%. Karena itu, kita harus punya tekad untuk mengejar ketinggalan tersebut.Dicontohkan, Toyota Kiichiro dari Jepang, pada 1945 bertekad mengalahkan Amerika.Tahun 1990-an, Toyota menjadi salah satu produsen mobil terbesar.Korea juga bertekad, apa yang dapat dibuat di Jepang, dapat dibuat pula di Korea. Sekarang, Korea makin dekat mengejar Jepang. Malaysia punya visi, tahun 2020 menjadi salah satu negara maju di dunia, kini sudah mulai nampak.

Bagaimana dengan Indonesia agar tidak serba impor dan mampu menghasilkan berbagai produk sendiri? Beberapa fakta terkait usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), 99,9 % atau 48,9 juta unit usaha di Indonesia UMKM. Kesempatan kerja 6,77% disediakan oleh UMKM, dan hanya 3,23 % oleh usaha besar. Sedangkan sumbangan UMKM bagi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai 53,28%.

Secara umum, kendala yang terkait dengan industri dan pengembangan teknopreneurship yaitu; terbatasnya akses informasi, belum adanya penataan industri yang sistematis, sulit soal perizinan investasi, akses permodalan, perolehan hak cipta, akses pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan belum terbangunnya rantai bisnis. Yang kita harapkan, IKM baru berbasis teknologi akan melahirkan industri ber-skill tinggi dan mendukung industri besar. Semakin banyak IKM lahir melalui proses inkubasi teknologi dan bisnis berdampak –multliflier effect terhadap perekonomian, seperti; penyerapan tenaga kerja bertambah, aktivitas ekonomi makin tinggi, sehingga pendapatan daerah dari pajak meningkat.

Kriteria IKM berdasarkan Permenperin No.64/IM-IND/PER/7/2016 menyebutkan, industri kecil (IK) minimal mempekerjakan 1 – 19 orang, nilai investasinya kurang dari Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Industri menengah, mempekerjakan paling banyak 20 – 50 orang dengan nilai investasi paling bayak Rp 15 miliar. Sedangkan industri besar, mepekerjakan lebih dari 50 orang dan nilai investasinya lebih dari Rp 15 miliar. Izin usaha bagi ketiga industri itu (IK,IM, dan IB), diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati – Wali Kota.

Tersedianya SDM berkualifikasi lebih tinggi melalui program pelatihan, bukan saja meningkatkan pendapatan tenaga kerja yang bersangkutan menjadi lebih baik, tetapi juga meningkatkan produktivitas, dan kualitas produknya, sehingga mempunyai daya saing dengan produk-produk sejenis dari luar. Untuk itu perlu menyediakan;

  1. Fasilitas kantor bersama seperti; ruang diskusi, laboratorium bagi tenant – binaan, showroom, fastel dan internet.
  2. Bimbingan teknis, meliputi manajemen,marketing, aspek keuangan,hukum, info perdagangan, dan teknologi.
  3. Membantu akses riset, jaringan profesional, pengembangan teknologi, hubungan internasional, dan investasi.
  4. Memberikan pelatihan terkait rencana bisnis, manajemen dan kepemimpinan.
  5. Memberikan bantuan akses ke sumber pendanaan – lembaga keuangan.
  6. Kerja sama antar tenant– binaan, universitas, lembaga riset, usaha swasta, profesional, dan masyarakat.
  7. Membangun jejaring melalui seminar, pameran, dan kunjungan antarinstansi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Yuli Hartono menjelaskan, hingga tahun 2017 di DKI Jakarta ada 1.240 unit industri besar dan 28.479 unit industri kecil dan menengah. Rinciannya, di Jakarta Pusat 51 unit industri besar dan 5.325 unit IKM. Jakarta Selatan, 51 unit industri besar dan 4.264 unit IKM, Jakarta Barat, 389 unit industri besar dan 7.105 unit IKM, Jakarta Utara 471 unit industri besar dan 5.313 unit IKM, Jakarta Timur 278 industri besar, 6.299 unit IKM, dan Kabupaten Kepulauan Seribu hanya ada173 unit IKM.

Potensi industri di Jakarta terbagi dalam tiga kategori, yaitu; Pertama, industri yang masuk kategori komoditi unggulan. Antara lain industri makanan dan minuman  13.049 unit usaha, industri fesyen 4.211 unit, industri batu aji -kerajinan 2.340 unit dan industri meubel kayu 1.240 unit. Kedua, industri berbasis teknologi dan ketiga industri kreatif yang memiliki keunikan, kreativitas, nilai tambah, bukan pabrikan dan kekhasan lokal. Diperlukannya Perda tentang Perindustrian, menurut Yuli Hartono, agar ada landasan kebijakan bagi Pemprov DKI Jakarta, kepastian hukum bagi pelaku industri, dan masyarakat dalam penyelenggaraan industri di DKI Jakarta. Selama ini Pemprov DKI Jakarta memang belum memiliki Perda tentang Perindustrian.

Perda merupakan turunan dari Undang-undang (UU) No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur arah pengembangan industri pada masa mendatang. Khususnya untuk mengarahkan industri kreatif, IKM, dan industri yang menggunakan teknologi tinggi. Ke depan, diperlukan sinergi yang kuat antara IKM dengan industry besar untuk menjalankan perannya sebagai rantai pasok –supplay chain, sehingga Pemprov DKI Jakarta memiliki potensi IKM dan industri kreatif. Tujuannya, mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah, mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat, dan mencegah pemusatan – penguasaan industri oleh satu kelompok, atau perseorangan yang merugikan masyarakat. (sutarwadi k.)

This entry was posted in Kiat Sukses and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *