Membangun Kemitraan Usaha

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kemitraan dapat diartikan sebagai perihal hubungan – jalinan kerja sama dan sebagainya sebagai mitra. Menurut Undang-Undang (UU) No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pasal 8 ayat 1 yang berbunyi; “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan usaha oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan ”.

Kemitraan adalah upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah, untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan prinsip dan peran masing-masing. Dengan demikian untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu; persamaan perhatian, saling percaya, dan saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan, harus ada kesepakatan misi, visi, tujuan, dan nilai yang sama, harus berpijak pada landasan yang sama, kesediaan untuk berkorban.

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerja sama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003), kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.

Adapun unsur-unsur kemitraan yaitu: Adanya hubungan – kerja sama antara dua pihak atau lebih. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut – equality. Adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak tersebut – transparancy. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat – mutual benefit.

Kemitraan berkembang dengan baik sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik yang menimpa Indonesia pada akhir tahun 1997. Pemerintah, tokoh-tokoh  terkemuka dari masyarakat sipil, dunia usaha, dan negara-negara donor berkumpul  dengan semangat pembaruan dan bekerja sama untuk memajukan demokrasi di  Indonesia.

Kerja sama pemerintah, tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil mempunyai kontribusi dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintahan. Sebuah proses konsultasi yang dipimpin UNDP melahirkan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia pada bulan Maret 2000.

Secara formal kemitraan di bidang pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh pemerintah dimulai tahun 1970-an dengan model Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-Bun) sebagai terjemahan dari “Nucleus Estate Smallholder Scheme” (NESS). Konsep dari model PIR-Bun dibangun atas respon dari Bank Dunia yang menghendaki percepatan pembangunan pada subsektor perkebunan terutama yang menyangkut komoditas ekspor, dan sekaligus dapat menciptakan kesempatan kerja baru bagi petani yang menetap di sekitar perkebunan dan mengelola kebun milik pribadi, Puspitawati (2004).

Pola kemitraan seperti PIR tidak hanya dikembangkan pada tanaman perkebunan, tetapi juga diterapkan pada komoditas lain seperti persawahan. Maka bermunculanlah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) yang menggunakan pola inti-plasma, Tambak Inti Rakyat (TIR) untuk komoditas pertambakan udang, dan model-model kemitraan lain seperti PIR-Susu, PIR-Unggas, Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR), dan Intensifikasi Tembakau Rakyat (ITR) yang tidak terlepas dari peran pemerintah untuk mendorong penerapan model kemitraan usaha. Pemerintah memperkenalkan model ini dengan macam-macam istilah antara lain; pola inti plasma, pola kemitraan, pola bapak angkat-anak angkat, dan pola kerja sama. Kesemua istilah tersebut secara garis besar merupakan pola kemitraan.

Secara tradisional petani dan pengusaha di bidang pertanian juga sudah banyak melaksanakan kemitraan usaha. Bentuk gaduhan ternak, sewa-sakap lahan, sistem bagi hasil usaha tani tanaman semusim, dan nelayan, serta sistem “yarnen” merupakan contoh-contoh kemitraan tradisional yang banyak dilaksanakan sampai saat ini. Rustiani et. al (1997) dalam Puspitawati (2004) menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia sangat terdorong untuk menerapkan model kemitraan karena beberapa alasan strategis.

Pertama, model kemitraan dapat meningkatkan kapasitas produksi pertanian Indonesia, terutama komoditas ekspor, sehingga menunjang program pembangunan berorientasi ekspor. Kedua, model ini dianggap sebagai koreksi terhadap sistem pengembangan pertanian yang berorientasi perkebunan besar – estate dan cenderung bersifat tertutup. Pada kemitraan, petani kecil dianggap memiliki peran aktif khususnya dalam produksi. Ketiga, melalui model ini pemerintah menganggap telah melakukan landreform yang mencoba menata kembali struktur pemilikan, penguasaan, dan  pendistribusian tanah kepada penduduk yang memerlukan. Keempat, dalam hal teknis produksi model kemitraan dapat menjadi perantara penyaluran kredit dan alih teknologi, sehingga tercipta modernisasi di sektor pertanian.

Arahan pemerintah yang cukup disertai dengan fasilitas-fasilitas fisik maupun kemudahan yang disediakan oleh pemerintah seperti kemudahan mendapatkan kredit bank, telah merangsang swasta untuk mengembangkan usaha melalui hubungan kemitraan atau kontrak. Faktor lain yang mendorong swasta yaitu sulitnya memperoleh tanah untuk berproduksi, sehingga efisien untuk mengontrak petani daripada harus menginvestasikan sejumlah dana untuk penyediaan tanah.

Dalam Pasal 27 Undang-Undang Usaha Kecil ditentukan pola-pola kemitraan sebagai berikut: (1). Inti Plasma. Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

(2). Subkontrak. Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Kelemahan pola subkontrak adalah pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil.

Manfaat yang diperoleh pengusaha kecil melalui pola subkontrak ini adalah dalam hal: (a) Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen. (b) Kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku. (c) Bimbingan dan kemampuan teknis produksi dan atau manajemen. (d) Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang digunakan. (e) Pembiayaan.

Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

Pola waralaba adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merk dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen.

Pengaturan yang terinci mengenai kemitraan bisnis pola waralaba ini telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 1997 tentang waralaba. Di dalam peraturan pemerintah kemitraan sendiri terdapat pengaturan khusus tentang waralaba ini, antara lain dalam pasal 7 yang menentukan sebagai berikut: (a) Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan. (b) Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di kabupaten atau kotamadya Daerah Tingkat II di luar ibukota provinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa perusahaan menengah atau besar – prisipal. Namun, secara hukum berbeda karena mempunyai karakteristik dan tanggung jawab hukum yang berbeda.

Modal Ventura dapat didefinisikan dalam berbagai versi. Pada dasarnya berbagai macam definisi tersebut mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Meskipun prinsip dari modal ventura adalah “penyertaan” namun hal tersebut tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk pembiayaannya bisa saja obligasi atau bahkan pinjaman, namun obligasi atau pinjaman itu tidak sama dengan obligasi atau pinjaman biasa karena mempunyai sifat khusus yang pada intinya mempunyai syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.

Kenyataan menunjukkan bahwa usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa usaha kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Sehubungan dengan itu, usaha kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang bedasar pada asas kekeluargaan. Pemberdayaan usaha kecil dilakukan melalui: (a) Penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil. (b) Pembinaan dan pengembangan usaha kecil serta kemitraan usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menghasilkan tingkat efisiensi dan produktivitas  yang optimal diperlukan sinergi antara pihak yang memiliki modal kuat, teknologi maju, manajemen modern dengan pihak yang memiliki bahan baku, tenaga kerja, dan lahan. Sinergi ini dikenal dengan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan merupakan suatu proses yang dibutuhkan bersama oleh pihak yang bermitra dengan tujuan memperoleh nilai tambah. Hanya dengan kemitraan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling memperkuat, dunia usaha baik kecil maupun menengah akan mampu bersaing.

Adapun secara lebih rinci tujuan kemitraan meliputi beberapa aspek, yang di antaranya yaitu:

  • Tujuan dari Aspek Ekonomi

Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan secara lebih kongkret yaitu: Meningkatkan pendapataan usaha kecil dan masyarakat; Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan. Mengenal tiga jenis efisiensi di antaranya yaitu;

Pertama, efisiensi teknis adalah cara yang paling efektif dalam menggunakan suatu sumber yang langka – tenaga kerja, bahan baku, mesin dan lain sebagainya, atau sejumlah sumber dalam suatu pekerjaan tertentu.

Kedua, efisiensi statis meliputi efisiensi teknis yang mencerminkan alokasi sumber-sumber yang ada dalam rangkaian waktu tertentu, dengan kata lain, efisiensi ekonomi diperoleh bila tak ada kemungkinan realokasi sumber lain yang dapat meningkatkan output produk lainnya.

Ketiga, efisiensi dinamis, pada pihak lain menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan sumber yang seharusnya menyebabkan pertumbuhan ini. Jadi walaupun dua perekonomian mungkin telah meningkatkan persediaan modal dan tenaga kerja mereka dengan persentase yang sama, tapi tingkat pertumbuhan nasional dalam kedua kasus ini mungkin sangat berlainan.

  1. b) Tujuan dari Aspek Sosial dan Budaya

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha kecil. Pengusaha besar berperan sebagaai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha, atau dengan perkataan lain kemitraan usaha yang dilakukan oleh pengusaha besar yang telah mapan dengan pengusaha kecil sekaligus sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang tangguh dan mandiri.

Adapun sebagai wujud tanggung jawab sosial itu dapat berupa pemberian pembinaan dan pembimbingan kepada pengusaha kecil, dengan pembinaan dan bimbingan yang terus menerus diharapkan pengusaha kecil dapt tumbuh dan berkembang sebagai komponen ekonomi yng tangguh dan mandiri.

  1. c) Tujuan dari Aspek Teknologi

Secara faktual, usaha kecil biasanya mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, penggunaan tenaga kerja, maupun orientasi pasarnya.Demikian pula dengan status usahanya yang bersifat pribadi atau kekeluargaan; tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat; kemampuan mengadopsi teknologi, manajemen, dan adiministratif sangat sederhana; dan struktur permodalannya sangat bergantung pada modal tetap.

Sehubungan dengan keterbatasan khususnya teknologi pada usaha kecil, maka pengusaha besar dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap pengusaha kecil meliputi juga memberikan bimbingan teknologi.Teknologi dilihat dari arti kata bahasanya adalah ilmu yang berkenaan dengan teknik.Oleh karena itu bimbingan teknologi yang dimaksud adalah berkenaan dengan teknik berproduksi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

  1. d) Tujuan dari Aspek Manajemen

Manajemen merupakan proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri. Sehingga ada 2 (dua) hal yang menjadi pusat perhatian yaitu: Pertama, peningkatan produktivitas individu yang melaksnakan kerja, dan Kedua, peningkatan produktivitas organisasi di dalam kerja yang dilaksanakan. Pengusaha kecil yang umumnya tingkat manajemen usaha rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pemantapan organisasi. (Prof. DR Agustitin Setyobudi – Penulis tetap Majalah UKM)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *