Menatap Tantangan Ekonomi Pemerintahan Baru

Peristiwa pesta demokrasi – pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) yang meliputi; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kota – Kabupaten yang dilaksanakan serentak pada 17 April 2019, adalah mandat konstitusi.

Karena baru kali pertama Pilpres dan Pileg dilaksanakan serentak, membuat para pengusaha – pebisnis harus ekstra hati-hati melakukan intervensi usaha. Bagi calon investor baru, menunggu presiden terpilih dan susunan kabinetnya, menjadi keharusan. Sedangkan mereka yang ingin mengembangkan perusahaan, menunggu kondisi dan situasi sambil mempersiapkan plan A plan B atau plan C langkah bijak. Jika yang terpilih adalah petahana, pasangan Capres No 01 Joko Widodo – Kiai Ma’ruf Amin, sudah diketahui program dan kinerjanya. Sedangkan jika yang terpilih pasangan Capres No 02 Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, mereka masih harus sedikit sabar.

Adalah Effendi Ghazali, Ph.D., MPS ID, akademisi dari Universitas Indonesia (UI) orang yang pertama mengajukan usulan ke Mahkamah Agung (MA) agar Pemilu 2019 dilakukan serentak yakni Pemilu Pileg bersama-sama dengan Pilpres, pada 2014. Alasan pengajuan yang dilakukan bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak dengan menggugat UU Nomor 42/2008 tentang Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) – register bernomor 14/PUU-XI/2013. Dia menilai Pemilu serentak lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya.

Di Gedung MK Jakarta, Rabu 20/2/2013, Effendi Ghazali menyatakan, gelaran Pilpres dan Pileg yang tidak serentak membuat boros anggaran. Jika pemilihan itu dilaksanakan secara bersamaan, diperkirakan akan menghemat biaya hingga Rp120 triliun. Suatu jumlah yang cukup besar, bisa digunakan untuk membangun infratruktur atau yang lainnya.

MK mengabulkan permohonan tersebut. Palu pun diketok. Tok! Tok! Tok! Dan Pemilu serentak kali pertama dilaksanakan tahun 2019 ini. Penggagas acara Republik Mimpi itu sempat mengajukan Judicial Review agar Pemilu Serentak dibatalkan dan ditolak MK karena keputusan MK tidak memberlakukan Presidential Threshold yang baru diterapkan pada Pemilu 2019. Padahal dia minta sejak Pemilu 2014 yang lalu.

Pemilu yang melayani rakyat pemilih yang harus mencoblos surat suara sekaligus di TPS; memilih anggota DPR RI, DPD,  DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat Kota dan Kabupaten, serta calon presiden dan wakil presiden bagi banyak pemilih, akan mengalami keusulitan. Bahkan akan merupakan pemilihan tersulit di dunia.

Di tengah hiruk pikuk para Caleg dan Capres kampanye merebut hati rakyat, Indonesia menatap tantangan ekonomi yang kian kompleks. Tantangan tersebut perlu dirumuskan oleh para pemimpin hasil pemilu agar Indonesia tidak terjerembab krisis. Indonesia pada 2045 mendatang diramalkan menjadi satu dari tiga negara terhebat di dunia. Agar Indonesia mencapai ramalan tersebut, ekonomi tak boleh lebih rendah dari 5%. Mempertahankan akselerasi perekonomian hanya satu faktor, kualitas sumber daya manusia (SDM), terutama generasi milineal perlu makin kompetitif menghadapi perubahan.

Perekonomian Indonesia kini telah mengalami transformasi menjadi ekonomi jasa. Pada tahun 2012, kontribusi sektor jasa sudah lebih dari 50% pada PDB. Salah satu implikasinya yaitu pada meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terdidik dan terampil atau sering juga disebut sebagai modal insani. Peningkatan kualitas modal insani tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, investasi di bidang SDM harus diprioritaskan.

Fenomena pertumbuhan bisnis e-commerce daring telah mengakibatkan bisnis ritel domestik berguguran. Usaha mikro perlu mendapatkan perlindungan dari arus deras digitalisasi khususnya tata niaga. Tanpa maksud membatasi proses modernisasi ritel dengan internet di usaha mikro perlu diperhatikan secara cermat terkait dengan regulasi di cross border gateway.

Secara makro, situasi ekonomi yang dihadapi pemerintah baru tidak mudah. Seperti yang sudah dialami beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi yang hanya pada kisaran 5% dan realisasi selalu di bawah target APBN, tentu tidak mudah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi besar 5 tahun ke depan, termasuk kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan.

Pertumbuhan ekonomi global masih mengalami pelambatan. International Monetary Funds (IMF) memperbarui prediksi terhadap pertumbuhan ekonomi global 2019 dari 3,6% menjadi 3,3%. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dunia ini diperkirakan masih berlangsung sampai 2020 dengan prediksi hanya tumbuh sekitar 3,4% – 3,6%.

Lemahnya kinerja perekonomian global dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya penurunan volume perdagangan global yang terjadi karena perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China. Estimasi dari World Economic Forum menunjukkan perang tarif antara kedua negara itu menurunkan pertumbuhan PDB global hingga menjadi 2,8% pada 2019 ini.

Kondisi juga yang membuat Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan Eropa merevisi target pertumbuhan ekonomi dari 1,6% menjadi hanya 0,7% di 2019. Bahkan, memperkirakan hanya akan mencapai 1,1% pada 2020. Hampir 40% perekonomian Jerman ditopang ekspor. Pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Amerika Latin juga melalui jalan terjal, karena kombinasi antara kontraksi perdagangan dan hiruk pikuk politik domestik di beberapa negara Amerika Latin. Diprediksi, pertumbuhan ekonomi di kawasan Amerika Latin 2019 hanya sekitar 2,2%.

****

Meski ekonomi global masih memprihatikan, fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi terjaga dengan baik. Hal itu bisa dilihat dari tingkat inflasi yang terkontrol, angka pengangguran pada level yang diantisipasi, konsumsi rumah tangga sekitar 5% pada kuartal I-2019, dan pertumbuhan ekonomi konsisten 5% dalam beberapa tahun terakhir. Tentu ada beberapa tantangan ekonomi dalam negeri yang perlu ditangani pemerintah dengan lebih baik.

Kita tidak boleh terlalu lama toleran terhadap defisit neraca berjalan atau current account deficit (CAD). Pada 2018, defisit transaksi berjalan 2,9% dari PDB, naik dari 1,7% di tahun 2017. CAD akan membuat perekonomian kita mengalami gangguan ketidakseimbangan eksternal karena potensi tergerusnya cadangan devisa. CAD ini menunjukkan impor kita tinggi, terutama impor minyak, bahan baku dan barang-barang modal untuk pembangunan infrastruktur.

Kita perlu kerja keras menjadikan infrastruktur sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, tidak hanya menjadi stabilisator. Harus diakui bahwa pemerintahan Jokowi telah berhasil membangun berbagai infrastruktur. Yang telah selesai dibangun dalam periode 4 tahun antara lain; 947 km jalan tol, 3.432 km jalan raya, 39 km jembatan, 10 bandara, 19 pelabuhan, dan 17 bendungan. Dana desa yang disalurkan dalam 3 tahun terakhir menghasilkan 191.000 km jalan desa dan 58.000 unit irigasi.

Yang dilakukan pemerintahan Jokowi tak perlu dibantah. Ekonom pembangunan akan sepandangan bahwa membangun infrastruktur akan meningkatkan mobilitas, mengurangi biaya logistik, dan mendorong perekonomian inklusif. Mazhab Keynesian juga akan mendukung belanja pemerintah untuk infrastruktur karena kebijakan fiskal yang demikian akan menstimulasi pertumbuhan. Dan semua akan setuju bahwa Indonesia perlu membangun infrastruktur secara cepat untuk menebus ketertinggalan.

Namun, infrastruktur yang sudah ada masih sebatas stabilisator, belum menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi. Setidaknya, memang menstabilkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5%. Yang kita ingin, infrastruktur yang sudah ada membantu pertumbuhan ekonomi naik dari 5%. Infrastruktur harus meningkatkan konektivitas, menciptakan efisiensi, dan produktivitas penggunaan sumber daya sehingga biaya produksi turun. Penurunan biaya dapat menjadi daya tarik. Melalui mutiplier effects dan spillover effects. Proses ini akan mendorong ekspansi pada sektor riil sehingga mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Siapa pun presiden hasil Pemilu 2019 perlu mempercepat gerak transformasi struktural, salah satunya di sektor ketenagakerjaan. Investasi massif pada infrastruktur jika tidak disertai pembenahan produktivitas SDM akan menyebabkan diminishing returns dari infrastruktur tersebut. Saat ini, penyumbang terbesar PDB Indonesia ialah sektor manufaktur. Jika produktivitas tenaga kerja naik signifikan, termasuk tenaga kerja sektor manufaktur, kita akan lebih banyak memproduksi produk bernilai tambah tinggi (higher value-added goods).

Perang dagang AS dan China memang dapat menurunkan permintaan produk impor dari Indonesia. Namun, Indonesia juga dapat memanfaatkan demi mendapatkan keuntungan. Kita bisa lihat dari sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply). Dari sisi permintaan, perang dagang membuat dua negara ini perlu melakukan substitusi impor untuk mendapatkan harga produk yang lebih murah. Pemerintah perlu mencari strategi sebagai subsitusi impor bagi AS dan China. Dari sisi penawaran, tarif tinggi yang ditetapkan AS dan China akan menjadi biaya tinggi bagi perusahaan di kedua negara tersebut, yang akan mendorong perusahaan melakukan relokasi produksi.

Pemerintah perlu cepat memanfaatkan peluang menjadi lokasi produksi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan AS maupun China. Tentu kita harus percaya diri bahwa pemerintah bisa menghadapi pelemahan ekonomi global yang ada di hadapan mata. Jika pada 2014 saat Jokowi terpilih sebagai presiden dipandang sebagai figur yang dapat membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia, jika tahun 2019 terpilih kembali, masyarakat dan pelaku ekonomi sebenarnya sedang memberikan kepercayaan kepada Jokowi untuk melanjutkan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih baik.

Terpenting dari itu, perekonomian kita perlu dikelola dengan hati-hati agar menjadi pemantik ekonomi kawasan, paling tidak di Asean. Di luar faktor ekonomi, pasar akan membaca berakhirnya Pilpres dan Pileg 2019 sebagai salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia tanpa gejolak yang signifikan sebagai prestasi lain dari Presiden Jokowi. Selain itu menunjukkan kedewasaan politik masyarakat Indonesia.

Lembaga keuangan internasional Morgan Stanley optimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2019.  Proyeksinya, ekonomi Indonesia mampu tumbuh mencapai 5,3%, lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya 5,17%. Di kawasan Asia, Indonesia dinilai tergolong negara dengan struktur perekonomian terkuat, selain India. Indonesia dapat melawan arus global (perlambatan ekonomi) pada 2019, dengan pertumbuhan naik menjadi 5,3% pada 2019. Tidak seperti tahun lalu, tekanan tren suku bunga global akan mereda. Kombinasi pelonggaran kondisi keuangan global serta kondisi makro domestik memungkinkan BI untuk menurunkan suku bunga acuan.

Diperkirakan BI akan memangkas suku bunga sebesar 75 basis poin pada kuartal III-2019,  mengingat The Fed yang lebih dovish dan US$ lebih lemah, disertai inflasi domestik yang rendah, dan defisit transaksi berjalan menyempit. Paparan perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia dinilai cenderung moderat. Memang, kinerja ekspor Indonesia tetap diperkirakan tak akan lebih baik dari tahun lalu seiring dengan melambatnya permintaan China. Namun, jika ketegangan dagang AS – China mereda, ada harapan permintaan akan kembali naik dan stabil mulai kuartal ke-2 ini.

Pemerintah memprediksi tren peningkatan investasi pasca pemilu 2019 akan terjadi. Hal ini didasarkan pada Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari tahun 2003 – 2018 menunjukkan perkembangan investasi selama satu tahun sebelum Pemilu cenderung mengalami penurunan, dan setelah Pemilu cenderung meningkat, terutama pada investasi asal luar negeri. Pemerintah juga akan memanfaatkan peningkatan investasi guna mengurangi defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan, di samping dua strategi lain yaitu mengendalikan impor dan meningkatkan ekspor.

Belajar dari negara-negara yang berhasil keluar dari middle income trap, kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan adalah memperkuat daya saing ekonomi dengan mendorong ekspor dan investasi sebagai komponen utama pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian ekonomi global yang makin dalam, menuntut pemerintah berhati-hati dalam merumuskan bauran kebijakan yang tepat. Dalam jangka pendek, Pemerintah perlu menitikberatkan pada perbaikan iklim usaha melalui Online Single Submission (OSS) dan e-Gov. Selain itu juga penyediaan fasilitas insentif perpajakan dan pengembangan SDM (program vokasi), kebijakan peningkatan ekspor, serta pengembangan pariwisata.

Sementara di jangka menengah – panjang pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM. Pemerintah telah menargetkan akan tumbuh sebesar 5,3% untuk  2019, dan kisaran 5,3% – 5,6% pada 2020. Salah satu prasyarat untuk merealisasikannya, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mesti tumbuh di kisaran 7,0% – 7,4%​. Kebutuhan investasi untuk tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp5.803 triliun – Rp5.823 triliun. Angka itu akan dipenuhi dari sektor perbankan yang diharapkan tumbuh 13,5% – 15% dan sektor pasar modal yang diproyeksi tumbuh 10%.

Untuk itu, pemerintah pusat perlu terus mengalokasi belanja produktif melalui peningkatan Belanja Modal di APBN. Sementara dukungan dari pemerintah daerah adalah melalui alokasi anggaran infrastruktur dengan didorong ketentuan alokasi sebesar 25% dari total Dana Transfer Umum sehingga mampu mendukung kebutuhan investasi. Alokasi capital expenditure BUMN juga diprediksi berkisar antara Rp472 triliun – Rp473 triliun, baik dalam rangka mendukung pelaksanaan program penugasan pemerintah maupun inisiatif pengembangan bisnis BUMN.

Kemudian Penanaman Modal Asing (PMA) diharapkan meningkat mencapai Rp427 triliun – Rp429 triliun. Hal itu didukung oleh kebijakan insentif fiskal dan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dengan tetap menjaga ketahanan usaha dalam negeri. Dan yang terpenting, peran swasta juga diharapkan terus meningkat, didukung oleh pemberian insentif oleh Pemerintah dan program Kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

***

Indonesia  menjadi salah satu negara yang memiliki porsi kelas menengah terbesar di dunia. Dengan kekuatan kelas menengah ini, Indonesia menjadi berpotensi menjadi salah satu negara maju yang baru. Namun, potensi tersebut hingga kini masih belum terwujud sehingga muncul anggapan bahwa negara ini telah masuk dalam perangkap kelas menengah. Lantas bagaimana agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap dan bagaimana seharusnya persiapan Indonesia jika sudah tidak lagi merasakan bonus demografi?

Dua kunci utama untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia merupakan produktivitas dan inovasi. Berbicara ekosistem inovasi, hal itu baru dapat tercipta jika ada kolaborasi antara universitas, venture capitalist yang berpikiran jangka panjang, pemerintah, dan inovator. Sejauh ini Indonesia masih kekurangan venture capitalist yang berpikiran jangka panjang. Sehingga, sejumlah aplikasi berbasis digital justru berasal dari luar negeri dan menambah aliran dana yang keluar dari Indonesia.

 

Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas memperkirakan jumlah penduduk Indonesia pada 2045 mencapai 321 juta jiwa. Adapun jumlah penduduk dengan usia produktif, diperkirakan mencapai 209 juta jiwa. Dalam keynote speech kick off meeting sensus penduduk 2020, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, upaya mengoptimalkan bonus demografi tersebut hanya bisa dicapai dengan beberapa syarat. Yaitu dengan menjaga tingkat fertilitas ratio (angka kelahiran) dan mempercepat penurunan angka kematian bayi.

Fenomena peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan memang selama ini diharapkan memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian domestik. Namun, selama ini bonus demografi belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Bukti bonus demografi yang selama ini belum bisa teroptimalkan dengan baik, tercermin dari masih adanya pengangguran di usia muda. Terutama di pedesaan. Ini masalah kita, kalau bicara bonus demografi. Kita tidak ingin bonus demografi berubah menjadi blunder karena tidak bisa menyediakan lapangan kerja. Diperkirakan puncak bonus demografi pertama akan terjadi pada 2034. Pada periode tersebut, bonus demografi diharapkan bisa memberikan kontribusi sebesar 0,22% poin terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, tanpa dukungan data sensus penduduk yang akurat, maka pemerintah akan sulit merumuskan kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Apalagi, ada beberapa catatan yang harus dilakukan, agar bonus demografi terus berlanjut. Antara lain, dengan menjaga tingkat fertilitas rasio (angka kelahiran) di angka 2,1, serta menurunkan tingkat kematian bayi dengan cepat. Selain itu, perlu adanya dorongan terhadap sumber daya manusia, agar lebih produktif dan berdaya saing. Apalagi ini era ekonomi menuju revolusi industri 4.0 yang bicara otomatisasi, digitalisasi yang berpengaruh signifikan terhadap pengurangan tenaga kerja. (damianus)BANDUNG RAYA

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *