Menekan NPL 0% Tidak Sulit

Pengalaman mendirikan Koperasi Abdi Kerta Raharja (AKR) bermula dari mengimplementasi kepercayaan Bupati Tangerang, Banten, mengelola lembaga yang dikhususkan untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah membentuk lembaga untuk melayani orangorang miskin – masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPPUMKM) yang dibentuk tahun 2003 itu semua permodalannya dari Pemerintah Daerah (Pemda).

DSCN8408Waktu akan membentuk LKM ada 3 kajian dari konsultan, tetapi tidak ada yang dipilih. Yang saya pilih, LKM yang menggunakan sistem koperasi. “Kalau LKM hanya memberikan pembiayaan, itu berarti kita tidak merubah mental – pola pikir masyarakat. Mereka maunya hanya pinjam untuk konsumtif, tidak ingat menabung – berinvestasi guna memperbaiki masa depannya. Karena itu saya pilih LKM koperasi, peminjam juga diwajibkan menabung” jelas Hj. E. Farida, SE. M.Si. LKM koperasi dikombinasikan dengan Micro Finance Grameen Bank-nya M Yunus, diyakini mampu merubah pola pikir masyarakat. Dan benar. LPPUMKM berkembang pesat. Yang mengagumkan, kredit macet (NPL-nya) Nol %.

“Kalau dibilang menekan NPL pada titik Nol itu sulit, sebenarnya tidak sulit. Yang harus dilakukan, bagaimana membuat standar operasional prosedur (SOP) bisa sesuai dengan hati nurani rakyat Indonesia yang sifatnya kekeluargaan dan gotong royong, tidak aneh-aneh. Terbukti, NPL-nya bisa Nol %,” jelas Ida. Keberhasilan kinerja LKM itu membuat Pemda Kabupaten Tangerang kesulitan menyediakan dana untuk memenuhi pinjaman yang terus meningkat. Karena Pemda tidak mampu menyediakan anggaran dari APBD, maka tahun 2008 Farida mengajukan permohonan untuk dijadikan koperasi.

Namun ide itu mendapat tantangan dari banyak pihak, baik dari jajaran birokrat maupun dari legislatif. Mereka bilang, mana ada koperasi yang maju? Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Unit Tani (KUT) menghabiskan APBN dan APBD, ini lagi-lagi mau dirubah menjadi koperasi. Dalam kondisi seperti itu Farida berpikir;  “Wah, saya harus praktek”. Maka pada Oktober 2009 mendirikan Koperasi Abdi Kerta Raharja. Meskipun anggotanya dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, juga tanpa intervensi dan fasilitas dari pemerintah Koperasi Abdi Kerta Raharja berjalan mulus, terus berkembang dan maju. Sejak tahun 2010 NPL-nya Nol %. Keberhasilan menekan kredit lalai – NPL Nol % menimbulkan kepercayaan dari berbagai pihak.

Para pejabat Pemerintah Kabupaten Tangerang sadar bahwa koperasi tidak berkembang – bangkrut, karena pengurus dan pengelola salah kelola. Akhirnya LPPUKM pun diubah menjadi koperasi,  diberi nama Koperasi Benteng Mikro Indonesia (KBMI). Karena undang undang (UU) No 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi) tidak boleh rangkap jabatan dalam posisi yang sama, maka Farida yang kala itu menjadi pengawas mengundurkan diri, fokus mengurus Koperasi Abdi Kerta Raharja, yang kini anggota tidak kurang dari 15.300 orang.

Pilihan fokus mengurus Koperasi Abdi Kerta Raharja bukan tanpa alasan. Menurut Farida, karena koperasi yang dibidaninya itu, murni sebagai koperasi yang juga benar-benar dibangun dari masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), segmen masyarakat yang sengaja dipilih untuk dientaskan dari ketertinggalan dan kemiskinan. “Kalau hanya melihat aset, KBMI yang kala itu anggotanya sudah mencapai 56.000 orang dan aset lebih dari Rp200 miliar, sudah bisa dibilang wah. Tetapi bukan itu yang saya cari. Mimpi saya, ingin merubah masa depan orang-orang kecil,” kata dia tentang pilihannya.

Untuk terus menjaga kebersinambungan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi Kerta Raharja yang sering disebut dengan singkatan AKR, hal utama yang dibangun adalah sistem. Sistem yang diakui sebagai modifikasi itu diberi nama; Gebrak Sipintar (Gerakan Berantas Kemiskinan Melalui Simpanan dan Pinjaman Tanpa Agunan dan Risiko). Pola Gebrak Sipintar, kata Farida, merupakan kombinasi teori koperasi Bung Hatta dan
teori Grameen Bank M. Junus. “Ketika saya ke Bangladesh, M. Junus pun mengaku cinta banget dengan Bung Hatta. Bahkan M. Junus cerita bahwa dia juga belajar dari teori Bung Hatta. Hanya di sana tidak menamakan koperasi, melainkan menggunakan nama Grameen Bank – bank kaum miskin. Kami yakin, koperasi model AKR ini ke depan benar-benar akan menyejahterakan rakyat,” urai Farida.

Gebrak Sipintar kemudian menjadi unit tersendiri, Unit Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Semua orang yang ingin menjadi anggota AKR, tanpa pengecualian – orang yang tidak sekolah, putus sekolah atau bertitel sarjana, harus mengikuti pendidikan terlebih dulu. Meskipun bagi orang pinter pendidikan yang diselenggarakan oleh AKR mungkin dianggap sederhana, tetapi wajib diikuti. Unit Diklat itu tidak hanya untuk pendidikan anggota AKR, koperasi lain pun boleh memanfaatkannya. Bahkan koperasi dari berbagai daerah telah memanfaatkan Unit Diklat AKR.

Sebelum merekrut calon anggota, seperti dituturkan Sekretaris AKR, Irini Dewi Komala, petugas AKR terlebih dulu melakukan survey ke desa-desa potensial, kemudian minta izin ke Kepala Desa, RT – RW untuk melakukan sosialisasi tentang koperasi. Cara ini ditempuh untuk mendapatkan dukungan dari pemangku desa, atau tokoh-tokoh setempat. Tidak diizinkan, itu hal biasa. Artinya, pernah juga dialami. Ketika minta izin di Desa A, misalnya, tidak diizinkan, tetapi di Desa B, boleh. Karena sifatnya sosialisasi, ada yang tertarik dan mau menjadi anggota, tetapi ada juga yang tidak tertarik.

Calon anggota yang lulus dari kriteria Uji Kelayakan wajib mencari 4 orang anggota baru lainnya guna membentuk satu kelompok sementara untuk membentuk calon kumpulan. Pembentukan satu kelompok terdiri dari lima orang yang dilakukan secara sukarela oleh calon anggota tanpa intervensi dari petugas. Latar belakang anggota kelompok memiliki kesetaraan dalam kondisi sosial ekonomi dan pendidikan, untuk menghindari kemungkinan terjadinya dominasi oleh sebagian anggota kelompok yang relatif lebih tinggi taraf sosial ekonomi dan pendidikannya.

Anggota kelompok memungkinkan terbangunnya rasa saling percaya dan bekerja sama dengan baik dalam kelompok. Hal ini diharapkan menjadi suatu bentuk skrining (self screening) yang efektif bagi keberhasilan masing-masing kelompok dan cikal bakal keberhasilan koperasi. Kelompok yang lulus dari kriteria uji Kelayakan wajib mengikuti Latihan Wajib Anggota setelah terbentuk minimal 3 (tiga) kelompok. Pendidikan calon anggota itu boleh dibilang unik, karena tidak diadakan di dalam gedung atau rumah, tetapi di ruang terbuka, seperti di teras rumah penduduk, rumah Pak RT – Pak RW, atau tokoh masyarakat setempat. Materi ajar pun sederhana, yaitu tentang manfaat berkoperasi, kewajiban dan hak anggota. Semua disampaikan dengan bahasa sederhana, mudah dimengerti.

Untuk mengetahui, keseriusan, tanggung jawab, dan amanah atau tidak anggota baru tersebut, AKR punya metode sendiri, yang tidak dimiliki oleh koperasi lain. Irini memberi contoh, ketika kali pertama anggota baru itu membayar simpanan, kecuali uangnya dicatat di buku simpanan, ada uang yang dicatat nomor serinya, kemudian uang tersebut, Rp1000,- misalnya, dititipkan untuk disimpan, dan ketika bayar simpanan wajib uang itu diminta untuk dibawa.

“Ketika anggota setor simpanan ditanya, mana uang yang dititipkan. Ada yang benar-benar uangnya dibawa kembali, dan nomor serinya sama, ada yang diganti, yang penting Rp1000,- ada yang bilang ketinggalan, ada pula yang bilang uangnya terpakai. Uang Rp1000, itu memang kecil. Tetapi maknanya sangat besar. Hal itu terkait dengan tanggung jawab, dan amanah. Kepada yang lalai, mengabaikan hal kecil, atau tidak amanah, dinasehati. Ini juga salah satu cara mendidik anggota untuk memiliki tanggung jawab sekecil apa pun, dan menjaga amanah,” urai Irini, seraya menambahkan bahwa metode sederhana tersebut sangat efektif untuk mendidik anggota.

Mimpi untuk mengangkat derajat dan menyejahterakan mereka yang tertinggal – orang-orang miskin diakui hasilnya belum seperti yang diharapkan, tetapi, kata Farida, telah membutanya bangga. Zaman dulu, sebelum kiprah di LKM, LPPUKM dan koperasi model grameen bank, orang tahunya koperasi itu tempat pinjam uang, tidak ngerti bahwa koperasi itu juga tempat menyimpan uang. Karena sebelum menjadi anggota sudah dididik terlebih dahulu, mereka paham; “O…, sebetulnya koperasi itu yang bener ini.” Dan saat ini, setidaknya di wilayah Banten, AKR telah menjadi buah bibir sebagai koperasi yang benar di kalangan MBR, bukan di kalangan intelektual yang punya titel S1, S2 atau S3.

Menurut Farida, kepercayaan dari MBR itu sangat membanggakan karena bisa mengeliminir nama baik koperasi yang telah dirusak oleh koperasi abal-abal seperti Koperasi Langit Biru, Kosipa yang tidak lain adalah rentenir berbaju koperasi. Belum lagi investasi-investasi bodong. Ada juga pengusaha koperasi, tempat pinjam uang tetapi si peminjam tidak mendapatkan sisa hasil usaha (SHU). Ketika anggota merasakan bahwa AKR adalah koperasi yang benar, mereka merekrut – mengajak saudara, tetanggan dan teman-temannya menjadi anggota. Mereka bilang; “ikut koperasi ini saja yang ada sekolahnya.” Padahal, kata Farida, sekolah itu hanya 3 hari, dan satu hari hanya 1 jam.

Menjawab pertanyaan tentang idealismenya berkoperasi, Farida yang kini masih tercatat sebagai pegawai negeri sipil (PNS), dengan tegas mengatakan; “Karena melihat kemiskinan, dan ingin mengentaskan orang-orang kecil dari kemiskinan.” Sejak masih mahasiswa Farida mengaku sudah terjun ke koperasi. Tetapi koperasinya biasa saja, seperti kebanyakan koperasi yang ada di Indonesia. “Berbeda dengan stetmen Bung Hatta bahwa koperasi itu bisa merubah nasib rakyat, menyejahterakan anggota. Membaca stetmen Bung Hatta, membuat saya ingin berbuat sesuatu melalui koperasi,” jelasnya.

Ketika dimutasi di Bandan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), melihat keterpurukan ekonomi – krisis (1997-1998) banyak PHK, lanjut dia, terpikir bagaimana solusinya membantu orang-orang kecil itu agar bisa berusaha. Kebetulan Farida di bidang LKM, maka bisa menyalurkan modal kepada mereka. Tetapi LKM milik pemerintah itu tidak terus menerus. “Terinspirasi banget, dan ingin merubah mindset yang betul-betul sesuai dengan teorinya Bung Hatta – sesuai Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 setelah menjabat Kepala Bidang UMKM (2008),” jelasnya.

Ketika blusukan ke desa-desa, lanjut Farida, baru tahu ternyata UMKM itu kebanyakan dilayani oleh Kosipa. Bajunya koperasi, tetapi sebetulnya rentenir. Kalau pinjam Rp 5 juta, misalnya, mengangsur setiap hari, akhirnya dalam satu bulan dia harus membayar Rp 8 juta – Rp 9 juta. “Bagaimana rakyat bisa maju hasil keringatnya disedot renternir.  Saya juga melihat koperasi yang usianya 20 tahun 30 tahun, tetapi begini-begini saja, stagnan, anggota tidak bertambah, usaha koperasinya juga tidak berkembang. Saya harus menciptakan terobosan, supaya koperasi maju,” katanya penuh semangat.

Ketika mengajak teman-temannya melakukan terobosan berkoperasi, jawaban yang diperoleh membuat kening mengerut, tidak memberikan semangat. “Wah Bu, koperasi dari dulu ya begitu. Potong kuping kalau berhasil,” katanya menirukan ejekan yang dilontarkan. Ejekan itu dianggapnya sebagai tantangan. Farida kemudian bercerita kepada bosnya, Bupati Tangerang, Ismet Iskandar. Niatnya mendapat dukungan, tetapi untuk mendirikan koperasi kesulitan modal. Tabungan pribadi hanya Rp 17 juta, bagaimana mau melayani orang? Kemudian mengumpulkan temantemannya yang mau diajak mendirikan koperasi. Disepakati simpanan pokok sebesar Rp 600.000,- Karena dinilai terlalu besar, bayarnya dicicil. Konsekuensinya, sebelum lunas belum dapat badan hukum. Berarti tidak bisa segera operasional.

Ketika ketemu sahabat-sahabatnya dari Jawa Barat, dan DKI Jakarta, Farida membeberkan konsep berkoperasinya. Karena memang baik mereka tertarik menjadi anggota. Karena anggotanya ada yang dari Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, mengurus badan hukumnya nasional. Supaya badan hukumnya cepat diperoleh, Farida merayu Bupati Tangerang, sebagai pribadi supaya menjadi anggota koperasi, dan mau berivenstasi di koperasi. Upayanya berhasil, bupati investasi Rp 100 juta dari uang pribadi. “Lega Pak Bupati mau menjadi anggota, dan berinvestasi di koperasi dengan jasa 6% per tahun. Total modal awal Rp117 juta, dari 113 anggota. Investasi Pak Bupati untuk menutup simpanan pokok dan simpanan wajib anggota, kemudian mereka angsur selama 3 bulan,” jelas Ida tentang kiatnya sewaktu akan mendirikan AKR.

Yang membanggakan, kata dia, kepercayaan masyarakat terhadap AKR terus meningkat, terbukti banyak anggota yang berinvestasi ratusan juta. “Bahkan mantan Walikota Tangerang, Pak Zakaria memindahkan uangnya dari bank ke AKR  Rp1 miliar. Akuntan publik saya juga memindahkan uangnya dari bank ke AKR. Buat saya ini membanggakan,” katan Farida seraya menambahkan bahwa seluruh anggota keluarganya, termasuk sanak family telah menjadi anggota koperasi. Untuk meraih kepercayaan dari masyarakat, menurut Farida, kopereasi tidak harus pakai nama syariah. Sebab, koperasi itu sudah syariah.

Dalam kondisi saat ini, membangun koperasi seperti yang diinginkan Bung Hatta, kata Farida, perjalannya memang masih berat. Banyak koperasi yang terseok-seok. Namun dia bersama seluruh jajarannya tetap semangat untuk mengelola koperasi yang dibangun bersama MBR. Melakukan perubahan struktur manajemen terus diupayakan agar dapat memperbaiki kehidupan ekonomi dan mental para anggota terhadap pemahaman perkoperasian yang baik. Kekuatan koperasi ada pada anggota sebagai pemilik sekaligus pemanfaat. Untuk menjaga kepercayaan anggota berbagai cara telah ditempuh oleh AKR. Karena belum ada Lembaga Penyamin Simpanan (LPS), maka AKR bekerja sama dengan pihak asuransi.

“Terpaksa pula, kami bekerja sama dengan asuransi asing,” jelas Farida. Pilihan itu, kata dia, karena dia (asuransi) tersebut punya back up kuat. Yang diasuransikan, terutama adalah simpanan-simpanan berjangka yang nominalnya cukup besar. “Berjagajaga, atau pengamanan itu penting,” tegasnya. Pengurus harus memelihara amanah. Farida kemudian mengutif ayat suci dalam Alqur’an; “jangan kamu serahkan harta yang ada dalam penguasaanmu yang menjadi sumber penghidupkan kepada orang yang tidak sempurna akalnya.” Karena uang anggota adalah sumber kehidupan, maka ketika merekrut pegawai, juga harus orang yang sempurna akalnya. “Maka untuk pegawai pun ada diklat, ada SOP dan sebagainya,” tutur Farida.

Kerja keras telah dilakukan oleh seluruh jajaran AKR. Baik dari pengurus, pengawas maupun manajemen. Hasilnya sudah dikagumi banyak orang. Namun Farida mengakui, mimpinya belum tercapai. “Masih jauh. Terutama untuk menyejahterakan anggota dan mengentaskan kemiskinan. Mimpi saya, suatu saat anggota bisa memperoleh SHU 100% dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Sekarang belum,” katanya berterus terang. Untuk mengejar mimpi, AKR memiliki 3 produk yaitu; Unit Simpan Pinjam, Unit Diklat dan Unit Perdagangan. Unit Perdagangan bisa memasukan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan anggota yang bergerak di bidang industri. Menurut Ida, hampir 90% anggota AKR mempunyai kegiatan produktif; petani, perajin tas, penjahit pakaian, warung kelontong, maupun pedagang kecil lainnya. “Maklum, anggota AKR dari kalangan MBR,” jelasnya. (my)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *