Mengejar Uang Negara

Mengejar tagihan piutang untuk menutup kebutuhan belanja di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dianggap lebih baik ketimbang menerbitkan surat utang. Pemerintah memiliki piutang dari pajak yang belum tertagihkan mencapai Rp94,69 triliun. Itu tertuang di Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Belum lagi dari Bantuan Likwiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tercatat, piutang pajak di Direktorat Jendral Pajak (DJP) mencapai Rp72,63 triliun dan piutang cukai di Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) sebesar Rp22,06 triliun pada 2019. Pada tahun 2020 pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp1.173,7 triliun untuk menutup kebutuhan belanja dan defisit APBN 2020.

Pemerintah telah berusaha meningkatkan penatausahaan piutang perpajakan melalui implementasi kebijakan Sistem Akuntansi Pendapatan (Revenue Accounting System/RAS) di DJP secara nasional mulai 1 Juli 2020. Sistem ini berfungsi untuk memvalidasi data piutang per transaksi secara tepat waktu (real time), sehingga penindakan bisa dilakukan sesegera mungkin ke depan.

Diharapkan piutang akan mencerminkan kondisi yang paling update dan terkini, sehingga tidak menimbulkan potensi yang berlebihan atau angka-angka yang terlalu besar yang tidak menunjukkan akurasinya. Pemerintah memberlakukan prosedur operasi standar (Standard Operating Procedure/SOP) untuk pencatatan dan mutasi piutang berbasis dokumen. Kebijakan ini menyasar piutang DJBC yang umumnya berupa bea masuk dan pajak impor.

Penambahan piutang pajak terjadi karena terbitnya kohir – surat penetapan pajak. Penetapan ini tidak hanya berasal dari DJP, dari hasil pemeriksaan kepatuhan wajib pajak, namun juga putusan pengadilan pajak dan Mahkamah Agung (MA). Setiap saat dan waktu, pertambahan piutang pajak karena penetapan. Penetapan itu bisa untuk tahun pajak satu, dua, sampai lima tahun sebelum penetapan pajak tersebut.

Sehingga penambahan piutang dari tahun ke tahun tidak serta merta terjadi karena pemerintah tidak melakukan penagihan kepada wajib pajak. Penagihan, tetap dilakukan melalui penerbitan surat pemberitahuan, surat teguran, surat pengambilan paksa, blokir, sita, hingga lelang atas aset yang disita.

Ada tiga hasil temuan BPK mengenai piutang bea cukai. Pertama, piutang bea masuk tambahan senilai Rp695 juta. Kedua, piutang cukai Rp17 triliun yang sudah diatur dalam perundang-undangan cukai selama dua tahun, sehingga memang masih memiliki batas waktu yang belum lewat bagi tertagih. Ketiga, piutang atas impor layanan cepat di Cengkareng, Banten sebesar Rp1,6 miliar. Piutang ini pun harus segera ditagih oleh DJBC.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan juga siap mengejar hak negara terkait BLBI senilai Rp 110 triliun yang akan ditagih kepada 22 obligor. Dia telah menyiapkan strategi untuk melakukan proses eksekusi penagihan dana tersebut dan terus berkoordinasi dengan satuan tugas (satgas) yang telah dibentuk ntuk bisa melakukan pemulihan kembali atau pendapatan kembali dari BLBI tersebut.

Kemenkeu sudah mengumpulkan dokumen penunjang. Kasus BLBI sudah terjadi sejak 20 tahun lalu, sehingga dibutuhkan kesiapan dokumen untuk proses eksekusi penagihan dana tersebut. Berkasnya 12.000, dan dokumentasinya akan terus lakukan koleksi dari berbagai macam sumber dokumen yang didapatkan. Kemenkeu akan terus memperbaiki dari sisi informasi dan supporting document supaya bisa dieksekusi.

Untuk menagih dana BLBI dari para obligor, dan memproses jaminan agar menjadi aset negara dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 April 2021. (Red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *