Menguji Kesetiaan dan Nasionalisme

  Ketika pemerintah menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari 22% ke 12% dan turun lagi menjadi 9%, sekarang tinggal 7%, banyak orang koperasi protes, mereka bilang koperasi bisa bangkrut, karena akan terjadi idle money – uangnya mengendap, kalau koperasi harus bersaing dengan bank-bank besar. Logikanya memang masuk akal. Tetapi, di saat yang bersamaan ada koperasi yang mengajukan permohonan untuk menjadi penyalur KUR.

“Ini sesuatu yang luar biasa. Kenyataannya Kospin Jasa sebagai penyalur KUR pertama, kemudian disusul Koperasi Kredit (Kopdit) Obor Mas, Maumere, NTT sebagai penyalur KUR kedua,” jelas Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah(UKM), A.A. Gede Ngurah Puspayoga, seraya menambahkan bahwa saat ini sudah cukup banyak koperasi yang mengajukan sebagai penyalur KUR. Suatu ketika Menkop dan UKM bertanya kepada salah seorang temannya yang juga pelaku koperasi, tentang kebijakan pemerintah menurunkan bunga KUR menjadi 7%? Dia bilang, tidak masalah, karena koperasi milik anggota. Kepercayaan anggota harus dipelihara melalui pelayanan yang baik. Kita pun harus menciptakan produk-produk yang inovatif, dan menarik. Mungkin yang masih menjadi masalah, karena koperasi sebelumnya terlalu besar memberikan jasa kepada anggota.

Ketika usai dilantik sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga mengaku, tanya kepada Ketua Kospin Jasa, H.M. Andy Arslan, S.E., bisa tidak koperasi masuk ke bursa efek. Andy menjawab, “Koperasinya tidak bisa Pak Menteri, kalau anak perusahaannya bisa”. Benar, awal tahun 2018, Menkop dan UKM meluncurkan salah satu anak perusahaan Kospin Jasa, yaitu PT Jasa Mitra Abadi (JMA) Tbk, yang bergerak di bidang usaha asuransi syariah.

Harga pembukaan Rp140, namun beberapa saat usai penekanan tombol, harga saham sudah naik menjadi Rp370, dan sekarang harga per lembar saham sudah Rp1.030. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. “Siapa bilang koperasi itu sebuah badan usaha yang tidak benar. Siapa bilang koperasi itu badan usaha ecek-ecek? Tidak!” tegas Menkop. Jika sebuah badan usaha dikelola dengan baik, kata dia, pasti akan bermanfaat bagi banyak orang. Apa yang dilakukan Kospin Jasa sangat sejalan dengan program pemerintah, yaitu bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walau sekarang pertumbuhan ekonomi baru mencapai 5,1%, pemerintah akan terus berusaha meningkatkan pertumbuhan.
Di kelompok Negara-negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di urutan ketiga setelah Cina dan India. Pertumbuhan ekonomi terus dikejar supaya dengan pertumbuhan yang meningkat lapangan kerja juga meningkat, otomatis pengangguran menurun, dan pasti kemiskinan juga menurun. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah pertumbuhan yang harus diikuti oleh pemerataan kesejahteraan. Tidak boleh hanya pertumbuhannya saja yang meningkat, tetapi juga harus diikuti kesejahteraan yang merata.

Kalau pertumbuhan meningkat, namun tidak terjadi pemerataan kesejahteraan, kemiskinan tetap tinggi, gini rasio tinggi. Jika pendapatan tidak merata, itu artinya pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang. Jadi, salah satu jalan menuju pemerataan itu, tidak ada lain adalah dengan koperasi. Karena koperasi itu konsepnya adalah kumpulan orang. Semakin banyak anggota koperasi, semakin banyak masyarakat sejahtera. Koperasi adalah satu-satunya jalan untuk pemerataan. Bila koperasi tidak bisa berjalan dengan baik, hanya sekadar ada, dan tidak bermanfaat itu juga tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pertumbuhan tetap saja hanya akan dinikmati segelintir orang.

Menkop dan UKM mengaku mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk melakukan reformasi total kepada koperasi. Perintah Presiden dijabarkan dalam 3 langkah. Ketiga langkah tersebut sering disampaikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Langkah pertama, Reorientasi –  merubah image, membangun koperasi banyak tidak perlu lagi. Koperasi jumlahnya sedikit tidak apa, tetapi harus berkualitas. Yang harus banyak adalah anggota koperasinya. Langkah kedua, Rehabilitasi. Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat data base yang baik, supaya tahu keberadaan koperasi kita seperti apa? Kalau tidak punya data base yang baik tidak bisa tahu. Ternyata ada 43.000 lebih koperasi yang tidak aktif. Dan yang tidak aktif itu sudah dibubarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.

Ada pertanyaan, kenapa Menteri Koperasi membubarkan koperasi? Menkop dan UKM mengaku, tidak ada niat – tidak ada semangat untuk membubarkan koperasi. “Ini hanya untuk membuat data base yang bagus, dan benar. Jadi sekarang, data base kita sudah mulai bagus. Menurut data yang sudah ada sekitar 75.000-an koperasi kita sehat. Sisanya, yang juga sekitar 75.000 koperasi harus dilakukan pembinaan supaya sehat,” jelas Menkop dan UKM. Pengembangan koperasi terus dilakukan dengan perbaikan-perabikan regulasi. Kalau dari tahun 2014 pendapatan domestik bruto (PDB) koperasi hanya 1,71%, untuk program meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus ditopang PDB koperasi yang juga meningkat. Presiden mengatakan; “PDB koperasi tidak boleh satu koma …., satu koma terus. ”Berkat kerja sama yang konsisten dengan semua pihak; kementerian, dinas-dinas, gerakan koperasi, dan stakeholders lainnya sehingga tahun 2016 PDB koperasi yang sebelumnya hanya 1,71% telah meningkat menjadi 4%.

Semakin tinggi PDB-nya semakin tinggi sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini yang terus dikejar. Karena itu kualitas koperasilah yang harus ditingkatkan. Jadi tidak boleh lagi pertumbuhan ekonomi itu hanya dinikmati segelintir orang. Dan memang harus banyak dilakukan perubahan oleh pemerintah. Harus banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk berpihak kepada koperasi. Memang masih banyak kekurangan. Untuk itu sering diadakan diskusi dengan para tokoh koperasi, bagaimana bisa memajukan koperasi di Indonesia, bagaimana bisa meningkatkan PDB koperasi di Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi bertambah dari sumbangan PDB koperasi, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa terwujud dengan baik.

Tanpa koperasi berperan dengan baik, diyakini tidak akan terjadi yang namanya pemerataan kesejahteraan. Kalau pertumbuhan, bisa, tidak ada masalah. Kalau perekonomian dunia membaik, pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Tetapi belum tentu terjadi pemerataan. “Oleh karena itu, mari bersama-sama berusaha, bagaimana kita bisa membuat koperasi betul-betul berperan untuk anggota. Saya melihat, peran koperasi sudah semakin besar. Kita pernah mengalami, ketika terjadi krisis tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 13%. Bank banyak yang kolaps, NPL-nya lebih dari 30%. Saya masih ingat, bank menawarkan bunga 60% bagi penabung. Namun anggota koperasi tidak ada yang mau dikasih bunga 60% oleh bank. Justru mereka menabung di koperasi dengan bunga 20% waktu itu,” urai Menkop dan UKM.
Ini artinya, lanjut dia, sudah ada trust – kepercayaan masyarakat kepada koperasi. Dalam situasi seperti itu orang malah beralih kepada koperasi. Mungkin kedengarannya aneh, dikasih bunga 60% oleh bank tidak mau, tetapi dikasih jasa 20% oleh koperasi malah mau. Kepercayaan masyarakat itu harus ditumbuhkan dan dipertahankan. Sebab, untuk meraih kepercayaan bukan perkara gampang. Sebuah fakta sejarah memang demikian, tidak semua bisa dihitung dengan rumus hitung dagang saja. Trust itu sangat penting. Menkop memberi contoh, salah seorang temannya bisnis, memasukkan barang – ekspor ke Jepang. Harga barang dan kualitas sama, seperti orang Jepang memasukkan ke Jepang dengan harga lebih tinggi 20%. Walau kualitas sama, harga lebih murah 20%, tetapi tidak pernah menang. Yang menang pasti orang Jepang. Tetapi suatu saat, karena kegigihannya tidak pernah mundur, penawaran barangnya bisa diterima.

Setelah hubungannya dengan mitra bisnis cukup baik, dia bertanya, “Kenapa perusahaan Jepang malah menerima yang harganya lebih mahal 20%, sedangkan kami lebih murah, dan kualitasnya sama, tidak diterima?” Orang Jepang itu bilang, “Kalau saya ambil 20% lebih mahal, tetapi milik orang Jepang, kan, kembali ke Negara saya.” Itu artinya, orang Jepang tersebut nasionalisme tinggi sekali. Ini perlu dicontoh. “Ketika teman saya tanya lagi, kenapa dagangan saya kemudian dibeli?” Jawabnya sangat mengejutkan, “Karena Anda setia. Saya tolak, tetap menawarkan, ditolak lagi, menawarkan lagi. Ini sebuah kesetiaan. Karena kesetiaan Anda itulah barang Anda saya masukkan ke negara saya, Jepang.”

Jadi, harus ada jiwa nasionalisme dan faktor kesetiaan yang dijadikan patokan. Tidak semua menggunakan hitungan dagang. Kalau hanya hitungan dagang, orang Jepang itu pasti beli yang harganya lebih murah, toh, kualitasnya sama. Koperasi pun, semua anggota harus pinjam uang di koperasi. Kalau koperasi konsumen, anggota belanja barang di koperasi. Kalau acuannya hanya hitung-hitungan saja, pinjam uang di koperasi kelihatannya lebih mahal, tetapi setelah dihitung akhir tahun, selisihnya tidak terlalu banyak. Bahkan di koperasi masih akan dapat SHU. (adit – mar)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *