Meningkatkan Kemampuan SDM

Perluasan kesempatan kerja berkaitan dengan adanya pengangguran (supply side), ditargetkan bagi mereka yang tidak bekerja penuh dan bagi mereka yang masih mebutuhkan pekerjaan. Kegiatan yang biasanya didanai oleh pemerintah seperti pembangunan pekerjaan umum dan pengembangan usaha kecil melalui bantuan kredit usaha kecil.

Program pendukung pasar kerja dimaksudkan untuk mendorong agar pasar tenaga kerja dapat berfungsi dengan baik. Bekerja dengan baik dalam arti, dapat mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja. Kegiatan yang dilakukan adalah menyempurnakan bursa pasar kerja dan program pelatihan untuk penganggur.

Dalam jangka pendek pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dapat menjadi solusi pengurangan pengangguran terbuka. Dalam kaitannya dengan perluasan kesempatan kerja, pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dapat dimanfaatkan. Selain itu, pengiriman TKI ini dapat menyumbangkan devisa yang cukup besar bagi negara.

Namun demikian perlindungan kepada TKI harus lebih ditingkatkan. Fungsi operator penyelenggara pengiriman TKI sebaiknya diperluas sehingga mencakup pemantauan sampai TKI kembali. Selain itu kualitas TKI agar senantiasa ditingkatkan sehingga di masa depan TKI yang dikirim adalah TKI yang mempunyai keterampilan yang lebih tinggi. Langkah kebijakan yang disarankan adalah menyempurnakan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, mulai dari seleksi, pembinaan, bimbingan, serta perlindungan yang memadai.

Selain masalah migrasi tenaga kerja ke luar negeri, migrasi tenaga kerja di dalam negeri mengalami hambatan juga. Sementara arus barang, jasa dan tenaga kerja dari dan ke luar negeri menjadi lebih bebas, ada kecenderungan arus barang dan jasa termasuk tenaga kerja makin tidak bebas dari transaction cost.

Penggunaan KTP yang tidak dapat digunakan secara nasional merupakan salah satu hambatan mengapa perpindahan tenaga kerja tidak bebas dari transaction cost. Hambatan juga terjadi dengan adanya berbagai peraturan di daerah yang memungut retribusi untuk perpindahan tenaga kerja. Hal ini menyebabkan perpindahan tenaga kerja menjadi tidak bebas dari transaction cost.

Peningkatan kemampuan SDM ditempuh melalui 2 jalur. Pertama, jalur pendidikan umum yang orientasinya lebih kepada peningkatan SDM jangka panjang. Kedua, jalur pelatihan keterampilan yang ditujukan untuk menyiapkan sesorang agar siap untuk bekerja atau meningkatkan ketrampilan seseorang agar memperoleh pekerjaan yang lebih baik.

Dari sisi kebijakan ketenagakerjaan maka peningkatan kemampuan pelatihan keterampilan sangat dibutuhkan. Dalam pelatihan ketrampilan yang paling mendesak untuk dilakukan adalah memperbaiki standarisasi dan sertifikasi kompetensi. Hingga saat ini belum ada standar kompetensi tenaga kerja yang diterapkan secara efektif dan konsisten oleh seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan di Indonesia. Hal ini diakibatkan karena lemahnya koordinasi secara nasional dalam peningkatan dan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan.

Konsekuensinya, masing-masing sektor khususnya lembaga pemerintah terkait mengembangkan sistem standarisasi dan sertifikasi tenaga kerja sesuai kepentingannya masing-masing. Hal ini menjadi masalah karena investor tidak dapat mempercayai sertifikat yang dipunyai oleh seorang calon pekerja.

Langkah mendesak yang harus dilakukan dalam meningkatkan pendidikan keterampilan adalah mengembangkan lembaga sertifikasi dan profesi nasional. Melalui suatu kelembagaan sertifikasi profesi yang sifatnya nasional diharapkan terbangun suatu sistem standarisasi dan sertifikasi nasional yang pada gilirannya menjadi acuan dalam meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam rangka pemberian pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara. Makna standar adalah standar kompetensi kerja yaitu rumusan baku kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat pekerjaan – jabatan.

Sedangkan makna sertifikasi adalah sertifikat kompetensi kerja, yaitu jaminan tertulis yang diberikan kepada tenaga kerja bahwa yang bersangkutan telah mencapai tingkat kompetensi tertentu sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap (representasi kebutuhan dunia industri).

Mengingat data-data ketenagakerjaan yang ada sekarang kurang memadai, maka dirasakan perlu untuk membuat “data based” yang lebih sempurna. Penyempurnaan meliputi pemetaan angkatan kerja dan penduduk secara rinci hingga ke tingkat Kabupaten – Kota. Sampai hari ini Indonesia tidak memiliki data mengenai jumlah pekerja anak dan perempuan yang bermigrasi ke luar negeri. Sedangkan data tenaga kerja itu sendiri sangat penting diketahui rinciannya meliputi gender, tingkat pendidikan, skill, kompetensi dan pengangguran serta penyebarannya.

Langkah pemerintah yang strategis adalah menyiapkan seluruh data ini, sehingga akan membantu dalam memutuskan kebijakan terkait. Dengan jumlah pengangguran besar sekarang ini tidak mustahil akan menjadi ancaman bagi stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik, departemen sektoral terkait dan pemeritahan lokal seharusnya bekerjasama melakukan tugas penyusunan data based ini.

Pilihan strategis yang diharapkan dikembangkan oleh pemerintah dalam kaitan hubungan industrial, investasi dan bisnis, antara lain: Mengembalikan peran dan fungsi Kemenakertrans sebagai kementerian teknis yang memiliki kewenangan dalam bidang ketenagakerjaan secara nasional, propinsi dan kabupaten – kota, sehingga Kemenakertrans memiliki garis komando yang jelas, baik teknis maupun operasional dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis internasional dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian perlu segera merevisi Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Menetapkan kebijakan gabungan antara strategi voluntarism (menyerahkan urusan hubungan industrial kepada masyarakat) dan strategi corporatism, dimana negara mengatur, melindungi, mengayomi dan menegakkan hubungan industrial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh kelembagaan hubungan industrial yang mencerminkan keseimbangan dan kesetaraan mitra kerja dalam proses produksi barang dan jasa.

Mengembangkan demokrasi ekonomi yang dikaitkan dengan posisi mitra kerja sebagai bagian dari partisipasi industrial yang ditegaskan dalam penyusunan kerangka hukum kepemilikan saham perusahaan. Dalam hal ini, TAP MPR/XVI/1999 tentang Demokrasi Ekonomi, khususnya pasal 13, perlu dijabarkan dalam bentuk undang-undang.

Sebagai bagian dari komunitas internasional, maka pemerintah baru perlu menetapkan kebijakan decent work (kerja layak) yang terdiri atas:

(a) Pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada mitra kerja sosial untuk membentuk dan mengembangkan organisasinya secara independen atau freedom of association, yang mampu mensinergikan diri dengan usaha-usaha di perusahaan.

(b) Mengembangkan perlindungan sosial yang dikemas melalui program jaminan sosial tenaga kerja yang menyeluruh. Untuk itu, konsep sistem jaminan social nasional (SJSN) agar dipertimbangkan dan dibahas dengan melibatkan mitra kerja sosial untuk selanjutnya disahkan menjadi undang-undang.

(c) Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan kesempatan kerja baru, sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran sesuai yang diinginkan.

(d) Mengembangkan program dialog sosial bagi mitra kerja tripartit plus, sehingga terjadi transparansi, rasa keadilan dan kesetaraan informasi dalam hubungan industrial.

Menyikapi kecenderungan dunia usaha yang mengarah pada praktek-praktek outsourcing (menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain), maka diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan UU yang mampu memberikan perlindungan, kesejahteraan pekerja dan kelangsungan dunia usaha. Menyikapi perkembangan dan pertumbuhan serikat pekerja – serikat buruh, maka perlu dikembangkan usaha-usaha yang bersifat produktif dan remuneratif, sehingga secara praktis dapat memberikan peluang ekonomi bagi pekerja – buruh.

Pengembangan ekonomi makro perlu dilakukan melalui institusi ekonomi yang kuat. Dalam kaitan ini, perlu dikembangkan kelembagaan hubungan industrial, seperti bipartit dan tripartit, perjanjian kerja bersama, dan organisasi pekerja dan pengusaha yang memiliki pertalian antara ekonomi makro dan ekonomi mikro di perusahaan. Menyikapi penurunan tingkat investasi yang dikaitkan dengan stabilitas, rasa aman dan gangguan proses produksi, maka dalam melakukan praktek hubungan industrial, tidak mengedepankan mogok, demonstrasi serta tindakan PHK, tetapi lebih mengarahkan kepada mekanisme perundingan yang bersifat bipartit dan dalam forum-forum lainnya. Untuk melakukan perubahan tersebut, perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif antara demokratisasi dan investasi, dengan mengambil contoh perusahaan-perusahaan multi nasional di Indonesia.

Pada masa ekonomi Orde Baru (1965-1998), mantan Presiden Soeharto dengan tim ekonominya mengandalkan tiga sumber pertumbuhan ekonomi: (1) mobilisasi modal fisik asing dan dalam negeri, (2) memanfaatkan upah tenaga kerja (SDM) dengan upah yang lebih murah, dan (3) eksploitasi produk primer seperti hasil hutan, tambang dan pertanian. Setelah krisis ekonomi Asia tahun 1997, pelajaran berharga yang dapat diambil terlihat dari struktur tiga sumber pertumbuhan ekonomi yang berubah.

Sumberdaya alam sudah terkuras, upah riil meningkat dan modal asing berkurang secara dramatis. Apa yang belum diuji adalah faktor teknologi, investasi SDM dan efisiensi. Sumber pertumbuhan ekonomi yang relatif mudah dicapai (an easy part) sudah berlalu dan dalam pemulihan ekonomi, Indonesia dihadapkan pada masalah yang lebih sulit (hard part) dalam pencarian sumber pertumbuhan ekonomi yang dinamis dan potensial dalam menciptakan lapangan kerja. Usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan pilihan yang strategis dan cocok untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Kerangka dasar menyoroti kebijakan UKM tidak dapat dilihat secara terisolasi, karena perannya yang besar dan bertautan dengan berbagai masalah sosial dan politik. Misalnya UKM membutuhkan stabilitas pasar domestik dan peningkatan pendapatan. Program pemulihan ekonomi yang perlu dilakukan pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan kerja adalah menyusun program berskala nasional berupa transformasi sektor informal bagi jutaan usaha kecil dan mikro menjadi pelaku ekonomi formal.

Melalui proses formalisasi usaha ini diharapkan kinerja sektor swasta (di daerah pada umumnya didominasi UKM) dapat ditingkatkan kinerja outputnya dalam penciptaan lapangan kerja. Tiap Daerah, Kota, Kabupaten dan Propinsi, diharapkan memiliki program penguatan sektor swasta sebab penguatan itu merupakan kunci penciptaan lapangan kerja yang lebih besar.

Melangkah dalam penguatan UKM di dalam sektor swasta, paling tidak ada tiga peranan utama pemerintah nasional dan lokal: (1) secara aktif mencari pertumbuhan ekonomi, (2) menciptakan iklim usaha yang kondusif dan (3) membuka akses terhadap sumber dinamika pertumbuhan internal UKM itu sendiri, seperti: pembiayaan dan kredit, akses pasar, teknologi dan perbaikan manajemen. Berikut ini ada sembilan kebijakan yang diusulkan untuk meningkatkan peranan UKM dalam kerangka penciptaan lapangan kerja.

Redefinisi pengertian UKM dan perlu diformulasikan kembali. Definisi yang ada dalam UU No. 5, 1999 sekarang kurang memadai. Sampai saat ini tidak kurang dari 10 pengertian yang digunakan oleh berbagai Departemen, Bank dan Dinas, sehingga terjadi kerancuan mendasar. Pedoman pendefinisian harus berguna bagi penyusunan kebijakan fiskal dan investasi. Definisi itu harus mencerminkan pembagian usaha besar, menengah, kecil dan mikro menurut sector ekonomi: dapat digunakan ukuran tenaga kerja, output (total sales) dan modal.

Restrukturisasi lembaga yang membidangi UKM pada cabinet yang akan datang melalui penyatuan tugas dan fungsi berbagai lembaga pada satu lembaga nasional di bawah salah satu kementrian ekonomi. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengarahkan pemerintah membuka akses dan efektivitas penggunaan dana. Pernyataan ini lebih memudahkan identifikasi dari sisi: “regulatory environment”, pembangunan infrastruktur, dukungan akses dan fasilitas pemasaran produk di dalam dan luar negeri.

Meningkatkan peranan UKM dalam ekonomi hanya dapat dicapai via pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik dan alat komunikasi. Pembangunan infrastruktur ini, terutama dilakukan pada pusat-pusat kegiatan penopang seperti membangun pusat-pusat teknologi terapan secara langsung, promosi produk UKM di daerah-daerah (antara lain melalui: perusahaan dan lembaga terapan), dan secara berencana menyiapkan diri untuk alokasi spasial Kabupaten/Kota/Propinsi. Dengan demikan, dalam perencanaan kota kepentingan tata ruang untuk pengembangan UKM sangat perlu dan strategis dilakukan.

Strategi pengembangan UKM mempunyai 3 inti: (1) membangun industrial linkage programs seperti sub-kontrak industrial, keterkaitan dengan sektor dan kegiatan ekonomi lainnya, (2) proses pendampingan dapat dilakukan perusahaan, lembaga–lembaga yang kompeten dalam peningkatan kemampuan usaha termasuk permodalan, dan (3) mengembangkan sektor industry yang berbasis keuntungan tetapi mengabsorpsi tenaga kerja baru.

Di dalam menentukan arah kebijakan, pemerintah mengintegrasikan peranan UKM ke dalam strategi industri yang lebih luas. Ada tiga pilihan strategi (ini tergantung kondisi ekonomi dan budaya lokal) yaitu mendahulukan akumulasi modal (capital accumulation), akumulasi pengembangan sumberdaya manusia (human resource development accumulation) dan akumulasi teknologi (technological accumulation). Sudah saatnya penekanan program pengembangan teknologi dan akses pasar dalam transformasi sector informal ke formal merupakan kunci menyusun kekuatan dalam memasuki pasar global.

Perangkat lembaga keuangan yang ada sekarang, perlu didorong ke arah beragam sistem keuangan dan pembiayaan agar dapat melakukan dua fungsi: penyaluran modal kerja dan investasi sampai tingkat bawah. Dengan demikian, perkreditan dari lembaga-lembaga pembiayaan yang ada agar tetap dipertahankan. Pencabangan bank (seperti dipelopori Bank Rakyat Indonesia), diikuti pengembangan pembiayaan alternatif (seperti Bank Perkreditan Rakyat, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan alternatif lainnya) perlu dikembangkan. (marjono)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *