Meningkatkan Kontribusi Koperasi dan UMKM Dalam Perekonomian Nasional

Pemerintah, Kementerian Koperasi dan UKM telah mencanangkan program prioritas bahwa sasaran pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke depan adalah meningkatnya kontribusi dalam perekonomian nasional. Peningkatan kontribusi perekonomian ditunjukan oleh beberapa hal, antara lain;

Pertumbuhan nilai pendapatan domestik bruto (PDB) rata-rata 6,5% – 7% per tahun. Meningkatnya daya saing yang ditunjukkan oleh pertumbuhan  produktivitas UMKM rata-rata sebesar 5% – 7% per tahun. Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan invatif yang ditunjukan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru sebesar 1 juta unit dalam 5 tahun yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang ditunjukan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan dari 52,5% menjadi 55% dalam 5 tahun, dan pertumbuhan usaha koperasi rata-rata sebesar 15,5% – 18% per tahun.

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh pemerintah yaitu meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar – naik kelas dalamrangka untuk kemandirian perekonomian nasional. Untuk itu, strategi yang akan dilaksanakan meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Di bidang pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM sudah melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perluasan akses keuangan dalam rangka pengembangan koperasi dan UMKM. Selain itu, Kemenkop dan UKM juga sebagai anggota tim Satgas Waspada Investasi yang bekerja sama dengan; Kemendag, Kominfo, Kejagung, Polri dan BKPM. Kemenkop dan UKM juga bekerja sama dengan KPPU tentang pelaksanaan pengawasan kemitraan koperasi, UMKM, dengan usaha besar, yang berlanjut dengan pembentukan Satgas Kemitraan Pusat, Provinsi, singga Kabupaten – Kota.

Kemenkop dan UKM rencananya, tahun 2017 juga akan terus menggulirkan beberapa program unggulan. Di antaranya penyelesaian data koperasi melalui Online Database System (ODS), melaksanakan kerja sama dengan Ikatan Notaris Indoensia (INI) bersama Pemda dalam program pembebasan biaya pembuatan akta pendirian koperasi. Selanjutnya, fasilitasi pemberian izin UMKM melalui kerja sama dengan Kemendagri, Kemendag, yang diterbitkan oleh Camat secara gratis, dan juga pemberian hak kekayaan intelektual bagi produk koperasi maupun UMKM.

Sedangkan mengenai pengembangan promosi dan pemasaran produk UMKM dioptimalkan melalui Galeri Indonesia WOW sehingga dapat menampilkan produk-produk yang kreatif.inovatif dan berdaya saing. Disamping itu juga telah dibangun Web Trading Board dengan jumlah anggota sebanyak 4.257 yang tersebar di seluruh Indonesia, dapat diakses melalui www.indonesian-product.biz yang didalamnya terdapat data profil setiap KUKM. Sedangkan terkait program amnesty pajak, walau UMKM kontribusinya cukup besar (61% terhadap PDB) namun 98,4% merupakan usaha mikro dengan aset di bawah Rp 50 juta, dan omset di bawah Rp 300 juta per tahun.

Jadi, bila mau menyasar amnesty pajak adanya di usaha menengah, dan terutama usaha besar. Usaha kecil jumlahnya juga kecil, hanya 15% dengan aset maksimal Rp 200 juta dengan omzet Rp 2,5miliar per tahun. Memang jumlahnya besar, namun ukurannya kecil-kecil. Kemenkop dan UKM justru tengah meminta keringanan pajak bagi pelaku usaha mikro yang jumlahnya mayoritas. Itulah mengapa jumlah UMKM yang ikut amnesty pajak sangat kecil, karena jumlah mikronya sangat besar. Kalau ada usaha mirko yang ikut amnesty pajak, berarti itu sangat luar biasa. (red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *