Meningkatkan UMKM Dengan Sistem Syariah

Pemerintah merangkum selama 9 tahun terakhir, kerja sama regulator, parlemen, dan para penggiat syariah lainnya berhasil meningkatkan aset perbangkan syariah hingga 14 kali atau 51%. Angka inilah yang membuat pemerintah optimistis bahwa ekonomi syariah dapat menjadi solusi baru untuk mengurangi efek negatif ekonomi global dan menciptakan ketahanan nasional.

Hal itu disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pencanangan Gerakan Ekonomi Nasional (Gres) di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta 17 November 2013 silam. “Ini adalah sejarah baru syariah di Indonesia. Pencanangan Gres sebagai gerakan nasional diharapkan membuat masyarakat bisa berperan lebih aktif dalam pengembangan ekonomi syariah. Lebih jauh lagi kita juga ingin menjadikan negeri kita sebagai pusat keuangan syariah dunia,” kata Presiden.

Hal ini cukup beralasan jika melihat rekam jejak ekonomi syariah Indonesia. Selama satu dasa warsa terakhir, sistem keuangan syariah dan aktivitas ekonomi syariah secara umum telah tumbuh pesat. Tengok saja volume usahanya sudah mencapai nilai Rp 227 triliun dengan pangsa pasar kurang lebih 4,95% dari total perbankan nasional. Belum lagi melihat total pembiayaan yang disalurkan 11 BUS, 23 UUS, dan 156 BPRS yang mencapai Rp 178,78 triliun dengan jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun sebesar Rp 173,57 triliun.

Melihat ketangguhan ekonomi syariah dalam menghadapi krisis, Indonesia ingin terus mendorong ekonomi syariah lebih jauh lagi. Pasalnya, di tengah tren setiap negara harus diintegrasikan ke dalam ekonomi global, hal ini juga mempunyai efek buruk. Di satu sisi memberikan kemajuan, tetapi di satu sisi lainnya apabila ada efek negatif secara global kita juga bisa terkena imbasnya. Ada 4 langkah strategis yang sudah dilakukan.

Pertama, sejak 2008 pemerintah sudah menyediakan infrastruktur hukum untuk ekonomi syariah. Sebut saja Undang Undang (UU) No 19 tahun 2008 tentang Sukuk Negara, UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan UU No 42 tahun 2009 tentang tax neutrality.

Kedua, sejak kemunculan UU tentang Sukuk Negara, BI bersama Kementerian Keuangan secara regular menerbitkan sukuk. Selain itu, pemerintah lebih banyak mengajak perbankan syariah untuk ikut serta dalam program pemberdayaan masyarakat dan mendirikan Indonesian Shariah Stock Index. Pemerintah melalui Kementerian Agama sudah memulai pengelolaan dana haji dengan cara syariah.

Ketiga, pemerintah pada tahun 2008 menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah dan 2009 mengadakan World Islamic Economic Forum. Presiden mengatakan, pencanangan pengembangan ekonomi syariah ini sebagai agenda nasional sekaligus mendukung pencapaian cita-cita Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Keempat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga tidak pernah berhenti dilakukan dan secara aktif terus digaungkan. Kegiatan ini mengajak serta para stakeholder syariah untuk turut mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. “Saya memandang, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah berakibat tidak terserapnya universalitas dari nilai-nilai terhadap nilai keuangan syariah itu sendiri,” jelasnya. Ini menyebabkan bentuk aplikasi terhadap konsep ekonomi syariah sulit untuk dilakukan.

Padahal, konsep syariah sendiri sebenarnya sudah dikenal jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri. Presiden memberikan contoh paling sederhana yaitu konsep bagi hasil seperti maparo (membagi separuh) atau mapat (membagi seperempat). Nilai-nilai ini sama seperti yang terkandung di keuangan syariah. Nilai-nilai sosio kultural inilah yang harus diperhatikan. Selain itu, Presiden juga mengajak untuk meningkatkan budaya berbagi baik melalui Zakat, Wakaf atau lainnya.

Presiden juga secara khusus mengapresiasi program Sejuta Berdaya. Diharapkan, program ini dapat meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia. “Mari kita perkuat ekonomi domestic dan nilai budaya untuk menghindarkan kita dari efek negative ekonomi global sehingga kalau ekonomi dunia jatuh, kita tetap bisa selamat,” ajak Presiden.

Industri keuangan syariah telah membuktikan kemampuannya bertahan dari krisis di tengah pertumbuhan ekonomi global yang cenderung melambat sejak awal tahun. Namun, menjelang akhir tahun tren ini tidak diikuti oleh Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Ekonomi AS mulai menguat dan Eropa kemungkinan akan lepas dari krisis, sedangkan Indonesia cenderung mengalami pelambatan.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2013 diperkirakan sebesar 5,7%. Namun, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan negara setara yang rata-rata berada di angka 3,6%. Untuk negara-negara G20, Indonesia masih di nomor dua terbaik. Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan, nilai-nilai ekonomi syariah membawa industri keuangan syariah global menjadi industri dengan nilai US$ 1,6 triliun dengan perkiraan laju pertumbuhan kira-kira 20% per tahun.

“Di Indonesia sendiri pertumbuhan aktiva perbankan syariah cukup tinggi, mencapai 38% per tahun. Anggka ini jauh di atas pertumbuhan aktiva perbankan konvensional yang hanya berada di kisaran 18% per tahun. Ke depannya, diharapkan perbankan syariah dapat mencapai 15% – 20% dari total pangsa pasar perbangkan nasional,” ujarnya.

Tingginya pertumbuhan industri syariah secara angka yang sangat signifikan ini tentunya menggembirakan. Namun apabila dilihat sisi prosesnya sedikit mengecewakan. Dengan pangsa pasar yang masih di bawah 5% selama 10 tahun, tetapi dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, perkembangan industry syariah ini terbilang lambat.

Pergerakan yang lambat ini karena selama ini para stakeholder – pemangku kepentingan yang bergerak di bidang syariah berjalan sendiri-sendiri, padahal yang dibutuhkan adalah sinergi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Didin Hafidhuddin. “Potensi syariah ini untuk berkembang sangat besar, salah satu tolok ukurnya adalah jumlah umat Islam Indonesia sangat besar. Namun, percepatannya sangat kurang. Bank syariah membutuhkan lembaga syariah seperti lembaga amil zakat dan lembaga non bank syariah lainnya untuk mendukung industry syariah di Indonesia,” ujarnya.

Karena itu, dia senang melihat adanya Gres untuk melahirkan sebuah sinergi antar lembaga-lembaga syariah di Indonesia. Gres sendiri secara resmi dicanangkan oleh Presiden Yudhoyono dengan simbolis penekanan tombol, pelepasan bendera biru dan putih di lapangan Monas, 2 minggu silam.

Gerakan yang telah dimasukan sebagai gerakan nasional itu didukung 24 kota, 16 provinsi, pemerintah daerah, dan pegiat syariah. Acara tersebut juga dimeriahkan berbagai acara lain seperti fun walk, yang diikuti sekitar 10.000 peserta, 60 booth dari pelaku industri syariah dan usaha kecil menengah (UKM), penyerahan akad program Sejuta Berdaya, lomba tari saman, grand prize, dan penampilan band Ungu.

“Gres dilatarbelakangi seluruh stakeholder dan pegiat syariah yang ingin terus mendorong industri syariah di Tanah Air. Semangat ini dilandasi keyakinan, ekonomi syariah akan membawa kemaslahatan masyarakat menuju arah yang lebih baik,” kata Ketua Umum Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) Halim Alamsyah. Gres, kata dia, memang bertujuan untuk mendorong kesadaran kolektif dari seluruh stakeholder ekonomi syariah untuk saling bersinergi dan bahu membahu mengembangkan ekonomi syariah di Tanah Air sehingga dapat menjadi sebuah gaya hidup di masyarakat Indonesia.

Gerakan ini disambut baik berbagai kalangan yang bergerak di Industri syariah. Salah satunya adalah Asuransi Takaful. Dengan gerakan ini kita berharap masyarakat dapat semakin memahami ekonomi syariah dan menjadi pilihan bagi umat Islam khususnya. Jadi, kalau masyarakat mencari asuransi bisa memilih asuransi syariah.

Salah satu bentuk konkret dari Gres yang sudah diaplikasikan adalah program Sejuta Berdaya. Halim Alamsyah mengatakan, program ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), menjadi tumbuh dan berkembang. Karena itu program ini mengambil tagline bangun ekonomi rakyat dengan dana kebajikan syariah.

Sejuat Berdaya ini adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat memanfaatkan dana kebajikan dan dana-dana social dari lembaga keuangan syariah. Program ini menjadikan mereka yang tidak memiliki akses terhadap system keuangan dan unbankable tidak layak bank menjadi bankable – layak. Dengan Sejuta Berdaya ini usaha mikro dan kecil akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp 1 juta tanpa bunga dari lembaga amil zakad.

Selama mendapatkan pinjaman mereka juga akan mendapatkan pendampingan sehingga bisa mencapai taraf layak bank dan berhak mendapatkan pinjaman dari bank. Walaupun jumlahnya hanya Rp 1 juta, dan hanya cukup untuk beli alat produksi, seorang penerima bantuan modal mengaku senang sekali. (damianus)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *