Menjadi Keharusan UKM Naik Kelas dan Modernisasi Koperasi

Menteri Koperasi dan UKM periode 2019 – 2024 Teten Masduki menggantikan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga. Amanah Presiden Joko Widodo yang harus dilaksanakan oleh Menkop baru adalah menjadikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) naik kelas dan koperasi menjadi modern. Yang mikro menjadi kecil, yang kecil naik menjadi menengah, dan yang sudah menengah harus melompat menjadi besar. Koperasi sebagai lembaga keuangan pun harus menjadi lembaga keuangan modern. Jika tidak mengikuti perkembangan zaman, koperasi akan semakin ketinggalan.

Menkop mengaku dapat amanah dari Presiden Jokowi karena pemerintah ingin pembangunan ekonomi Indonesia fokus pada sektor UMKM dan koperasi. Hal itu dipengaruhi oleh situasi ekonomi global yang diprediksi akan mengalami ketidakstabilan dalam beberapa tahun ke depan. UMKM dan koperasi akan jadi andalan presiden untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional, juga penyerapan lapangan kerja. Komitmen Presiden dengan Kabinet Indonesia Maju kerja…, kerja …, kerja lebih keras agar pertumbuhan ekonomi nasional signifikan.

Misi Presiden Jokowi menjadikan UMKM dan koperasi benar-benar sebagai sokoguru perekonomian nasional. Untuk itu pemerintah telah merencanakan akan menurunkan suku bunga kredit untuk rakyat (KUR) dari 7% menjadi 6%. Dengan semakin mudah dan murah akses permodalan akan memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM memperoleh keuntungan lebih besar. Dukungan akses pembiayaan melalui lembaga keuangan – perbankan juga akan semakin mudah dengan hadirnya era revolusi industri 4.0.

“Pak Presiden sudah memberikan dukungan politik luar biasa. Nanti UU juga didandani lagi supaya rentan kendali kementerian ini jauh lebih power full karena yang kita urus 60 juta lebih UMKM. Apalagi targetnya yang 60 juta ini harus naik jangan di mikro terus,” kata Menkop. Presiden juga minta untuk melakukan modernisasi koperasi baik dari aspek kelembagaan, maupun manajerial. Koperasi harus menjadi suatu institusi yang membanggakan kita semua.

Para pelaku UMKM dan praktisi koperasi meminta kepada Menkop untuk merumuskan undang-undang (UU) baru. Teten harus merumuskan UU pemberdayaan UMKM dan UU Koperasi agar mereka naik kelas dan meningkatkan produksi. Sesuai pidato Presiden pada saat pelantikan yang menyoroti 2 hal, yaitu terkait UU penyerapan tenaga kerja dan penyerapan UMKM dengan konsep Omnibus Law. RUU Koperasi yang nyaris diundangkan saat jelang berakhirnya periode DPR 2014 – 2019 dan Kabinet Kerja Presiden Jokowi – Wakil Presiden Jusuf Kalla yang sempat mendapat protes keras dari Gerakkan Koperasi Indonesia (GKI) menadi pekeraan rumah (PR) Menkop Teten.

PR Menkop UKM bukan hanya membawa UMKM agar naik kelas, tetapi juga bagaimana membantu pembinaan UMKM dalam hal pemasaran. Jadi harus persiapkan UU itu. Menteri sebelumnya kan belum berhasil rumuskan itu. Menkop sebaiknya dapat membina UMKM ke arah yang bersifat peningkatan kompetensi atau kemampuan. Misalnya, UU apa yang menghambat UMKM, dan Koperasi, rumusannya seperti apa? Presiden sudah menggaungkan Omnibus Law, maka harus dibuat produk UU-nya seperti apa?.

Sedari zaman berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Teten dikenal sebagai sosok yang kritis. Ketika reformasi bergejolak tahun 1998, berdirilah Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Teten pernah menjadi pentolan di organisasi tersebut. ICW yang dipimpin Teten berhasil menunjukan taringnya ketika membongkar kasus suap yang melibatkan Jaksa Agung saat itu, Andi M. Ghalib. Berkat kegigihannya mengungkap kasus tersebut, Teten dianugerahi Suardi Tasrif Award 1999.

Teten juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TI-I), LSM pegiat Antikorupsi. Dia juga pernah menjadi Kepala Divisi Perburuhan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kedekatan Teten ke partai politik mulai terlihat jelas pada tahun 2012 ketika ia maju sebagai Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jawa Barat bersama Rieke Diah Pitaloka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Duet pasangan nomor urut 5 itu ternyata cukup sukses dan mereka menjadi runner-up.

Selanjutnya, Teten menjadi Tim Relawan dalam upaya pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla. Kemenangan Jokowi menjadi tiket masuk Teten ke Istana sebagai Kepala Kepala Staf Presiden sebelum digantikan Moeldoko. Teten pun kemudian menjabat sebagai Koordinator Staf Khusus Kepresidenan. Dan tahun 2018, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno juga mengangkatnya sebagai Ketua Dewan Pengawas Bulog. Teten sempat dicari-cari ICW karena ia sempat “menghilang” ketika kontroversi RUU KPK yang dianggap bisa melemahkan lembaga itu.

Jabatan sebagai Menkop dan UKM sangat penting. Pasalnya, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut UKM dan Koperasi perlu makin didorong agar berperan lebih besar ke dalam perekonomian agar menunjang pertumbuhan negara. Pakar Ekonomi Kerakyatan Milenial, Frans Meroga Panggabean mendukung langkah Presiden. Menurut Frans, Latar belakang Teten sebagai aktivis anti korupsi dan penggiat gerakan menunjukkan bahwa dia orang yang gigih, berkomitmen tinggi dan dekat dengan rakyat kecil. Menkop diharapkan segera memberikan bukti kepada seluruh rakyat Indonesia kalau presiden tidak salah mempercayakan dirinya

Kalau Menkop bertekad memajukan ekonomi kerakyatan, seyogyanya mengerti substansi dari ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat dengan kegiatan ekonomi swadaya dalam mengelola sumber daya yang dapat diusahakan dan dikuasai. Sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi, ekonomi koperasi akan sangat cocok dengan Menkop. Nilai-nilai koperasi, seperti demokrasi, kesetaraan, keadilan dan lainnya, selaras dengan gaya hidup generasi milenial saat ini. Semangat ekonomi gotong royong sejatinya telah menjadi dasar dari gerakan koperasi Indonesia guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam proses pengambilan keputusan pun didorong melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat, sehingga bila harus voting sekalipun, jumlah besarnya kontribusi masing-masing anggota tak akan menjadi pertimbangan. Prinsip dasarnya sederhana adalah one man, one vote berlaku pada koperasi. Sangat berbeda dengan korporasi yang one share, one vote. Dalam era revolusi industri 4.0 saat ini pun, koperasi muncul sebagai solusi para pelaku usaha start-up berbasis aplikasi digital. Karena di balik pesatnya pertumbuhan model usaha start up dan didukung pula oleh sederet program pemerintah, para pelaku start up juga terjebak dalam dilema.

Di satu sisi mereka membutuhkan suntikan modal dari investor untuk kembangkan bisnisnya, tetapi di sisi yang lain mereka khawatir keberadaannya akan tergeser dan bahkan terdepak dari perusahaan yang dirintisnya. Generasi Optimis (GO) Indonesia dan seluruh pelaku ekonomi kerakyatan lain siap mendukung Menkop dalam menjalankan tugasnya agar mulai sekarang terlihat dengan jelas keberpihakan pemerintah kepada koperasi dan UMKM sebagai bagian dalam ekonomi kerakyatan.

Menkop menyatakan pemerintah akan membantu pengembangan pemasaran produk UMKM untuk masuk ke etalase premium serta di warehouse di luar negeri. Kepada Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Menkop meminta agar para penyewa pusat perbelanjaan untuk lebih banyak menyerap produk UMKM yang berkualitas dan memenuhi standar.

Para pelaku UMKM kebanyakan tidak memiliki toko offline dan baru sebagian kecil yang sudah memanfaatkan pemasaran online. Peran Hippindo sangat diharapkan guna membantu pemasaran produk-produk UMKM sehingga produk-produk UMKM tidak hanya dipajang ditempat-tempat yang kurang strategis, namun di etalase premium di mall atau pusat perbelanjaan. Untuk pasar luar negeri, pemerintah akan membantu UMKM dengan menyediakan warehouse di luar negeri yang bisa di sewa UMKM dengan biaya murah. Hal seperti ini sudah dilakukan Thailand dalam menaikkelaskan UMKM di negara itu.

Dalam perekonomian global yang cenderung menurun saat ini, tantangan bagi pelaku usaha cepat berubah. Pasar yang dulunya banyak membeli produk seperti makanan, kini mulai bergeser pada produk traveling, kecantikan. Apalagi dengan adanya e-commerce yang membuat konsumen dapat memesan dari rumah. Namun, penjualan di ritel bisa dikawinkan antara online dan offline. Pengelola gerai disarankan melakukan inovasi, misalnya, dengan kurasi, desain interior, menyediakan spot-spot menarik, meningkatkan pelayanan dan pengunaan pembayaran nontunai.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki 45 atase pedagangan di luar negeri, diharapkan bisa dimanfaatkan UMKM yang ingin go internasional. Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan Hippindo siap jadi mitra pemerintah dalam upaya menaikan kelas UMKM dengan menyediakan tempat premium di mall, rest area. Hippindo juga siap membuka gerai gerai di pusat perbelanjaan di luar negeri, di mana produk UMKM akan menjadi barang yang akan dijual, tentu dengan memenuhi standard pasar.

Untuk mempercepat pengembangan UMKM yang diperkirakan jumlahnya sekitar 60-an juta unit (data konret by name by adress sampai saat ini belum ada) Kemenkop akan merangkul semua instansi dan lembaga, seperti; Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, usaha-usaha besar, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Kementerian terkait untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi baik dari segi avalis – pendanaan, kualitas dan kontinuitas produk sampai pemasarannya.

Saat ini masih diperlukan sistem pendanaan yang lebih efektif dan masif yang dampaknya dapat lebih dirasakan UMKM. Adapun, skema pendanaan yang sudah ada seperti KUR maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) masih belum cukup efektif memajukan UMKM. Menkop mengaku tengah mendesain bagaimana Kemenkop dan UKM bisa mendukung semua UMKM. Menkop menginginkan ada agregasi dalam penanganannya, sehingga UMKM tidak hanya stagnan.

Yang juga tak kalah penting, harus ditumbuhkan bibit wirausaha baru. Kalau orang mau usaha pasti dari start-up, karena rasio wirausaha kita juga masih kecil. Puluhan juta UMKM tersebut akan diwujudkan dalam kluster- kluster berdasarkan produksinya seperti pangan, hasil laut, pertanian, kuliner, garmen sampai kerajinan. Pemerintah punya modal tanah seluas 12,7 juta hektar untuk petani melalui program tanah kehutanan sosial. Nanti misalnya 200 hektar digarap petani untuk produksi buah ekspor, maka petani petani itu sudah menjadi usaha besar atau naik kelas, tinggal pemerintah bekerjasama dengan usaha besar sebagai offtaker-nya.

Sebagai Menkop yang digantikan Teten, Puspayoga mengharapkan agar program reformasi total koperasi tetap dilanjutkan. Karena melalui program tersebut telah mampu meningkatkan kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dari 1,71 persen tahun 2014 menjadi 5,1 persen pada tahun 2018. Sedangkan tahun 2019 belum dihitung.

Kementerian Koperasi dan UKM dan Gojek Indonesia sepakat untuk melakukan sinergi dan kolaborasi guna meningkatkan digitalisasi di kalangan UMKM. Digitalisasi diharapkan akan memperkuat kompetensi UMKM untuk naik kelas. Program yang sudah terjalin selama ini antara Kemenkop dan UKM dan Gojek akan diperluas lagi tidak hanya pelatihan namun juga untuk market market inteligent, kolaborasi di layanan, registrasi perizinan. Banyaknya produk atau merk lokal yang diciptakan UMKM membuat peluang baru bagi masa depan industri di tanah air. Sebut saja brand lokal yang melegenda hingga produknya dikenal dunia adalah Indofood, Djarum, Wings, Mayora, Orangtua Group, dan masih banyak lagi. (adit – mar)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *