Menjaring Semangat Pengembangan UKM

Berbagai daerah di Indonesia merupakan kawasan prospektif untuk pengembangan koperasi dan usaha kecil menengha (KUKM). Berangkat dari upaya pemenuhan kebutuhan penataan ruang yang integratif maka sudah sepantasnya di setiap kawasan mendapat perhatian dari Kementrian dan Lembaga di Pusat.

Deputi VII Kementerian KUKM, Ir. I Wayan Dipta, MSc mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir telah melakukan upaya pengembangan KUKM melalui pendekatan kerjasama daerah di berbagai wilayah. Dicontohkan, Kawasan Mamminasata merupakan wilayah yang potensial untuk pengembangan KUKM di Sulawesi Selatan. Sebagai kawasan strategis nasional (KSN), maka wilayah ini harus memiliki KUKM yang berdaya saing.

Mamminasata sebelum ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional memiliki sejarah cukup panjang yang dimulai dengan PP No.40 Tahun 1997 Tentang RTRWN. Kawasan Mamminasata lahir berdasarkan kebutuhan pengembangan wilayah sebagai Kawasan Metropolitan, salah satu kawasan strategis nasional. Sebagai catatan penting, bila dilihat dari proses pembentukannya, kawasan ini tergolong regionalisasi sentralistik atau struktural. Hal ini ditandai oleh pembentukannya yang melalui mekanisme prosedur-formal dan terakhir ditetapkan melalui sebuah Peraturan Presiden (Perpres) No.55 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Konsekuensi pengelolaan kawasan yang menjadi binaan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) ini adalah pola hirarkis-koordinatif yang tercermin pada struktur organisasinya. Walaupun Institusi Pengelola yang dibentuk menggunakan istilah Badan Pengelola Kerjasama Pembangunan, namun ‘Kerjasama’ yang dimaksudkan disini adalah yang bersifat ‘koordinatif’ secara hirarkis antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten – Kota terkait, dan bukan dalam semangat Otonomi Daerah (OTDA) seperti yang dipayungi oleh PP 50 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Daerah.

Dalam presentasi yang mewakili UPTD Mamminasata pada Dinas PU Provinsi Sulawesi Selatan, demikian Yosep Sulle, SIP,MSi menjelaskan beberapa kendala dilapangan yang dihadapi oleh BKSP Metropolitan Mamminasata, salah satunya adalah pembebasan lahan oleh Kabupaten – Kota terkait yang belum kunjung terlaksana untuk realisasi pembangunan sarana jalan. Padahal Pusat telah mengeluarkan dana perencanaan dan menyediakan anggaran untuk pembangunannya.

Hal ini memperlihatkan permasalahan klasik pola pengelolaan kawasan struktural (hirarkis-koordinatif) yang memiliki kelemahan khas, yaitu pada aspek komunikasi pembangunan. Oleh karena itu masalah terkait ownership (kepemilikan program), kebersamaan dan partisipasi kegiatan biasanya selalu muncul kepermukaan. Berdsasarkan pengalaman tersebut, maka kedepan Mamminasata perlu melakukan terobosan. Sudah saatnya untuk mempertimbangkan pemanfaatan pola kerjasama yang sesuai dengan dinamika OTDA dan tuntutan dinamika globalisasi saat ini.

Sesungguhnya, pemanfaatan pola kerjasama yang saling menguntungkan dengan prinsip kesetaraan telah diatur dalam PP 50 Tahun 2007. Salah satu tantangan kedepan adalah bagaimana optimasi pengelolaan kawasan Mamminasata secara optimal dan inovatif dapat diwujudkan. Pemanfaatan seluruh kekuatan wilayah yang ada, termasuk pemanfaatan pola KAD yang profesional dengan mengedepankan jejaring kerjasama antar daerah yang bersifat ‘saling menguntungkan’ dalam hal ini perlu dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Setelah dilakukan pendalaman terhadap produk-produk UKM yang potensial untuk dikembangkan, maka muncul produk makanan olahan dan kerajinan (termasuk souvenir) yang penting dan mendesak untuk mendapat perhatian bersama termasuk paling urgen adalah masalah persampahan. Dalam diskusi tampak jelas keterkaitan antara produk yang perlu dikembangkan dengan sektor pariwisata yang memang menjadi salah satu potensi unggulan kawasan Metropolitan Mamminasata ini.

Untuk Makanan olahan disebutkan antara lain, produk-produk seperti Kopi, Kakao, Rumput Laut, Minyak Tawon, Jagung, Markisa, Kentang, Sirup DHT, Ubi, Kemiri, Roti Maros, Kacang Disco dan Putu Kacang. Sedangkan untuk kerajinan souvenir antara lain souvenir Kupu-Kupu, Kerajinan Bosara, Gerabah, Miniatur Kapal atau Perahu Phinisi dan Anyaman Bambu. Dalam rangka menguatkan aspek pemasaran, dibutuhkan dukungan kegiatan dalam bidang pengembangan design dan kemasan produk. Seiring dengan perlunya sosialisasi tentang pemanfaatan produk ramah lingkungan, maka dibutuhkan berbagai kegiatan yang relevan guna memperoleh kesadaran yang tinggi dari para pelaku UKM di kawasan ini.

Peningkatan kemampuan dan penguasaan Informasi & Taknologi (IT) juga menjadi pilihan kegiatan strategis yang dibutuhkan. Setelah dilakukan simulasi terkait visi pengembangan KUKM di wilayah Mamminasata hingga tahun 2030 berikut tolok ukur capaian dari tahun 2013 hingga 2017, maka diperoleh berbagai masukan berupa program dan kegiatan yang layak untuk dipertimbangkan pelaksanaannya. Pada tahun 2013 dilaksanakan program pembinaan UKM, dimana pemutakhiran data dan kegiatan diklat yang relevan menjadi salah satu perhatian bersama oleh pemerintah daerah terkait.

Sesungguhnya, Pemerintah Provinsi dapat memanfaatkan dua instrumen pembangunan wilayah secara simultan, yaitu dalam konteks struktural (Perpres No. 55 tahun 2011) maupun non-struktural (berlandaskan PP 50 Tahun 2007 Tentang Kerja Sama Daerah). Pada pola non-struktural, aspek pemberdayaan potensi lokal dapat diwujudkan menjadi kekuatan daya saing wilayah. Dalam konteks pengembangan KUKM, kerjasama berpola jejaring (non-struktural) perlu mendapat perhatian extra.

Hal ini diperlukan, mengingat faktor pengungkit produk UKM perlu terintegrasi sebagai faktor perekat yang saling menguntungkan, dengan demikian menciptakan kebersamaan (ownership). Berangkat dari kebersamaan yang telah menjadi konsensus di antara pemerintah daerah terkait, diharapkan kebuntuan pembangunan yang berakar pada permasalahan ‘ownership’ ini dapat diselesaikan, termasuk diantaranya masalah pembangunan sarana jalan. (rendy)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *