Menkop Yakin Jumlah UKM Menurun

Meski masih dalam bentuk perencanaan, dalam program pembangunan koperasi ke depan, khususnya koperasi produksi, pemerintah akan menerapkan konsep berbasis pada kawasan, komunitas dan komoditas. Sebagai lembaga ekonomi sekaligus sebagai lembaga sosial, koperasi dapat tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu wilayah – daerah, berdasarkan produk unggulan lokal.

Untuk pengembangan berdasarkan potensi dan jenis – kelompok koperasi kita bisa melihat data sebagai berikut; koperasi konsumen (59,2%), koperasi jasa (20%), koperasi simpan pinjam (13,4%), koperasi produsen (4,9%), dan koperasi pemasaran (2,6%). Konsep pengembangan berdasarkan kawasan, dalam satu kawasan jika ada koperasi produsen – pabrikan, di sana ada koperasi simpan pinjam sebagai lembaga keuangan, koperasi pemasaran yang akan memasarkan produk-produknya dan koperasi jasa yang akan menditribusi produknya. Itulah konsep yang ideal. Sehingga dalam kegiatan bisnis koperasi, satu dengan yang lain akan terjadi link kerja sama.

Jenis koperasi konsumen yang paling dominan didorong untuk dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk merespons kebutuhan anggotanya. Dengan layanan digital, koperasi dapat meningkatkan kualitas layanan pemenuhan kebutuhan konsumsi anggotanya.

Koperasi jenis konsumen pada umumnya juga menjalankan unit usaha simpan pinjam, yang kini bisa bertransformasi menggunakan teknologi digital. Hal itu membuat kebutuhan pinjaman dan layanan simpanan anggota dapat dilakukan lebih cepat, transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, anggota juga ikut serta dalam pengawasan terhadap pengelolaan koperasi oleh pengurus dan pengelola.

Sebagai upaya pemerintah merespon dampak pandemi, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM juga telah menyalurkan bantuan permodalan kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM). Mulai tahun 2021 penyaluran dana kepada UMKM 100% melalui koperasi. Koperasi yang bisa menyalurkan dana dari LPDB-KUMKM harus koperasi yang sehat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kebijakan bahwa UMKM yang bisa mendapatkan pinjaman dari LPDB-KUMKM harus anggota koperasi akan berdampak sangat positif bagi koperasi, karena anggota koperasi yang mempunyai kegiatan produktif akan lebih memanfaatkan produk-produk koperasi, terutama Produk Simpan Pinjam. Dengan masuknya UMKM dalam wadah koperasi diyakini jumlah UMKM akan menurun, karena naik kelas, bukan bubar. UMKM bisa naik kelas karena UMKM langsung dalam binaan koperasi.

Artinya, UMKM yang belum menjadi anggota koperasi harus menjadi anggota koperasi atau mendirikan koperasi baru berdasarkan Undang Undang (UU) No 11 tahun 2020, UU Cipta Kerja, dimana persyaratannya dengan 9 orang sudah dapat mendirikan koperasi. Namun bagi koperasi baru, akan terbentur aturan di LPDB-KUMKM yang haruskan koperassi tersebut telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun berturut-turut.

Klasifikasi sehat, kita bisa ambil contoh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kodanua yang tahun ini memasuki usia 44 tahun. Bukti eksisistensi KSP Kodanua disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki saat membuka RAT Tahun buku 2020 atau RAT ke-43, di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Menkop dan UKM mengqatakan; “Saya memberikan apresiasi kepada koperasi yang  melakukan RAT tepat waktu yang akan membuat tingkat kepercayan masyarakat akan naik. Khususnya, kepada  KSP Kodanua yang merupakan koperasi grade A yang secara disiplin melakukan RAT tiga tahun berturut-turut.

Ketua Umum KSP Kodanua HR Soepriyono mengatakan, meskipun pandemi telah membuat kinerja KSP Kodanua menurun, berkat loyalitas dan kepercayaan anggota, kinerja KSP Kodanua masih mencatatkan SHU (Surplus Hasil Usaha) positif pada  tahun 2020 atau sebesar Rp1,27 miliar, lebih rendah dibanding SHU tahun buku 2019 sebesar Rp1,8 miliar.

Pinjaman kepada anggota juga masih lumayan tinggi di mana pada tahun 2020, jumlah pinjaman ke anggota mencapai Rp154,2 miliar. Sedangkan aset koperasi hanya menurun sedikit dari Rp153,9 miliar menjadi Rp147,2 miliar pada 2020.  “Saat ini KSP Kodanua sudah memiliki 22 cabang di empat provinsi. Kami melayani pinjaman dari Rp500 ribu, sampai dengan Rp2,5 miliar,” tambah Soepriyono.

Koperasi harus kembali pada jati diri koperasi. Jiwa dan semangat berkoperasi dari, oleh, dan untuk anggotanya, menjadi kunci utama menghadapi tantangan global. Bahwa modal dasar koperasi berasal dari anggota, oleh, dan seluruh produknya dimanfaatkan oleh anggota.

Dari beberapa penelitian, pengembangan karir seseorang mencapai puncaknya pada di usia 40-an. Ada yang mengatakan the man of the year – puncak karir seseorang pada usia tersebut. Kita bisa lihat, ketika Ir. Soekarno (Bung Karno) memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menjadi Presiden RI pertama usianya baru 44 tahun. John F. Kennedy Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih baru berusia 43 tahun. Kemudian Presiden Soeharto mulai memimpin Indonesia sebagai Presiden RI ke-2 pada 12 Maret 1966 ketika berusia 45 tahun, dan Joko Widodo saat terpilih sebagai Presiden ke-7 tahun 2014 usianya masih relatif muda 53 tahun. Demikian pula pemimpin-pemimpin puncak di perusahaan juga banyak yang berusia 40-an. H.R. Soepriyono ketika mulai memimpin KSP Kodanua pun usianya masih sangat muda, belum genap 30 tahun.

Kunci sukses KSP Kodanua, pertama pasti membangun sense of belonging – melu handarbeni – rasa memiliki. Setelah rasa memiliki itu tinggi, timbulah sense of proud – rasa bangga terhadap Kodanua. Membanggakan bukan semata soal simpan pinjam, tetapi sebagai anggota, karena koperasi menjadi besar, tertib, dan langgeng seperti sekarang. Setelah sense of belonging – sense of proud, kemudian sense of belity – kemampuan. Maka, KSP Kodanua harus dikelola dengan baik, dimiliki dengan baik oleh semua anggota; pengurus dan pengawas, juga anggota, harus bertanggung jawab agar KSP Kodanua tidak pecah.

Dengan usia yang cukup matang, KSP Kodanua tentu sudah mampu mengatasi kendala yang dihadapi dan memanfaatkan peluang yang ada. Beberapa persoalan yang sekarang sedang dihadapi oleh gerakan koperasi, terutama masalah sumber daya manusia (SDM). Kaderisasi harus disiapkan oleh koperasi-koperasi yang selama ini sudah hebat dan besar, termasuk KSP Kodanua. Kaderisasi itu sangat penting, baik untuk pengurus maupun pengawas.

Karena cepat atau lambat semua akan selesai. Waktu yang akan menyelesaikan. Jika kaderisasinya lambat, atau malah tidak melakukan, koperasi itu kelak akan mengalami kendala cukup berat. Untuk itu, koperasi harus selalu melakukan pelatihan-pelatihan. Selain melalui pelatihan, kaderisasi juga melalui berbagai pengalaman dengan saling berkunjung dari satu koperasi ke koperasi lain.

Aturan organisasi koperasi, RAT adalah wadah di mana seluruh anggota bisa menyampaikan aspirasi, wadah untuk introspeksi diri, wadah memilih pemimpin – pengurus dan pengawas, wadah menyusun program kerja ke depan maunya akan seperti apa. Dalam RAT semua harus jujur mengakui kekurangan dan keberhasilan kinerja pengurus, pengawas, dan manajemen, terlebih bukan untuk mencari kesalahan semata. Ke depan, KSP Kodanua perlu diurus orang-orang yang punya kreativitas tinggi. Harus punya skill – keterampilan yang memadai, pas dengan situasi sekarang.

Maka perlu regenerasi dengan memberi kesempatan kepada yang lebih muda. Janganlah, misalnya, urusan fisik ditarik orang yang usianya sudah di atas 50 tahun, tidak pas. Atau pemikir, tetapi kegiatannya di lapangan, juga kurang pas. Tidak ada yang kekal, kecuali perubahan. Karenanya kita tak boleh alergi dengan perubahan.

Kondisi kurang menggembirakan itu, kata Soepriyono, terpengaruh dari daya beli masyarakat yang masih lemah. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan KSP Kodanua ke depan, Soepriyono menegaskan, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian; Adanya perubahan pola konsumsi dan perkembangan teknologi informasi di semua sektor ekonomi seperti; transportasi, komunikasi, keuangan, dan perdagangan, yang mengakibatkan banyak perusahaan besar mengalami kemunduruan, bahkan dikhawatiran bangkrut, yang juga berpengaruh terhadap usaha anggota dan calon anggota serta KSP Kodanua.

Menkop dan UKM mengatakan tingkat kepercayaan masyarakat kepada koperasi terus naik. Ini menjadi bekal bagus bagi koperasi untuk memberikan sumbangan lebih signifikan terhadap  perekonomian nasional. Kontribusi koperasi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) diharapkan naik menjadi 5,5% pada 2024 dibanding saat ini 5,2%.

Pandemi covid-19 memang  memberikan dampak pada perekonomian nasional, termasuk  koperasi.  Namun satu hal yang saya syukuri, waktu di awal-awal pandemi  ada ketakutan terjadi rush money atau penarikan dana secara masif. Kebetulam saat itu ada beberapa koperasi besar yang gagal bayar. Namun kita bersyukur itu tak terjadi, apalagi setelah para pengurus menunjukkan bahwa aset yang dimiliki koperasi mencukupi.

Koperasi di Indonesia sudah cukup baik dan menunjukkan azas kekeluargaan yang menjadi pilar koperasi serta kepercayaan masyarakat dan sangat penting dalam menghadapi masa masa sulit. Saat ini tingkat pengangguran meningkat, kesejahteraan masyarakat menurun, omset usaha juga turun. Hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita hadapi bersama-sama.

Bukan di Indonesia saja, tapi juga di banyak negara. Malah dibanding negara lain kita lebih baik. Kemarin pertumbuhan kita minus 2,4% sedang India minus 8% dan diprediksi Indonesia yang paling cepat dalam proses pemulihan, asalkan vaksinasi yang tengah dilakukan saat ini harus terselenggara dengan baik. Pemerintah menilai pada kuartal 1 dan 2 tahun 2021, ekonomi belum normal. Karena itu program tahun 2020 akan dilanjutkan pada tahun 2021 yang merupakan tahun pemulihan ekonomi.

Kuncinya adalah sejauh mana kita bisa mengatasi Covid-19. Tahun ini juga awal pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 untuk implementasinya. Saya optimis ini akan bisa mengakselerasi pertumbuhan Koperasi dan UMKM di Indonesia. Tahun ini juga awal pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 untuk implementasinya. Saya optimis ini akan bisa mengakselerasi pertumbuhan Koperasi dan UMKM di Indonesia.

Pemerintah juga mendorong pengurus dan pengelola dapat mengembangkan usaha online bagi anggotanya, untuk menangkap bertumbuhnya bisnis digital saat ini. Pemerintah telah menyiapkan berbagai bentuk pelatihan kompetensi dan pendampingan  kepada koperasi yang membutuhkan pengembangan usahanya.

Koperasi dapat melakukan kerja sama antar koperasi, sehingga koperasi yang lebih besar dapat mendukung koperasi yang skala usahanya lebih kecil melalui kemitraan dan jaringan usaha. Pengelolaan keuangan koperasi menjadi hal yang dapat dilakukan koperasi untuk mempertahakan likuiditas dan untuk melihat kembali efektivitas biaya operasional yang telah dijalankan selama ini.

Untuk menyiapkan koperasi kie depan, maka koperasi akan didukung melalui program Digitalisasi Perkoperasian dan UMKM yang dituangkan dalam kegiatan Pengembangan dan Pembaruan Perkoperasian. Inovasi koperasi juga dapat dilaksanakan dengan cara mengembangkan teknologi, pengembangan database UMKM anggota koperasi dan penguatan sistem pengawasan koperasi.

Sebagai upaya mendukung proses digitalisasi, KemenkopUKM telah membangun Portal Inovasi dan Transformasi Digital Koperasi (IDXCoop) yang telah dilaunching pada 19 November 2020 lalu, dan telah diakses sekitar 582 unit koperasi yang terigistrasi di www.idxcoop.kemenkopukm.go.id.

Keberadaan 1.235 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di 33 provinsi dan 341 kabupaten dan kota, dapat berperan sebagai mentor dan motivator bagi gerakan koperasi, sekaligus sebagai upaya edukasi perkoperasian kepada masyarakat. Yang pasti, kegiatan pendampingan di lapangan merupakan kunci proses transformasi koperasi memasuki ekosistem digital.

Penyaluran pinjaman – pembiayaan dana bergulir oleh LPDB-KUMKM tidak terganggu oleh adanya pandemi Covid-19. Hal itu dapat dibuktikan dengan tercapainya kinerja apik yang dicatatkan oleh salah satu Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Koperasi dan UKM tersebut.

Kinerja penyaluran dana bergulir LPDB-KUMKM pada kuartal pertama tahun 2021 mencapai Rp 553 miliar yang terdiri dari pinjaman konvensional sebesar Rp 252 miliar dan pembiayaan syariah sebesar Rp 301 miliar. Adapun rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) per Maret 2021 sebesar 1,23%.

Sekarang sudah memiliki surplus atas modal yang diberikan oleh pemerintah, sehingga LPDB-KUMKM tidak lagi mengandalkan rupiah murni untuk kegiatan operasional kantor sehari-hari. Terhitung sejak tahun 2008 hingga Maret 2021, LPDB-KUMKM mencatat total outstanding sebesar Rp 4,77 triliun. Sedangkan total penyaluran dana bergulir pada periode yang sama telah mencapai Rp 12,88 triliun yang Rp 10 triliun tersalurkan dengan pola konvensional dan Rp 2,88 triliun pola syariah, dengan total penerima sebanyak 231.712, serta 3.077 mitra.

Jawa Tengah tercatat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penyerapan dana bergulir terbesar dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, yakni sebesar Rp 3,8 triliun. Keberhasilan Jateng dalam menyerap pinjaman – pembiayaan dana bergulir terletak pada strategi kerja sama dengan lembaga penjaminan dari Jamkrida.

Khusus untuk tahun 2021 saja, penyaluran dana bergulir di Jawa Tengah bahkan paling terbesar dibandingkan Banten dan Jawa Timur. Terhitung hingga Maret 2021 nilai penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM untuk pola syariah mencapai Rp 139 miliar dan konvensional Rp 100 miliar. Karena salah satu kendala yang dihadapi koperasi itu yakni tidak memiliki jaminan baik jaminan atas nama koperasi, pengurus, termasuk atas nama anggota. Maka solusinya adalah covered jaminan yang dilakukan lembaga penjaminan khususnya Jamkrida.

Sejak Juli 2020 LPDB-KUMKM mendapat tugas dari Kemenkop dan UKM untuk melakukan program pendampingan dan inkubator. Program ini merupakan wujud implementasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman – Pembiayaan Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM. Sejak terbit Permenkop tersebut kami langsung running dengan membuat rumusan baik untuk program pendampingan, maupun untuk inkubator.

Untuk program pendampingan, mulai tahun 2021 LPDB-KUMKM fokus mendampingi koperasi-koperasi yang sudah menjadi mitra terutama koperasi sektor riil. Antara lain Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan yang merupakan sebuah koperasi beranggotakan para peternak sapi perah, dan Koperasi Produksi Susu (KPS) Bogor.

LPDB-KUMKM melakukan pendampingan dengan cara mendata UMKM yang menjadi anggota koperasi by name, by address, by phone itu menjadi support data kami ke Kementerian Koperasi dan UKM termasuk sinergi juga untuk subsidi bunga. Sedangkan untuk program inkubator, sejak Oktober 2020 LPDB-KUMKM sudah melakukan seleksi dan memilih 5 (lima) inkubator sebagai mitra kerja sama, baik yang berbasis perguruan tinggi, maupun swasta. Inkubator-inkubator ini akan bekerja sama dengan LPDB-KUMKM untuk menciptakan start-up Koperasi dan UMKM.

Program inkubator wirausaha LPDB KUMKM merupakan sebuah ekosistem sekaligus literasi perkoperasian untuk inkubator dengan melibatkan dinas provinsi, kabupaten ataupun kota. Program inkubator itu kembali dilanjutkan tahun 2021. 8 (delapan) inkubator yang akhirnya terpilih antara lain, Badan Inovasi dan Inkubator Wirausaha Universitas Brawijaya (BIIW) Jawa Timur, Inkubator Bisnis LPPM Universitas Udayana Bali, Siger Innovation Hub Lampung, dan Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua.

Selain itu, terpilih juga Cubic Inkubator Bisnis Jawa Barat, Badan Pengembangan Bisnis Rintisan dan Inkubasi Universitas Airlangga Jawa Timur, Pusat Inkubator Bisnis-Oorange Universitas Padjajaran Jawa Barat, serta Pusat Pengembangan Inovasi dan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjungpura Kalimantan Barat.

Apa perbedaan inkubasi yang dilakukan oleh LPDB-KUMKM dengan yang dilakukan di luar? Kami selalu mengkonekkan dengan ekosistem koperasi tenant-tenant yang diinkubasi oleh seluruh inkubator yang menjadi mitra LPDB-KUMKM harus menjadi anggota koperasi dan tenant yang memiliki usaha yang sama yang tidak terpilih, yang terpilih lah menjadi koordinator untuk pendirian koperasi. (mar – adt)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *