Mental Pangreh

Kita pernah dibesarkan dalam mental penjajahan, amtenaar. Ketika masuk era kemerdekaan, mentalitas pangreh itu tidak berubah. Pendekatannya selalu prevalage–  hak istimewa, kekuasaan. Sikap tersebut selalu dipertahankan. Bahkan sekarang makin menjadi-jadi karena diikuti dengan kerakusan, ketamakan, sekedar ingin memperkaya dirisendiri. Ini kemudian menjadi tali-temali yang menyebabkan mentalitas sok kuasa itu dipamerkan karena ingin dengan kekuasaan itu mendapatkan sejumlah uang.

Yang memprihatinkan, semua terjadi di ketiga pillar demokrasi kita. Mulai eksekutif, legislative dan yudikatif, semua korup. Persidangan kasus Rudi Rubiandini semakin menunjukan beta pakorupsi itu sudah begitu mengakar. Yang lebih menjadi permasalahan kita sekarang, para anggota DPR “bersama-sama” melakukan korupsi. Ini lebih memprihatinkan lagi.

Menjadi anggota DPR sekarang bukan pengabdian. Menjadi anggota DPR dianggap sebagai mata pencaharian. Simbul kenegaraan pada dada mereka itu dipakai hanya untuk menakut-nakuti, dipakai untuk pamer. Tidak diikuti dengan sikap untuk bekerja secara tuntas. Bisa kita lihat dalam persidangan-persidangan DPR, berapa banyak anggota DPR yang hadir. Sekarang kita bertanya, dari 560 anggota DPR, berapa persen yang betul-betul mengabdikan diri menjadi wakil rakyat, bekerja untuk kepentingan konsituen.

Yang dilakukan banyak Negara, mereka melakukan transformasi kultural, sikap dan perilaku dari aparatnya yang berubah. Dan itu dimulai – ditunjukan oleh para pemimpin. Kita lihat, misalnya, Korea Selatan pada tahun 1962 posisi tingkat pendapatannya sama seperti Indonesia. Tetapi Korea Selatan bisa melesat jauh lebih maju dibandingkan Indonesia, karena pemimpin yang mengubah kultur. Kultur menjadi pejabat Negara adalah pengabdian, bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan dia menjadi penguasa yang menunggu untuk dihormati, dan untuk mendapatkan upeti.

Ada bebera papejabat Negara yang berupaya menghilangkan dan melepaskan system feoda litu. Bahkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menyerahkan tahtahnya untuk rakyat. Orang Jogya begitu hormat kepada Hamengku Buwono IX karena Sultan tidak menempatkan diri sebagai seorang raja. Pada hari hari tertentu dia ada di Pasar Beringharjo mendengarkan keluhan masyarakat. Apakah anggota DPR sekarang yang bukan raja, berperilaku seperti raja, berpura-pura seperti rakyat yang dilakukan Hamengku Buwono IX. Pertanyaan ini siapa yang bisa menjawab. Tentu para anggota DPR.

Besarnya biaya untuk menjadi anggota dewan menimbulkan politik wanipiro. Buruknya mentalitas membuat perilaku korup menjadi jauh lebihparah. Kasus dugaan penerimaan tunjangan hariraya (THR) oleh Komisi VII DPR RI dari Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas memperlihatkan buruknya mentalitas para anggota dewan. Dalam persidangan kasus korupsi dengan tersangka Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta terungkap bahwa sebanyak 43 anggota dewan dan Sekretariat Komisi VII DPR menerima uang THR. Para pemimpin dikatakan menerima masing-masing US$ 7500 sedangkan para anggota dansekretariat komisi mendapatkan jatah masing-masing US$ 2.500.

Penerimaan THR berawal dari sindiran Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana kepada Rudi Rubiandini. Sindiran itu berisi permintaan kepada SKK Migas untuk memberikan THR kepada anggota Komisi VII. Terungkapnya keterlibatan Komisi VII memang baru sebatas keterangan saksi di persidangan. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan dan memastikan bahwa semua pemimpin dan anggota serta Sekretariat Komisis VII DPR adalah benar-benar menerima THR dari kalangan di SKK Migas. Namun terlalu skeptis untuk mengabaikan begitu saja keterangan-keterangan yang disampaikan oleh parasaksi dalam persidangan kasus itu.

Dalam kaitan itu kita sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto bahwa permintaan uang seperti kasus THR Komisi VII terjadi karena budaya pangreh masih hidup dalam karakter pejabat – penyelenggara Negara kita. Mereka yang masih dihinggapi mentalitas pangreh cenderung sok kuasa. Pada gilirannya mentalitas inilah yang melahirkan sikap dan perilaku koruptif. Selama mentalitas ini tumbuh subur, selama itu pula korupsi terus dipraktekan para penyelenggara Negara kita. (red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *