Menyoal Defisit Neraca Perdagangan

Dalam berbagai kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Legislatif (Pileg) masalah ekonomi menjadi tema sentral kampanye yang diusung para calon sampai pedagang kaki lima dan pasar tradisional di seluruh pelosok Nusantara. Yang ingin berkuasa beretorika menjanjikan ekonomi lebih baik, harga-harga murah, dan rakyat makmur.

Untuk meyakinkan calon pemilih mereka mengkritik habis-habisan apa yang telah dilakukan pemerintah – calon dari petahana “gagal” mengemban amanah rakyat. Ukuran kegagalan itu, misalnya, mereka menggunakan parameter pengelolaan sektor perdagangan, defisit, impor lebih besar daripada ekspor. Namun dari pihak petahana menjawab singkat; “Lihat saja hasil pembangunan sekarang.”

Harus diakui, rakyat kecil memang tidak begitu paham istilah defisit neraca perdagangan luar negeri. Yang dipahami, jualan tidak mendapatkan uang lebih banyak dari pengeluaran – pembelian, berarti rugi. Juga tak memahami bagaimana menghitung impor tersebut akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, 5 – 10 tahun yang akan datang.

Defisit neraca perdagangan yang ada sekarang, menurut pengamat ekonomi bukan dipicu oleh meningkatnya impor barang-barang kebutuhan umum. Pasar ritail untuk kebutuhan barang sekunder sejak beberapa tahun lalu turun. Kecuali barang kebutuhan primer yang sebagian besar merupakan produk dalam negeri. Dan ekspor non migas tetap surplus. Itu artinya produktivitas tetap terjadi.

Bila dikatakan defisit sangat besar dan sangat mengkhawatirkan, itu juga salah. Defisit sampai kwartal keempat tahun 2018 ada di kisaran sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Artinya masih di ambang batas sangat aman. Bisa dibandingkan dengan tahun 2014 di mana ration di atas 3%.

Mengapa defisit? Karena didominasi oleh meningkatnya impor migas. Sebagai akibat meningkatnya permintaan domestik. Kita bisa melihat dari kenaikan penjualan kendaraan bermotor yang sampai Oktober 2018 sebesar 10,8%. Kalau dikatakan daya beli dan ekonomi menurun, tidak mungkin orang punya uang beli kendaraan. Belum lagi tingginya produksi perikanan yang membutuhkan BBM tidak sedikit.

Di samping itu, arus modal investasi yang meningkat drastis sejak tahun 2015, pada tahun 2018 baru terasa pengaruhnya terhadap kebutuhan barang modal dan bahan baku penolong. Perlu disadari bahwa investasi tersebut baru bisa terealisir paling cepat 3 tahun kemudian. Ini juga berperan besar akan meningkatkan kebutuhan baja, plastik, kimia, dan sebagainya.

Terjadinya gap ekspor dan impor itu hal yang lumrah bagi negara berkembang dan sedang membangun seperti Indonesia. Karena kita masih tergantung teknologi dan lingked product dari luar negeri. Penyebab lain dari defisit neraca perdagangan tu adalah faktor eksternal, yaitu adanya perang dagang antara China dan Amerika Serikat (AS). Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui China dan AS masih menjadi negara utama tujuan ekspor RI dengan porsi ekspor paling besar.

Pangsa pasar China 15,49%, ke AS 10,78%, Jepang 10,21%, ke Eropa 10,81%, dan ke  Asean 21,52%. Bisa dibayangkan bila dua negara tujuan utama ekspor perang, pasti kita kena imbas. Dan itu, di luar control pemerintah. Apalagi Indonesia dicurigai Trumps, termasuk negara yang menjadi transshipment barang produksi China untuk masuk ke AS. Maka AS mengeluarkan ancaman akan dihapusnya GSP atas produk Indonesia. Dampak perang dagang itu, produk ekspor utama Indonesia drop di pasar internasional. Itulah penyebab defisit neraca perdagangan Indonesia.

Apakah defisit itu menandakan Indonesia mengalami krisis? Tidak! Bank Indonesia (BI) melaporkan cadangan devisa sampai pada akhir Desember 2018 mencapai US$ 120,7 miliar, tertinggi sejak Juni 2018. Ini rebound kembali setelah sebelumnya sempat merosot akibat depresiasi rupiah yang begitu tajam. Artinya, walau defisit perdagangan ekonomi kita secara fundamental tetap aman. (red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *