Mewariskan Utang

“Pengurangan utang secara signifikan adalah sebuah kebutuhan riil, tak hanya bagi Negara kurang berkembang, tetapi juga bagi negera berkembang berpenghasilan menengah.”

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dasampaikan dalam pertemuan Financing for Development di New York, Amerika Serikat, September 2005, satu tahun awal pemerintahannya. Dalam periode pertama kepemimpinannya, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga berjanji konsisten menerapkan kebijakan hanya akan membuat utang baru bila diperlukan, dengan jangka waktu panjang dan dengan bunga utang lunak, serta terus menurunkan porsi kredit ekspor.

Sayangnya, sejumlah pernyataan tentang pentingnya penghapusan utang dan rekomendasi terkait debt sustainability masih sebatas wacana. Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah terjadi peningaktan utang yang fantastis RP 724,22 tgriliun (Juni 2013), sehingga total utang Indonesia Rp 2.156 triliun, belum ditambah utang baru yang belum cair.

Secara teoretis, Daseking dan Kozack (Adoiding Another Debt Trap, 2003) memprediksi, Negara seperti Indonesia akan gagal mencapai salah satu tujuan utama MDG (Tujuan Pembangunan Melenium) berupa pengurangan tingkat kemiskinan menjadi separuh pada tahun 2015, kecuali mempunyai pertumbuhan ekonomi tinggi, berhasil memperkuat institusi, melaksanakan kebijakan pro rakyat kecil, dan tak terperangkap dalam utang.

Sejumlah persyaratan tersebut masih jauh dari terpenuhi. Bahkan cukup santer suara yang mencemaskan ekonomi Indonesia terancam bangkrut. Berbagai krisis adalah penyebab sekaligus dampak kondisi keterpurukan yang ada. Beberapa kali krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih berujung pada krisis kemanusiaan ketika nyaris separuh rakyat Indonesia masih tergolong miskin dan hampir miskin. Sementara para elite seakan tak berdaya atau membiarkan banyak kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Kedua krisis moral, dan ketiga krisis demokrasi saat lebih dari 28 juta jiwa sangat miskin harus bergulat mencari nafkah guna menyambung hidup. Mereka terpinggirkan dari tiap proses pengambilan keputusan publik.

Kenyataan menunjukan, struktur demokrasi saja belum cukup menjamin munculnya elite yang sadar dan bertanggung jawab. Kondisi ini bisa memunculkan persepsi, demokrasi adalah hambatan bagi terciptanya good governance – tata kelola dan kesejahteraan. Boleh jadi kita terlalu mudah puas saat asa demokrasi telah ditanamkan dalam konstitusi, tanpa menyadari bahwa demokrasi hanya akan berfungsi bila kian banyak masyarakat yang punya akses pada pendidikan dan sumber daya material.

Di banyak negara berkembang, beban utang luar negeri menjadi hambatan bagi penegakan demokrasi. Krisis ekonomi yang masih berlangsung juga menimbilkan dampak sosial amat seius. Unicef, misalnya, pernah berkesimpulan, tanpa pengurangan beban utang luar negeri yang amat berat, Indonesia akan “kehilangan satu generasi” karena lemah dan bodoh akibat gizi buruk dan kurang pendidikan.

Bila tidak ada langkah nyata pengurangan utang dari kreditor, Pemerintah Indonesia bisa mengusulkan arbitrage insolvency dengan mengajukan fakta dan argument di depan hakim indenpenden Internasional. Pada saat yang sama Negara-negara indsutri dituntut memperkuat demokrasi dan menunjang good governance di Negara-negara berkembang lewat dana bantuan pembangunannya. (red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *