Optimalkan Peran Perempuan dalam Perekonomian

Indonesia memiliki potensi pertumbuhan pesat ekonomi, tetapi belum digerakkan secara optimum, yaitu partisipasi perempuan di dunia kerja.

“Pada 2012, konsultan internasional McKinsey Global Institute memprediksi Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada 2030. Sementara Pricewaterhouse Coopers memprediksi Indonesia berada pada posisi keempat pada tahun 2050. Posisi tersebut dicapai antara lain karena Indonesia memasuki periode bonus demografi sejak 2015 dan puncaknya pada 2020-2040. Namun, ada catatan dari prediksi tersebut. Indonesia, termasuk Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, harus bisa mendayagunakan separuh warga negaranya, yaitu perempuan dalam perekonomian,” papar Wakomtap KADIN  Indonesia Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) Yuke Yurike, S.T., M.M.

Yuke yang juga Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI Jaya) itu mendorong agar perempuan berpatisipasi dalam perekonomian. Menurutnya, dorongan itu bukan semata-mata karena alasan kesetaraan gender, tetapi partisipasi perempuan sangat penting untuk menggerakkan ekonomi. Ia menambahkan, McKinsey  mengajukan contoh konkret. Partisipasi angkatan kerja perempuan dalam perekonomian Amerika Serikat (AS) antara 1970 dan 2010 naik 11 persen dan membuat ekonomi negara itu bertambah 25 persen.

“Pemerintah telah melakukan sejumah upaya untuk meningkatkan kesetaraan jender dan partisipasi perempuan dimulai dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Jender, Strategi Nasional Perencanaan dan Penganggaran Responsif Jender, hingga Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan masuk sebagai tujuan kelima dari SDGs. Namun, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya 5,5, sementara laki-laki 8,3 pada skala 10 selama 20 tahun terakhir. Jumlah pengangguran terbuka pada perempuan lebih tinggi dan perempuan lebih banyak di sektor informal. Ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat,” urai wanita kelahiran Bandung, 22 Februari 1975 itu.

Dikemukakan pula, capaian kita dalam Indeks Pembangunan Jender, Indeks Pemberdayaan Jender,  dan Indeks Ketimpangan Jender landai. “Itu berarti, peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam perekonomian berjalan lambat. Ini yang harus dipacu. Situasi itu menyebabkan Indonesia kehilangan kesempatan atau potensi pertumbuhan karena  sumber daya manusia (SDM) perempuan yang jumlahnya 50 persen memiliki  kualitas hidup relatif rendah dan belum berperan optimal.

“Banyak hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan. Mulai dari penghapusan kekerasan, perkawinan anak atau perkawinan usia dini, hingga stereotip yang merugikan peran jender perempuan. Masyarakat, termasuk dunia usaha, harus turut berperan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi perempuan,” tegasnya.

Bicara tentang potensi perempuan dalam dunia perekonomian, sebagian besar potensi itu bisa ditemui pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sedangkan permasalahan yang dihadapi UMKM selama ini  tersarikan dalam dua hal. Yakni permodalan dan pemasaran. “Dari sisi aspek permodalan, ganjalan pelaku UMKM adalah akses terhadap fasilitas perbankan yang belum terbuka dan literasi keuangan yang belum memadai;. Sementara, dari aspek pemasaran, UMKM butuh biaya yang tidak sedikit untuk memasarkan produknya secara luas,” ujarnya. Ditambahkan, kedua ganjalan yang dihadapi pelaku UMKM sebetulnya bisa diringankan oleh isetif dari pemerintah. Apalagi melhat peran UMKM terhadap Pendapatan Domestik Brutto (PDB) nasional mencapai 57,6%. Bukan hanya itu. UMKM juga mampu menyerap sekitar 96,7% tenaga kerja dari total pekerja Indonesia.

“Dua kali krisis besar Indonesia membuktikan UMKM resilient terhadap gejolak ekonomi. Hal itu jga diakui Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso saat kuliah umum di Universitas Andalas pertengahan November 2017 lalu,” imbuhnya. Bagi permasalahan nomor satu, kata Yuke, yakni akses permodalan.ada solusi terjitu yang bisa amenyelamatkan keberlangsungan UMKM. Khussnya di daerah. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, akses pembiayaan UMKM terbantu dengan hadirnya platform pembiayaan digital, seperti fintech peer to peer (P2P) lending.

“Dalam kesempatan itu, Ketua OJK menggarisbawahi, pihaknya juga menyadari bahwa proses penyediaan pembiayaan melalui sektor jasa keuangan tradisional, seperti perbankan umumnya cukup kompleks karena harus memperhatikan aspek prudensial. Kondisi ini justru bisa diatasi oleh fintech P2P lending. Debitur yang unbankable dapat memanfaatkan jasa penyedia platform pinjam meminjam demi mengembangkan bisnis UMKM. Semuanya sangat mudah dan cepat,” ujarnya.

Sebetulnya, tambah Yuke, selain melalui fintech, fasilitas lain yang sudah pemerintah coba berikan adalah bantuan wirausaha pemula dari Kementerian Koperasi dan UKM serta bantuan pinjaman Lembaga Penyedia Dana Bergulir untuk UMKM. Pembiayaan juga bisa didapat melalui program pengembangan kapasitas usaha dari PT Permodalan Nasional Madani dan Program Kemitraan dan Bina Lingkunga dari BUMN. “Tak hanya itu. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga digelontorkan. Tapi, masalah lainnya adalah penyebaran jaringan lembaga jasa keuangan formal yang tidak merata. Struktur geografis dan populasi yang tersebar dan literasi  keuangan juga rendah,” ujarnya.

Berdasarkan catatan OJK, tambahnya, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 59,3 juta unit usaha atau 99,9% dari jumlah unit usaha yan ada. Sebagian besar, pelakunya adalah perempuan. Bahkan, 15,7% ekspor Indonesia dikontribusikan oleh produk UMM. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Sutyowati beberapa waktu lalu mengungkapkan, program pengembangan pembiayaan untuk skala UMKM menjadi solusi meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM Tanahair. Sebab, jumlah UMKM mendominasi struktur pelaku usaha nasional.

“Pihak Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan pembiayaan skala mikro sebagaimana yang telah dilaksanakan melalui berbagai program strategis. Antara lain, perumusan kebijakan yang mendukung tumbuh berkembangnya sistem pembiayaan bagi usaha mikro. Selain itu, koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) dan stakeholder terkait, khususnya lembaga perbankan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan pembiayaan usaha skala mikro,” kata Yuke. (sutarwadi k.)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *