Pangsa Pasar UMKM Terus Diperebutkan

Indonesia masih butuh lebih banyak lagi wirausahawan baru, khususnya wirausaha muda yang inovatif, cerdas, berani menghadapi tantangan yang demikian ketat. Jumlah wirausahawan kita saat ini baru sekitar 1,65% dari jumlah penduduk Indonesia yang telah mencapai 240 juta jiwa lebih. Tingkat kewirausahaan di Indonesia masih kalah dari negara tetangga, Singapur, Malaysia, Thailand, misalnya, sudah di atas 4% dari populasi. Meski begitu, jumlah pelaku usaha kita dari tahun ke tahun terus naik karena dukungan pemerintah untuk usaha kecil menengah semakin kuat.

Pemerintah menyadari, negara akan maju lebih pesat jika jumlah wirausaha mencapai minimal 2% dari populasi. Pengusaha mikro, kecil, dan memengah (UMKM) di negeri ini menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014 mencapai 57,9 juta unit atau setara 99,99& dari seluruh unit bisnis. Namun penyaluran kredit ke sektor UMKM sampai akhir 2014 hanya setara 18% dari total kredit outstanding, tepatnya Rp 686,84 triliun. sebanyak 52,49% dari kredit UMKM itu mengalir ke sektor ritel besar dan kecil.

Potensi UMKM yang demikian besar terus diperebutkan oleh semua lembaga keuangan; baik bank-bank besar seperti Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, bank swasta nasional, Bank Bukopin, Bank BCA, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga bank swasta yang modalnya dimiliki asing seperti Bank Danamond, Bank BTPN, My Bank (BII) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), maupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Dalam persaingan yang begitu ketat dengan bank-bank besar bermodal triliunan rupiah, KSP yang modalnya hanya puluhan atau ratusan miliar, merasa sangat terjepit. Sebab bank-bank tersebut hadir membuka kantor atau mobil “kantor” pelayanan sampai ke pasar-pasar tradisional, melayani pedagang-pedagang kecil yang menjadi pangsa pasar utama KSP. Apalagi saat ini ada kebijakan dari regulator yang mengharuskan bank umum menyalurkan kreditnya minimal 20% untuk sektor mikro.
Kebijakan tersebut sangat memukul usaha KSP yang oleh Undang-undang (UU) No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian hanya dibenarkan menghimpun dana dari anggota kemudian disalurkan lagi kepada anggota. KSP tidak dibenarkan menghimpun dana dari masyarakat umum yang bukan anggota, juga tidak dibenarkan menyalurkan dana yang bukan anggota.

Walaupun harus berhadapan dengan bank-bank besar dalam perebutan ceruk pasar UMKM para praktisi koperasi akan terus berjuang dengan inovasi-inovasi baru agar mampu menjalankan bisnisnya. Apalagi pangsa pasar UMKM masih luar biasa, dan sebagian besar belum bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Pertumbuhan terkini KSP termasuk Koperasi Kredit (Kopdit) yang juga dikenal dengan istilah Credit Union (CU) masih tetap bagus, dilihat dari pertumbuhan aset yang tetap konsisten.
Terbukanya pasar ASEAN termasuk sektor keuangan merupakan tantangan, sekaligus peluang bagi KSP – Kopdit untuk melebarkan sayap usahanya ke berbagai negara di kawasan ASEAN. Saat ini sudah terlihat upaya sejumlah negara menyiapkan tenaga kerjanya untuk menghadapi implementasi kesepahaman Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan berlaku efektif per 1 Januari 2016 mendatang. Bahkan sudah ada komunikasi dan penjajakan kerja sama antara para pelaku koperasi dari Malaysia dengan KSP Nasari yang berkantor pusat di Semarang, Jawa Tengah. Kospin Jasa Pekalongan juga sudah menggandeng My Bank sebagai Agent di kawasan ASEAN. (Red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *