Pekerjaan Berat Menanti

Konferensi Tingkat Menteri Ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia di Nusa Dua, Bali, Desember 2013, akhirnya menyepakati “Paket Bali”. Dengan pendekatan kesepakatan tunggal – single undertaking, yakni tidak aka nada kesepakatan sebelum semua disetujui. Pekerjaan berat pun menanti Indonesia untuk memastikan bahwa setelah empat tahun ke depan,  ketahanan pangan tetap terjamin.

Ada tiga muatan utama dalam Paket Bali, yaitu; fasilitas perdagangan, sebagian isu runding masalah pertanian dan peningkatan kapasitas pembangunan negara kurang berkembang. Negosiasi proposal mengenai stok untuk ketahanan pangan berjalan sangat alot. Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia – Word Trade Organisation (WTO) yang berjumlah 159 negara sepakat memutuskan solusi permanen mengenai ketahanan pangan paling lambat hingga Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-11 atau empat tahun lagi.

Dengan adanya kesepatakan tersebut pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Indonesia dalam empat tahun ke depan antara lain; infrastruktur, distribusi, dan daya saing. Pertanyaannya, apakah dalam empat tahun ke depan Indonesia mampu menyelesaikan pekerjaan rumah itu dengan baik. Selama ini, terkait dengan hal-hal tersebut Indonesia lambat memenuhinya.

Salah satu proposal dalam Paket Bali yang krusial adalah terkait stok pangan. Sesuai ketentuan masalah pertanian yang diatur WTO, negara berkembang hanya boleh member subsidi maksimal 10% dari produksi nasional untuk keperluan stok ketahanan pangan. Harga acuan yang disepakati adalah harga tahun 1986 – 1988. Dalam kesepakatan Paket Bali, hingga tercapainya solusi permanen, setiap anggota WTO harus menahan diri untuk tidak membawa aduan ke sidang panel penyelesaian sengketa.

Dengan klausul tersebut negara berkembang yang memberi subsidi pertanian untuk keperluan ketahanan pangan lebih dari 10%, masih akan terhindar dari pengaduan sengketa hingga diperoleh solusi permanen. Dalam konteks ini Indonesia harus sesegera mungkin memperkuat system ketahanan pangan. Paket Bali akan terkait dengan komunitas ekonomi ASEAN yang bisa diterjemahkan sebagai proses liberalisasi, terutama di sektor pertanian. Daya saing produk pertanian yang menjadi syarat mutlak dalam perdagangan bebas akan menyulitkan negara-negara yang dari sisi teknologi pertanian masih tradisional.

Indonesia harus menggenjot produktivitas pertanian demi menghindari aturan pemberian subsidi yang melebihi ketentuan. Kondisi ini akan memaksa Idonesia untuk hanya fokus pada pembangunan sektor pertanian di tempat-tempat strategis, seperti di Pulau Jawa. Lalu, bagaimana nasib tempat-tempat lain dan tenaga kerjanya? Selama ini sektor pertambangan memberi contoh bagaimana putra daerah tersingkir dari kompetisi pekerjaan di wilayahnya sendiri.

Ketahanan pangan sampai saat ini masih menjadi persoalan krusial Indonesia yang berkarakteristik sebagai negara kepualauan. Indonesia seringkali mengalami kendala dalam distribusi. Jika peran negara makin dikurangi dengan membatasi subsidi, ketahanan pangan akan menjadi persoalan. Negara-negara maju yang sudah kompetitif mendapatkan pasar yang semakin luas di negara-negara berkembang. (Red)

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *