Pelaksanaan MP3EI Bisa Meningkatkan Intensitas Konflik

Memisahkan pulau, mengambil untung. Sekilas tidak ada masalah dengan penentuan koridor. Bahkan bisa jadi, hal ini dianggap sebagai kecerdasan pemerintah merencanakan pembangunan. Namun, bila dibaca secara kritis, pemisahan pulau-pulau besar menjadi 6 koridor itu adalah bentuk baru pengkonsentrasian wilayah-wilayah untuk dieksploitasi para pemilik modal. Tujuannya hanya satu; Mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sebelum ada master plan, para pemilik modal telah mengekspliotir berbagai jenis sumber daya alam di seluruh Nusantara.

Dengan adanya MP3EI pemerintah membantu para investor menemukan daerah-daerah baru dengan kekhususan masing-masing. Dengan membagi-bagi Nusantara menjadi 6 koridor tersebut, terjadilah eksploitasi sumber daya alam besar-besaran. Penentuan lokasi-lokasi tertentu untuk proyek tanaman monokultura juga kian melanggengkan kerusakan lingkungan. Penetapan master plan yang memilih wilayah-wilayah tertentu dengan sumber daya tertgentu itu dilakukan sepihak. Masyarakat tidak pernah dimintai pendapat. Tidak ada persetujuan sebagaimana prinsip; Free, Prior, Informed Consent (FPIC). Proyek besar ini hanya diputuskan sepihak oleh pemerintah yang mengklaim telah melakukan penelitian akan potensi sumber daya alam di 6 koridor tersebut.

Padahal proyek MP3EI itu tidak akan dilaksanakan di ruang hampa. Ada masyarakat lokal dan masyarakat hukum ada yang tinggal di dalam dan di sekitar wilayah-wilayah proyek. Mereka berdiam di atas tanah-tanah adat atau ulayat. Walhasil, pemerintah harus berhadapan dengan masyarakat hukum adat ketika ingin mendapatkan tanah tersebut. Dalam kasus Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Merauke, proses mendapatkan tanah adat dilakukan investor dan pemerintah dengan tipu daya.

Politik pecaha belah proyek-proyek MP3EI pada gilirannya akan mematikan berbagai potensi budidaya tanaman pangan dan jenis-jenis pekerjaan yang beragam. Lapangan kerja pada masing-masing pulau atau wilayah itu menjadi terspesialisasi. Pembukaan-pembukaan perkebunan sawit atau pertambangan, misalnya, akan berakibat beralihnya pekerjaan masyarakat lokal dari berladang atau bertani menjadi buruh perkebunan atau pertambangan.

Apalagi jika tanah mereka telah hilang diambil pemilik modal untuk dijadikan perkebunan atau pertambangan, mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja di proyek tersebut. Tetapi penggunaan tenaga kerja dari masyarakat lokal biasanya terbatas. Perusahaan lebih banyak mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah, persis ketika Belanda mendatangkan kuli-kuli dari Jawa ke perkebunan-perkebunan di Sumatera pada masa kolonial.

Pembukaan proyek-proyek infrastruktur juga telah membuat orang beralih pekerjaan dari petani menjadi buruh di perkotaan. Masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal yang sejak awal telah mengelola tanah dan sumber daya alamnya tak bisa masuk dalam skema megaproyek tersebut. Selain persoalan budaya, juga karena tidak memiliki modal ekonomi dan tenaga kerja untuk membentuk daerahnya sesuai tema MP3EI. Sehingga, alih-alih mengintegrasikan kekuatan lokal sesuai slogan, pemerintah justru mempraktekkan politik pecah-belah dan kuasai (devide et impera).

Melancarkan perampasan tanah melalui regulasi. Untuk mewujudkan MP3EI pemerintah memerlukan dana Rp 4.500 triliun, yang 35% di antaranya diperoleh dari pihak swasta. Nyatanya, pemerintah tidak memiliki uang sebanyak itu. Mereka lalu berusaha menggaet para investor dari luar negeri di berbagai kesempatan. Selain para investor ASEAN, pemerintah juga mengundang investor Amerika Serikat, Rusia dan Australia. Mereka akan menanamkan modalnya di proyek-proyek tersebut, termasuk proyek infrastruktur.

Penyediaan infrastruktur yang seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah dikerjasamakan antara pemerintah dengan pengusaha swasta, bahkan pemerintah memandang perlu mengembangkan pembiayaan infrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha. Untuk mendukungnya, pemerintah menjanjikan kemudahan-kemudahan dan insentif seperti bea masuk, pajak, perizinan, dan aturan ketenagakerjaan. Masa konsesi bagi swasta pun diperlama, seperti pengelola jalan tol yang kini masa konsesinya menjadi 40 tahun, dari 30 – 35 tahun sebelumnya.

Peran pemerintah adalah menyediakan regulasi untuk mempermudah pengusaha menanamkan investasainya. Hal ini ditempuh karena pelaksanaan MP3EI terhambat oleh beberapa peraturan, masalah perizinan, keberadaan lahan, dan rencana tata ruang. Peraturan-peraturan yang dipandang menghambat adalah di bidang pertnahan, kehutanan dan tata ruang. Perpres No 32 tahun 2011 mengamanatkan perbaikan 28 aturan yang dapat menghambat pelaksanaan MP3EI dan membuat peraturan-peraturan baru untuk mempercepat dan memperluas investasi.

Aturan yang harus diperbaiki tersebut terdiri atas 7 UU, 7 Peraturan Pemerintah (PP), 6 Peraturan Presiden, Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden, dan 9 Peraturan Menteri. Salah satu aturan yang dibuat adalah UU No 2 tahun 2012 tentgang pengadaan tanah. Bagi pembangunan untuk kepentingan umum, melalui UU ini prosedur pengadaan tanah dilakukan melalui musyawarah. Tetapi jika tidak ada kesepakatan, maka pemerintah akan menitipkan ganti rugi untuk si pemilik tanah itu di pengadilan.

Beberapa aturan lain untuk memperlancar investasi adalah; PP No 52/2011 tentang perubahan kedua atas PP No 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang tertentu atau daerah tertentu, Perpres No 56/2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Perpres No 28 tahun 2011 tentang penggunaan kawasan hutan lindung untuk penambangan bawah tanah.

Penerbitan peraturan perundang-undangan yang mendorong pembangunan infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur hasilnya diterbitkannya; Perpres No 55 tahun 2011 tentang RTR Mamminasata (Makasar – Sungguminasa – Takalar), Perpres No 88 tahun 2011 tentang RTR Sulawesi, Perpres No 65 tahun 2011 tentang percepatan pembangunan Provinsi papua dan Provinsi Papua Barat, Perpres No 66 tahun 2011 tentang unit percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Pemberlakuan hukum negara di wilayah-wilayah adat seringkali mengakibatkan benturan antara hukum negara dengan hukum adat. Sebelum pelaksanaan MP3EI pun, telah banyak terjadi konflik antara hukum adat dengan hukum negara. Contoh, pada tahun 2009 masyarakat adat di kampong Pelaik Keruap, Kalimantan Barat memberlakukan ada kepada sebuah perusahaan yang melakukan survey tambang batubara di wilayah hutan ada secara sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui masyarakat dan dikenai hukum adat. Namun masyarakat mengetahuinya dan mereka memberlakukan hukum adat. Tetapi mereka yang memberlakukan hukum adat itu justru dipenjara.

Pelaksanaan MP3EI akan meningkatkan intensitas konflik macam ini. Apalagi ketika hukum adat banyak diingkari oleh pemerintah. Akibat dari pengingkaran ini adalah perampasan-perampasan tanah di seluruh penjuru. Sampai saat ini saja, pemberian izin-izin lokasi dan konsesi untuk perusahaan-perusahaan perkebunan, tambang, dan hutan telah merampas hak-hak hidup masyarakat lokal, atau masyarakat hukum adat. (adt – mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *