Peluang Koperasi Di Era Perdagangan Bebas

Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dicontohkan oleh Area Ekonomi Eropa/Uni Eropa dan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, yang telah mendirikan pasar terbuka dengan sangat sedikit pembatasan perdagangan. Sebagian besar negara-negara saat ini adalah anggota dari perjanjian perdagangan multilateral Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Namun, sebagian besar pemerintah masih memberlakukan beberapa kebijakan proteksionis yang dimaksudkan untuk mendukung kerja lokal, seperti penerapan tarif impor atau subsidi untuk ekspor. Pemerintah juga dapat membatasi perdagangan bebas untuk membatasi ekspor sumber daya alam. Hambatan lain yang dapat menghambat perdagangan termasuk kuota impor, pajak, dan hambatan non-tarif seperti undang-undang peraturan.

Kebijakan perdagangan bebas umumnya mempromosikan fitur antara lain;  Perdagangan barang tanpa pajak (termasuk tarif) atau hambatan perdagangan lainnya (misalnya kuota impor atau subsidi untuk produsen). Perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Tidak adanya kebijakan “trade-distorting” (seperti pajak, subsidi, peraturan, atau hukum) yang memberikan keuntungan untuk perusahaan, rumah tangga, atau faktor-faktor produksi. Akses ke pasar yang tidak diatur. Akses informasi pasar yang tidak diatur. Ketidakmampuan perusahaan untuk mendistorsi pasar melalui monopoli yang dikenakan pemerintah atau kekuatan oligopoli. Perjanjian perdagangan yang mendorong perdagangan bebas.

Sebelum munculnya doktrin perdagangan bebas, dan terus bertentangan dengan itu sampai sekarang, kebijakan merkantilisme telah berkembang di Eropa pada abad ke-16. Dua ekonom Inggris awal yang menentang merkantilisme adalah Adam Smith dan David Ricardo. Ekonom yang menganjurkan perdagangan bebas percaya perdagangan adalah alasan mengapa peradaban tertentu makmur secara ekonomi. Adam Smith, misalnya, menunjuk peningkatan perdagangan sebagai alasan untuk berkembangnya bukan hanya budaya Mediterania seperti MesirYunani, dan Roma, tetapi juga dari Benggala (India Timur) dan Tiongkok.

Kemakmuran besar dari Belanda setelah melemparkan Imperial kekuasaan Spanyol dan mengejar kebijakan perdagangan bebas membuat sengketa perdagangan bebas – merkantilis membuat pertanyaan yang paling penting di bidang ekonomi selama berabad-abad. Kebijakan perdagangan bebas telah berjuang dengan merkantilis, proteksionis, isolasioniskomunispopulis, dan kebijakan lain selama berabad-abad.

Perdagangan di kolonial Amerika diatur oleh sistem dagang  Britania  melalui Kisah Perdagangan dan Navigasi. Sampai tahun 1760-an, beberapa koloni secara terbuka menganjurkan untuk menggunakan kebijakan perdagangan bebas, sebagian karena peraturan yang tidak ketat. New England terkenal karena penyelundupan, tetapi juga karena pedagang kolonial tidak ingin bersaing dengan barang-barang asing dan pengiriman. Menurut sejarawan Oliver Dickerson, keinginan untuk perdagangan bebas bukan salah satu penyebab Revolusi Amerika. “Gagasan bahwa praktek-praktek dasar pedagang dari abad kedelapan belas yang salah,” tulis Dickerson, “bukanlah bagian dari pemikiran para pemimpin Revolusioner”.

Perdagangan bebas datang untuk apa yang akan menjadi Amerika Serikat sebagai akibat dari Perang Revolusi Amerika, ketika Parlemen Inggris mengeluarkan UU larangan, memblokade pelabuhan kolonial. Kongres Kontinental menanggapi dengan efektif menyatakan kemandirian ekonomi, membuka port Amerika untuk perdagangan luar negeri pada tanggal 6 April 1776. Menurut sejarawan John W. Tyler, “Perdagangan bebas telah dipaksa di Amerika, suka atau tidak. Nilai perdagangan bebas pertama kali diamati dan didokumentasikan oleh Adam Smith dalam The Wealth of Nations, pada tahun 1776.

Dia menulis; Ini adalah pepatah dari setiap guru bijaksana dari keluarga, tidak pernah mencoba untuk membuat di rumah dan apa yang akan membuat biaya lebih untuk membuat daripada membeli…. Jika sebuah negara asing dapat memasok kita dengan komoditas lebih murah daripada kita sendiri bisa membuatnya, lebih baik membelinya dari mereka dengan beberapa bagian dari produk industri kita sendiri, bekerja di sebuah cara di mana kita memiliki beberapa keuntungan.

Pernyataan ini menggunakan konsep keunggulan absolut untuk menyajikan argumen yang bertentangan dengan merkantilisme, yang dominan dalam pandangan perdagangan sekitarnya pada waktu itu, yang menyatakan bahwa sebuah negara harus bertujuan untuk mengekspor lebih dari impor, dan dengan demikian mengumpulkan kekayaan. Sebaliknya, Smith berpendapat, negara bisa memperoleh keuntungan dari masing-masing dengan memproduksi secara eksklusif dan baik, di mana dari barang yang paling cocok untuk perdagangan antara satu sama lain seperti yang diperlukan untuk keperluan konsumsi. Dalam lapisan ini, itu bukan nilai ekspor relatif terhadap impor yang penting, tetapi nilai dari barang yang diproduksi oleh suatu bangsa. Konsep keunggulan absolut namun tidak membahas situasi di mana negara tidak memiliki keunggulan dalam produksi barang tertentu atau jenis barang.

Kelemahan teori ini ditangani oleh teori keunggulan komparatif. Umumnya dikaitkan dengan David Ricardo yang diperluas di atasnya dalam bukunya tahun 1817 On the Principles of Political Economy and Taxation, itu membuat kasus untuk perdagangan bebas tidak didasarkan pada keunggulan absolut dalam produksi yang baik, tetapi pada biaya peluang relatif produksi. Sebuah negara harus mengkhususkan diri dalam apa pun baik itu dapat menghasilkan biaya terendah, perdagangan baik ini untuk membeli barang-barang lain yang diperlukan untuk konsumsi. Hal ini memungkinkan bagi negara-negara untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan bahkan ketika mereka tidak memiliki keunggulan absolut dalam bidang produksi. Sementara keuntungan mereka dari perdagangan mungkin tidak sama dengan orang-orang dari negara yang lebih produktif dalam semua barang, mereka masih akan lebih baik secara ekonomi dari perdagangan daripada mereka akan berada di bawah keadaan autarki.

Dalam menjalankan sebuah perusahaan atau koperasi harus mempunyai Strategi dalam menjalankan bisnis itu ada banyak sekali mulai strategi segmenting, Targetting dan Positioning. Pengertian Segmenting adalah membagi pasar menjadi segmen – segmen konsumen yang sama jenisnya,targeting  adalah memilih satu atau lebih segment pasar dan positioning adalah Penempatan produk agar tercipta kesan tertentu diingatan konsumen.Keuntungan Segmentasi pasar: Peng “Kotakan “dari segmen pasar. Sebagai dasar untuk strategi pemasaran. Membantu menghadapi perubahan permintaan pasar. Untuk menilai kekuatan dan kelemahan pesaing. Memudahkan alokasi kegiatan pemasaran. Dasar – dasar segmentasi pasar. Pasar konsumen —->Tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Pasar industri —–>Tingkat penggunaan —-> siapa konsumen akhir.

Persyaratan Segmenting; Dapat di ukur, mendatangkan keuntungan, dapat di capai dan dilayani secara efektif. Dalam beberapa penjelasan strategi di atas, perusahaan tidak akan bisa begitu saja berjalan mulus dengan menerapkan strategi yang mereka anggap sesuai dengan keinginan pasar namun apakah semua perusahaan bergerak sendiri dalam bidang yang sama  jelas tidak mereka juga mempunyai pesaing dan terkadang kemampuan financial, keterampilan bahkan melihat peluang pasar mereka kalah oleh pesaing oleh sebab itu di dunia global saat ini sangatlah penting untuk memperluas pangsa pasar suatu perusahaan sebaiknya melakukan GSP ialah global strategic partnership dimana hal ini berbeda dengan akuisisi dan merger.

Bagi koperasi di Indonesia, menghadapi persaingan di era perdagaangan bebas, sangat berat. Perdagaangan bebas adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Perdagaangan bebas dapat juga diartikan sebagai suatu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantung, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara.

Masyarakat di berbagai belahan dunia secara keseluruhan telah memasuki suatu era perdagaangan bebas. Berbagai kesepakatan seperti kerjasama, perjanjian multilateral, berbagai kelompok negara maju dan berkembang, penyatuan mata uang, dan lain-lain, merupakan suatu wujud dari lintas batas geografis-regional menuju pada kepentingan ekonomi internasional yang tak terhindarkan.

Perdagaangan bebas telah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita tidak dapat melepaskan diri dari perdagaangan bebas. Siap atau tidak siap kita harus tetap berhadapan dengan perdagaangan bebas. Namun, arus perdagaangan bebas  tidak selamanya berdampak positif tapi juga bisa berdampak negatif pada diri kita. Oleh karena itu, kita harus mempunyai penyaring supaya kita bisa menghadapi perdagaangan bebas dan kita tidak terlindas oleh jaman.

Pada umumnya telah kita ketahui, hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, sudah memasuki era yang sering diperbincangkan, “Era Perdagaangan bebas”. Bagi Indonesia, era perdagaangan bebas ini penting untuk membuka tertutupnya usaha, khususnya untuk KOPERASI. Ciri-ciri perdagaangan bebas  ditandai dengan adanya pergerakan barang, modal dan uang dengan bebas dan perlakuan terhadap pelaku ekonomi sendiri dan asing (luar negeri) sama. Sehingga era perdagaangan bebas sering menjadi dilema bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Semua negara yang ikut serta dalam perdagangan bebas adalah negara yang siap menerima konsekuensi untuk dapat meningkatkan pembangunan ekonominya, sebab hal ini sangat erat kaitannya dalam perebutan pangsa pasar. Untuk itu, sangatlah penting bagi Indonesia dalam era perdagaangan bebas  ini mengembangkan koperasi Indonesia untuk dapat masuk ke dalam perdagangan bebas.

Lembaga koperasi di Indonesia sejak awal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia. Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianyapun yang sudah lebih dari 70 tahun berarti sudah relatif matang. Menurut data di Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi yang terdaftar pernah mencapai 200.000 unit lebih. Namun setelah dilakukan reevaluasi, karena banyak koperasi yang sudah tidak aktif, kini tinggal 160.000-an. Keberadaan koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga tingkat bentuk eksistensi koperasi:

Pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi penyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan peraturan. Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa Koperasi Kredit dalam menyediaan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. Juga dapat dilihat pada beberapa daerah yang dimana aspek geografis menjadi kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang berada di wilayahnya.

Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini dinilai berada pada ‘tingkat’ yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat. Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasikan mampu memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga usaha lain, demikian pula dengan Koperasi Kredit.

Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memilki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut. Sebagai ilustrasi, saat kondisi perbankan menjadi tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, loyalitas anggota Kopdit membuat anggota tersebut tidak memindahkan dana yang ada di koperasi ke bank. Pertimbangannya adalah bahwa keterkaitan dengan Kopdit telah berjalan lama, telah diketahui kemampuannya melayani, merupakan organisasi ‘milik’ anggota, dan ketidak-pastian dari dayatarik bunga bank.

Dua tahun silam, (2015) Indonesia mulai menghadapi ACFTA, di mana 10 negara ASEAN berintegrasi secara ekonomi. Semua aturan mengenai investasi berlaku sama bagi 10 negara ASEAN. Oleh karena itu, koperasi harus mempunyai strategi dalam menghadapi persaingan global.

Pertama strategi pertumbuhan yang cepat. Penambahan jumlah karyawan maupun unit bisnis sambil mempertahankan bauran produk dan jangkauan pasar. Tindakan yang demikian itu akan mengubah ukuran koperasi daripada ruang lingkupnya. Strategi kedua, yaitu, perubahan bauran produk. Bauran produk yang dirubah senantiasa berdampak pada operasi koperasi di Indonesia juga strategi pemasaran dan strategi penjualan dimana penambahan produk dapat di;akukan seperti dengan akuisisi. Strategi ketiga, ialah perubahan jangkauan pasar. Fokus pasar dirubah pada bauran produk yang sama sehingga menjamah pasar internasional atau jangkauan geografis meluas dan menemukan konsumen sasaran yang baru. Strategi keempat tidak lain repositioning. Repositioning bertujuan mengubah persepsi konsumen dan atau calon konsumen akan koperasi. Strategi yang kelima adalah diversifikasi. Diversifikasi dalam kenyataannya mencakup juga penambahan produk dan perluasan pasar yang berhubungan dengan bisnis inti maupun bukan bisnis inti. Dan yang keenam tidak lain strategi partnering.

Kerjasama antara koperasi untuk menciptakan suatu keunggulan bersaing.  Langkah-langkah antisipasi yang diterapkan koperasi untuk menghadapi erra perdagaangan bebas. Sektor-sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia perlu diberi kesempatan untuk berperan lebih banyak dalam bidang ekonomi di Indonesia. Keistemewaan koperasi tidak dikenal adanya majikan dan buruh serta tidak ada istilah pemegang saham mayoritas. Semua anggota berposisi sama dengan hak suara sama. Oleh karena itu, apabila aktivitas produksi yang dilakukan koperasi ternyata dapat memberi laba financial, semua pihak akan turut menikmati laba tersebut. Untuk mengembangkan koperasi masih banyak hal yang perlu dibenahi baik di sisi internal maupun eksternal.

Di sisi internal dalam tubuh koperasi masih banyak hal-hal yang merugikan. Misalnya yang paling berbahaya adalah penyalahgunaan koperasi sebagai wahana social politik. Parahnya lagi para pengurus koperasi kadangkala merangkap jabatan birokratis, politis atau jabatan kemasyarakatan sehingga terjadi konflik peran. Konflik yang berlatarbelakang nonkoperasi dapat terbawa ke dalam koperasi sehingga mempengaruhi citra koperasi. Dari sisi eksternal, terdapat semacam ambiguitas pemerintah dalam konteks pengembangan koperasi karena sumber daya dan budidaya lebih dialokasikan untuk mengurangi konflik-konflik social politik, maka agenda ekonomi konkret tidak dapat diwujudkan. Koperasi jadi impoten, dimana fungsi sebagai wahana mobilisasi tidak dan perjuanganperekonomian rakyat kecil tidak berjalan.

Berikut ini adalah ringkas langkah koperasi untuk menghadapi era-perdagaangan bebas: (1) Dalam menjalankan usahanya, pengurus koperasi harus mampu mengidentifikasi kebutuhan kolektif anggotanya dan memenuhi kebutuhan tersebut. Proses untuk menemukan kebutuhan kolektif anggota sifatnya kondisional dan lokal spesifik. Dengan mempertimbangkan aspirasi anggota-anggotanya, sangat dimungkinkan kebutuhan kolektif setiap koperasi berbeda-beda.

(2) Adanya efektifitas biaya transaksi antara koperasi dengan anggotanya sehingga biaya tersebut lebih kecil jika dibandingkan biaya transaksi yang dibebankan oleh lembaga non-koperasi. (3) Kesungguhan kerja pengurus dan karyawan dalam mengelola koperasi. Disamping kerja keras, figur pengurus koperasi hendaknya dipilih orang yang amanah, jujur serta transparan.

(4) Pemahaman pengurus dan anggota akan jati diri koperasi, pengertian koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip gerakan koperasi harus dijadikan point penting karena hal itu yang mendasari segala aktifitas koperasi. Aparatur pemerintah terutama departemen yang membidangi masalah koperasi perlu pula untuk memahami secara utuh dan mendalam mengenai perkoperasian. (5) Kegiatan koperasi bersinergi dengan aktifitas usaha anggotanya.

(6) Koperasi produksi harus merubah strategi kegiatannya dengan mereorganisasi kembali supaya kompatibel dengan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, koperasi pun mampu setidaknya menghadapi era perdagaangan bebas saat ini, bukan malah terseret arus perdagaangan bebas  yang berdampak koperasi akan tenggelam. Mari kita benahi koperasi sejak dini, karena koperasi di Indonesia juga merupakan jati diri bangsa dalam memajukan perekonomian.

Perdagaangan bebas menggambarkan sebuah proses percepatan interaksi yang luas dalam bidang politik, teknologi, ekonomi, social dan budaya. Dilihat dari kacamata ekonomi, esensi perdagaangan bebas pada dasarnya adalah peningkatan interaksi dan integriitas di dalam perekonomian baik di dalam maupun antar Negara yang meliputi aspek-aspek perdagangan, investasi, perpindahan faktor-faktor produksi dalam bentuk migrasi tenaga kerja dan penanaman modal asing, keuangan dan perbankan internasional serta arus devisa (Mahmud Toha, 2002).

Usaha kecil, Menengah, dan Koperasi (UKMK) yang biasanya dianggap tidak penting dan disepelekan justru sebagaian besar dapat eksis dalam menghadapi badai krisis. Sebagai contohnya banyak peluang pasar yang semula tertutup sekarang menjadi terbuka. Contohnya, akibat mahalnya harga obat yang sebagaian besar masih harus diimpor, produsen jamu yang membentuk koperasi mendapatkan kesempatan untuk memperluas jangkauan pasarnya.

Perdagaangan bebas yang benar-benar terwujud sesuai dengan terjadinya pasar bebas dan persaingan bebas, maka bukan berarti tamatlah riwayatnya koperasi justru peluang koperasi untuk tetap berperan dalam perekonomian nasional dan internasional terbuka lebar asal koperasi dapat berbenah diri menjadi salah satu pelaku ekonomi (badan usaha) yang kompetitif dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. (damianus)

 

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *