Pemerintah Tidak Ada Keberpihakan Kepada Koperasi

Terkait dengan hibah bantuan sosial (Banso) terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang diberikan oleh pemerintah instruksi langsung oleh Presiden, kepada 12 juta pelaku UMKM dengan besaran Rp2,4 juta per orang, awalnya beberapa koperasi, beberapa bank dan beberapa BMT dan lembaga keuangan yang lain diajak meeting oleh Menteri Koperasi dan UKM terkait dengan program tersebut.

Kita tahu bahwa Covid-19 ini imbasnya dirasakan oleh semua pihak. Baik lembaga keuangan, pelaku usaha, baik yang besar, menengah, kecil bahkan usaha mikro. Banyak sekali perusahaan yang terdampak dan usaha menjadi mati, bangkrut. Pelaku koperasi juga menyambut baik karena kebijakan tersebut karena bisa membantu permodalan, khususnya UMKM. Dengan besar Rp 2,4 juta itu sudah sangat bagus untuk mendambah permodalan UMKM.

Awalnya diharapkan bahwa tidak hanya oleh perbankan yang menyalurkan. Koperasi pun berharap bisa ikut menyalurkan. Artinya, dana tersebut diserahkan kepada koperasi-koperasi atau BMT untuk disalurkan secara langsung kepada anggota pelaku UMKM. Karena koperasi dan BMT itu anggotanya realif UMKM, bukan pengusaha besar. Dan dengan terjadinya Covid-19 usaha mereka banyak yang tutup, dan banyak yang mati akibat pasar sepi dan sebagainya.

Tetapi kemudian, program ini hanya diberikan kepada perbankan. Atau hanya bank yang menyalurkan. Koperasi-koperasi hanya disuruh menyerahkan data anggota kepada Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian pelaksanaannya perbankan. Selaku pegiat koperasi tentu sangat berharap, paling tidak dari 12 juta pelaku UMKM itu 2 juta bisa disalurkan langsung kepada koperasi-koperasi. Karena saat ini banyak anggota koperasi yang usahanya terdampak, mereka membutuhkan tambahan modal, karena modalnya tergerusw. Atau ada juga yang ingin memu;lai usaha baru, karena dia kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Harapan itu setidaknya ada dua manfaat. Bagi anggota mereka mendapatkan modal, sehingga yang pinjamannya masih menunggak karena usaha turun, maupun koperasi bisa menyampaikan kepada anggota bahwa inilah manfaatnya berkoperasi. Kertika koperasi itu dipercaya oleh pemerintah dan menyalurkan, maka anggota koperasi juga merasakan bantuan tersebut.

Ketika kemudian peraturannya adalah koperasi hanya menyetorkan nama-nama anggota sedangkan yang melaksanakan penyaluran adalah bank, beberapa koperasi yang diajak meeting oleh Menteri Koperasi kemudian mengundurkan diri  dari program tersebut. Alasannya, karena kawatir data UMKM anggota koperasi itu bisa saja “diserobot” oleh perbankan. Karena selama ini bank memang sudah menyalurkan pinjaman – kredit kepada UMKM. Mereka kan punya produk-produk mikro. Pertanyaan, koperasi mendapatkan manfaat apa? Koperasi tidak mendapatkan manfaat apa pun dari program ini.

Menurut para praktisi koperasi, sebenarnya ini program melalui Kementerian Koperasi dan UKM, namun kenapa koperasi tidak dilibatkan secara langsung. Dan mereka merasa keberatan tentang data yang diberikan kepada bank. Yang tidak kalah penting adalah masalah keberpihakan dan keadilan. Kita tahu, di Indonesia itu ada 3 badan usaha; BUMN, Swasta dan Koperasi. BUMN sudah banyak bantuan PEN, apa pun BUMN-nya. Ada PLN, Pertamina, Garuda, bank-bank pemerintah dengan subsidi bunga. Kemudian swasta di bidang keuangan juga sering mendapatkan bantuan. Untuk perbankan swasta ada alokasi Rp 30 trikliun untuk PEN. Nah, koperasi mana? Itu masalahnya. Sehingga banyak koperasi yang mengirimkan surat resmi menolak dan mengundurkan diri dari program tersebut.

Konon ada alokasi Rp 1 triliun melalu LPDB. Tetapi sifatnya pinjaman. Sedangkan yang Rp 2,4 juta kepada 12 juta UMKM itu sifatnya adalah hibah Bansos. Bukan pinjaman, bukan krediti, dan tidak perlu dikembalikan, karena sifatnya untuk menambah modal UMKM agar UMKM tersebut tidak mati. Kita tahu, dimasa-masa resesi, UMKM ini menjadi tulang punggung perekonomian. Dari Kementerian Koperasi katanya sudah diperjuangkan untuk koperasi bisa langsung menyalurkan kepada anggota UMKM. Karena jawabannya seperti itu, pelaku koperasi mengatakan, ya sudah.

Jika koperasi dilibatkan menjadi penyalur Bansos UKM, maka manfaat berkoperasi itu dirasakan oleh anggota, dan menjadikan masyarakat yang belum berkoperasi tertarik menjadi anggota koperasi. Koperasi itu, betul-betul merupakan kearifan lokal. Koperasi itu mengisi ruang-ruang kosong yang saat ini tidak terjamah oleh akses keuangan. Banyak di level bawah, pengusaha mikro yang tidak tersentuh, dan tidak mungkin tercover oleh bank karena usahanya terlalu kecil tidak punya jaminan, dan tidak punya pembukuan.

Koperasi, mengisi ruang-ruang kosong tersebut. Dan ini sudah terbukti berpuluh tahun sejak Indonesia berdiri sampai sekarang keberadaan koperasi dirasakan manfaatnya oleh level yang paling bawah di ruang-ruang kosong tersebut. Namun, ketika ada wabah pandemic Covid-19 tidak dilibatkan untuk menyalurkan Bansos UKM kepada anggota. Koperasi hanya menjadi penonton. Bahkan boleh dibilang, pemerintah melihat koperasi dengan sebelah mata. Pemerintah, cara melihatnya fungsi daripada perbankan. Ini adalah seen of belonging Kementerian dan UKM yang tidak terlalu kuat terhadap koperasi. Karena sifatnya hibah, seharusnya diperjuangkan.

Kalau kekawatiran mengenai akuntabilitas, dan kawatir terjadi penyelewengan, toh ada mekanis hukum. Laporkan saja kepada aparat hukum, mana koperasi yang melakukan pelanggaran hukum. Di koperasi itu ada tabungan anggota pada koperasi, dan ketika anggota menabung, ada bukti tabungan seperti halnya menabung di bank. Ada buku tabungan yang diterbitkan. Ketika anggota menerima Bansos UKM, buktinya juga akan tercatat di buku tabungan tersebut sebagai saldo. Ketika hanya nama yang disetorkan, dan kemudian menjadi nasabah bank, maka ini sudah mlenceng, tidak di track-nya.

Kalau serta merta koperasi meberikan databes anggota kepada bank, kemudian bank menerbitkan rekening buku tabungan, maka akan tercata sebagai nasabah bank. Buat apa, koperasi tidak mendapatkan manfaat apa pun. Jika kemudian anggota tersebut merasa mendapat harta karun, karena tida-tiba dapat bantuannya dari bank, dia keluar dari koperasi, menjadi nasabah bank. Enak banget kan bank, tidak kerja dapat nasabab baru. (mar)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *