Pengampunan Pajak untuk Memperkuat Ekonomi

Setelah sempat mengalami jalan berliku, 28 Juni 2016 akhirnya Undang-undang (UU) Tax Amnesty – Pengampunan Pajak disahkan. UU ini menjadi andalan pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak yang dalam 5 tahun terakhir selalu gagal memenuhi target. Pemerintah menargetkan penerimaan dari kebijakan pengampunan pajak ini Rp165 triliun. Mlempemnya kinerja penerimaan pajak tidak dapat dilepaskan dari situasi eksternal, yaitu masih lesunya kinerja pertumbuhan ekonomi global, di mana seluruh kawasan cenderung dilanda kelesuan.

Presiden Joko Widodo mengatakan, tujuan pengampunan pajak bukan untuk menutup defisit anggaran tahun ini (2016), tetapi untuk jangka panjang, di mana program ini dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi melalui basis pajak yang benar, sehingga penerimaan pajak ke depan menjadi lebih besar. Dalam jangka panjang hasil program pengampunan pajak untuk memperkuat ekonomi kita melalui basis pajak. Persepsi yang terus membaik akan mendorong aliran dana. Sepanjang Januari – Juni 2016 aliran dana asing yang masuk ke pasar keuangan Indonesia menembus Rp97 triliun atau tumbuh sebesar 70% dari periode yang sama 2015.

Menurut Presiden, sejumlah manfaat jika program yang dilakukan berdasarkan UU No 11 Tahun 2016  tentang Pengampunan Pajak itu berjalan, antara lain; nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat (US$) akan menguat, cadangan devisa akan meningkat, likuiditas perbankan akan meningkat, dan dana penerimaan juga Negara akan meningkat. Hasil pengampunan pajak akan menjadi sumber pertumbuhan baru di tengah masalah global yang tidak pasti. Selain dapat memutar roda perekonomian, hasil repatriasi diharapkan juga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Aliran likuiditas harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bubble yang dapat mengganggu stabilitas makro ekonmi.

Ada beberapa fenomena yang akan terjadi pascaprogram itu, seperti aset warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri mendekati riil karena para pemilik akan membetulkan laporan aset dan membayar tebusan. Ketika dana masuk ke Indonesia, utang luar negeri swasta akan turun karena dana tersebut akan menjadi modal perusahaan ketika direpatriasi. Kepemilikan asing di surat berharga Negara juga akan turun karena selama ini  sebenarnya dana itu merupakan dana WNI yang masuk melalui perusahaan-perusahaan di luar negeri.

Karena program pengampunan pajak ini ingin berhasil, Presiden turun langsung memberikan pesan, kepastian, keseriusan bahwa kita all out. Uang-uang di bawah bantal, diparkir di luar negeri bisa dideklarasikan, dan direpatriasi ke dalam negeri kembali. Kita tahu, uang WNI di luar tidak sedikit, dan puluhan tahun ada di luar negeri. Potensi  itu harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, kita harus meyakinkan orang yang memiliki dana. Meyakinkan itu faktor psikologis. Kalau mereka merasa aman dan nyaman, ada kepastian hukum dan ada UU yang memayunginya, mereka pasti berbondongbondong masuk. Sebaliknya, kalau mereka tidak merasa aman, akan sulit.

Terkait dengan kerahasiaan data wajib pajak (WP), Presiden telah membentuk satuan tugas yang terdiri dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan intelijen. Kerahasiaan data dijamin. Data yang diberikan WP tidak bisa digunakan untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta tidak boleh diminta oleh siapa pun. Pihak yang membocorkan kena pidana. (red) @@@

This entry was posted in Dari Redaksi and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *