PenggunaanHukum Privat dan Hukum Publik Untuk BUMN

Pemerintah harus mensejahterakan rakyatnya, itulah amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Salah satu bentuk yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun BUMN saat ini dipertanyakan sebagian orang, apakah menjadi bagian dari keuangan negara.

Ketidakpastian hukum membayangi pengelolaan aset BUMN yang bernilai ribuan triliun rupiah. Sebagai badan hukum, BUMN tunduk pada rezim hukum korporasi layaknya perusahaan swasta. Namun karena BUMN juga merupakan lembaga Negara sering kali muncul tarik menarik antara konsep keuang Negara, yang adalah uang public dengan uang privat. Pasca reformasi privatisasi BUMN ditujukan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya bagi rakyat.

Namun dalam perkembantannya semangat reformasi melalui privatisasi ini justru mempertanyakan eksistensi neaga dalam BUMN. Keterlibatan Negara tidak jarang menjadi hambatan dalam perkembangan BUMN sebagai perusahaan yang mencari profit. Meski demikian semua orang harus ingat bahwa semangat awal BUMN sebagai badan usaha milik Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah untuk mensejahterakan rakyat. Sehingga BUMN-lah bentuk nyata campur tangan Negara dalam hajat hidup orang banyak. Pertanyaan, bagaimana seharusnya memajukan BUMN tanpa menfiskan eksistensi Negara?

Kalau kita melihat – merujuk kepada Undang Undang (UU) Keuangan Negara No 17 tahun 2003, kompenen keuangan Negara pertama adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kemudian kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN dan BUMD, dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas Negara. Contoh, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang memungut sebuah pungutan atas perintah UU dan Peraturan Pemerintah (PP). Karena itu peraturan pemerintah, maka dia lepas dari Kas Negara. Oleh karena itu pendapatan yang dipungut oleh OJK nanti adalah bagian dari keuangan Negara. Definisi keuangan Negara seperti itu.

Dalam UU dijelaskan kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN dan BUMD. Dipisahkan di sini artinya bukan dipisahkan dari Negara, tetapi dipisahkan dari APBN. Maksudnya, penerimaan dan belanja BUMN tidak masuk dalam belanja APBN. Demikian pula sebaliknya karena sudah dipisah. Tetapi masih menjadi bagian dari milik Negara. Bukan diisahkan dalam arti sudah dilepaskan dari kepemilikan. Kepemilikan tetap ada di sana. Kalau kita melihat laporan keuangan pemerintah pusat setiap tahun, di sana akan Nampak bagian laba BUMN yang menjadi bagian pemerintah akan masuk PNB. Sebaliknya, ekuitas BUMN akan muncul sebagai aset di laporan keuangan pemerintah, sebesar nilai saham yang dimiliki pemerintah pada BUMN tersebut.

Contoh, Bank Mandiri asetnya Rp 30 triliun, kewajibannya sekian puluh triliun, ekuitasnya katakanlah ada Rp 9 triliun, 60% punya Negara, di situlah masuk sebagai aset milik Negara. Kalau kita belajar akuntansi pasti akan tahu bahwa yang namanya ekuitas atau modal, kekayaan bersih sebuah perusahaan, ini adalah refleksi dari aset dikurangi kewajiban. Jadi, dengan demikian maka aset BUMN adalah aset Negara tidak langsung. Demikian pula kewajibannya adalah kewajiban Negara, tetapi kewajiban tidak langsung. Itu menjadi kewajiab BUMN tetapi masih ada kaitannya dengan keuangan Negara. Ini penting, karena ketika BUMN itu mengalami kesulitan, contoh, bank pemerintah katakanlah salah urus – kolaps Negara tidak mungkin tidak membayar uangnya nasabah. Negara sebagai pemegang saham pasti akan menanggung segala resikot tersebut.

Ketika Negara mau melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya, seperti beberapa waktu yang lalu Menteri Perdagangan minta kepada BUMN mengimpor kedelai, kalau dia adalah badan privat, mana bisa diinstruksikan untuk impor kedelai, impor dagang. Pasti pertimbangan untung – rugi. UU BUMN mengatur, tujuan mencari keuntungan adalah yang kedeua, bukan yang peretama. Karena sejak awal BUMN dibentuk tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi ada misi lain, yaitu melaksanakan Pasal 33 UUD ‘45. Posisi BUMN memang di Negara ini sangat kuat, karena itu terkait langsung dengan konstitusi. Mungkin satu-satunya Negara di dunia yang memiliki konstitusi bahwa harus ada BUMN adalah Indonesia.

Yang menjadi persoalan, UU No 17 tahun 2003 dengan UU No 19 yang berbeda. UU tentang BUMN mengamanatkan bahwa pengelolaan BUMN itu mengikuti UU PT, artinya itu hukum privat. UU No 19 menyatakan bahwa kekayaan Negara dipisahkan termasuk kekayaan negara. Yang menjadi problem pengelolaannya. Pengelolaan selama dipisahkan menjadi hukum privat. Negara secara sadar melakukan penempatan uang melalui kesepakatan Pemerintah – DPR melalui UU APBN untuk memisahkan aset Negara dikelola melalui pemerintah. Maka dibikinlah PP pada saat masuk APBN, dan datang ke Notaris. Itulah istilahnya ijab kabul memisahkan bahwa ini kekayaan Negara dipisahkan dikelola secara hukum privat. Lucunya, sudah ijab kabul hukum privat masih mau diperiksa menjadi hkum publik.

Di dalam UU Perseroan Terbatas (PT) dikatakan bahwa pengambilan keputusan tertinggi pemegang saham. Di dalam BUMN pemegang sahamnya Menteri Keuangan dan Menteri BUMN. Menteri Keuangan diawasi oleh DPR. Artinya, walau gugatan itu diterima, tetap saja Menteri Keuangan tidak akan bisa lepas dari pengawasan DPR. Walaupun, misalnya, BUMN-nya lepas. Menjadi pertanyaan memang, ketika dia digugat kemudian dikatakan tidak lagi menjadi bagian dari keuangan Negara, maka berarti BUMN itu full menjadi hukum privat. Tetapi siapa pemegang sahamnya? Kalau dia menjadi hukum privat, pemegang sahamnya berganti-ganti. Menteri Keuangan dan Menteri BUMN berganti-ganti, siapa yang ditugaskan Presiden sebagai pembantunya. Ketika tidak diawasi oleh DPR, dan itu dibiarkan, apalagi tidak diperiksa BPK, maka tafsir terhadap masing-masing BUMN adalah tafsir sekelompok orang yang menguasai BUMN. Itu sangat berbahaya. Kalau asetnya sekarang diperkirakan Rp 3.500 triliun, dan itu tersebar di 150 BUMN dikuasai oleh direksi dan grup, tidak dikuasai oleh Negara, bahaya sekali. Siapa bisa menjamin bahwa direksi dan komisaris itu orang baik-baik semua.

Karena pemegang saham BUMN pemerintah, tidak lepas dari pengawasan DPR, juga tidak lepas dari pengawasan BPK. Selama dikelola sebagai hukum privat, dan selama aset dipisahkan dari hukup privat itu bukan berarti bebas dari pengawasan. Sama, pemerintah menempatkan uang di Bank Dunia, atau di Bank Pembangunan Asia. Tetapi kita secara rela menyatakan bahwa hukum yang berlaku tidak lagi hukum publik, tetapi hukum yang b erlaku di korporasi tersebut. Oleh karena itu jika terjadi penyelewengan, Menteri Keuangan juga diperiksa kenapa terjadi penyelewengan.

Saat ini ada sekelompok orang, Forum Hukum BUMN, menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar BUMN bukan lagi bagian dari keuangan Negara. Karena ketua Forum Hukum BUMN itu kepala biro hukum BUMN, dan “disetujui” oleh Menteri BUMN, artinya pemerintah menggugat pemerintah. Gugatan ini jika dikabulkan MK dampaknya sangat kuat. Argumentasi mereka bahwa yang namanya keuangan Negara adalah APBN. Dengan demikian semua kekayaan Negara yang dipisahkan ke lembaga lain seperti; BI, LPS, OJK, SKK Migas, artinya bukan lagi keuangan Negara. Karena itu harus kita lihat, bagaimana sejarah pembentukan BUMN, dan apa misinya. Kita mesti tahu, apa latar belakang BUMN. (dm)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *