Penguasaan 51,2% Saham PT Freeport Menyingsing Sinar Fajar di Ufuk Papua

Harus diakui, PT Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan asing yang paling kontroversial di Indonesia. Hubungan antara perusahaan yang bermarkas di Phoenix, AS, dengan pemerintah selama ini dipenuhi kekisruhan dan perseteruan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunggah tulisan di Facebook berisi testimomi proses panjang negosiasi pemerintah Indonesia dengan Freeport McMoran. Di dalamnya dia menjawab berbagai tudingan miring terhadap langkah pemerintah. Intinya, negosiasi tersebut sungguh rumit dan perjanjian yang akhirnya disepakati dengan Freeport tak lepas dari kegigihan tim lintas kementerian dan lembaga untuk mengegolkan tuntutan pemerintah Indonesia.

Sejak tahun 1967, Freeport McMoran (FCX) memegang Kontrak Karya (KK) penambangan di Papua. KK tersebut diperpanjang pada tahun 1991, untuk jangka waktu 30 tahun sampai dengan 2021. Pada Kontrak Karya 1991 tercantum bahwa setelah 2021 pemerintah Republik Indonesia akan memberikan perpanjangan hak penambangan 2×10 tahun (hingga 2041) – dan tidak akan melakukan penghentian kontrak tanpa alasan yang wajar.

Dengan berbekal KK tersebut, FCX bahkan sejak 7 tahun lalu sudah meminta proses pembahasan untuk mendapatkan persetujuan perpanjangan KK hingga 2041. Alasan mereka adalah keputusan perpajangan kontrak harus dilakukan jauh hari – agar kepastian investasi ke depan dan kontinuitas operasi penambangan dapat dijaga dan tidak berhenti. Alasan lain, Indonesia mengeluarkan UU 4 tahun 2009 mengenai Penambangan Mineral dan Batubara yang mengharuskan semua kontrak karya diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sehingga muncul tekanan kepada FCX untuk mengubah KK menjadi IUPK.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi situasi harus melaksanakan UU 4/2009 – termasuk tekanan DPR untuk melaksanakan UU4/2009 – namun pada saat bersamaan harus menghormati dan menjalankan KK yang dipegang FCX. Hingga Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berakhir 2014, tidak terjadi kesepakatan antara Pemerintahan RI dengan FCX mengenai perpajangan KK dan pengubahan KK menjadi IUPK.

Tugas berat ini dipikul oleh Presiden Joko Widodo sejak terpilih tahun 2014. Presiden Jokowi menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport yang menyangkut empat hal yang tidak terpisahkan (satu paket) yaitu:

  1. Keharusan Freeport McMoran (FCX) melakukan disvestasi 51% kepemilikan pada PT Freeport Indonesia (FI) ke Indonesia.
  2. Keharusan FCX untuk membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun sejak persetujuan perpanjangan operasi ditandatangani.
  3. Keharusan FCX membayar lebih besar bagi penerimaan negara (Perpajakan Pusat dan Daerah, dan PNBP – Penerimaan Negara Bukan Pajak).
  4. Perpajangan Operasi 2×10 tahun hingga 2041 diatur dalam skema IUPK sebagai pengganti Kontrak Karya.

Tugas tersebut tidaklah mudah, dan sungguh kompleks, karena segala urusan menyangkut operasi Freeport di Papua adalah selalu sensitif secara politik, hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan. Berbagai kepentingan sudah mengakar tidak hanya dari dalam negeri namun juga menyangkut perusahaan global FCX yang listed di bursa saham New York Amerika Serikat. Bahkan FCX sudah melakukan kerja sama operasi dalam bentuk participating interest dengan Rio Tinto – sebuah perusahaan pertambangan global yang terdaftar di bursa saham Australia, London (UK), dan New York (USA). Disvestasi pernah dicoba dilakukan pada masa lalu, namun gagal dan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Pembangunan smelter juga sudah diupayakan semenjak masa lalu, namun tidak pernah terjadi dengan berbagai alasan. Dengan catatan masa lalu yang panjang dan kompleksitas tersebut, setiap ucapan, keputusan, dan tindakan menyangkut PT FI menjadi pusat perhatian semua kalangan di dalam negeri dan luar negeri, juga dunia pertambangan global. Setiap ucapan, tindakan, dan keputusan pemerintah RI menyangkut penanganan pertambangan Freeport akan membuktikan di mana posisi pemerintah Republik Indonesia terhadap kepentingan negara dan kemakmuran rakyatnya baik di Papua maupun seluruh rakyat Indonesia, kepentingan membangun ketahanan ekonomi Indonesia termasuk pembangunan industri, kepentingan perbaikan dan kelestarian lingkungan, kepentingan penerimaan negara, kepentingan kepastian hukum, dan menjaga tata kelola yang baik, dan kepentingan menjaga kepercayaan dunia usaha dan Investasi.

Para menteri dan jajaran melakukan negosiasi. Menteri Ignasius Jonan dan jajaran ESDM melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter. Menteri Rini Sumarno dan jajaran BUMN beserta saya (Menteri Keuangan), dan jajaran Kemenkeu, menangani bagaimana struktur transaksi disvestasi 51% dilakukan, dimulai dari pembentukan holding pertambangan Inalum, menunjuk dirut Inalum, Budi Gunadi Sadikin untuk meneliti kontrak FCX dengan Rio Tinto, melakukan valuasi yang fair dan transparan dan dapat diterima oleh semua pihak di dalam dan luar negeri.

Menteri BUMN dan Inalum mengusulkan dan menyelesaikan struktur transaksi pengambilalihan antara Rio Tinto-FCX dan FCX-Inalum, juga pembagian porsi yang akan dimiliki oleh Pemerintah Derah (Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika). Menteri BUMN dan Menkeu mengawal penerbitan obligasi Inalum untuk pembelian saham 51%, termasuk penanganan Rating Agency Moodys dan Fitch untuk mendapatkan rating obligasi global dari Inalum agar mendapat rating terbaik sesuai dengan rating Sovereign RI. Menkeu beserta jajaran DJP meneliti transaksi Rio Tinto – FCX dan Inalum untuk menetapkan status kewajiban perpajakannya.

Jajaran Kemenkeu (BKF, DJP, DJPK, DJBC, DJA bersama Sekjen, dan DJKN) melakukan negosiasi aspek penerimaan negara yang harus mengkonversi KK menjadi IUPK dengan jaminan penerimaan negara harus lebih baik di bawah rezim IUPK. Tim meneliti laporan keuangan PT FI sejak 1991 hingga sekarang dan porsi penerimaan negara (pusat dan daerah dan PNBP) dengan berbagai skenario harga emas, tembaga, dan perak. Kami berkoordinasi dengan Mendagri, Pemda Papua, dan Kabupaten Mimika mengenai hak penerimaan daerah.

Tim hukum BKF DJP Sekjen Kemenkeu bersamaan Tim Menhukham dan BKPM harus mencari jalan bagaimana menjalankan UU 4/2009 yang menetapkan pemakaian “prevailing law” – namun di lain pihak penting untuk memberikan kepastian Investasi dan penerimaan negara hingga 20 tahun mendatang. Menteri Siti Nurbaya dan jajaran Kementerian KLH melakukan negosiasi aspek lingkungan, meneliti praktik dan persetujuan masa lalu, namun harus menjamin operasi ke depan yang lebih baik dari segi lingkungan.

Saya menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar Kementerian dan Lembaga, Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating, dll. Belum rapat di internal ESDM, BUMN, KLH, dan rapat di tingkat Menko. Yang patut digarisbawahi, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan satu tujuan; “Memperjuangkan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi.”

Sungguh suatu perintah yang sangat jelas dan memberikan kekuatan moral dan politik kepada para menteri untuk bernegosiasi secara tegas, fokus, berwibawa, dan konsisten tanpa konflik kepentingan dan unsur korupsi. Tidak ada perundingan melalui pintu belakang. Para menteri bersama-sama menghadapi perundingan, saling menunjang dan membantu. Kepemimpinan Presiden memberikan kejelasan dan melindungi kami dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda.

Saya sangat mengagumi dan menghargai tim negosiator teknis yang terdiri dari para eselon 1, eselon 2, dan jajaran staf di Kemenkeu, Kementerian ESDM, BUMN, KLH dan Menhukham, Kejaksaan Agung, Kemendagri dan BPKP, beserta Direksi Inalum yang sangat ulet, teliti, cerdik, dan profesional serta berintegritas dalam menghadapi tim keuangan dan tim hukum FCX yang merupakan tim profesional terbaik yang disewa mereka. Banyak pilihan tidak mudah, banyak perdebatan panjang dan kadang suasana tegang dan memanas, namun tim selalu mampu memberikan pilihan yang terbaik bagi Indonesia dan ditetapkan dan diputuskan oleh para menteri yang selalu sejalan dengan arahan Presiden dan Wapres.

Pada tanggal 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi telah diselesaikan penuh. Keempat hal menyangkut : (1) Disvestasi 51%, (2) Pembangunan Smelter, (3) Kepastian Penerimaan Negara dan Investasi, (4) Perpanjangan Operasi 2×10 melalui IUPK, kami laporkan kepada Bapak Presiden.

Ini adalah hasil kerja keras penuh profesionalisme dan integritas serta dedikasi dari seluruh komponen bangsa yang ingin menperjuangkan dan memberikan terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Indonesia boleh bangga dengan hasil terbaik yang dipersembahkan anak-anak bangsanya. Saya bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan.

Saya bangga dengan kepemimpinan Presiden Jokowi yang memberikan arahan lurus, jujur, dan tegas. Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan “Goblok”, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: “Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa”.

Selama ini timbul kesan Freeport “berada di atas angin” saat berunding dengan pemerintah Indonesia, karena kontrak dengan Freeport McMoran tidak bisa dilepaskan dengan konteks politik pada akhir 1960-an, ketika Indonesia berusaha mendapatkan pengakuan internasional bahwa Irian Barat adalah bagian integral dari Indonesia. Amerika mendukung integrasi Irian Barat ke Indonesia dan Presiden Soeharto merasa “ada hutang budi”. Jadi, apa pun yang diminta Amerika diluluskan, termasuk Kontrak Karya Freeport.

Para pengganti Presiden Soeharto “kalah dengan Freeport” karena Freeport selalu “mengancam”, mulai dari membawa Indonesia ke arbitrase, hingga PHK besar-besaran dan penghentian produksi. Dan kita (merasa) tak bisa melakukan apa pun (jika ancaman ini benar-benar diwujudkan). Faktor lain yang membuat Freeport “lebih dominan” ketika bernegosiasi adalah skema KK yang disepakati dengan Indonesia. Namun pemerintah Presiden Joko Widodo, mengambil sikap yang berbeda dari pemerintah terdahulu, misalnya, sejak awal mematok divestasi 51%.

Ketika Freeport ‘mengancam’, pemerintah Jokowi tidak takut, (pemerintah mengatakan) silakan saja kalau dibawa ke arbitrase. Keberhasilan Indonesia saat menghadapi Freeport antara lain berkat solidnya tim perunding lintas kementerian dan lembaga. Ada keinginan bersama dari tim perunding Indonesia, untuk mengakhiri ‘sandera Kontrak Karya’. Sebab, kalau tidak diakhiri, sampai anak cucu kita akan terus saja tersandera. Peningkatan saham dari 9% menjadi 51,2% membuat Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas. Porsi saham Freeport itu merupakan terbesar yang pernah dipegang pemerintah. Keberhasilan Ini adalah momen bersejarah setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973.

Negosiasi juga menghasilkan kesepakatan untuk membangun smelter. Kalau dalam lima tahun ke depan dibangun smelter, maka nilai tambah dari tambang Freeport ini jauh lebih besar karena selama ini, yang diekspor Freeport berupa konsentrat. Konsentrat adalah material tambang yang dimurnikan dan diolah menjadi emas batangan, perak, dan tembaga, yang selama ini dilakukan di luar negeri. Sehingga yang menerima nilai tambah adalah Freeport dan perusahaan smelter di luar negeri.

Dengan membangun smelter, konsentrat bisa diolah di dalam negeri, kemudian bisa menghasilkan emas, perak, dan tembaga, maka nilai tambahnya jauh lebih besar. Selain itu, smelter di dalam negeri juga akan membuka lapangan pekerjaan dan pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Ini nilai tambah bagi rakyat Papua yang selama ini hampir tak memperoleh apa-apa.

Dengan kepemilikan saham mayoritas, maka deviden yang akan diperoleh tentu jauh lebih besar. Penguasaan saham di perusahaan PT Freeport Indonesia melalui perusahaan milik negara, PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), Inalum. Saham itu ditebus dengan harga US$3,85 miliar atau sekira Rp 56,1 triliun. Setelah pelunasan, saham mayoritas itu akan dibagi dua. Inalum akan memegang 41,2% dan 10% menjadi hak pemerintah daerah Papua. Pengelolaan saham Papua akan dikerjakan PT Indonesia Papua Metal dan Mineral. Perusahaan itu dikuasai Inalum sebesar 60%, dimiliki secara minoritas oleh Pemda Papua.

Pengamat pertambangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmy Radhi, mengatakan; “Ini kemenangan bagi pemerintah Indonesia. Perjanjian yang dilaporkan sejumlah menteri ke Presiden Joko Widodo pada 21 Desember 2018 adalah yang paling affordable dan paling menguntungkan.” Kontrak karya yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 1967 dan diperpanjang pada 1991, menurut ahli hukum tata negara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Mahfud MD, menyandera pemerintah. Siapa pun pemerintahnya tidak bisa berbuat apa pun.

Mahfud mengaku telah membaca isi kontrak dan notulen yang menyebutkan bahwa Freeport bisa memperpanjang kontrak 2X10 tahun dan pemerintah tidak dapat menolak tanpa alasan yang rasional atau diterima oleh Freeport. Ada juga poin lain, jika kontrak berakhir Pemerintah harus membeli saham Freeport sesuai dengan harganya. Menurut hukum, sebuah kontrak yang menyandera dan menjerat seperti itu memang hanya bisa diakhiri dengan kontrak baru melalui negosiasi. Tak bisa diakhiri begitu saja. Menurut hukum, setiap kontrak (perjanjian) berlaku sebagai UU bagi pihak-pihak yang membuatnya. Setiap isi kontrak mengikat seperti UU. Kontrak pun hanya bisa diakhiri dengan kontrak baru melalui asas konsensual.

Ada yang menyebutkan bahwa kontrak karya Freeport dibuat melalui penyuapan kepada Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben) saat itu sehingga kontrak itu cacat dan tidak sah. Hal itu, menurut Mahfud, harus diputus oleh peradilan pidana dulu. Namun peradilan pidana untuk kasus korupsi – penyuapan kedaluwarsanya 18 tahun. Karena KK terjadi tahun 1991, daluwarsa pada 2009. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 4 Thn 2009 tentang Minerba yang mengubah sistem KK menjadi izin usaha. Perjanjian hanya bisa berakhir dengan perjanjian baru. Itulah yang ditempuh oleh Pemerintah.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. Rhenald Kasali menegaskan, keberhasilan Indonesia menguasai 51,2% saham PTFI bukan seperti mengontrakkan tanah seperti umumnya yang dianalogikan oleh politisi partai Gerindra Rachel Maryam. “Perlu corporate strategy dan corporate finance yang sukses diterapkan para negosiator sehingga membuat pusing petinggi Freeport dengan deal yang katanya hebat,” urai Rhenald.

Dalam cuitan di akun Twitter-nya @cumarachel 22 Desember 2018, Rachel Maryam menganalogikan; ada rumah dikontrakkan ke orang. Pas kontraknya habis, untuk bisa ambil alih rumah sendiri, pemilik rumah harus beli ke yang ngontrak. Belinya, duit utang dari tetangga. Lalu semua tepuk tangan bahagia.” Rhenald mengaku tidak habis pikir jika ada yang berpendapat kontrak Freeport disamakan dengan kontrak rumah. Lucu jika ada yang bilang tahun 2021 sudah otomatis semua jadi milik kita, lalu ngapain harus dibayar? Pendapat itu salah kaprah, karena kontrak karya pertambangan a la Freeport tidak sama dengan yang berlaku di sektor migas. Kontrak karya di sektor migas, kalau sudah berakhir akan menjadi milik kita.

Menurut Rhenald bisa dimengerti bila disvestasi Freeport masih dipersoalkan sejumlah pihak, karena banyak yang tak paham permasalahan yang kompleks tersebut. Menganalisis Freeport itu complex. Ini gabungan macro-micro, corporate finance dan Fiscal policy, masalah hukum dan lingkungan hidup. Selain itu, ada kepentingan domestik dengan global value chain yang rumit. Sudah begitu sukses ini, ada dampak politisnya. Pantaslah jika cukup mengundang’ opini. Rhenald bisa memahami masalah Freeport karena berulang kali melakukan riset, bahkan pernah menginjakkan kakinya di lokasi tambang tersebut serta melihat langsung kondisi di sana.

Dari pengamatannya, Rhenald menjelaskan bahwa selama ini bangsa Indonesia tidak pernah benar-benar mendirikan perusahaan bernama PT Freeport Indonesia. Juga tak pernah taruh uang di perusahaan itu sehingga kita punya saham. Jadi kalau Freeport diusir atau berakhir (2021) yang kembali ke pangkuan kita cuma buminya saja, tanahnya. Setelah kontrak karya berakhir, artinya eksploitasi tambang yang dilakukan harus menggunakan uang dari negara. Lalu untuk eksploitasinya kita harus tanam modal juga. Artinya keluar duit lagi.

Begitu Freeport tidak lagi menangani tambang itu, aset-aset, mesin-mesin, para tenaga ahli hingga jaringan bisnis akan diangkut balik ke AS. Karena memang punya mereka. Mengangkatnya tidak sulit. Karena global company, punya tambang di manca negara. Freeport  menguasai teknologi tingkat tinggi dengan kemampuan riset di bidang pertambangan luar biasa. Untuk eksploitasi tambangnya, butuh alat-alat berat yang tak pernah kita lihat di Pulau Jawa sekali pun. Bahkan, kendaraan untuk membawa pegawai ke area tambang pun harus berkapasitas mesin tinggi, 3.000-5.000 cc. Juga harus antipeluru karena sering didor penembak liar. Atau pakai heli Puma yang harganya triliunan rupiah. Oleh karena itu pentingnya disvestasi PT FI, bukan hanya menguasai sumber daya alam di bawahnya, tapi teknologi, modal, jaringan pemasarannya, cara menambang skala besar, dan seterusnya.

Meski pengalihan saham mayoritas selesai seiring pelunasan oleh PT Inalum, Freeport tetap diwajibkan membayar denda yang dijatuhkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Freeport harus membayar Rp460 miliar karena menggunakan hutan lindung tanpa izin dari pemerintah. Denda itu wajib dilunasi dalam dua tahun ke depan. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), limbah yang dihasilkan Freeport selama ini ternyata merusak ekosistem. Nilai kerusakan ditaksir Rp185 triliun. Menteri Lingkungna Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyebut pihaknya akan segera mengkaji lebih lanjut dugaan kerusakan lingkungan tersebut. (damianus)

 

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *