Penguatan UKM, Dukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kerap menjadi bantalan ekonomi disetiap krisis, seperti yang kini terjadi akibat pandemi. Dalam keterhimpitan, peluang sekecil apa pun dapat menjadi pijakan untuk melompat lebih tinggi.

Pandemi Covid-19 menyebabkan resesi ekonomi di hampir semua negara di dunia. Hanya segelintir negara yang bisa terlepas dari dari resesi yaitu; China, Vietnam dan Taiwan. China dan Taiwan yang biasanya bisa tumbuh 6% – 7% diperkirakan hanya tumbuh seperempat dari kapasitasnya, berkisar 1,5% – 2% saja di tahun 2020 ini. Kesuksesan mereka bisa tumbuh positif karena mampu mengendalikan Covid-19 secara sigap dan tuntas dengan kedisiplinan tingkat dewa, baik dari pemerintah maupun masyarakatnya.

Covid-19 telah menyerang siapa saja, tidak mengenal status atau level ekonomi, dan tak pandangan bulu. Negara maju dibuat tak berkutik, apalagi negara berkembang dan miskin. Seluruh lapisan masyarakat dan sendi perekonomian terdisrupsi secara menyeluruh. Bukan hanya perusahaan besar dan menengah yang terdampak. Usaha kecil pun dibuat sulit bernapas dan tidak berdaya. Indonesia juga merasakan hal yang sama seperti kebanyakan negara.

Akankah UMKM kembali menjadi pemenang dan menjadi dewa penyelamat kebangkitan ekonomi Indonesia? Ini ujian besar bagi UMKM untuk membuktikan kedigdayaannya. Resesi sekarang jauh berbeda, dan sangat kompleks dibandingkan resesi ekonomi 1998. Kondisi perekonomian 1997/1998, sektor UMKM masih bisa beraktivitas normal dan tidak ada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sehingga UMKM tidak begitu terpuruk. UMKM tak dilarang beraktivitas, berbisnis atau berjualan.

Juga tidak ada orang disarankan work from homer – bekerja dari rumah. Dalam krisis ekonomi dan politik 1998 yang paling merasakan dampaknya adalah pelaku usaha katagori elite atau kaum konglomerat. Sedangkan resesi ekonomi tahun ini dirasakan oleh semua lapisan pelaku usaha, tidak terkecuali UMKM.

Berdasarkan riset Bank BRI terhadap 3000 pelaku UMKM yang tersebar di 33 provinsi dan sektor ekonomi pada kuartal III-2020, betul bahwa pelaku UMKM sangat menderita. Wabah Covid-19 berdampak negatif terhadap 84,7% pelaku UMKM. Pendapatan mereka rata-rata turun signifikan 53%. Dari penurunan pendapatan ini, yang cukup miris, sekitar 72% menyatakan pendapatannya  turun di atas 40%.

Namun pandemi Covid-19 juga membawa peluang munculnya wirausaha atau pelaku UMKM dari kalangan kaum muda pengguna teknologi digital. Kemunculan wirausaha dari generasi milenial ini akan menjadi motor penggerak UMKM. Akselerasi digitalisasi tidak terhindarkan jika ingin menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian saat pandemi. Covid-19 memaksa seluruh sektor usaha lebih cepat beralih ke digital. UMKM yang tidak sigap melakukan digitalisasi akan tertinggal.

Kondisi itu, ditambah dengan bonus demografi memosisikan peran penting generasi milenial dalam perekonomian nasional. Milenial akan menjadi motor penggerak ekonomi baru selama pandemi dan seterusnya. Milenial yang cinta produk dalam negeri menjadi target potensi pasar yang besar bagi UMKM. Di sisi lain, kaum milenial yang memiliki jiwa kewirausahaan tinggi juga bisa menciptakan munculnya peluang usaha baru.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2019 jumlah pengusaha mikro dan kecil berusia muda  (15 – 24) sebanyak 75762 orang dari total 4,38 juta pengusaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia. Pelaku wirausaha terbanyak berasal dari kelompok usia produktif 24 – 64 tahun, yakni 3,98 juta orang. Masa pandemi merupakan saat yang tepat bagi generasi muda terjun ke dunia usaha. Kaum milenial yang lekat dengan teknologi informasi dalam kesehariannya tidak akan kesulitan menerapkan digitalisasi dalam menjalankan usaha. Kiprah wirausaha muda diyakini akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Yang dibutuhkan kaum muda adalah program pendampingan dan pengembangan kewirausahaan dari pemerintah.

Keberadaan kaum milenial di kantong-kantong pemukiman baru juga menjadi berkah. Ketika masalah muncul, mereka tertantang untuk membuat solusi. Salah satu yang paling banyak adalah usaha makanan dan minuman. Akses yang terbatas membuat mereka tidak leluasa bergerak. Kondisi ini membuat mereka membangun dengan menyediakan pasokan makanan dan minuman sendiri. Warga terbantu dengan keberadaan usaha baru ini karena tidak perlu keluar rumah terlalu jauh.

Kreativitas mereka menghadapi masalah sebenarnya bukan hal baru. Generasi milenial sudah terkena setidaknya dua kali krisis besar yaitu krisis keuangan 2008 dan krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini. mereka telah melahirkan berbagai inovasi pada saat krisis 2008. Kita kembali memandang kaum milenial saat krisis karena ingin melihat upaya mereka di tengah sikap pesimistis beberapa kelompok masyarakat.

Dalam skala besar, kita ketahui beberapa investor asing memantau dan mencari informasi tentang usaha rintisan baru di Indonesia. Para investor berpandangan, kaum milenial Indonesia memiliki respon yang unik ketika menghadapi masalah sehingga mereka siap mendanai. Apalagi, melihat data jumlah usaha rintisan di Indonesia menempati nomor 5 di dunia, sehingga para investor yakin ide-ide kreatif pasti akan muncul dari pelaku usaha rintisan di Indonesia.

Dalam kajian yang diterbitkan Forum Ekonomi Dunia (WEF), pembatasan sosial sangat mungkin memunculkan kesempatan bagi anak-anak muda untuk lebih kreatif. Kebosanan akibat pembatasan mendorong mereka menabrak rintangan, mengatasi aturan-aturan berbasis kultur, menggunakan waktu yang tak terbatas, dan lain-lain hingga mencapai tujuan yang diinginkan. Maka muncul cara-cara cerdas mengatasi masalah.

Keberadaan teknologi digital dan askses internet membuat mereka mudah mengatasi rintangan. Mereka akan mencoba dan berusaha dengan keras mengatasi hambatan. Motivasi mereka sangat kuat untuk menemukan cara-cara baru yang membebaskan mereka dari kungkungan pembatasan fisik. Anak-anak muda di berbagai negara mulai menemukan cara-cara baru untuk mengatasi masalah pembatasan. Kita yakin dengan fenomena ini nberbagai inovasi muncul di tengah berbagai masalah. WEF menyebutkan, kebosonan dan hambatan mendorong inovasi.

***

UMKM sektor yang paling terdampak pandemi Covid-19. Namun, sektor ini pula yang diharapkan jadi tulang punggung pemulihan ekonomi. Julukan tulang punggung tak lepas perannya menyerap tenaga kerja dan menyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional. Merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM (2018), jumlah usaha mikro di Indonesia mencapai 63,702 juta unit, usaha kecil 783.132 unit, dan usaha menengah 5.550 unit. Artinya, secara jumlah UMKM mendominasi pelaku usaha nasional dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia.

Dengan melihat gambaran tersebut diyakini kemampuan UMKM untuk bertahan di tengah pandemik Covid-19, lalu tumbuh lagi, amat menentukan pemulihan ekonomi Indonesia. Namun harus diakui hal itu sebuah pekerjaan yang tidak semudah membalik tangan, menimbang kompleksitas tantangan UMKM. Salah satu tantangan yang sering disorot, kurang terintegrasinya UMKM dengan perusahaan besar, baik nasional maupun global. Integrasi akan meningkatkan kemampuan UMKM beradaptasi dan bertahan di tengah kondisi sulit. Integrasi akan mempertinggi daya tahan UMKM.

Keterhubungan dalam rantai pasok industri ikut mengembangkan UMKM. Di banyak negara, sebut saja; Jepang, China dan Korea Selatan UKM yang menjadi bagian terintegrasi dalam rantai pasok dapat ikut menyuplai suku cadang ke industri-industri besar. Sumbangsih ekspor UKM di Jepang, Korea Selatan dan China terhadap total ekspor nasional pun tinggi, yakni masing-masing; 55%, 60% dan 70%. Sebagai perbandingan peran UKM di Indonesia terhadap ekspor nasional selama ini baru di kisaran 14% saja. Sebenarnya ada aruang sangat besar untuk meningkatkan peran UKM terhadap ekspor nasional.

Salah satu pendekatan untuk meningkatkan integrasi antara UKM dan perusahaan besar adalah melalui pola kemitraan, baik di sisi produksi maupun pemasaran. Di sisi pemasaran Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mencatat, saat ini 30% – 35% produk yang dipasarkan ritel merupakan produk UMKM. Suatu pencapaian yang perlu terus ditingkatkan. Kita tentu bangga apabila produk-produk UMKM Indonesia dapat merajai pasar dalam negeri. Apalagi, tak terbantahkan, UMKM memiliki posisi yang setrategis di negeri yang berpopulasi kurang lebih 260 juta jiwa ini.

Pelaku UMKM beserta keluarganya adalah bagian dari konsumen yang perlu diperkuat kemampuan daya belinya. Pelaku UMKM pun berperan penting sebagai produsen di pasar domestik. Karena itu peningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan dibutuhkan agar UMKM bisa lebih optimal menggarap pasar dalam negeri sekaligus menapaki jalan untuk mengisi pasar global.

Ada hal menggembirakan, kini semakin banyak pihak memberikan gagasan dan dukungan untuk membantu UMKM, termasuk bagaimana pelaku UMKM mengekspor produknya. Saat ini sudah ada ribuan toko milik pengusaha Indoneia di luar negeri, dan diharapkan jumlahnya semakin bertambah banyak sehingga UMKM Indonesia bisa menikmati kue besar, pasar global dengan cara mengisi toko di luar negeri tersebut. Produk yang kompetitif, di sisi mutu dan harga, jadi keniscayaan untuk bersaing di pasar global. Untuk itu kebersamaan semua pemangku kepentingan untuk mendukung UMKM adalah suatu keharusan.

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang dilakukan secara virtual, 22 Oktober 2020 di Jakarta, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kondisi perekonomian 2020 sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun ini, kita menghadapi tantangan terutama karena pandemi Covid-19. Kali ini kita dituntut mampu mempertahankan tingkat inflasi tidak terlalu rendah. Inflasi harus dijaga pada titik keseimbangan agar memberikan stimulus bagi produsen, sehingga tetap mampu berproduksi.

Pelaku UMKM didorong menjadi bagian integral dalam sistem produksi nasional atau rantai pasok global. Mereka juga mesti menggarap keunggulan lokal untuk menghasilkan produk khusus. Dengan cara itu, pelaku UMKM di Indonesia dapat berdaya saing dalam menggarap pasar domestik dan ekspor. Upaya ini dapat didukung pola kemitraan dan pengembangan koperasi.

UKM di negara-negara maju seperti; Jepang, Korea Selatan dan China merupakan bagian terintegrasi rantai pasok industri besar. Misalnya, UKM memasok suku cadang di industri otomotif dan elektronika. Di sana, UKM dan idustri sama-sama tumbuh. Sedangkan di Indonesia, industrinya bisa berkembang, tetapi UKM tertinggal. Dan kesenjangan makin lebar.

Tanpa terintegrasi dalam sistem produksi dan rantai pasok UKM sulit bersaing dengan produsen produk masal. Di sisi lain pasar produk khusus merupakan ceruk pasar yang harus digarap pelaku UMKM. Apalagi sejumlah daerah di Indonesia punya keunggulan domestik berupa kekayaan produk kelautan, pertanian, perkebunan dan lainnya yang belum diolah. UKM berpeluang mengisi pasar global dengan produk berbasis kreatifitas. Keunikan atau lokalitas produk UKM menjadi daya tarik tersendiri, khususnya bagi konsumen dari manca negara.

Presiden menekankan lima hal penting terkait upaya mengendalikan inflasi. Pertama, kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga, tetapi juga diarahkan pada upaya memastikan terjaganya daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM.

Kedua, pemerintah daerah diharapkan memperkuat kebijakan pemerintah pusat dengan mempercepat realisasi APBD, terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi, termasuk sektor UMKM.

Ketiga, penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dilakukan dengan mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupum UMKM.

Keempat, diperlukan ketersediaan data informasi pangan yang akurat untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antar daerah.

Kelima, pemerintah daerah diharapkan membangun optimism pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkahp-langkah kebijakan dan penanganan panemi Covid-19 di pusat dan daerah.

Gubernur Bank Inndonesia (BI), Perry Warjio mengatakan, inflasi 2020 diperkirakan tetap terkendali meskipun lebih rendah dari batas bawah target inflasi lantaran permintaan domestik yang belum kuat. Inflasi diperkirakan kembali ke sasaran 3,0% kurang lebih 1% pada 2021 di tengah pasokan barang dan jasa yang tetap memadai.

Sebagai tulang punggung perekonomian nasional yang berperan penting dalam rantai pasok barang dan jasa, UMKM menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi. UMKM yang berjumlah 64 juta, 99,9% dari keseluruhan usaha yang berusaha di Indonesia. Dari jumlah tersebut diperkirakan 60% bergerak di bidang pangan.

Atas dasar itulah Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 mengambil tema Tranformasi Digital UMKM Pangan untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Menuju Indonesia Maju. Dalam acara itu sejumlah tokoh ikut memberikan catatannya terkait pengendalian inflasi, antara lain; Menko Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN), Gubernur BI, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM dan Menteri Dalam Negeri. Rakernas juga dihadiri 542 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dari 34 provinsi dan 508 kabupaten – kota.

Sejalan dengan tema diskusi rakornas dinilai bahwa transformasi UMKM dengan ekosistem terintegrasi disertai adaptasi penggunaan teknologi digital menjadi sangat penting guna mendukung pemulihan ekonomi dan stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan ekosistem tersebut, ada empat strategi kunci yang perlu ditempuh.

Pertama, korporatisasi atau pembentukan kelompok – koperasi UMKM guna memperkuat skala ekonomi usaha. Kedua, peningkatkan kapasitas, baik dari sisi produksi, keuangan maupun pemasaran. Ketiga, peningkatkan akses pembiayaan baik dari perbankan maupun non perbankan; koperasi termasuk fintech. Keempat, pemanfaatan teknologi digital, baik dari sisi produksi maupun pemasaran.

Sejalan dengan tujuan pengendalian inflasi dan penguatan UMKM pangan, telah banyak inisiatif dan inovasi yang dilakukan TPID sepanjang tahun 2019. Misalnya, program kampung cabai di Deli Serdang, subsidi ongkos angkut speedboat untuk menekan biaya logistik dan menjaga daya beli masyarakat di Mahakam Ulu, atau pengembangan bawang merah Enrekang dan peningkatan produksi ikan dengan aplikasi  Fish-Go di kawasan Sulawesi dan Nusampua.

Pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2020 ini diberikan apresiasi kepada sejumlah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan kinerja terbaik dan berprestasi di tahun 2019. TPID terbaik tingkat provinsi diraih oleh Sumatera Barat untuk wilayah Sumatera, Jawa Tengah untuk wilayah Jawa – Bali, Kalimanatan Timur untuk wilayah Kalimantan, Gorontalo untuk wilayah Sulawesi, dan Papua untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

TPID untuk tingkat kabupaten – kota diraih Kabupaten Bungo untuk wilayah Sumatera, Kabupaten Banyuwangi untuk wilayah Jawa – Bali, Kota Samarinda untuk wilayah Kalimantan, Kota Gorontalo untuk wilayah Sulawesi dan Kota Jayapura untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Sementara itu, penghargaan untuk TPID berprestasi tingkat kabupaten – kota diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang untuk wilayah Sumatera, Kabupaten Badung untuk wilayah Jawa – Bali, Kabupaten Mahakam Ulu untuk wilayah Kalimantan, Kabuapten Majene untuk wilayah Sulawesi, dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.  (mar)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *