Peran Anggota, Pengurus, dan Pengawas Koperasi

Kata peran menurut definisi para ahli berarti aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. Kita selalu menulis kata peran tetapi kadang sulit mengartikan dan definisi peran tersebut. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat.

DSCN7912Peran juga menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peran lebih menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri. Peran yang dimiliki oleh seseorang mencakup tiga hal antara lain. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Seperti tersebut di atas peran berfungsi juga sebagai pengembangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan (1989:414). Lebih dijelaskan lagi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa pengembangan adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna; pikiran, pengetahuan dan sebagainya (2002:473). Kegiatan pengembangan meliputi tahapan: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, diikuti dengan penyempurnaan sehingga diperoleh bentuk yang dianggap memadahi.

Untuk melakukan pengembangan perlu pembelajaran. Langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pengembang agar sampai ke produk yang dispesifikasikan meliputi beberapa tahap, yaitu perencanaan – rancangan media, produksi media, dan evaluasi media. Pengembangan adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai kebituhan pekerjaan – jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral, sedangkan latihan bertujuan meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan. Workshoop bagi karyawan dapat meningkatkat pengetahuan lebih lagi di luar perusahaan.

Edwin B Flippo mendefinisikan, pengembangan adalah pendidik berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan, sedangkan latihan merupakan suatu pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Sedangkan Andrew F Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi, dengan belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Andrew F Sik mengungkapkan; proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan  dan  keahlian.

Permasalahan koperasi bisa disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, komitmen – kejelasan dan keefektifan kebijakan  pemerintah untuk menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional yang cenderung masih kurang. Sistem prasarana, pelayanan, pendidikan dan penyuluhan masih kurang efektif. Iklim pendukung perkembangan koperasi selama ini terkesan menjadikan koperasi terlalu tergantung kepada pemerintah, dengan kata lain kurangnya ciri kemandirian koperasi.

Faktor internal, misalnya, perkembangan permodalan yang sangat lambat. Keterampilan manajerial yang kalah bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Jaringan pasar yang relative masih terbatas. Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia para pengurusdan manajer yang masih lemah. Perkembangan omset, sisa hasil usaha dan asset produksi yang masih rendah. Tingkat partisipasi anggota belum maksimum. Pemilikan dan pemanfaatan perangkat teknologi produksi dan informasi yang belum memadai

Sebelum menetapkan strategi untuk pengembangan koperasi, kita perlu menyusun arah pengembangan koperasi. Pengembangan koperasi diarahkan pada berbagai segi berikut: Menjadikan koperasi yang mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya: mampu melihat dan menciptakan peluang usaha, serta mahir dalam membuat perhitungan strategis. Menempatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai unsur pelaku utama dalam keberhasilan koperasi. Menjadiakan pelayanan terhadap anggota sebagai sasaran program utama. Menempatkan koperasi sebagai posisi strategis dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Menjadikan koperasi sebagai bagian yang integral dari pembangunan ekonomi.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk pengembangan koperasi adalah menganalisis permasalahan yang dihadapi koperasi, menyusun rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, mengendalikan pelaksanaan setiap program pengembangan, mengorganisasi pelaksanaan rencana pengembangan koperasi, melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan secara teratur, memberikan umpan balik hasil evaluasi untuk menyusun langkah-langkah strategis berikutnya.

Anggota koperasi adalah pemilik, sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Maju mundurnya koperasi berasal dari anggota untuk anggota. Bagi koperasi, apapun bentuknya, simpanan merupakan modal sendiri yang dibangun secara mandiri. Simpanan anggota merupakan saving – investasi jangka panjang yang tidak dikenakan biaya-biaya seperti halnya yang terjadi di perbankan. Misalnya; biaya administrasi, biaya materai, dan biaya lain-lain. Bagi anggota, simpanan harus dipahami pengelolaan pendapatan dengan prinsip pendapatan dikurangi saving sama dengan cost – biaya. Dengan menggunakan prinsip tersebut maka, setiap anggota koperasi akan terdidik dan terlatih, untuk mengelola pendapatanya (total reven) secara efesien dan efektif. Keuntungan menabung atau menyimpan di koperasi, anggota dapat melakukan kontrol secara langsung, cermat dan teliti.

Pengurus koperasi merupakan pemegang kuasa rapat anggota, wakil dari anggota yang dipilih dalam rapat anggota untuk menjalankan – mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Sebagai perangkat organisasi koperasi, pengurus bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar. Pengurus pula yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. Pengurus memperoleh wewenang dan kekuasaan dari hasil keputusan rapat anggota, dan melaksanakan seluruh keputusan rapat anggota guna memberikan manfaat pada anggota.

Sebagaimana tercantum dalam UU No.25 tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 30, tugas-tugas pengurus koperasi adalah; Mengelola koperasi dan usahanya. Sebagai pihak yang dipercaya oleh rapat anggota untuk mengelola organisasi dan usaha koperasi. Pengurus koperasi harus berusaha menjalankan semua kegiatan dan rencana kerja yang telah disepakati oleh rapat anggota. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK).

DSCN3038Sebagai pengelola usaha koperasi, pengurus koperasi harus memiliki wawasan bisnis yang cukup luas. Sebagai pengelola organisasi koperasi, pengurus koperasi antara lain harus mampu menyelenggarakan rapat anggota koperasi dengan sebaik-baiknya. Sebagi pengelola organsasi dan usaha koperasi, pengurus memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada rapat  anggota. Selain itu pengurus juga mempunyai tugas-tugas lain seperti meningkatkan pelayanan kepada anggota koperasi dan masyarakat, mendelegasikan tugas kepada manajer, meningkatkan pengetahuan perangkat pelaksanaan dan anggota koperasi, meningkatkan penyuluhan dan pendidikan kepada anggota.

Di dalam memajukan usaha koperasi dapat menggunakan beberapa macam strategi yaitu; strategi pengembangan koperasi dan strategi pengembangan UKM”. Manajemen koperasi harus diarahkan pada orientasi starategis yang harus memiliki orang-orang yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Peranan pemerinah dalam menetapkan bidang-bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh koperasi serta pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Segenap kemampuan modal dan potensi dalam Negara harap dimanfaatkan dengan disertai kebijakan-kebijakan dan membimbing pertumbuhan lebih besar pada golongan ekonomi lemah dengan peningkatan perkoperasian.

Bukan hanya peranan pemerintah, tetapi masyarakat itu sendiri yang turut menentukan berkembang atau tidaknya suatu koperasi. Koperasi diharapkan semakin mandiri serta profesional sehingga benar-benar mencapai kedudukan otonomi berswadaya dan berdiri di atas kaki sendiri (Berdikari). Keberhasilan koperasi tergantung pada aktifitas anggotanya, apakah ia mampu melaksanakan kerja sama, memiliki kegairahan, kerja dan menaati segala ketentuan dan garis kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam setiap langkah pengelolaan organisasi dan usaha koperasi, pengurus memiliki hak mengangkat pengelola (manajer) yang diberikan kuasa dan wewenang untuk mengurus koperasi. Rencana pengangkatan harus diajukan kepada rapat anggota untuk mendapatkan persetujuan. Kewajibannya antara lain; membuat program kerja, menyelenggarakan administrasi dan Inventaris, menjalankan tugas dengan etika baik, penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi, membuat pertanggungjawaban dan menyelenggarkan RAT.

Pengawas koperasi adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Tugas pengawas adalah melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi, termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijakan pengurus, serta membuat laporan tertulis tentang pemeriksaan.

Pilar yang menjadi tiang penopang kehidupan koperasi yakni pendidikan, swadaya, solidaritas dan inovasi. Karena itu, pengurus – pengawas harus memiliki integritas tinggi dalam memanage koperasi secara transparansi, akuntabel, efesiensi dan efektif. Pengurus, setidaknya harus memiliki kompetensi organisasi, kompetensi bisnis, kompetensi, memanage keuangan, kompetensi kejujuran dan kemampuan membagi waktu untuk kepentingan keberlangsungan aktifitas lembaga koperasi.

Koperasi harus mampu mengadakan kontak ekonomi secara internasional. Jadi tidak selamanya menjadi subnya pengusaha-pengusaha besar. Peranan manajer dituntut cepat bertindak dan menganalisis keadaan serta menghitung-hitung usaha mana yang paling menguntungkan. Menghadapi dunia usaha swasta yang makin ketat, koperasi sebaiknya dapat mengimbangi. Koperasi mempunyai peranan membantu yang lemah dan memberikan jasa pelayanan yang lebih murah kepada anggota untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Penciptaan iklim usaha untuk membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, dan menjamin kepastian usaha disertai efisiensi ekonomi melalui kebijakan yang memudahkan formalisasi – perijinan usaha, dengan mengembangkan pola pelayanan satu atap untuk memperlancar proses dan mengurangi biaya perijinan.

DSCN8323Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM untuk meningkatkan akses kepada pasar yang lebih luas  dan  berorientasi  ekspor  serta  akses  kepada sumber daya        produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia. Pengembangan budaya usaha dan kewirausahaan, terutama di kalangan angkatan kerja muda, melalui pelatihan, bimbingan konsultasi dan penyuluhan. Diperlukan pelatihan manajerial karena pada umumnya pengusaha kecil lemah dalam kemampuan manajemen dan banyak menggunakan tenaga kerja yang tidak terdidik.

Diperlukan usaha pemerintah daerah untuk mengupayakan suatu pola kemitraan bagi UKM agar lebih mampu berkembang, baik dalam konteks sub kontrak maupun pembinaan yang mengarah ke pembentukan kluster yang bisa mendorong UKM untuk berproduksi dengan orientasi ekspor. Untuk mengatasi kesulitan permodalan, diperlukan peningkatan pada kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan lokal dalam menyediakan alternatif sumber pembiayaan bagi UKM dengan prosedur yang tidak sulit. Di samping itu, jaringan antar lembaga keuangan mikro (LKM) dan antara LKM dan Bank juga perlu dikembangkan. Pemerintah telah mengefektifkan bentuk kredit yang disubsidi untuk UKM dan menyiapkan suatu kebijakan investasi kompetitif.

Oleh: Prof DR Agustitin Setyobudi, M.Si

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *