Perbankan Masih Malu-Malu Melayani UMKM

Benar bahwa usaha mikro kecil dan menengah(UMKM) mempunyai peran sangat penting dalam membangun bangsa, membangun masyarakat, memberikan kesempatan lapangan kerja yang lebih luas, pertumbuhan ekonomi nasional dan juga pemerataan pembangunan.

“Namun dalam konteksekspor, harus diakui bahwa peran UMKM masih perlu ditingkatkan.
Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti; Singapura, Malaysia, dan Thailand, misalnya, kita masih kalah. Ekspor UMKM masih sangat rendah,” jelas
Sekretaris Menteri (Sesmen) Koperasi danUKM, Prof. Rully Indrawan, dalam suatu
diskusi temu bisnis UKM di UniversitasGadjah Mada (UGM), Jogyakarta, beberapa
waktu silam.

Harus dipahami, secara daya saing UMKM dihadapkan pada berbagai kendala. Mulai dari masalah akses pembiayaan, design, inovasi produk, marketing – pemasaran, termasuk regulasi, dan terjadinya turbolence – pergolakan ekonomi global kadang juga mengganggu kontinitas dari UMKM. Harus akui, regulasi kita juga masih banyak yang belum bisa mengikuti dinamika yang terjadi. Implikasi daripada persoalan pengurusan izin membuat ekspor yang dilakukan oleh UMKM masih sangat rendah.

Satu hal yang harus pula dipahami bahwa Kementerian Koperasi dan UKM bukan satu-satunya kementerian yang mengurus UMKM maupun koperasi secara nasional. Undang-undang (UU) No 20 tahun 2008 mengisyaratkan ada 18 Kementerian dan Lembaga (KL) yang mengatur UMKM dan koperasi. “Sifat Kementerian Koperasi dan UKM adalah koordinatif,” tegas Prof Rully. Sejujurnya, kata dia, tidak cukup selesai hanya di 18 KL. Dengan adanya otonomi daerah masalah UMKM dan kopersi juga menjadi domainnya Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Dengan demikian ada persoalan membangun sinergitas antara para pelaku kebijakkan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu yang menjadi harapan ke depan.

Kemudian ada persoalan lain yang harus menjadi fokus perhatian Kementerian Koperasi dan UKM yaitu perubahanperubahan dunia, perubahan perilaku masyarakat, perubahan pola pekerjaan memberikan penekanan bahwa wirausaha saat ini menjadi habit baru bagi masyarakat, dan ini berdampak kepada tumbuh dan berkembangnya UMKM secara nasional. Kita amati bahwa rasio wirausaha nasional dari tahun ke tahun secara nasional mengalami peningkatan.

Walau secara umum kita masih jauh dari Amerika Serikat (AS) yang kini telah mencapai 12%, China 10%, Jepang 10%, Singapur 7%, Malaysia 5%, Thailand 4,5% dan Indonesia baru 3,46%. Namun kini ada indikasi terjadinya sebuah perubahan yang mengisyaratkan pentingnya regulasi – pentingnya kebijakan baru dalam upaya memberikan iklim yang lebih sehat, memberikan suasana pembelajaran yang lebih baik bagi generasi baru didalam membangun habit baru pada dunia kewirausahaan.

“Banyaknya persoalan teknis yang dihadapi para pelaku UMKM menghambat pertumbuhan mereka untuk naik kelas. Terkait akses pembiayaan, misalnya, perbankan masih malu-malu melayani UMKM. Saat ini total kredit yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM baru di kisaran 18% – 19% per tahun. Dan UMKM yang menikmati kredit dari perbankan tersebut hanya sekitar 11,80%. Sekarang sisanya yang 80% itu dapat permodalan dari mana? Ada yang dari rentenir, lembaga keuangan mikro (LKM) koperasi dan sebagainya. Tentu saja hal itu akan memberikan implikasi terhadap daya saing secara masif bagi pelaku UMKM,” urai Prof. Rully.

Kementerian Koperasi dan UKM, lanjut dia, akan berupaya untuk memfasilitasi berbagai persoalan tersebut. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang beberapa waktu silam dilakukan moratorium, misalnya, dibangkitkan kembali karena para pelaku UMKM sangat membutuhkan akses pembiayaan dengan beban bunga yang terjangkau dan kompetitif. Kredit Usaha Rakyat (KUR) bunganya memang sudah turun, tetapi persoalannya tidak selesai dengan turunnya suku bunga. Fakta membuktikan bahwa banyak sekali UMKM tidak mudah mengakses dana KUR di perbankan. Ada persoalan administratif yang kadangkadang susah dijangkau para UMKM. “Karena itu LPDB dioptimalkan agar pelaku UMKM bisa mengakses permodalan lebih mudah,” tegasnya.


Indonesia sampai saat ini masih kekurangan wirausahawan. Akan tetapi, untuk mencetak sebanyak mungkin pengusaha dalam waktu singkat nyaris mustahil. Salah satu acuan pendidikan wirausaha yang bagus adalah Jepang. Sejak ratusan tahun lalu, institusi pendidikan dan masyarakat bahu-membahu menanamkan pemahaman mengenai kemandirian. Makanya di Jepang tidak sulit menemukan perusahaan yang sudah berdiri ratusan tahun. Pabrik kue saja di sana ada yang usianya 250 tahun. Jadi transisi itu berjalan sangat panjang dengan mindset – pola fikir yang sama dan terus menerus dipelihara, serta dikembangkan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong munculnya para entrepreneur baru di Indonesia dari kalangan anak-anak muda kreatif dan inovatif. Presiden mengatakan; “Hampir di setiap negara maju, standardnya memiliki (penduduk) entrepreneur di atas 14%. Sementara kita, angkanya masih 3,46%. Artinya perlu diadakan percepatan dan kemudahan agar pelaku ekonomi Indonesia bisa meningkat jauh.” Karena itu Presiden mengapresiasi langkah-langkah yang menebarkan nilai-nilai entrepreneurship, baik kepada siswa-siswii sekolah, mahasiswa, bahkan santri di pondok pesantren.

Dalam cara yang berbeda, Korea Selatan kini juga sedang mengejar capaian negara-negara maju. Salah satunya, dengan memperbanyak pengiriman pelajar ke negara lain. Ini langkah yang dulu dilakukan Jepang. Bahkan untuk negara menengah ke atas, Korsel tidak segan belajar ke negara berkembang. Sebab, diharapkan pada masa mendatang, pengetahuan mengenai kebudayaan negara lain bisa membantu perusahaan di sana memasuki pasar.

Di Universitas Indonesia (UI), Depok, misalnya, setiap tahun ada 600-an orang Korea belajar di sana. Semua yang ada di Indonesia mereka catat dan dilaporkan ke pemerintahnya. Jadi saat perusahaan Korea masuk ke Indonesia akan dapat secara cepat berkembang. Para mahasiswa Korea itu sepertinya sekaligus bertugas sebagai inteljen ekonomi. Selain pendidikan sejak dini yang mendukung dunia usaha, reformasi struktural diperlukan buat memperbanyak wirausahawan. Perizinan ala Korea Selatan diyakini bisa mengatasi hal tersebut. Di Korea menerapkan izin usaha tunggal, tidak memerlukan berbagai tahapan dari lembaga pemerintah.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memiliki program mendidik santri untuk menumbuhkan wirausaha baru. Salah satunya menjalankan Program Santripreneur – kewirausahaan yang menjadi implementasi dari road map – Peta Jalan Making Indonesia 4.0, dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Program Santripreneur adalah bahwa santri masa kini dituntut untuk tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mampu berwirausaha.

Upaya konkret yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) untuk mendorong jiwa wirausaha para santri, antara lain memfasilitasi dengan alat-alat produksi, misalnya, Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen diberikan mesin dan peralatan pembuat roti untuk dimanfaatkan para santri agar bisa produktif dan berwirausaha. Alat produksi itu antara lain; 1 unit meja stainless, 1 unit planetary mixer, 1 unit spiral mixer (mesin pencampur adonan), satu unit proofer (mesin pengembang adonan), 1 unit oven, 1 unit tabung gas beserta regulator dan LPG, 1 unit timbangan digital, 1 unit rak bakery pan, 1 unit mesin potong roti, 1 unit lemari es, dan 1 unit impulse sealer (alat perekat plastik).

Dengan bantuan peralatan produksi tersebut, setelah lulus dari pesantren, para santri selain menjadi ahli dalam bidang ilmu agama, sekaligus bisa menjadi wirausaha yang andal. Jadi, belajar di pesantren, sambil menimba ilmu agama sekaligus sambil berlatih membuat roti, tentunya harus juga bisa menjualnya. Ponpes merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang dikenal sebagai lembaga yang mandiri, sekaligus agen pembangunan yang menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat.

Ponpes telah dikenal menjadi tempat untuk menempa para santri yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, ulet, jujur, serta pekerja keras. Ponpes juga memiliki potensi pemberdayaan ekonomi, mengingat sudah banyak Ponpes yang mendirikan koperasi, mengembangkan berbagai unit bisnis berskala IKM, dan memiliki inkubator bisnis. Seluruh potensi ini merupakan modal yang cukup kuat dalam menghadapi revolusi industri 4.0.

Kemenperin telah menyiapkan beberapa model pengembangan pemberdayaan ekonomi berbasis Ponpes dan menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan di kalangan santri maupun alumni santri. Model pertama, Penumbuhan Wirausaha Industri Baru dan Pengembangan Unit Industri di lingkungan Ponpes, dikenal dengan program Santri Berindustri. Tujuannya untuk mewujudkan kemandirian industri nasional berbasis ekonomi syariah. Dan Santripreneur adalah program pengembangan IKM di lingkungan Ponpes.

Untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang lebihbaik, tugas dan tanggungjawab bersama, pemerintah dan masyarakat. Karena itu pemerintah mendorong agar para santri selepas lulus dari Ponpes tidak hanya menjadi guru di mushola atau masjid tapi, juga menjadi seorang santripreneur. Program Penumbuhan Wirausaha Baru IKM di Ponpes Darunnajah 14, di Serang, Banten, diberikan dalam bentuk Bimbingan Teknis Produksi dan Fasilitasi Mesin Konblok (Paving Blok).

Peserta bimbingan yang merupakan santri, alumni dan pengurus Ponpes diharapkan menjadi wirausaha mandiri, dan pionir bagi santri lainnya untuk maju dan berkembang dalam berwirausaha. Beberapa sektor usaha yang didorong yakni; olahan pangan dan minuman, perbengkelan roda dua, kerajinan boneka dan kain perca, konveksi busana muslim dan seragam, daur ulang sampah dan produksi pupuk organik cair, kosmetik dan home care, kemudian kini di bidang pembuatan konblok atau paving block.

Pengembangan wirausaha di kalangan santri dan Ponpes di Indonesia dinilai sebagai arus baru ekonomi Indonesia yang potensial. Menurut Direktur Utama Santri Milenial Center (Simac) Nur Rahman, peran umat dan pesantren dalam membangun
perekonomian bangsa sudah saatnya diperbesar karena bisa menjadi arus baru ekonomi Indonesia. Perlu ada gerakan bersama bagi para santri untuk menjadi usahawan – santripreneur karena potensi gerakan ini untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi bangsa sangat besar termasuk untuk mengantisipasi resesi.

Menurut data Kementerian Agama RI, jumlah pesantren hingga tahun 2020 ini tercatat sebanyak 28.194 pesantren dengan 5 juta santri mukim. Jika ditotalkan dengan santri yang bolak balik rumah ke pondok pesantren dan sebaliknya serta taman-taman pendidikan Al-Qur’an dan madrasah, maka jumlah santri kita sebanyak 18 jutaan orang dengan kurang lebih 1,5 juta tenaga pengajar. Apabila sebagian santri telah lulus maka jumlah SDM lulusan pesantren menjadi sebuah potensi yang perlu dikembangkan.

Untuk menjadikan santri milenial sebagai salah satu potensi penggerak ekonomi digital di Indonesia bisa memanfaatkan teknologi digital dalam mengoptimalkan bisnis. Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, tantangan Indonesia ke depan adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Dengan segala potensi yang dimiliki perlu ada program yang memiliki target untuk peningkatan soft skill SDM, salah satu sasaran yang memiliki potensi besar adalah santri. “Santri harus mengambil peran dan tanggung jawab dalam perubahan sosial dan penguatan ekonomi Indonesia. Peran santri dalam pembangunan ekonomi harus dikelola dengan baik,” kata Ma’ruf Amin.

Santri dapat i kut berperan mengembangkan ekonomi syariah karena memiliki berbagai potensi yang dapat menyokong kesejahteraan pesantren dan para santrinya dan ikut membantu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia (Sustainable Development Goals SDGs). Paling tidak ada tiga potensi pesantren dalam memandirikan umat. Pertama, potensi jumlah santri yang besar. Kemudian potensi masyarakat sekitar pesantren, dan ketiga potensi zakat dan wakaf umat. Semua potensi itu dapat membantu mewujudkan kemandirian usaha di pondok pesantren serta membantu meningkatkan kesejahteraan santri.


Pengusaha muda adalah mandat sangat penting. Sebagian besar mungkin baru memulai kariernya, awal dalam kehidupannya dan merupakan generasi penerus bagi pengusaha di Indonesia. Mereka menggambarkan mengenai masa depan Indonesia. Jadi, masa depan bangsa ada di seluruh pengusaha muda. Mereka pemegang estafet dari keberlanjutan cita-cita Indonesia untuk selalu menjaga kedaulatan, kedamaian, persatuan kemerdekaan dalam rangka mewujudkan negara bangsa yang adil makmur. Ini adalah cita-cita setiap generasi terus-menerus dititipkan dan diteruskan. Indonesia tidak mungkin maju ekonominya tanpa ada pengusaha-pengusaha yang maju.

Kenapa China bisa begitu cepat membangun kreasi ekonomi dan bisa membuat negara tersebut maju? Ternyata China melakukan dengan cara-cara ATM; amati, tiru, dan modifikasi. Contoh, mobil Wuling di Indonesia, teknologinya luar biasa menyamai dengan negara maju. Mobil tersebut sebenarnya meniru, mengamati, tapi memodifikasi. Jepang saat kalahkan automotif dari Amerika juga menggunakan ATM, begitu pula dengan Korea Selatan.

Kalau kita coba melakukan hal yang sama, tentu nanti ada suatu percepatan pembangunan ekonomi kreatif. Masyarakat Indonesia wajib bersyukur karena mulai tahun 2016 Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, telah memfasilitasi daftar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di 34 provinsi seluruh Indonesia.

Dulu tidak pernah ada, sekarang cukup besar, bagus, dan terus berkembang. Kemudian program itu di-back up dengan satu keputusan kolaborasi dari Kemenko Polhukam dan Kemenkumham, dengan membentuk program Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang masih banyak hambatan di berbagai daerah. Pungutan liar ini mengganggu pertumbuhan ekonomi menjadi lambat, bahkan menurun.

Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pemerintah juga tak bisa berdiri sendiri. Butuh satu kerja sama dengan pihak swasta maupun perguruan tinggi. Dengan meningkatkan kegiatan yang kita lakukan, maka Indonesia setapak demi setapak akan mencapai suatu persyaratan standar negara maju, 14% pelaku entrepreneur.

Para pengusaha generasi lama harus banyak belajar dari unicorn Indonesia. Sebab unicorn dibangun oleh generasi muda yang mengerti dengan peluang bisnis di era digitalisasi. Kunci sukses dari startup yakni memperhatikan secara detail peluang bisnis bahkan pada hal-hal yang dianggap sepele yang terlewatkan dan tidak diperhatikan oleh para pengusaha konvensional.

Starup memikirkan yang tak dipikirkan pengusaha senior. Mereka meng-connect yang tadinya dianggap sepele dan kecil, kalau di-scale up hasilkan jutaan, miliar, bahkan triliun. Dari pengalaman pendiri unicorn Indonesia diketahui, generasi muda sangat detail menangkap peluang bisnis. Contoh, yang dilakukan anak usaha Gojek, yakni Gopay. Perusahaan itu rela turun ke lingkungan tempat tinggal, arisan keluarga. Mereka ingin tahu putaran uang kecil untuk arisan, atau beli panic. Hal kecil itu diperhatikan secara detail. Setiap rupiah yang beredar itu artinya bisnis bagi mereka.

Kini sudah ada 4 perusahaan startup Indonesia yang menjadi unicorn. Artinya, memiliki valuasi sebesar USD1 miliar. Ke-4 perusahaan itu yakni Go-Jek, Bukalapak, Traveloka, dan Tokopedia. Ada pesan dari mereka yang telah meraih sukses; “Mulailah jalankan bisnis sendiri karena itu mengasyikan. Anda tidak dikontrol, tidak ada bos, dan tidak ada pilihan jam kerja.” Di Inggris dan AS keinginan menjadi entrepreneur baru berkembang. Namun di beberapa negara, menjadi wiraswasta adalah kebutuhan.

Anda harus membuat peluang Anda sendiri ketika tidak ada banyak pekerjaan yang tersedia. Menurut sebuah penelitian dari Approved Index yang berbasis di Inggris, menemukan Amerika Serikat menempati urutan ke-41 di dunia untuk jumlah pengusaha, atau naik 4,3% dari populasi. Sementara itu, Inggris berada di urutan ke-37 dengan 4,6%. Jumlah tersebut dihitung dengan persentase penduduk yang memiliki atau memulai memiliki bisnis baru dan telah membayar gaji atau upah selama 3 bulan atau lebih.

Di negara-negara di mana ekonominya lebih miskin, dan tingkat pengangguran lebih tinggi, warga akan beralih untuk memulai usaha sendiri dimana mereka melihat peluang itu ada. Berikut ini adalah negara yang jumlah wiraswasta (entrepreneur) terbanyak:

Uganda, sebanyak 28,1% dari populasi penduduknya adalah pengusaha. Mereka memanfaatkan kebebasan yang datang setelah pemerintahan diktator selama bertahun-tahun. Banyak wiraswasta yang melihat usaha mereka akan berkembang, apalagi negara ini baru membuat serat optik yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan internet.

Thailand, ada 16,7% dari populasi penduduk menjadi wiraswasta yang bekerja untuk diri mereka sendiri. Transportasi merupakan salah satu sektor terbesar seperti tuk-tuk, yang menjadi andalan di sektor pariwisata. Brazil, jumlah wiraswasta mencapai 13,8%, dan hampir dari setengahnya didominasi pengusaha perempuan. Kamerun, sebanyak 13,7% penduduk dari negara ini menjadi wiraswasta dan bergerak di bidang layanan dan makanan.

Vietnam, sekitar 13,3% penduduk dari negara tersebut wiraswasta. Vietnam terkenal untuk warung produktif dan “tukang cukur jalanan.” Angola, sebanyak 12,4% pekerjaan di negara ini adalah menjadi wiraswasta. Penjual “zungueiros” untuk laki-laki dan “zungueiras” untuk perempuan, membuat sebagian besar pekerja mandiri. Jamaika, sebanyak 11,9% penduduk di negera ini adalah wiraswasta dan pedagang kaki lima. Namun pemerintah mendorong para pengusaha agar membuat banyak ide dengan datangnya teknologi.

Botswana, sebanyak 11,1% dari populasi penduduk berprofesi sebagai pengusaha. Mereka mendirikan kios untuk usaha mereka. Chili, negara ini dianggap yang paling stabil dan makmur di kawasan Amerika Selatan. Ada 11% dari populasi penduduk lebih memilih menjadi wiraswasta.

Bersama dengan perusahaan komunikasi Y&R, BAV Consulting serta tim riset Wharton School of the University of Pennsylvania, US News mengeluarkan daftar tahunan tentang negara dengan predikat paling baik. Salah satu faktor yang dinilai dalam survei ini adalah kesempatan wirausaha. Menurut survei yang diberi nama Best Countries for Entrepreneurship tersebut, semakin banyak kesempatan wirausaha di sebuah negara maka semakin baik pula iklim ekonomi di negara tersebut. Berikut ulasannya melansir USNews.com.

  1. Swiss – Pemerintah Swiss menghabiskan 2,97% pendapatan domestik bruto (PDB) negaranya untuk riset dan pengembangan wirausaha. 4. Inggris, sama layaknya Swiss, Inggris juga menghabiskan 1,66% PDB-nya untuk membangun iklim wirausaha semakin baik. 3. Amerika Serikat, di AS, para inovator dan wirausahawan sangat disanjung dan dihargai di media. Fakta ini diperoleh dari 68% responden survei. 2. Jepang, skor Jepang sangat tinggi untuk kategori kewirausahaan dan negaranegara dengan pengaruh budaya terbesar, dibantu oleh stabilitas politik dan ekonomi. 1. Jerman, Jerman menempati posisi teratas karena sejumlah alasan, terutama perihal ekonomi. Negara ini mendapatkan nilai kewirausahaan tertinggi. Selain itu, nilai positif lain didapatkan di bidang kekuasaan dan kewarganegaraan.

Global Talent Competitiveness Index (GTCI) telah merilis hasil riset terbaru mereka tentang pemeringkatan kemampuan daya saing global negara-negara yang ada di dunia. Tahun 2019, laporan GTCI berfokus pada daya saing global khususnya bidang kewirausahaan terutama bagaimana entrepreneurship ini didorong, dipelihara dan dikembangkan di seluruh dunia dan bagaimana hal ini memengaruhi daya saing relatif dari berbagai negara.

Laporan yang dirilis oleh INSEAS ini
lebih lanjut menunjukkan 2 kesimpulan utama yakni: Negara dan kota dengan peringkat tertinggi cenderung paling terbuka terhadap pengembangan bakat wirausaha. Digitalisasi dan globalisasi meningkatkan peran bakat kewirausahaan. Indikator penilaian Tidak main-main, GTCI menggunakan banyak indikator obyektif dalam melakukan pemeringkatan ini mulai dari pendapat perkapita, infrastruktur teknologi komputer informasi, tingkat korupsi, isu jender dan lingkungan, tingkat toleransi, stabilitas politik hingga hubungan antara pemerintah dan dunia bisnis, serta banyak lainnya.

Menggedor Potensi Wirausaha Generasi Milenial Indikator pendidikan turut menjadi indikator penting dalam penentuan tingkat kompetisi wirausaha global ini. Beberapa aspek bidang menjadi pendidikan yang dijadikan skor penilaian di antaranya: pendidikan formal, pendidikan vokasi, literasi baca-tulis-hitung, peringkat internasional universitas, jurnal ilmiah, mahasiswa internasional, relevansi pendidikan dengan dunia bisnis, jumlah lulusan teknisi dan peneliti, hingga jumlah hasil riset dan jurnal ilmiah.

Berdasarkan indikator tersebut, GTCI menyusun peringkat negara-negara dengan tingkat kompetisi global wirausaha terbaik. 10 negara terbaik kompetisi global bidang wirausaha: (1). Swiss dengan skor 81,82 (2). Singapura dengan skor 77,27 (3). Amerika Serikat dengan skor 76,67 (4). Norwegia dengan skor 74,67 (5). Denmark dengan skor 73,85 (6). Finlandia dengan skor 73,78 (7). Swedia dengan skor 73,53 (8). Belanda dengan skor 73,02 (9). Inggris dengan skor 71,44 (10). Luxembourg dengan skor 71,18.

Posisi kompetisi wirausaha Indonesia dalam pemeringkatan tersebut, Indonesia memperoleh skor 38,61 dan berada di posisi ke-67 dunia. Posisi ini berada setingkat di bawah negara tetangga ASEAN, Thailand yang memiliki skor 38,62. Indonesia masih unggul dari beberapa negara Asia lain antara lain; Meksiko (posisi 70), Brazil (72), India (80), Mesir (96) dan Iran (97). Dalam peringkat negara Asia, Indonesia memperoleh ranking 9 setelah berturutturut negara Singapura, Jepang, Malaysia, Korea Selatan, Brunei, China dan Filipina dan Thailand.

Menurut laporan US News and World Report dalam 2019 Best Countries, Indonesia dan Filipina menempati peringkat kedua terendah dalam dimensi kewirausahaan. Skor yang diperoleh Indonesia dan Filipina sebesar 0,7 dari skala 10. Semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin tinggi pula iklim kewirausahaan dalam suatu negara. Di tingkat dunia, Indonesia berada di peringkat ke-50 dari 80 negara yang disurvei.

Rendahnya peringkat kewirausahaan Indonesia disebabkan rendahnya skor pada semua indikator, yaitu di bawah 2 dari skala 10. Ada beberapa indikator yang mendapatkan skor rendah, yakni kerangka hukum yang baik dan keahlian teknologi dengan skor masing-masing sebesar 0,3 dan 0,5. Skor tertinggi yang diperoleh Indonesia adalah 1,8 untuk indikator terhubungnya Indonesia ke seluruh dunia. Survei ini dilakukan terhadap 21 ribu responden dari lima kawasan. Kawasan tersebut adalah Amerika, Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika yang tersebar di 80 negara dunia, sedangkan di ASEAN sebanyak tujuh negara. (mar – adt – agb)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *