Perlu Suatu BUMN Untuk Membantu Ekspor Produk UKM

kegiatan ekonomi di desa 6Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga mengatakan, skema penjaminan (skim) atau (guarantee) UKM difasilitasi pemerintah melalui Jamkrindo agar memberikan rangsangan bagi pelaku UKM memasuki pasar ekspor. Dengan demikian salah satu kendala UKM terkait pendanaan sudah teratasi dengan penjaminan. Saat ini, tinggal bagaimana caranya UKM bisa meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing di pasar ekspor.

Adanya penjaminan tersebut, membuat UKM bisa memiliki banyak akses ke sektor pembiayaaan termasuk perbankan. Selain menjadi rangsangan bagi UKM, juga memperkaya produk dari sisi kualitas dan pengemasan. Diharapkan, kualitas produk UKM Indonesia bisa bersaing, terlebih dalam persaingan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berjalan mulai 1 Januari 2016.

Untuk mempermudah pelaksanan skim penjaminan dibutuhkan UKM rating yang bisa dipercaya. Kemenkop UKM akan menjalin kerja sama dengan Asosiasi Perusahaan Penjamin Indonesia (Asippindo) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memantapkan masalah UKM rating ini. Selain itu, Kemenkop dan UKM telah memiliki data base menyangkut jumlah UKM by name by adress, yang jumlahnya sekitar 43 juta unit UKM.

Pemerintah akan memberikan kemudahan bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang berorientasi ekspor. Pemerintah juga akan mempermudah IKM untuk mendapatkan bahan baku impor dan menyediakan agregator bagi mereka. Kemenperin dan Kemendag terus menggodok paket Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Salah satunya ditujukan kepada IKM dan UKM nasional yang berorientasi dan berpotensi ekspor. Para pelaku IKM dan UKM kerap kali kesulitan untuk mendapatkan bahan baku impor dalam jumlah besar untuk produk-produk ekspor. Hal itu terjadi karena modal mereka terbatas.

Pemerintah menyediakan bahan baku itu di Pusat Logistik Berikat (PLB). Pelaku IKM dan UKM yang membutuhkan bisa membelinya secara ritel sehingga tidak perlu mengimpor. Selain itu, pelaku IKM dan UKM juga bisa mendapatkan kemudahan pembiayaan melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Di sisi lain, Kemendag akan berupaya mencarikan pasar dan mempromosikan produk-produk IKM dan UKM. Selama ini telah diakui bahwa IKM dan UKM menjadi penopang penting ekonomi setiap negara. Kendala yang dialami sektor tersebut di setiap negara relatif sama, yaitu menjaga konsistensi volume dan kualitas produk ekspor.

Kementerian Koperasi dan UKM memfasilitasi 36 UKM berorientasi ekspor untuk ikut serta dalam pameran bertaraf internasional, yang diselenggarakan di Jakarta. Sebanyak 24 UKM mengikuti IFFINA Furniture Indonesia 2016 di Jakarta Convention Center dan 12 UKM mengikuti Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran. Deputi Menteri Koperasi dan UKM Wayan Dipta menegaskan Kemenkop UKM selalu hadir untuk memfasilitasi para UKM dalam melakukan promosi.

Kedua pameran ini sangat penting untuk memperluas pasar ekspor para UKM yang memproduksi mebel sebab merupakan pameran mebel terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh buyer dari berbagai negara. Ada 24 UKM bidang dekorasi rumah (home decor) yang mengikuti IFFINA mencatatkan nilai transaksi ritel sebesar Rp472,5 juta dan transaksi trial order Rp2,99 miliar. Masih ada beberapa prospek order yang akan berlanjut antara lain dari buyer Turki, Perancis, Singapura, India, Arab Saudi, Korea, Australia, Dubai, Amerika Serikat, Madrid, Dubai, Jerman, Malaysia, Belanda, Kenya, Jerman, Hongkong, Tiongkok, Belgia, Italia, Taiwan, Spanyol, Argentina, dan buyer lokal.

Untuk 12 UKM yang mengikuti IFEX hingga 13 Maret, telah membukukan nilai transaksi trial order mencapai Rp1,43 miliar. Nilai transaksi ini akan terus bertambah hingga penutupan. Prospek transaksi pasca pameran masih akan lebih besar, karena peluang order dari business to business  dari buyer dari Perancis, Amerika Serikat, Hongkong, Arab Saudi, Jerman, India, Belanda, Australia, Belgia, Swiss, Spanyol, Taiwan, Thailand, Italia, Israel, dan buyer lokal. Kedua pameran merupakan pameran yang paling besar berskala internasional di Indonesia saat ini. Pameran ini lebih menyasar untuk membuka pasar-pasar tujuan ekspor baru dan mendapatkan buyer potensial dari berbagai Negara.

Kerajinan tanganPara pelaku UKM di Indonesia harus cermat melihat peluang ekspor produknya ke luar negeri. Ada beberapa produk UKM Indonesia yang masih dicari dengan jumlah permintaan cukup banyak. Informasi yang dihimpun Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari perwakilan perdagangan di luar negeri, ada beberapa produk UKM yang memiliki potensi cukup bagus untuk dipasarkan di Eropa dan Amerika. Seperti perhiasan dan aksesoris, obat-obatan herbal, minyak esensial/minyak aromaterapi, teh, gift product (kado), produk kulit, bir, sayuran, produk halal, madu, produk perikanan, payung, pakaian dalam dan sumpit.

Produk makanan pun punya peluang besar di pasar global. Produk makanan di Kepulauan Bangka Belitung dari olahan ikan, misalnya, banyak diminati oleh pasar ekspor di beberapa negara. Produk pengolahan hasil perikanan Babel diminati pasar ekspor karena memiliki cita rasa yang khas dan berkualitas tinggi. Sejumlah negara yang berminat itu tersebar di Eropa, Afrika dan Asia. Permintaan produk pengolahan hasil perikanan yang paling banyak diminati adalah getas, kricu, tripang, kemplang, krupuk, cumi kering, ikan asin, rusip dan terasi. Namun, perajin usaha kecil menengah yang bergerak di bidang pengolahan perikanan ini belum mampu memenuhi permintaan pasar ekspor yang sangat tinggi.

Beberapa investor dari manca negara telah menyatakan ketertarikannya, dan menawarkan kerja sama untuk dapat mengekspor berbagai produk makanan olahan perikanan ini. Seorang pengusaha asal Yaman menawarkan kerja sama ekspor berbagai produk makanan olahan perikanan sebanyak satu ton per bulan.

Tetapi tawaran tersebut belum bisa terpenuhi karena produksi makanan olahan perikanan ini, tidak memadai. Produksi pengolahan hasil perikanan tahun 2014 mencapai 73,103 ton dengan jumlah usaha kecil menengah pengolahan ikan sebanyak 1.648 unit tersebar di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang. Saat ini, produksi berbagai makanan olahan perikanan ini hanya cukup untuk memenuhi permintaan pasar lokal yang juga cukup tinggi.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank juga menggelar pameran berbagai macam produk UKM yang menjadi debiturnya. Pameran yang berlangsung di gedung Smeco, Jakarta tersebut diikuti oleh berbagai produk UKM dari berbagai daerah. Berbagai produk kerajinan dan produk makanan binaan Indonesia Eximbank yang telah tembus pasar ekspor turut serta seperti, textil, ukiran, serta produk hasil laut.

Selain melalui kegiatan Pembiayaan, Penjaminan dan Asuransi, dukungan terhadap segmen UKM juga akan ditingkatkan melalui penyediaan bimbingan dan jasa konsultasi bagi UKM, termasuk UKM penunjang ekspor guna meningkatkan kemampuan teknis dan kapasitas produksinya baik untuk ekspor langsung maupun pendukung ekspor. Sepanjang tahun 2015 silam, pembiayaan ekspor Eximbank mencapai Rp 65,5 triliun. Pertumbuhan pembiayaan ekspor mencapai 44% atau senilai Rp 45 triliun, sebanyak 92,16% berasal dari korporasi. Sedangkan sisanya 7,84% merupakan pembiayaan ekspor UKM.

Kemendag akan mengeluarkan cara baru mendapatkan pembeli dari luar negeri. Program ini diberi nama buyer mission yang artinya mengundang calon pembeli asing ke Indonesia dengan biaya dan akomadasi yang dibiayai oleh Kemendag. Program buyer mission itu nanti akan membawa calon pembeli ke sini. Ini adalah ide baru dan tahun pertama dan pertama kali akan dimulai bulan Mei.  Kemendag akan memberikan fasilitas buyer sebesar US$ 3.000 per buyer, tetapi harus ada transaksi dan harus ada bukti transaksi. Kita berani memberikan transportasi tetapi akhirnya harus mendapatkan kontrak.

Persyaratan perdagangan internasional – perjanjian dengan suatu negara yang akan dimasuki pasarnya membutuhkan skill, harus dipelajari, karena cukup rumit. Contoh sederhana, soal komunikasi harus menggunakan bahasa Inggris. Penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, menjadi persyaratan mutlak bagi pelaku UKM untuk bisa menembus pasar global. Namun harus diakui, tidak banyak pelaku UKM yang menguasai bahasa Inggris dengan baik. Mayoritas pelaku UKM memang tidak terbiasa dengan bahasa Inggris. Hal ini wajar, karena Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Indonesia. Berbeda dengan Singapura, misalnya, yang masyarakatnya menggunakan bahasa Inggris.

Jalan keluarnya, daripada direpotkan dengan persyaratan, pemerintah sebaiknya membantu UKM memasarkan produk-prduknya. Misal, membuat satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus menampung dan memasarkan produk-produk UKM ke luar negeri. Sehingga UKM akan lebih fokus untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksinya. Sistem ini pernah diterapkan di Jepang. Hal tersebut perlu untuk diterapkan. Karena bisa mengurangi ketimpangan dalam ekonomi. Selama ini ekspor kita hanya disumbang dari perusahaan – perusahaan besar, UKM tidak berperan besar. Supaya yang menikmati ekspor tidak hanya 5% – 10% masyarakat, tetapi oleh semua masyarakat. Jangan bangga jika 10 besar terkaya di ASEAN ada di Indonesia. Kita baru bisa bangga kalau kontribusi pertumbuhan ekonomi itu dari misalkan 80% masyarakat. Bukan hanya korporat raksasa.

Ada empat langkah yang harus ditempuh pelaku usaha hingga produknya bisa diekspor, yakni persiapan administrasi, legalitas sebagai eksportir, persiapan produk ekspor, dan persiapan operasional.

Sebagai badan usaha yang akan melakukan bisnis internasional tentunya harus mempunyai kantor yang bersifat permanen atau memiliki kontrak dalam jangka waktu panjang, beserta perlengkapan dan peralatan pendukung lainnya. Selain itu, pelaku usaha juga harus mempunyai jaringan komunikasi dan tenaga operasional yang dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris, serta menyiapkan  company profile sebagai  bahan informasi dan promosi kepada calon  pembeli.

Kemudian, calon eksportir juga harus mempersiapkan legalitas yang dibutuhkan untuk mengekspor produknya. Beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan di antaranya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pokok (NPWP), serta dokumen lain yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah persyaratan di atas dipenuhi, pelaku usaha juga harus menyiapkan dokumen lainnya seperti kontrak penjualan, faktur perdagangan, letter of credit (L/C), Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Bill of Lading (B/L), polis asuransi, packing list, Surat Keterangan Asal, surat pernyataan mutu, dan wessel export untuk eksportir.

Sambil persyaratan di atas dilengkapi, pelaku usaha sebelumnya harus dapat mengetahui ketentuan persyaratan internasional atau ketentuan permintaan pasar luar negeri, misalnya kuantias, kualitas, pengemasan, pelabelan, penadanaan dan waktu pengiriman. Pelaku usaha juga harus mengkalkulasi biaya-biaya yang diperlukan mulai dari ongkos produksi hingga pemasaran, sehingga bisa menetapkan harga jual produk. Selain itu, pelaku usaha juga harus bisa memastikan produksi yang kontinyu, sehingga tidak akan kelimpungan saat mendapatkan pesanan dalam jumlah yang besar.

Di sisi lain, pelaku usaha juga harus memperhatikan hal operasional lainnya, seperti proses ekspor, prosedur dan dokumen ekspor. Serta mulai mengenali kebijakan dan peraturan ekspor-impor, serta strategi ekspor. Saat ini para pelaku usaha bisa mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan Ekspor Daerah yang saat ini sudah ada di lima daerah. Pelatihan tersebut dipandu oleh para praktisi, sehingga materi yang diberikan bisa secara teknis. Karena sudah ada di beberapa daerah, pelaku usaha tidak perlu ikut pelatihan ke Jakarta. Selain itu, karena pengisi materinya adalah praktisi maka yang dijelaskan tidak mengawang.

Meskipun sudah banyak pelatihan diupayakan pemerintah untuk mendorong ekspor produk, namun masih banyak kendala lain yang dihadapi para pelaku usaha. Di antaranya, para pelaku usaha kurang mampu dalam melakukan komunikasi bisnis dengan calon pembeli. Selain itu, banyak juga yang belum tahu arti penting kontrak bisnis yang harus dilakukan secara cermat untuk menghindari perselisihan dagang. Pelaku usaha juga belum memanfaatkan keberadaan lembaga pemerintah di dalam dan luar negeri untuk mempromosikan produk serta berkonsultasi terkait peluang pasar.

Para pelaku usaha juga terus didorong untuk mengikuti berbagai program dan memanfaatkan fasilitas yang disediakan Kementerian Perdagangan, misalnya layanan satu pintu Customer Service Center dan Designer Dispatch Service (DDS).Dengan menjadi anggota dari layanan satu pintu tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh berbagai layanan seperti melakukan promosi, mendapatkan hasil riset pasar, dan permintaan hubungan dagang yang dikirimkan oleh para Perwakilan Perdagangan Indonesia di luar negeri maupun KBRI.

Di sisi lain, pelaku usaha juga harus menyesuaikan produknya dengan selera pasa yang dibidik. Mulai dari desain produk, preferensi konsumen, termasuk mengenai standar produk serta kebijakan perdagangan yang berlaku. Pelaku usaha juga harus mengubah mindset menjadi aktif, agresif dan kreatif. Dari awalnya menunggu pembeli, menjadi menjemput pembeli. (d mar)kegiatan ekonomi di desa 6

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *