Pesan Presiden Jokowi: Menjaminkan Sertifikat Tanah Sebaiknya Untuk Produktif, Bukan Untuk Konsumtif

Sejak pagi sebelum matahari terbit kesibukan di Taman Cakung Pulo Gebang, depan Kompleks Rumah Susun Rawabebek, Jakarta Timur, mulai terasa. Para petugas, baik dari pasukan oranye yang bertanggung jawab atas kebersihan di sekitar tepian Banjir Kanal Timur (BKT) sigap memunguti sampah-sampah yang masih tersisa. Satuan Polosi Pamong Praja (Satpol PPP), sibuk membantu Polisi Lalulintas (Polantas) mengatur lalulintas yang semakin padat. Anggota TNI – POLRI termasuk Paspampres telah siap di titik pos masing-masing.

Hari itu, Senin 3 Desember 2018, bagi masyarakat Ibukota Jakarta, khususnya warga Kota Administrasi Jakarta Timur, merupakan hari istimewa. Sekitar pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) bus-bus besar mulai mengalir memasuki area parkir. Ratusan Bus Pariwisata itu membawa 5000-an penumpang yang hatinya sedang berbunga-bunga – bahagia, karena menerima sertifikat tanah yang puluhan tahun dirindukannya. Bahagia, dan tak pernah terbayangkan, sertifikat itu diperoleh secara gratis. Mereka ada yang berstatus ibu rumah tangga, pegawai, ANS maupun karyawan swasta, karyawan kontrak, tukang bangunan, pedagang kaki lima, pedagang pasar, sampai pengusaha besar dan orang kaya, berbaur duduk bersama dalam satu bus. Ada yang mengajak anaknya yang masih balita, karena di rumah tidak ada yang mengasuh. Ada pula kakek – nenek yang usianya sudah di atas 70-an tahun.

Meski sudah cukup lama bus pakir, tetapi mereka harus bersabar duduk di dalam bus karena panitia belum mengizinkan memasuki tempat acara yang dihadiri oleh orang nomor satu di republik ini, Presiden Joko Widodo. Ketika jarum telah menunjukan pukul 12.30 WIB, saatnya sholat dluhur, beberapa umat Muslim menanyakan di mana ada masjid – mushola untuk sholat. Karena awan hitam yang memayungi Kota Jakarta turun ke bumi dengan lebat dan cukup lama, ada di antara mereka yang sholat, duduk di dalam bus. Setelah hujan reda, dan pembagian sertifikat tanah oleh petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) di dalam bus selesai, sambil memegang erat sertifikat yang membuatnya semalaman tak bisa tidur, mereka berbondong-bondong menuju tenda utama.

Sekitar pukul 14.00 WIB, Presiden didampingi Ibu Negara, Hj Iriana Joko Widodo, dan beberapa menteri Kabinet Kerja, antara lain; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, memasuki tempat upacara. Kedatangan Presiden untuk menyerahkan secara langsung sertifikat hak atas tanah di Jakarta Timur, adalah untuk kali ketiga penyerahan sertifikat tanah di tingkat kota. Kalau di Jakarta Timur ada 5000-an sertifikat tanah, di Kota Administrasi Jakarta Utara pada 17 Oktober 2018 diserahkan 10 ribu sertifikat tanah dan di Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 23 Oktober juga diserahkan 5 ribu sertifikat.

Warga masyarakat penerima sertifikat yang berasal dari 18 kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur antara lain dari; Kelurahan Cakung Timur tercatat sebagai kelurahan terbanyak yang bidang tanahnya diterbitkan sertifikat, yakni 1.000 bidang tanah, diikuti Kelurahan Pulo Gebang dan Pondok Kopi masing-masing 700 bidang tanah, Kelurahan Cilangkap dengan 400 bidang tanah sedangkan kelurahan lain seperti Kelurahan Pondok Bambu, Kelender, Cipinang Mura, Jatinegara Kaum, Cakung, Kelurahan Kebon Manggis, Kelurahan Pisangan dan sebagainya kisaran 100 – 200 sertifikat.

Menurut data Kementerian Agraria dan Tata Ruang, jumlah bidang tanah di DKI Jakarta tercatat sebanyak 1,7 juta bidang. Di Jakarta Timur sendiri jumlahnya tercatat sebanyak 448 ribu bidang, yang sudah tersertifikasi sebanyak 299 ribu. Tahun 2018 sebanyak 140 ribu bidang tanah didaftarkan, dan sisanya disertifikasi pada 2019. Di tingkat nasional, dari 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, baru kurang lebih 51 juta bidang tanah yang diakui hak kepemilikannya. Karenanya Presiden memberikan target tinggi bagi jajarannya, terkait penerbitan sertifikat untuk rakyat ini agar bidang tanah yang ada di Indonesia segera memiliki sertifikat.

Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa sejak 2 tahun silam telah memerintahkan jajaran terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan melakukan percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk diberikan kepada rakyat. Sebelumnya, tiap tahun pemerintah hanya dapat menerbitkan antara 600.000 – 800.000 sertifikat. Hal tersebut menjadikan pelayanan kepada masyarakat menjadi terkendala. “Sekarang dipercepat, diberikan kepada masyarakat. Penyerahan sertifikat itu merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang kerap terjadi di setiap daerah,” tegas Presiden.

Presiden mengaku, sering menerima keluhan soal sengketa tanah. Setiap ke daerah, baik ke desa, kampung, kabupaten, atau provinsi, juga saat menjadi gubermur di DKI Jakarta, keluhan sengketa lahan di mana-mana. Ada masyarakat dengan masyarakat, ada masyarakat dengan perusahaan, ada masyarakat dengan pemerintah, ada anak dengan bapaknya. “Ini fakta di lapangan,” tegas Presiden. Oleh karena itu, tahun 2017 Menteri BPN diperintahkan untuk mengeluarkan 5 juta sertifikat. Presiden tidak mau tahu, bagaimana cara menterinya memenuhi target yang ditetapkan.

“Saya enggak mau tahu 5 juta sertifikat harus keluar dari kantor BPN. Dan tahun ini (2018) 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun 2019 harus keluar 9 juta sertifikat.  Terserah, kerja dari pagi sampai tengah malam, Sabtu – Minggu kerja enggak apa-apa. Yang penting masyarakat dapat sertifikat, dan bahagia. Tetapi mesti diancam. Pak Menteri sudah tahu konsekuensinya, kalau mau bekerja bersama dengan saya ……. Pak Menteri juga harus memerintahkan kepada Kanwil BPN di daerah-daerah. Kalau target tidak tercapai, tinggal …..” kata Presiden tak melanjutkan kalimatnya.

Untuk mempercepat proses sertifikasi tanah secara nasional, pemerintah punya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sering dikenal dengan istilah presiden bagi-bagi sertifikat tanah gratis. Yang dimaksud bagi-bagi sertifikat gratis, yaitu; pemerintah membiayai seluruh proses sertifikat tanah masyarakat yang masuk dalam program PTSL, sehingga tidak ada biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Untuk program PTSL ini seluruh masyarakat dilayani, mau mampu atau tidak mampu semua dilayani. Melalui program ini semua didata oleh kelurahan dan disertifikatkan. Segala pembiayaan administrasi di Kantor BPN di seluruh cabang di Indonesia biayannya dibebankan kepada APBN.

Sistemnya, wilayah yang dipilih akan disisir untuk disertifikasi, dan lokasinya tersebar di seluruh Indonesia. Semua masyarakat, baik yang mampu maupun tidak mampu dihitung luas tanahnya dan disertifikat. Langkah ini dinilai efektif untuk mengejar target 126 juta bidang tersertifikat. Kecenderungan orang mampu, sebenarnya dia punya kemampuan, lepas dia mau atau tidak. Sementara yang tidak mampu, dengan program ini seluruh wilayah pasti tersentuh. Bagi masyarakat yang tidak mampu pasti bersemengat mumpung ada program. Mereka berfikir; Saya tidak punya uang, segera disertifikatkan. Sedangkan yang punya uang tidak usah mengeluarkan uang, kalau mau menyertifikatkan tanahnya seluas apapun. Kecuali badan hukum PT.

Artinya, dari bahasa Presiden membagi-bagikan sertifikat tanah, sebenarnya Presiden datang ke suatu wilayah yang sudah disisir program PTSL, lalu membagikan langsung sertifikat yang sudah selesai melalui berbagai tahapan seperti; pengumpulan data, verifikasi, penghitungan tanah dan surat-surat yang sudah terselesaikan tersebut oleh BPN. Selama ini masalah sertifikasi tanah yang ditemui antara lain menyangkut indentifikasi tanah yang masih dalam sengketa, pengukuran luas tanah, keberadaan pemiliknya, dan dokumen yang tidak lengkap. Berbagai masalah itu dikumpulkan, dikelompokan, dan dicari solusi bersama oleh BPN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Ada tanah yang diukur tetapi orangnya tidak ada, dokumen tidak lengkap, dan lain-lain.

Sistim ini jauh lebih cepat dibandingkan cara pendaftaran sertifikasi tanah yang dilakukan individu. Pasalnya, pelayanan sertifikat tanah ini dibuat jemput bola dengan pusat pengelolaan dan sistem di setiap kantor kelurahan di setiap daerah. Jadi, istilah bagi-bagi sertifikat maksudnya menyerahkan sertifikat tanah kepada pemiliknya yang sudah mengikuti melalui program PTSL. Hal ini dilakukan untuk mendata supaya tanah di seluruh Indonesia terdaftar. Ketiadaan sertifikat bagi pemilik tanah mengakibatkan banyak sekali sengketa terkait pertanahan. Presiden, yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengakui sebidang tanah di Jakarta ada yang punya 2 – 3 sertifikat sehingga menyebabkan sengketa lahan. Hal itu yang membuat Presiden akan terus mengawasi soal sertifikat lahan. Prosesnya pun harus dipercepat.

Kalau sudah pegang ini, yang namanya sertifikat, enak. Ini adalah tanda, bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kepemilikan hak atas tanah memang wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang diterima oleh ribuan orang di Jakarta Timur itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.  Presiden berpesan, penerima sertifikat tanah agar berhati-hati ketika hendak meminjam uang ke bank dan menggunakan sertifikat tanahnya sebagai jaminan.

“Kalau mau ‘menyekolahkan’ sertifikat tanah untuk jaminan ke bank, silakan. Namun harus berhati-hati mengkalkulasi kemampuan membayar utang supaya sertifikat tanahnya tidak disita bank. Pinjam uang di bank dengan menjaminkan sertifikat tanah sebaiknya dananya tidak dimanfaatkan untuk hal-hal konsumtif. Misalnya, pinjam di bank Rp 300 juta, tetapi yang Rp 150 juta untuk beli mobil. Naik mobil, gagah, bisa keliling ke mana-mana. Paling hanya 6 bulan. Jika 6 bulan kemudian ga bisa nyicil ke bank – dealer. Mobilnya ditarik, sertifikatnya diambil bank. Ini yang kita tidak mau. Kalau pinjam ke bank, sebaiknya untuk kegiatan produktif. Contoh, pinjam Rp 300 juta, seluruhnya untuk modal usaha, modal investasi dan modal kerja,” jelas Presiden, seraya berpesan, agar masyarakat merawat sertifikatnya dengan baik. Difotokopi, disimpan di lemari – tempat menyimpan yang terpisah. Agar jika yang asli hilang, mudah menggantinya karena ada bukti fotokopi sertifikatnya.

BPN melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga target yang ditetapkan bisa terpenuhi. Target tahun 2018 sebanyak 7 juta sertifikat tanah, ternyata terlampaui. Untuk tahun 2019 targetnya ditingkatkan menjadi 9 juta sertifikat tanah. “Ternyata orang BPN bisa kerja berapa pun dikasih target,” tutur Sofyan Djalil. Pemda DKI Jakarta pun sangat mendukung program pemerintah pusat ini dengan menyiapkan angaran cukup besar. Tahun 2018 menyiapkan APBD Rp 120 miliar, dan tahun 2019 menganggarkan Rp 64 miliar. Anggaran tersebut untuk proses sertifikasi, biaya operasional pendukung, monitoring, evaluasi dan adminstrasi. Untuk itu Gubernur DKI Jakarta mengingatkan, agar para Camat, Lurah, Ketua RW, Ketua RT untuk tidak memungut uang dari warga terkait pembuatan sertifikat tanah. (Mar)

 

 

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *