Posisi Utang Luar Negeri Indonesia : Jangankan di 10 Besar Dunia, 100 Besar Saja Tidak!

Dalam suatu diskusi ekonomi, baik melalui siaran televisi, di warung-warung kopi  bertepatan dengan hiruk-pikuk kampanye pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg) kita sering mendengar sekelompok orang, terutama dari kelompok yang beroposisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Jusuf Kalla (JK) menyuarakan bahwa ekonomi Indonesia semakin sulit. Bahkan kata mereka, Indonesia berada di ujung kebrangkrutan.

Ada juga yang mengatakan, negeri ini sudah terlalu banyak utang. Banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mau dijual. Kata mereka pula, negeri ini diserbu jutaan tenaga kerja asing, khususnya dari China sebagai salah satu syarat negara tersebut berinvestasi miliaran dolar di Indonesia. Sementara pemerintahan Jokowi – JK tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Pesimisme itu dijawab Jokowi – JK; “Kita tidak perlu pesimis. Kita harus optimis. Benar, ada tenaga kerja asing. Tetapi jumlahnya tidak jutaan, dan hanya tenaga-tenaga ahli. Tidak benar BUMN dijual. Yang benar, bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersepakat dengan ketentuan yang tidak merugikan Indonesia. Soal utang luar negeri, negara mana yang tidak punya utang luar negeri? Amerika, Jepang, China, Korea tidak punya utang luar negeri? Arab Saudi yang kaya raya minyak saja juga punya utang. Demikian pula negara tetangga kita, Singapura yang kelihatannya megah, juga punya utang luar negeri.”

Menurut pengamat ekonomi yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. DR. Rhenald Kasali, dagelan-dagelan ekonomi seperti itu memang bukan hal yang baru. Dulu, Adolf Hitler juga menggunakan cara serupa saat merancang kekuasaan dengan menakut-nakuti kaumnya, etnis Aria, akan serangan ekonomi dari kelompok Yahudi. Kini, masyarakat Indonesia ditakut-takuti dengan serbuan produk-produk China.

Waktu Donald Trumps mencalonkan diri sebagai Presiden AS berkompetisi dengan Hillary Clinton calon presiden AS wanita pertama, Trumps pun menggunakan cara yang sama untuk penduduk kulit putih Amerika yang terdesak serangan imigran dan barang-barang impor akibat globalisasi. Bahkan cara serupa sedang dicoba di Italia dan Perancis. Apa akibatnya begitu mereka berkuasa? Kita semua sudah tahu. Dan bagi kita yang optimis, akan mengatakan; “Indonesia tidak akan bangkrut. Indonesia akan mampu membayar utang-utangnya.”

Kalau bicara tentang sepak bola, kita memang jeblok. Tetapi jika membicarakan tentang utang, menurut Rhenald, adalah bicara peringkat. Jika sepak bola dijadikan sebagai acuan, pantaslah kita berkecil hati. Pasalnya, Februari 2019 yang lalu Federation of International Football Association (FIFA) menempatkan Timnas Sepak Bola Indonesia di peringkat 159 dunia dari anggota FIFA yang berjumlah xxxxx negara.  Peringkat itu memang rendah. Indonesia berada di bawah negara-negara Asean seperti Vietnam (peringkat 99), Thailand (115), Filipina (123), bahkan Myanmar (138). Meski masih di atas Singapura (165) dan Malaysia (167). Isu korupsi juga masih masuk akal dan berhubungan dengan sepak bola. Kalau yang urus PSSI tak membenahi korupsi dan permainan atur mengatur skor, prestasi atlet akan sulit dinaikkan.

Maklum, Indeks Presepsi Korupsi yang diumumkan Transparency International Indonesia (TII), Januari 2019 masih menempatkan Indonesia di ranking 89. Jauh di bawah Singapura di peringkat 3, Brunei Darusalam (31) dan Malaysia (61). Tetapi, kita memang masih di atas Filipina dan Thailand yang sama-sama berada di peringkat (99), atau Vietnam (117).

Terkait ekonomi, bukan pengutang yang diperhitungkan. Ekonom Dan Kopf juga telah mengumumkan kajiannya tentang gejolak ekonomi. Perang dagang antara AS dan China saat ini memporak-porandakan ketenangan berusaha dan menimbulkan banyak masalah baru. Khususnya kemampuan dunia usaha dalam menjamin kestabilan, menuai keuntungan. IMF bahkan mengatakan, tahun 2019 selain pertumbuhan ekonomi dunia melambat, risiko berusaha juga meningkat.

Namun, berkebalikan dengan ucapan para politisi yang tengah bertarung berebut kursi bergengsi dengan sebutan Dewan Yang Terhormat, Kopf menemukan dalam keseimbangan ekonomi, dan Indonesia-lah juaranya. Dia menelisik pendapatan riil per kapita menurut data Bank Dunia antara 2002 sampai 2017. Indonesia bahkan jauh lebih unggul China dan India yang tumbuh sekitar 2% di atas kita. Artinya, semakin banyak fakta yang menunjukkan kepemimpinan ekonomi kita tak seburuk yang disangkakan.

Sejalan dengan Kopf, ternyata kita juga belum ada apa-apanya dalam soal berhutang. Mungkin karena itu, kemudian isu soal utang akhirnya surut. Kalau kita pakai debt to GDP ratio sebagai Indikator yang mengukur ratio utang terhadap kue ekonomi atau Gross Domestic Product (GDP)-nya, apakah Indonesia ada di daftar 10 besar negara dengan rasio utang terbesar dunia? Jawabnya, ternyata tidak ada! Apakah di ranking 20 besar? Ternyata juga tidak! Ranking 50 besar dunia? Tidak! Ranking 75 besar? Tidak! Ranking 100 besar dunia? Tidak juga!

Indonesia ada di ranking bawah. Artinya, menurut Rhenald Kasali, dibandingkan pendapatannya, utang kita kecil. Kalau mau memanfaatkan pendapatan hari esok, maka potensi kita untuk membangun masih sangat besar. Dicontohkan, per Desember 2017, debt to GDP ratio Indonesia hanya 28,7%, sedangkan pada Desember 2018 menjadi 29,78%. Jika dibandingkan negara lain, Indonesia berada di ranking 133 dunia. Artinya, utang bukan andalan Indonesia. Juga sungguh tak bermoral menakut-nakuti bangsa sendiri agar kurang percaya diri terkait utang ini.

Semakin maju ekonomi dan semakin kagum dengan kemajuan bangsa-bangsa, ternyata utangnya juga semakin besar, namun tidak di Indonesia. Jepang, misalnya, salah satu negara digdaya itu ternyata juga jagoan utang. Jepang menempati posisi nomor satu dunia dengan debt to GDP ratio-nya 253%, kemudian Yunani urutan (2) dengan 178%, dan Lebanon (3) dengan 149%. Dari Asean, Singapura yang dianggap bersih dari korupsi, dan fasilitas publiknya maju ternyata berada di urutan ke-8 dalam berutang dengan rasio 110%, Vietnam urutan ke 56 (61,5%) Malaysia 73 (50,9%), Filipinan 95 (42%), Thailand 98 (41,8%), Kamboja 117 (35,1%) dan Miyanmar 121 (33,6%). Jadi, ada 7 negara Asean yang rasio utanya jauh lebih besar dari Indonesia. Maka, kalau ada yang membesar-besarkan bahwa setiap bayi yang lahir punya utang Rp13 juta di sini, jangan kaget, setiap bayi yang lahir di Singapura harus menanggung utang Rp700 juta.

Angka debt to GDP ratio itu tentu bergerak dinamis, tergantung nilai utang yang ditarik oleh pemerintah. Angka debt to GDP ratio Indonesia saat ini kemungkinan di kisaran 30% atau malah sedikit di bawah itu. Jadi, ranking utang Indonesia juga tidak akan banyak berubah dari posisi 130-an. Bahkan negara Islam seperti Saudi Arabia pun ternyata juga berutang. Debt to GDP ratio-nya pada Desember 2018 yang lalu sebesar 17,2% dan berada di posisi 164 dunia. Menurut catatan utang kerajaan ini, Saudi Arabia rata-rata berutang 36,38% antara tahun 1999 hingga 2017, dan pernah mencapai 103,5% pada 1999. Jadi, janganlah kaitkan ini dan itu.

Tentu, ada beberapa indikator selain debt to GDP ratio yang digunakan untuk melihat utang negara. Misalnya, tingkat imbal hasil – yield dan porsi kepemilikan oleh investor domestik dan asing. Yang terpenting menurut Rhenald Kasali, kita harus paham bahwa utang Indonesia saat ini tidaklah mengerikan seperti yang dikatakan beberapa politisi yang ingin berkuasa itu. Apalagi APBN Indonesia sudah dikelola dengan prudent. Bahkan, sebagian utang kita berbentuk surat berharga syariah yang di-endorse oleh Dewan Syairah Nasional.

***

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno, berpasangan dengan calon Presiden Prabowo Subianto, mengaku mendapat laporan dari Tim Sukses-nya bahwa utang BUMN sudah lebih dari Rp5.000 triliun. “Ini utang sektor publik sudah di atas 60%. Kita mestinya konsen dan khawatir,” kata Sandiaga Uno dalam diskusi bertema ‘Selamatkan BUMN sebagai Benteng Ekonomi Nasional’. Sandiaga mengkhawatirkan, bagaimana kalau ada eksternal dan internal shock, ada perlambatan ekonomi, dan trade war – perang dagang berlanjut.

Apa yang dikatakan Sandi tidak mencerminkan sebagai seorang calon pemimpin nasional yang berani mengambil risiko, punya visi dan financial knowledge. Risiko itu pasti ada. Kalau kita berfikir dan mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, akan semakin banyak yang dikhawatirkan. Karena itu perlu jadi orang yang smart, tidak khawatiran. Soal utang BUMN sebesar Rp5.000 trilun, itu akumulasi termasuk utang BUMN Perbankan yang memang bisnis jasa keuangan.

Semakin besar dana pihak ketiga yang terhimpun di bank, berarti semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada bank, dan membuktikan bahwa ekonomi tumbuh di masyarakat karena orang mampu menabung. Utang riil yang berkaitan dengan aksi perusahaan untuk pengembangan bisnis adalah sebesar Rp1.980 triliun. Bandingkan dengan aset BUMN yang hingga akhir tahun 2017 telah mencapai Rp7.200 triliun. Jadi dengan aset sebesar itu dengan utang riil yang rendah, tidak ada risiko yang perlu dikhawatirkan. Apakah utang itu akan membebani negara, dan risikonya ditanggung negara? Berdasarkan pelaksanaan riil, dari sekitar 245 proyek strategis nasional (PSN) yang dipercepat oleh pemerintah di bawah komando Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), masih sangat sedikit yang dijamin oleh pemerintah.

Sejauh ini tercatat 2 BUMN yang mendapat fasilitas penjaminan pinjaman tersebut, yakni PT PLN (Persero) terkait listrik 35.000 MW dan PT Hutama Karya (Persero) terkait proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Dan, penjaminan itu hanya 6% dari PDB atau masih di bawah pagu Undang-undang (UU) sebesar 10%. Artinya, dari utang sebesar Rp1.980 triliun itu jaminan pemerintah hanya 6%. Apakah itu mengkhawatirkan? Tentu tidak.

Bagaimana utang BUMN perbankan yang mencapai sebesar Rp3.311 triliun, apakah berisiko? Dari total utang sebesar Rp3.311 triliun, sebesar Rp2.448 triliun atau 74%-nya merupakan komponen dana tabungan dan rekening koran (DPK). Ini tercatat sebagai utang, tetapi bukan utang riil. Itu justru jasa perbankan untuk dapatkan untung. Sebesar Rp355 triliun merupakan cadangan premi dan akumulasi iuran pensiun. Pertanyaannya, mengapa BUMN harus berutang? Karena pemerintah tidak cukup dana. Karena 90% dari APBN habis untuk belanja rutin, investasi pendidikan, dan daerah terluar.

Contoh, tahun 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi anggaran tertinggi yaitu Rp104,7 triliun. Sisanya, anggaran tersebut dialokasikan melalui Kementerian Perhubungan sebesar Rp44,2 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp33,9 triliun, setara investasi pemerintah baik itu lewat PMN maupun LMAN sebesar Rp41,5 triliun. Pemerintah hanya mampu menyediakan 8,7% dana dari total kebutuhan di sektor infrastruktur. Selebihnya adalah peluang bisnis bagi BUMN dalam skema PPP. Pemerintah memberi penugasan kepada BUMN untuk membangun.

Pemerintah memberikan total investasi infrastruktur yang dibutuhkan sejak tahun 2014 – 2019 sebesar US$ 450 miliar atau lebih dari Rp6.750 triliun. Pemerintah tidak bisa menanti swasta melakukannya. Karena kemampuan swasta nasional masih terbatas. Pemerintah hanya fokus membangun infrastruktur khususnya daerah yang tingkat komersialnya masih rendah. Yang tidak menarik secara perbankan.

Kita bisa bayangkan, hanya punya uang sebesar 7% dari kebutuhan dana yang seharusnya. Bagaimana caranya agar pembangunan tetap berjalan. Apakah negara harus tarik utang untuk memenuhi semua biaya membangun infrastruktur? Tidak bisa. Karena utang negara dibatasi rasionya oleh UU. Pemerintah tidak bisa sembarangan main utang begitu saja. Lantas bagaimana solusinya? Pemerintah menggunakan BUMN atau Swasta melaksanakan misi membangun proyek tersebut.

BUMN – Swasta tentu tidak bisa menyediakan sendiri uang sebanyak itu. Mereka lembaga bisnis. Tentu harus menarik dana dari luar. Kalau swasta mungkin tidak ada aturan mencari utang. Tetapi BUMN aturannya sangat ketat. BUMN tidak bisa menggadaikan asetnya tanpa seizin dari pemerintah. Pemerintah pun tidak bisa memberikan izin tanpa izin dari DPR RI. Maka, BUMN yang berhutang ke bank umumnya menggunakan skema non recource loan atau EPC loan (inkind loan), yang sifatnnya off balance sheet karena menggunakan SPC.

Namun untuk berhutang ke bank atau lembaga keuangan pun tidak mudah. BUMN harus dalam kondisi sehat secara financial. Karenanya pemerintah harus menyehatkan BUMN itu terlebih dulu. Setelah benar-benar sehat baru diberi tugas. Cara penyehatannya adalah melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) agar struktur permodalan BUMN semakin kuat sehingga feasible menarik pinjaman dari luar. Pemerintah juga menyediakan skema PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran) agar baik swasta maupun BUMN dapat lebih mudah berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Belum cukup, pemerintah juga membuka kanal pasar uang melalui aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memungkinkan dana nganggur di lembaga keuangan non bank seperti Dana Pensiun, Asuransi ditempatkan di pasar obligasi. Pemerintah juga membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang memungkinkan dana nganggur haji dapat ditempatkan di pasar obligasi infrastruktur. Sehingga akan terjadinya securitasisasi aset atas proyek yang sudah dibangun. Dengan demikian terjadi leverage asset untuk mengeskalasi kemampuan membiayai infrastruktur.

Semua proyek infrastruktur yang dibangun secara massif itu, rakyat (APBN) hanya menyediakan dana sebesar 8,7% dari total anggaran. Dan pemerintahan Jokowi – JK mampu melaksanakan amanah tersebut dengan sangat baik, tanpa harus menepuk dada. Kedua pimpinan nasional itu mampu memotivasi pembantunya, para menteri dalam Kabinet Kerja untuk membangun value lewat trust dan profesionalitas. Tanpa itu, tidak mungkin dapat financial resource dalam skema financial engineering yang smart.

Kita perlu membuka hati dan pikiran, bahwa negeri ini tidak buruk-buruk amat ekonominya. Kecuali kita sendiri yang ingin melihat buruk. Hanya orang optimis yang bisa melihat terangnya sinar matahari di balik awan gelap saat petir bersambar-sambaran. (mar)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *