PP No.46 Tahun 2013 Tidak Adil dan Tidak Pro Pengusaha Kecil

PERAJIN KERAMIK LOKAL KHAWATIR SERBUAN KERAMIK CHINAKomite Pengawas Perpajakan (KPP) akan meninjau ulang penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 tentang pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut menyusul banyaknya keluhan dan pengaduan dari wajib pajak yang menganggap peraturan tersebut tidak tidak adil dan tidak pro pengusaha kecil.

Adapun objek pajak yang diatur dalam beleid – kebijakan tersebut adalah usaha dengan penghasilan tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun. Sementara yang tidak termasuk yakni penghasilan dari pekerjaan bebas. Ada pengecualian untuk pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya. Ketua KPP Dr. Daeng M. Nazier mengatakan kebanyakan keluhan dari wajib pajak itu menyebutkan bahwa usaha yang beromset besar belum tentu untungnya juga besar.

Pelaku usaha – wajib pajak mengeluh karena pemberlakuannya sangat cepat sehingga membuat kelabakan karena belum siap dengan sistem tersebut. Tubagus Fiki Chikara Satari, pengusaha Distro asal Bandung menyatakan bisnisnya pasti terdampak jika dikenai PPh 1%. Dia ingin pemerintah memberi insentif nyata agar UKM semakin maju. Jangan hanya pajak yang dikejar-kejar. Salah satu bantuan nyata dari pemerintah, menurutnya, melindungi pengusaha kecil dari serbuan produk impor. “Selama ini kami berjuang sendiri menghadapi persaingan dengan produk asing murah yang makin banyak beredar di dalam negeri,” tandas Fikri yang usaha di bidang fesyen.

Menteri Keuangan Chatib Basri, UKM bakal diuntungkan, sebab ketika dikenai pajak, mereka bisa mengakses kredit perbankan. “Banyak sektor UKM yang potensial tapi tidak creditable. Dengan begini mereka jadi creditable,” kata Chatib. Tujuan utamanya, lanjut Chatib, bukan cari uang pajak, 1% dari Rp4,8 miliar – setahun Rp48 juta, omzet tertinggi, atau Rp4,8 juta per bulan. “Kalau omzet cuma separuhnya saja Rp2,4 miliar, berarti harus bayar 24 juta setahun. Bila dibagi 12 hanya Rp2 juta per bulan. Itu sama dengan orang bayar PTKP,” ungkap Chatib.

Karena itu, kata dia, pelaksanaan aturan pajak untuk UKM ini akan terus berjalan sesuai rencana. Dia yakin program ini akan lebih banyak manfaatnya karena membuat pengusaha menengah yang tidak masuk sektor formal jadi bisa mengakses kredit perbankan, lantaran sekarang kena pajak. “Yang lebih diuntungkan, dia menjadi sektor formal. Selama ini problem UMKM tidak bisa akses kredit. Mereka harus dibantu, sehingga pembukuannya legal. Kalau mau pinjam kredit ke bank, tapi tidak punya pajak, terus mau pinjam ke mana,” kata Menkeu.

Latar belakang dikeluarkannya PP No. 46 tahun 2013, lanjut Menkeu, dipicu oleh masih rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM, 0,7% sedangkan kontribusinya ke perekonomian Indonesia sangat besar yakni 57,94%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah UMKM 60 jutaan. Pengertian UMKM menurut Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp50 miliar dalam setahun.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan konon belum memetakan berapa banyak jumlah UMKM yang akan dikenai pajak penghasilan (PPh) 1%. Paling tidak, dari informasi Kementerian Koperasi dan UKM, jumlahnya sekitar 60 jutaan unit usaha di seluruh Indonesia. Tetapi, kata Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Masyarakat, DJP, Kismantoro Petrus yang telah terdaftar sebagai wajib pajak, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hanya 20 juta.

***

Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri menilai pajak UMKM ini tidak mencerminkan keadilan sosial. ”Pajak untuk perusahaan besar belum benar. Ini malah yang (perusahaan) kecil ditarik,” tuturnya. Ia juga mengkritik pemberlakuan pajak berdasarkan besar omzet penjualan. “Itu jahat. Omzet kan belum tentu untung. Tetapi usaha untung tidak untung harus bayar,” kata Faisal.

Lagi pula, kata dia, aturan itu bakal sulit dilaksanakan karena tidak ada jaminan semua UMKM punya sistem pembukuan yang baik. Ia menyarankan menggunakan aturan pajak yang berlaku flat seperti di Hong Kong. Pajak yang telah diambil pemerintah juga harus dikembalikan kepada para UMKM. Pelaku UMKM harus diberi bantuan seperti bantuan pemasaran, bantuan pengelolaan organisasi usaha, serta bantuan teknologi.

Anggota DPR Komisi XI Harry Azhar Azis menilai, pemberian pajak itu perlu dicermati. Jangan sampai pemerintah melupakan kewajiban menagih tanggungan perusahaan besar. Sebab, Kementerian Keuangan sampai sekarang juga masih keteteran mengejar tagihan pajak dari pengusaha kakap. “Saya kira itu harus berjalan terus (menagih wajib pajak besar), sebab target pajak pemerintah dari sana,” ujarnya. Selain itu, publik menunggu penuntasan kasus tagihan pajak Asian Agri. Perusahaan milik Sukanto Tanoto itu masih coba melawan putusan pengadilan yang mengharuskan mereka membayar seluruh tagihan dari Ditjen Pajak maupun denda Kejaksaan Agung.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh DJP terhadap 14 perusahaan di dalam Grup Asian Agri, perusahaan sawit itu harus membayar Rp1,2 triliun, ditambah denda Kejaksaan, maka pembayaran total menjadi Rp4,4 triliun. Harry menilai, beleid baru soal pajak UKM jangan sampai membuat Kemenkeu lupa pada kasus dan objek pajak besar. “Saya kira dua-duanya mesti tetap berjalan beriringan,” tegasnya.

Pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika menyebut, ada sesuatu yang mengganjal dari kebijakan ini. Pemerintah memukul rata pengenaan pajak dari UMKM.  Pengusaha mikro dan kecil harusnya tidak dikenakan pajak karena usaha mereka masih rentan. “Masa pemerintah mau mengambil sesuatu dari mereka yang rentan. Pemerintah tidak berkah nanti mengambil uang mereka,” ucap Erani. Seharusnya pemerintah bersyukur UMKM terbukti menjadi penyelamat ekonomi nasional dari keterpurukan akibat krisis global 2008. Terlebih, banyak orang yang tidak lagi berstatus pengangguran dengan bekerja di sektor usaha kecil. Jika mereka tidak punya usaha itu dan menganggur, maka akan menyusahkan pemerintah sendiri. Keberadaan pelaku UMKM saat ini juga tidak memberatkan pemerintah.

Mpembiayaan-umkmuncul kekhawatiran, usaha waralaba gerobak seperti kentang goreng dan jus yang beromzet besar, justru luput dari aturan ini. Namun menurut Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Masyarakat DJP Kismantoro Petrus, usaha berpendapatan besar seperti itu pasti terpantau. Bahkan, sebagian bisnis gerobak waralaba yang mirip pedagang kaki lima ini lebih berpotensi terkena aturan PPh biasa. Yaitu PPh progresif, misalnya penghasilan Rp50 juta per tahun kena 5%, Rp51 juta hingga 250 juta kena 15%, dan di atas Rp500 juta, kena PPh 30%.

Terkait dengan UMKM, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp4,8 miliar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak Badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Pengusaha UKM 16Wacana menjadikan UMKM sebagai fokus atau target pemajakan terdengar sejak pertengahan tahun 2011. Saat itu sumber data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5%. Oleh karena itu kuat dugaan bahwa terbitnya PP No. 46 Tahun 2013 adalah karena potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM belum tergali secara maksimal.

Dalam terminologi perpajakan, pengenaan PPh dari peredaran bruto dengan tarif tertentu dikenal sebagai salah satu cara penerapan presumption taxation atau presumptive tax (Victor Thuronyi, 2003). Dalam hal ini pihak otoritas pajak (fiskus) menganggap bahwa Wajib Pajak memperoleh penghasilan netto minimum sejumlah persentase tertentu sehingga diwajibkan membayar pajak. Selain Indonesia, beberapa negara lain juga menerapkan presumptive tax kepada kelompok Wajib Pajak tertentu yang umumnya adalah mereka yang disinyalir tidak bersedia secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mereka yang sudah terdaftar, tetapi tidak melaporkan penghasilan yang sebenarnya (Terkper, 2003).

Menimbang-Batas-Omzet-UKM-Kena-Pajak1Para pengusaha perorangan, kelompok petani dan para pekerja profesional yang melakukan transaksi dengan tunai juga menjadi target penerapan presumptive tax. Kelompok ini disebut sebagai kelompok yang sulit dipajaki atau disebut dengan hard to tax group. Bahkan para pengusaha kecil dan menengah juga termasuk dalam kelompok tersebut (Tanzi and Casanegra, 1989). Di sisi lain presumptive tax dipandang memiliki beberapa kelebihan terutama efektifitasnya dalam mengurangi beban administrasi Wajib Pajak dan administrasi perpajakan (fiskus) karena penghitungan pajak sangat sederhana, pemerataan distribusi beban pajak serta dapat mengeliminir penghindaran dan penyelundupan pajak (Victor Thuronyi, 2003).

Namun demikian aspek keadilan merupakan kritik utama atas penerapan konsep pemajakan yang bersifat final ini. Oleh karena itu penerapan presumptive tax  harus dilakukan oleh pemerintah secara selektif dan  hati-hati. Misalnya bagi kelompok  UMKM orang pribadi maupun badan usaha  yang selama ini telah sanggup menyelenggarakan pembukuan dengan tertib seyogianya tidak dimasukkan dalam cakupan ketentuan PP No. 46 Tahun 2013. Dengan memasukkan kelompok ini dalam ketentuan PP No. 46 Tahun 2013,  dorongan agar Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan sebagai bagian dari sistem self-assessment menjadi berkurang, pada hal salah satu tugas fiskus adalah pembinaan Wajib Pajak termasuk dalam hal kepatuhan penyelenggaraan pembukuan.

Penetapan tarif PPh Final juga sebaiknya dilakukan dengan benar-benar mempertimbangkan tingkat keuntungan rata-rata per sektor di UMKM, sehingga tidak menimbulkan perbedaan yang lebar antara UMKM yang dirugikan dan yang diuntungkan dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2013. Memang benar ketentuan ini tidak dapat menguntungkan semua pihak. Kata orang bijak: ”No one size fits all”.

***

Pertimbangan pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP No. 46 Tahun 2013 adalah  kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memerhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final.

Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (equity principle), pengenaan PPh final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity (Musgrave & Musgrave, 1976).

Pengusaha UKM 12Penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan netto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996). Berhubung PPh final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan netto seseorang atau badan usaha tidak akan memengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

Dengan mengenakan PPh final berdasarkan tarif 1%, UMKM yang berbentuk badan usaha tidak diuntungkan dan tidak dirugikan apabila persentase Penghasilan Kena Pajak terhadap peredaran bruto dapat mencapai 8%. Hal tersebut dapat dirumuskan dengan:  1% x peredaran bruto sebulan = 12,5% x 8% x peredaran bruto sebulan. Tarif 12,5% adalah merupakan tarif pasal 31 E dari UU PPh.

Apabila UMKM dalam bentuk badan usaha mampu meraih persentase penghasilan kena pajak di atas 8%, maka UMKM dalam bentuk badan usaha akan diuntungkan karena membayar PPh lebih kecil dari ketentuan sebelumnya. Demikian sebaliknya akan membayar PPh lebih besar apabila persentase penghasilan kena pajak kurang dari 8% terhadap peredaran bruto, bahkan akan tetap membayar PPh final meskipun dalam keadaan merugi. Persentase minimum atas penghasilan kena pajak yang harus dicapai oleh UMKM perorangan akan  lebih besar dari 8% agar tidak dirugikan dengan berlakunya pengenaan PPh final 1% dari peredaran bruto, sebab dengan berlakunya PP No. 46 Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak lagi menjadi faktor pengurang dalam menghitung kewajiban PPh UMKM orang pribadi.

Penerapan PPh final 1% terhadap UMKM yang mempunyai peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar setahun adalah tepat jika hanya dilihat  dari sisi  kemudahan dalam penghitungan pajak bagi kelompok perorangan dan badan usaha yang selama ini kesulitan menyelenggarakan pembukuan. Namun bagi UMKM  perorangan atau badan usaha yang selama ini telah menyelenggarakan pembukuan dengan tertib dan menghitung PPh dari penghasilan kena pajak yang senyatanya dari hasil pembukuan setelah dilakukan koreksi fiskal, ketentuan ini menjadi suatu kemunduran bagi mereka.

Betapa tidak,  untuk kelompok ini, konsep self – assesment yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya jelas menjadi tidak bermakna. Kebijakan pengenaan PPh final terhadap UMKM mundur dan tidak selaras dengan tujuan utama dari sistim self – assesment yaitu kepatuhan membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Semangat pemerintah mengejar target penerimaan negara lebih dominan terlihat dalam penerbitan PP No. 46 Tahun 2013. Jadi, sekadar memberi kemudahan kepada UMKM dalam melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh yang terutang. Tidak tampak jelas dalam rangka mendorong UMKM mudah dalam akses ke sektor keuangan, permodalan dan kredit perbankan. (mar)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to PP No.46 Tahun 2013 Tidak Adil dan Tidak Pro Pengusaha Kecil

  1. achmdy says:

    kami termasuk yang kena dampak PP No.46 Tahun 2013 hitungan pajak 1%,alih alih pengen taat pajak malah kena pala ,kalau hitungan 1% dari omset warung perbulan dari omset 3ojt paling banter keuntungan 10% kotor= 3000000 – trus tarif listrik 1200 perbulan 600 – pajak 1% 300000 – biaya lain2 termasuk transport belanja2 200rb lebih= jadi hasil bersih maksimal 1900000, keluarga tertanggung 5,bayangkan gimana bagi2 uangnya
    sedangkan termasuk PNS yang bergaji tetap maksimal 4000000 tidak kena pajak.
    kalau dikaji justru yang pas2an malah kena pajak

  2. ambarwati says:

    persentase penghasilan kena pajak terhadap peredaran bruto, berdasarkan laporan laba rugi 2012 / 2013 pak ?
    soalnya kalau laba rugi 2012 kan full menggunakan UU 36 Tahun 2008
    tapi kalau 2013 kan juli-desember sudah ikut final ?
    jadi memakai acuan laba rugi tahun berapa pak untuk menghitung Persentase nya tersebut ?
    terimakasih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *