Prof. DR Meutia Farida Hatta Dalam Asah Asih Asuh Prinsip Berkoperasi

Di tengah berkecamuknya krisis perekonomian dunia, pemikiran Proklamator yang juga adalah Wakil Presiden RI Pertama, Bapak Koperasi Indonesia, DR. Drs. H. Mohammad Hatta (Bung Hatta) menemukan relevansinya. Dan sangat tepat untuk diterapkan di negeri tercinta ini. Bung Hatta menyebut; “Koperasi adalah sokoguru perekonomian nasional”. Namun nyatanya, sudah tiga perempat abad (75 tahun) Indonesia meredeka, koperasi di Tanah Air seolah terbaikan.

Usaha mikro kecil menengah (UMKM), perajin, nelayan, petani, warung nasi hingga pedagang kaki lima selalu menjadi korban akibat lesunya perekonomian. Padahal keberhasilan pemimpin negara bukan semata diukur dari kemampuannya membangun infrastruktur; bandara, jalan tol, pelabuhan, bendungan, irigasi. Melainkan juga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang bisa dirasakan rakyat banyak. Khususnya rakyat bawah.

Bung Hatta memiliki pemikiran; “Satu-satunya cara untuk dapat mengangkat rakyat Indonesia keluar dari penderitaan ekonomi adalah menggunakan sistem ekonomi sosialisme demokrasi.” Berangkat dari kondisi itu Bung Hatta mendirikan koperasi sebagai cara untuk menggerakan roda perekonomian atas dasar kebersamaan – kekeluargaan. Sehingga yang lemah tidak akan terlempar dari pasar.

Bung Hatta memang bukan pencetus koperasi untuk kali pertama. Walau bukan ide original, namun faktanya Bung Hatta sudah sejak lama menaruh perhatian sistem ekonomi untuk negara yang baru berdiri saat itu adalah sosialis demokrasi. Ada tiga karakter pribadi Bung Hatta yang patut ditiru yaitu; santun, jujur, hemat dan sederhana serta sikap kemandirian. Buah pikirannya terkait dengan koperasi antara lain dituangkan dalam buku berjudul “Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun” terbit tahun 1971, dicetak ulang oleh Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta untuk kepentingan anggota.

“Koperasi adalah usaha bersama untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama. Karena itu kebersamaan sangat penting. Kebersamaan yang mendasari adanya sifat Asah – saling belajar, Asih – saling membantu bekerja sama dan Asuh – siapa yang tertinggal dan belum paham harus dibuat paham dan mampu. Inilah prinsip koperasi. Jadi, koperasi tidak ada penindasan terhadap yang lemah. Justru yang lemah itu diangkat sampai mampu mandiri,” urai Prof. DR Meutia Farida Hatta, putri sulung Bung Hatta, yang juga Guru Besar Antropolog Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat, saat memberikan pencerahan kepada anggota KPPD DKI Jakarta, dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2019 yang dilaksanakan pada 27 Februari 2020, di Auditorium Wisma Antara, Jakarta.

Di koperasi, lanjutnya, tidak ada pertentangan antara majikan dan buruh. Antara pemimpin dan pekerja. Semua yang bekerja adalah anggota dari koperasi itu sendiri, dan sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan koperasinya. Sebagaimana orang sekeluarga bertanggung jawab atas keselamatan rumah tangganya. Demikian pula para anggota koperasi, sama-sama bertanggung jawab atas koperasi mereka. Makmur koperasinya, makmur hidup mereka bersama. Rusak koperasinya, rusak hidup mereka bersama.

Menurut Prof. Meutia, ekonomi yang kelihatannya berjaya ini sebenarnya bukan ekonomi bangsa Indonesia, karena masih dikuasai asing. “Sering kali, bisnis besar itu bekerja sama dengan pihak asing, tetapi tidak memberdayakan masyarakat. Dan modal asing masih lebih berperan di Indonesia,” tegasnya. Masyarakat kalangan bawah tidak bisa merasakan sepenuhnya kejayaan ekonomi saat ini. Bung Hatta berpendapat, sistem perdagangan Indonesia dan pengelolaannya harus dijalankan rakyat Indonesia atas dasar kekeluargaan dan bukan diserahkan kepada pihak asing.

Dalam pidatonya 12 Juli 1951 Bung Hatta mengatakan: “Apabila kita membuka UUD 1945, membaca dan menghayati isi Pasal 33 (ayat1) di sana tercantum 2 macam kewajiban atas tujuan yang satu. Tujuannya adalah menyelenggarakan kemakmuran rakyat dengan menyusun perekonomian sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan. Perekonomian sebagai usaha bersama dengan berdasar kekeluargaan adalah koperasi. Karena koperasilah yang menyatakan kerja sama antara mereka yang berusaha sebagai keluarga.

Sesungguhnya gerakkan koperasi di Indonesia mirip dengan koperasi pertama kali dimulai oleh para pekerja dan penenun Rochdale di England yang membentuk koperasi konsumtif secara demokratis pada tahun 1840. Kemudian pada tahun 1852 dan 1864, koperasi ini dikembangkan oleh Hermann Schulze-Delitzsch dan Friedrich Raiffeisen menjadi gerakan Credit Union (CU) di Jerman.

Perihal didirikannya CU dilatar belakangi kala itu, 1846 – 1847 Jerman dilanda krisis ekonomi akibat gagal panen. Kondisi masyarakat Jerman benar-benar terpuruk. Terjadi musibah kelaparan dan musim dingin hebat. Penyakit banyak menyerang mereka. Seorang pejabat lokal setempat, Henry Wolff menggambarkan kondisi kehidupan petani yang menggantungkan hidupnya pada kemurahan alam dibuat tidak berdaya sama sekali. “Dunia Tak Berpengharapan”. Miskin tidak berdaya dan pertanian berantakan.

Kebanyakan mereka bekerja sebagai kuli bagi kaum kaya dengan upah jauh dari kata layak. Namun, ada juga sebagian dari mereka yang mencoba membuka usaha. Modalnya  pinjam uang kepada kaum lintah darat atau rentenir, bunganya sangat tinggi. Apabila mereka gagal bayar pada saat jatuh tempo maka tanah pertanian dan harta benda lain yang mereka gadai langsung disita. Bahkan sering terjadi harta benda para petani juga menjadi incaran lintah darat. Kehidupan petani pada waktu itu ibarat gali lobang tutup lobang, tutup hutang lama, cari hutang baru.

Kondisi kehidupan masyarakat bukan lebih baik, melainkan semakin menderita. Terjadi kontras antara yang kaya dan si miskin. Yang miskin tetap termarginalkan dan si kaya semakin kaya. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan dan menggugah hati Walikota  Flammersfield, Friedrich Wilhelm Raiffeisen.  Untuk mengatasi hal ini sang Walikota mengumpulkan pengusaha, kaum kaya dan dermawan sebanyak 60 orang.

Mereka kemudian mendirikan perkumpulan bernama Perkumpulan Masyarakat Flamersfeld. “Kaum miskin harus segera ditolong,” begitu kata Raiffeisen. Seruan sang Walikota pun ditanggapi positif oleh kalangan pengusaha, kaum kaya dan dermawan. Singkatnya dana terkumpul, kemudian dijadikan modal membuka usaha. Sang Walikota berkeyakinan, cara yang dilakukannya akan sangat membantu mengatasi kemiskinan.

Namun apa yang terjadi, bukan menolong tetapi malah dihambur-hamburkan, tidak terkontrol dengan baik. Sejumlah uang yang diberikan tak pernah cukup. Akhirnya, para pengusaha, kaum kaya raya dan dermawan enggan lagi memberikan uang. Meski demikian Raiffeisen tidak patah arang. Strategi baru pun disiapkan untuk mengatasi keadaan. Ia mencetuskan ide mengumpulkan roti. Raiffeisen kemudian mendirikan Brotveiren, suatu kelompok yang membagi-bagikan roti kepada kaum miskin.

Tidak hanya itu, Raiffeisen mendirikan pabrik roti. Rotinya dijual dengan murah bagi orang yang tidak mampu. Raiffeisen juga mendirikan perkumpulan yang bertugas meminjamkan uang dan membeli bibit kentang kepada petani. Tetapi hal itu ternyata tak menyelesaikan masalah kemiskinan secara permanen. Hari ini diberi, besok sudah habis begitu seterusnya. Ketika Raiffeisen pindah ke Heddersdoff, juga menjabat sebagai walikota (1852-1865). Di kota ini juga mendirikan perkumpulan bernama Heddesdorfer Welfare Organization, suatu organisasi yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Organisasi ini kemudian dikenal luas oleh masyarakat.

Walau pengorganisasiannya berhasil namun muncul kendala. Para penanam modal dari kaum kaya mulai luntur semangatnya, karena keuntungannya tidak mereka rasakan. Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan terutama mengenai prinsip dan metode pengorganisasian masyarakat. Akhirnya ganti konsep, dari pendekatan derma dan belas kasihan dengan prinsip; Menolong Diri Sendiriselfhelp.  Raiffeisen selalu menyatakan, ada hubungan antara kemiskinan dan ketergantungan. Untuk menghapus  kemiskinan, seseorang harus melawan ketergantungannya.

Juga dipopulerkan apa yang dikenal dengan formula Tiga S yaitu: Self-Help, Self-Governance, Self-responsibility – menolong diri, memerintah sendiri, bertanggung jawab sendiri. Kebebasan atas ketergantungan dari pemberian, dari politik dan dari tengkulak. Pendekatan ini sukses. Tahun 1864 Raiffeisen mendirikan sebuah organisasi baru berama “Heddesdorfer Credit Union” dimana kebanyakan anggotanya adalah para petani.

Untuk menjadi anggota, seseorang harus berwatak baik, rajin, dan jujur. Untuk mengetahuinya, tetangga harus memberikan rekomendasi. Kegiatannya mirip arisan, mengumpulkan sejumlah uang lalu meminjamkan kepada anggota yang memerlukan. Manajemen Heddesdorfer Credit Union dijalankan secara demokratis dengan cara: (1) Setiap anggota berpartisipasi dalam rapat anggota. (2)  Satu anggota satu suara. (3) Para anggota memilih pengurus dan membuat pola kebijakan bersama. (4) Dipilih suatu badan yang disebut; Pengawas. (5) Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Credit Union dan membuat laporan pengawasan kepada rapat anggota (RA). Raiffeisen menekankan kerja suka rela kepada Pengurus dan Pengawas. Yang boleh menerima imbalan hanya kasir purna waktu yang menjalankan operasional.

Organisasi ini berkembang baik, dan berjalan sesuai keinginan Sang Walikota.  Melalui organisasi, anggota yang terlibat memiliki kemampuan bangkit dari kemiskinan. Dan secara bertahap kemiskinan mulai berkurang. Berdasarkan pengalaman di atas, Raiffeisen akhirnya memiliki kesimpulan: Sumbangan tidak menolong kaum miskin, tetapi sebaliknya, merendahkan martabat manusia yang menerimanya.

Kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Kemiskinan disebabkan oleh cara berpikir yang keliru. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama, kemudian meminjamkan kepada sesama mereka. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan produktif, memberikan penghasilan. Jaminannya adalah watak si peminjam.

Menurut Bung Hatta, gerakkan kebangsaan Indonesia mengadopsi koperasi sejak lama. Karena filosofi koperasi sama dengan semangat self-help. Saat itu, gerakkan nasional percaya, kapitalisme tidak cocok dengan alam Indonesia. Gerakkan moderat semacam Boedi Oetomo (BO) saja menyebut; “Kapitalisme suatu tanaman dari negeri asing.” Para pemimpin pergerakkan kemudian melirik koperasi. Karena koperasi memiliki persamaan dengan sistem sosial asli bangsa Indonesia, yakni kolektivisme. Masyarakat Indonesia gemar gotong royong tolong-menolong. Koperasi juga menganut prinsip tolong-menolong.

Koperasi juga bisa mendidik toleransi dan rasa tanggung jawab bersama. Dengan demikian, kata Bung Hatta, koperasi bisa mendidik dan memperkuat demokrasi sebagai cita-cita bangsa. Koperasi juga mendidik semangat percaya pada kekuatan sendiri (self help). Setidaknya, semangat self-help ini dibutuhkan untuk memberantas penyakit “inferiority complex” warisan kolonialisme. Lebih penting lagi, koperasi bisa menempa ekonomi rakyat yang lemah agar menjadi kuat. Koperasi bisa merasionalkan perekonomian, yakni dengan mempersingkat jalan produksi ke konsumsi. Koperasi merupakan senjata persekutuan si lemah untuk mempertahankan hidupnya.

Namun, banyaknya koperasi di Indonesia saat ini rupanya tidak semua sejalan dengan desain awal koperasi pemikiran Bung Hatta yang memiliki mimpi besar terhadap perekonomian rakyat. Bung Hatta ingin persatuan hati dan kebersamaan membawa kesejahteraan bagi perekonomian seluruh rakyat Indonesia. Prof. Meutia menyatakan, pada saat belajar di Belanda, Bung Hatta melihat perekonomian Tanah Air-nya dikelola secara tidak baik. Lalu, apa yang baik untuk rakyat? Bung Hatta pergi ke Denmark melihat koperasi dan berpikir, ini yang cocok karena prinsip kebersamaan di desa-desa antar kaum, antar kerabat.

 “Kebersamaan itu penting. Sebab, dengan kebersamaan, orang tidak bersaing untuk saling mematikan tetapi bermitra bersama-sama dalam suatu wadah yang disebut koperasi. Jadi, sama-sama untung. Tidak seperti sistem kapitalisme yang menindas rakyat,” tegas Prof. Meutia. Tantangan zaman sekarang, lanjutnya, makin pesat, makin banyak, juga makin berat. Untuk bisa maju, anak-anak muda seringkali tak bisa bekerja sendiri. Karena itu harus membangun usaha bersama untuk menolong diri secara bersama-sama. “Koperasi membangun semuanya. Tidak hanya yang kuat, lalu yang lemah ditinggalkan. Karena itu bukan prinsip koperasi,” tegasnya.

Diungkapkan, dasar pemikiran Bung Hatta terkait kemiskinan dan keadilan sosial berpijak pada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Rakyat harus mengetahui dan memahami Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, setiap warga negara harus terus belajar, terutama generasi muda penerus bangsa. Setelah kemerdekaan dicapai, kedaulatan perlu dijaga. Prinsip yang dikedepankan adalah persatuan. Bukan sekadar berbangsa. Rakyat perlu hidup bersama dan memiliki perasaan sehati.

Perihal ketimpangan ekonomi dan sosial, pemikiran Bung Hatta dapat terlihat pada sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Semua agama berbicara perihal keadilan dan kemakmuran. Bangsa Indonesia miskin bisa terjadi karena terlahir dalam kemiskinan. Tetapi dalam UUD 1945, dan itu konsep Bung Hatta, rakyat Indonesia tidak boleh miskin sampai mati. Oleh karena itu, dalam UUD 1945 pasal 33 dan 34 berada dalam satu bab, Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 mengandung unsur perekonomian, dan pasal 34 mengamanatkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Jadi, cita-cita kemerdekaan; merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur adalah cita-cita dari pendiri Negara. Di situ Bung Hatta banyak berperan karena memikirkan kalau kita merdeka, merdekanya harus bagaimana. Menjadi negara seperti apa. Karena negara kepulauan harus mengangkat kebersamaan. Masalah ketimpangan yang mengemuka dewasa ini merupakan wujud dari tidak diimplementasikannya Pasal 33 UUD 1945. Tidak hanya itu, banyak aspek yang menyimpang dari pasal tersebut.  Misalnya, ekonomi disusun berdasarkan asas kekeluargaan – berdasarkan koperasi, tapi koperasi tidak lagi menjadi gerakkan dan kurang didukung oleh pemerintah.

Mengaku bukan ahli koperasi, namun sebagai putri Bapak Koperasi Indonesia,  pencerahannya tentang koperasi selalu ditunggu-tunggu. Pesannya; “Agar koperasi terus bertumbuh, berkembang dan maju lebih pesat, yang harus disadari saat ini, kita berada di era perubahan. Mau tidak mau kita harus mau berubah. Kalau tidak mau berubah kita akan hilang.” Ke depan, jika pola pikir berkoperasi tidak mau berubah, koperasi itu bisa hilang. Karenanya perlu dipikirkan bagaimana langkah-langkah yang harus dibangun. Di era global dimana perubahan teknologi serba cepat, yang terpenting jangan terlalu alergi dengan perubahan, dan jangan marah kalau diubah.

Para stakeholders – pemangku kepentingan; birokrasi, akademisi, praktisi jangan sungkan-sungkan untuk mencoba merestrukturisasi dan merevitalisasi konsep koperasi yang lama. Visinya sekarang sudah beda. Di era perubahan – keterbukaan lewat IT dan segala macam, mau tidak mau harus terbuka, fair – transparan. Ada contoh yang memprihatinkan, bagaimana harga gabah kering panen di tingkat petani hanya Rp 3.000,-  dan gabah kering giling Rp 4.000,- padahal pemerintah telah menetapkan harga Rp 4.800,-  Kemudian harga ayam di tingkat petani – peternak Rp 11.000,- per Kg, dalam Peraturan Pemerintah (PP) ditetapkan Rp 16.000,- per Kg. Sedangkan di pasar harganya Rp 35.000,- lebih. Jadi pasar keadilannya tidak muncul.

Yang harus ditempuh untuk melakukan perubahan, misalnya, kerja sama dengan lembaga pendidikan – perguruan tinggi untuk pendamnpingan dan sosialisasi tentang ekosistem bisnis koperasi. Langkah awal pendampingan, bagaimana mengindentivikasi masalah mereka masing-masing. Setelah diketahui bagaimana masalahnya, kemudian bagaimana membangun kemitraan. Setelah itu membikin Renstra – rencana strategis.

Pemahaman mengenai koperasi generasi baru lahir justru dari negara kapitalis, Eropa (Denmark, Perancis, Italia) dan Amerika. Di negara adidaya itu, masyarakatnya sangat merasakan pentingnya koperasi. Petani Amerika bilang; “Kalau tidak menjadi anggota koperasi bisa mati.” Petani di sana, kalau menjadi anggota koperasi merasa diuntungkan. Membeli input-input jadi lebih gampang, ketika panen yang menjualkan panenannya juga koperasi. Ini yang menyebabkan petani Amerika merasa enteng, dan sangat menikmati manfaatnya berkoperasi.

Saat menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, bersama Rektor UGM, Jogyakarta dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono mendeklarasikan berdirinya Gerakkan Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah-Usaha Perempuan (UKM-UP) sebagai penyangga utama ekonomi kerakyatan. Dengan adanya kelompok kerja pemberdayaan UKM-UP ini sangat membantu para perempuan pengusaha selaku anggota, dapat lebih efektif menggerakkan ekonomi sektor riil. Deklarasi yang dilaksanakan di Gedung GSP UGM itu dalam rangka memperingati 105 tahun kelahiran Bung Hatta.

UKM-UP dihimpun dalam jaringan kerjasama kooperatif agar sinergi dan rukun terus terjaga guna menghindari tumbuhnya bibit-bibit kapitalis kecil. Melalui kelompok kerja ini, perempuan pengusaha yang banyak bergerak disektor informal akan dapat lebih terlindungi. Lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah perempuan sehingga perlu diberdayakan dan mampu menjadi penyangga ekonomi bangsa.

Perempuan bukanlah beban – hambatan dalam pembangunan, melainkan justru menjadi salah satu potensi dan aset dalam pembangunan. Bahkan, dari sekitar 64 juta pelaku UMKM diketahui 60% pengelolanya dilaukan oleh kaum perempuan. Dengan jumlah yang cukup banyak ini, peran perempuan pengusaha menjadi sangat besar bagi ketahanan ekonomi, karena mampu menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa dengan harga murah serta mengatasi masalah kemiskinan.

Dalam menjalankan usahanya, perempuan pengusaha mengelola usahanya dengan hati-hati. Sehingga usaha yang dijalankan perempuan berpotensi lebih besar dalam disiplin pengembalian kredit. Bahkan tingkat pengembalian kredit dari usaha perempuan hampir mencapai 100%. Untuk mengantisipasi dampak globalisasi, pemahaman para perempuan pengusaha terhadap manfaat IT harus ditingkatkan. Hal ini dianggap penting guna mengimbangi perubahan-perubahan yang berpotensi terjadi.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, pelatihan-pelatihan kepada perempuan perlu, agar dapat memanfaatkan IT. Pelatihan bisa dilakukan kerjasama dengan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perindustrian. Keikutsertaan perempuan dalam usaha ekonomi sepenuhnya didukung oleh undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap ekonomi perempuan antara lain ratifikasi CEDAW dengan II No. 7/1978 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No. 11/2005 tentang Pengesahan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta UU No 12/2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights – Kovenan Internasional tetang Hak-Hak Sipil dan Politik. (adit – mar)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *