Prof. DR. Sri-Edi Swasono: Batasi Sikap Konsumtif, Menjadi Produktif

“Sesungguhnya koperasi seluruh dunia bisa maju, termasuk Indoneia. Tetapi di Indonesia koperasi tidak bisa maju karena pemerintah memelihara liberalisme dan kapitalisme. Saya sungguh bangga, di tengah-tengah koperasi kita yang terseok-seok, ada koperasi besar yang patut kita banggakan,” kata Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FE UI), Prof. DR. Sri-Edi Swasono, ketika memberikan motivasi dan pencerahan kepada anggota Koperasi Pegawai Pemerintah Daerah (KPPD) DKI Jakarta, sebelum Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan pada 27 Februari 2018, di Wisma Antara, Jakarta.

KPPD DKI Jakarta yang dipimpin H. Hasanuddin B.Sy., S.H., membanggakan, karena bukan saja koperasinya besar, tetapi juga sehat. Jumlah anggota 11.130 orang, aset Rp220 miliar lebih, tahun buku 2017 tidak punya utang sepeser pun, dan mampu menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) Rp15 miliar. Banyak koperasi yang tidak sampai berprestasi semacam ini. “KPPD DKI Jakarta bisa menjadi koperasi besar dan sehat karena taat azas,” tegasnya. Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta mengatakan: “Azas kebersamaan dan azas kekeluargaan itu Kooperasi, adalah sistem perekonomian Indonesia.” Dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (1) ditegaskan; “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.” Jadi, yang berazas kebersamaan dan kekeluargaan bukan hanya koperasi, tetapi dalam perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga harus ada azas tersebut.

Itu sebabnya pada tahun 1947 Bung Hatta menegaskan bahwa anggota koperasi tidak hanya yang di dalam koperasi saja, tetapi sesungguhnya dalam swasta pun harus ada semangat cooperative – kebersamaan, usaha bersama, buruh ikut memiliki saham perusahaan. Pelanggan swasta harus ikut memiliki. Di BUMN pun begitu. “Karena itu sangat disesalkan, Indosat dijual ke orang asing. Indosat itu bisa hidup karena kita punya hand phone (PH). Jadi, sesungguhnya Indosat jangan dijual, biarlah dimiliki orang yang punya  HP,” urai Prof. Sri-Edi. Orang mengatakan; “Apakah bisa?”

“Bisa saja!” tegas Prof. Sri-Edi, seraya memberi contoh, orang kirim SMS, misalnya, kalau sekali SMS dikenakan biaya Rp350, dibikin menjadi Rp700, dan yang Rp350 dihitung sebagai cicilan kepemilikan saham. Contoh lain, Garuda misalnya, setiap pelanggan – orang yang bepergian menggunakan pesawat Garuda, sebagian harga tiketnya bisa sebagai cicilan pembelian saham. Dengan demikian orang tertarik, jika bepergian menggunakan pesawat akan memilih Garuda. Inilah yang dinamakan usaha bersama – cooperative berazaskan kekeluargaan, tidak hanya di lembaga koperasi, melainkan di perusahaan swasta dan BUMN. Karena memang, UUD mengatakan; “Perekonomian.” Dan rohnya koperasi adalah kerja sama, musyawarah mufakat untuk menjacapai tujuan; sejahtera bersama. Itulah sebabnya, 32 tahun yang lalu ketika diangkat menjadi Profesor di UI, langsung dipanggil Presiden Soeharto.

Sebagai “aktivis” koperasi, Prof. Sri-Edi punya kenangan tak terduga, ketika suatu hari dipanggil Presiden Soeharto. Saat itu Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sedang kongres, dan akan memilih ketua umum baru. “Ed, kamu jadi Ketua Dekopin, ya!” kata Presiden. “Saya kaget, saya katakan kepada Presiden, mana bisa Pak? Ketua Dekopin harus dipilih oleh anggota, Pak. Pak Harto tersenyum; “Alaah, gampang diatur. Kamu nanti dipilih. Saya diam. Ketika akan pemilihan ketua, Pak Harto mengutus Pak Try Sutrisno. Saat melihat saya, Pak Try bilang; ‘Oh, Pak Edi Swasono ada di sini. Ini yang pantas jadi Ketua’. Dan akhirnya terplih jadi ketua. Saya kaget jadi Ketua Umum Dekopin. Ini pasti sudah diatur. Pak Harto kalau ada mau, harus jadi,” kenang Prof. Edi.
Di kesempatan lain, Presiden bilang; “Edi, kamu menulis dalam pengukuhan Guru Besar, ada pemilikan saham oleh koperasi, masih ingat? Coba kamu jelaskan!” Saya bilang; “Ada perusahaan besar, Pak. Perusahaan rokok. Itu industri terbesar setelah Pertamina. Sokoguru dari industri rokok itu adalah Koperasi Tembakau dan Koperasi Cengkeh. Jadi, Koperasi Cengkeh dan Koperasi Tembakau harus punya sahamnya pabrik rokok.” Pak Harto bilang; “Iya, ya! Kamu Dekopin bikin aturan, pemilikan saham oleh koperasi!” Karena pelanggan punya jasa, harus punya saham.

KPPD DKI sebagai salah satu koperasi besar, dan sehat setiap tahun membagi-bagi voucher belanja kepada anggota, memberikan hadiah yang nilainya sampai ratusan juta, dan mengajak anggota bersenang-senang – piknik. “Beli sepeda motor, penting. Umrah penting. Tetapi perlu dibatasi sikap konsumtif, menjadi produktif. Ada baiknya uang itu diatur, untuk pengembangan usaha, membuka KPPD Mart, misalnya,” pesan Prof. Sri-Edi. Anggota sebagai pemilik koperasi, sekaligus sebagai pelanggan, lanjutnya, wajib hukumnya bertransaksi dengan koperasi. Pinjam ke koperasi, belanja juga ke toko koperasi, sehingga koperasinya bisa semakin maju. Di beberapa daerah; Sleman, Yogya, Purwokerto, Semarang, Pekalongan, Tangerang, Depok, Bogor, sudah banyak mart yang dikelola oleh koperasi. Masyarakat, bukan hanya anggota koperasi pun mulai mau belanja di mart-mart tersebut.

***

Bagi pengurus dan pengawas periode 2017 – 2021, yang masih didominasi oleh wajah-wajah lama, termasuk Ketua Umum Pengurus, masih dipercayakan kepada Hasanuddin, dan Ketua Pengawas Drs. H. Subaning R., M.M., RAT tahun buku 2017 merupakan RAT perdana. “Walau pengurus baru, karena kami orang-orang lama, kerjanya sudah kompak,” tutur Hasanuddin seraya menambahkan bahwa pengurus dan pengawas telah berupaya maksimal mengemban amanah anggota, dan melaksanakan program kerja yang diputuskan dalam RAT tahun buku 2016 yang dilaksanakan pada 23 Februari 2017 di Hotel Millennium, Jakarta.

Terkait susunan pengurus dijelaskan bahwa pengurus terdiri dari 7 orang, unsur ketua 3 orang, unsur sekretaris 2 orang, dan unsur bendara 2 orang. Sedangkan pengawas ada 3 orang terdiri dari; ketua, sekretaris, dan anggota. Ke-10 pengurus dan pengawas tersebut mencerminkan demokrasi koperasi dan keterwakilan dari; unsur Balaikota, anggota, dinas-dinas, wilayah walikota administrasi, dan badan-badan yang ada di Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu program kerja yang menggema, dan menjadi media promosi efektif adalah wisata bersama. Setelah memboyong jalan-jalan 400-an anggota menikmati keindahan Pulau Lombok (2016), pengurus kembali memanjakan 400-an anggota wisata ke Pulau Dewata, Bali pada 12 – 14 Mei 2017. Sepintas, terkesan memang hura-hura. Tetapi sebenarnya ada tujuan lain, yang tidak kalah penting, dan juga tercapai. Tujuan pertama promosi, agar pegawai Pemda DKI Jakarta yang jumlahnya lebih dari 70.000 orang tertarik masuk menjadi anggota KPPD DKI Jakarta.

Kalau sampai akhir tahun buku 2017 baru 11.300 orang, berarti belum ada 20% dari jumlah pegawai DKI. Karena anggota yang diajak wisata hasil seleksi, yaitu hanya anggota yang aktif menabung dan pinjam di koperasi, serta disiplin mengangsur, juga memberikan dampak positif, anggota semakin banyak yang aktif berpartisipasi. Namun, demi penghematan seperti yang disarankan Prof. Sri-Edi, dan guna memenuhi kebutuhan dana untuk pinjaman anggota, tahun buku 2018 ditiadakan piknik besar-besaran.

Secara berkesinambungan dan berjenjang KPPD DKI juga menyelenggarakan pendidikan anggota. Pendidikan kader koperasi tahun 2017 merupakan angkatan ke-8. Jumlah peserta pendidikan kader koperasi setiap tahun di kisaran 250 – 300 orang. Karena biasanya diselenggarakan di hotel berbintang, maka anggaran yang dikeluarkan pun cukup besar, hampir Rp1 miliar. “Pendidikan kader koperasi bagi anggota ini penting, bukan saja untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang koperasi, juga untuk membangun sikap militan anggota. Hanya KPPD yang mampu melaksanakan pendidikan anggota secara besar-besaran dan berkesinambungan,” kata Hansanuddin. Pematerinya, lanjut dia, mereka yang sangat kompeten di bidang perkoperasian. KPPD bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Koperasi (Lapenkop) DKI Jakarta dan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin), Jatinangor, Bandung, satu-satunya perguruan tinggi koperasi yang ada di Indonesia, dan telah mencetak ribuan kader koperasi.

Dari sisi pengelolaan keuangan, kecuali audit internal yang dilakukan oleh pengawas sebagai perwakilan anggota, setiap tahun KPPD DKI juga telah diaudit oleh accounting public – auditor independen DR. Achmad R.K., Ak., M.M., CPA, CA. Hal ini untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sesuai dengan standar Sak Etap – Standar Akuntansi untuk Etintas tanpa Akuntabilitas Publik. Selama beberapa tahun KPPD DKI selalu mendapat kriteria wajar tanpa pengecualian (WTP). Kepada anggota yang pinjam uang di KPPD DKI juga disertakan dalam perlindungan asuransi, bekerja sama dengan PT Asuransi Bumi Putra yang telah berjalan cukup lama, hampir 15 tahun.

Dengan diikutsertakannya peminjam dalam perlindungan asuransi, jika peminjam meninggal dunia dan masih punya tanggungan di koperasi, maka pihak asuransilah yang akan melunasi pinjaman tersebut. Dengan demikian akan meringankan beban keluarga – ahliwaris anggota, dan uang lembaga – koperasi tetap aman. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, KPPD DKI juga memberikan voucher belanja, selama ini bekerja sama dengan Indomart, kepada 7.619 anggota masing-masing senilai Rp500.000 sehingga totalnya Rp3.809.500.000. Jika saja voucher belanja itu dibelanjakan di toko KPPD DKI sendiri, dan koperasi dapat untung 10%, maka akan dapat menghemat Rp380.950.000, suatu jumlah yang cukup besar dari satu program belanja. Untuk tahun buku 2018 pengurus juga telah memprogramkan hal serupa.

Sesuai keputusan RAT tahun buku 2017, bagi anggota yang meninggal dunia KPPD DKI juga memberikan uang duka sebesar Rp2,5 juta. Pada tahun 2017 anggota yang meinggal dunia ada 46 orang. Kalau tahun buku 2016 jumlah anggota KPPD DKI Jakarta baru 10.349 orang. Yang keluar karena meninggal dunia, pensiun, dan pindah tugas ke lembaga lain sebanyak 450 orang, dan anggota baru yang masuk sebanyak 1.231 orang sehingga jumlah anggota per 31 Desember 2017 sebanyak 11.130 orang. Anggota KPPD DKI Jakarta tersebar mulai dari kantor gubernur, walikota, dinas-dinas, kecamatan, sampai wilayah kelurahan.

Pada tahun buku 2016 KPPD DKI Jakarta memberikan hadiah umrah bagi yang Muslim (4 orang), dan sudah dilaksanakan. Bagi anggota yang non Muslim pun, Kristen atau Katolik, misalnya, ada hadiah wisata rohani ke Yerusalem. Ada juga hadiah peralatan rumah tangga, 200 unit teve LCD 43 inc, 5 buah sepeda motor, kulkas, dan AC. Untuk tahun buku 2018 diberikan paket umroh – wisata rohani untuk 4 orang anggota yang harus diundi, masing-masing senilai Rp25 juta. Seperti kebanyakan koperasi pegawai – koperasi karyawan pada umumnya, usaha KPPD DKI Jakarta yang paling dominan adalah simpan pinjam. Usaha yang lain; pertokoan, kredit elektronik, kredit sepeda motor bagi anggota. Karena semua dibeli secara tunai, ketika dikreditkan kepada anggota harganya relatif masih murah. Juga ada usaha kerja sama dengan pihak ketiga, persewaan rumah kost, persewaan ruangan kantor, ketika jelang lebaran juga kerja sama dengan PD Dharma Jaya, menyalurkan daging dengan harga lebih rendah dari harga di pasar.

Usaha simpan pinjam, target penyaluran pinjaman kepada anggota tahun buku 2017 sebesar Rp113,851.821.000 sedangkan tahun buku 2016 hanya sebesar Rp89 miliar. Sedangkan dana yang terserap oleh kebutuhan anggota tahun 2017 sebesar Rp113 miliar lebih. “Hampir Rp114 miliar,” tegas Hasanuddin. Namun, lanjutnya, jumlah anggota yang meminjam hanya sekitar 30% atau sebanyak 3.603 orang. Penyaluran kredit sepeda motor yang ditargetkan Rp10 miliar, realisasinya mencapai Rp20 miliar lebih, atau 104% lebih besar dari target.

Penjualan alat-alat elektronik pun mengalami peningkatan, dari rencana yang hanya Rp1,3 miliar realisasinya menjadi Rp4,6 miliar, atau ada peningkatan sekitar 258%. Yang ditunggu-tunggu anggota, adalah sisa hasil usaha (SHU). Untuk tahun buku 2017 SHU sebelum pajak sebesar Rp7.718.567.000. Sedangkan targetnya hanya Rp6,6 miliar. Jadi ada peningkatan hampir 16%. “Pedapatan kotor KPPD DKI Jakarta tahun 2017 sebesar Rp22,5 miliar. Sedangkan biaya – beban yang harus dibayar sebesar Rp14,6 miliar,” jelas Hasanuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pusat Koperasi Pegawai Pemerintah Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta, yang anggotanya 319 primer dan Bendahara Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI) yang anggotanya 33 koperasi sekunder.

Kalau mau jujur, lanjut dia, yang dinikmati anggota yaitu voucher belanja menjelang lebaran hampir Rp4 miliar dan wisata ke Bali hampir Rp3 miliar. “Karena peserta juga dapat uang saku sebesar Rp1 juta,” jelasnya. Terkait mengundang tokoh nasional, Guru Besar UI Prof. DR. Sri-Edi Swasono, yang bagi KPPD DKI Jakarta baru kali pertama, menurut Hasanuddin, perlu mempertemukan antara teori akademis seperti yang dipelajari selama ini dengan praktisi koperasi.

Rapat Anggota (RA) sebagai forum silaturahmi antara pengurus, pengawas, dan manajemen, dengan anggota, sekaligus forum tertinggi dalam berkoperasi. Karenanya, segala keputusannya bersifat final, tidak bisa diganggu gugat. Karena KPPD DKI Jakarta menganut sistem perwakilan, RAT harus tercermin keterwakilan dari semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Pada RAT tahun buku 2017 pengurus mengundang 144 perwakilan SKPD, sedangkan yang hadir 128 orang atau 88%, sehingga mencapai kuorum, dan RAT dinyatakan sah. Dalam penjelasannya, pengurus telah menyampaikan buku laporan pertanggungjawaban kinerja pengurus dan pengawas, 2 minggu sebelum pelaksanaan RAT. Tujuannya untuk dipelajari, sehingga pada saat RAT bisa menghemat waktu. Jika ada yang kurang jelas, peserta bisa mengajukan pertanyaan atau saran bagi kemajuan koperasi.

Beberapa saran dari anggota yang disampaikan kepada jajaran pengurus dan pengawas, misalnya; ke depan pengurus hendaknya lebih banyak membuat program sosialisasi ke SKPD agar para pegawai mendapat penjelasan langsung dari pengurus. Tujuan dari sosialisasi itu untuk menggiring 60-an ribu pegawai yang belum menjadi anggota KPPD DKI. Mereka mungkin sudah bergabung di koperasi yang ada di instansi masing-masing. Tetapi bergabung dengan KPPD DKI yang telah dikelola secara profesional akan memberikan dampak positif bagi pegawai yang bersangkutan. Menanggapi saran dari Prof. Sri-Edi agar KPPD DKI tidak boros, dan menjadi lebih produktif, ada anggota yang menyarankan agar pengurus mencari lahan untuk membuka usaha perparkiran di dekat stasiun-stasiun kereta, dan membuka toko-toko koperasi, Kopmart di setiap wilayah. Koperasi bisa juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk pengiriman barang. (mar)

This entry was posted in Cerita Sampul and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *