Program Pengampunan Pajak Juga Berlaku bagi UMKM

Tax Amnesty – pengampunan pajak terutang berbeda dengan pemutihan. Tax amnesty merupakan pengampunan pajak yang seharusnya terutang, dan tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, maupun sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Partisipasi warga Negara Indonesia untuk mengikuti program pengampunan pajak melalui deklarasi dan repatriasi periode pertama sangat penting. Tingkat partisipasi wajib pajak akan menjadi cermin keberhasilan implementasi pengampunan pajak di Indoensia.
Pengampunan pajak terutang itu; Ungkap – Tebus – Lega. (1) Laporkan harta yang belum dilaporkan atau disembunyikan selama ini sampai dengan SPT tahunan PPh terakhir 2015. (2) Pembayaran sejumlah uang (tarif) ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Uang tebusan = tarif X nilai harta bersih. Nilai harta bersih  = harta – utang. Harta adalah seluruh kekayaan dalam bentuk apapun. Sedangkan utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar berkaitan langsung dengan perolehan harta. (3) Lega, Anda tidak perlu takut apapun dalam berinvestasi, karena pelaporan pajak direset menjadi 0 (nol). Ini yang paling penting. Seseorang yang telah mengikuti pengampunan pajak ada payung hukumnya. Dimana tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana apa pun. Nama dan data pun sangat dirahasiakan. Menurut Presiden Joko Widodo hanya ada 3 (tiga) orang yang boleh tahu, Presiden, Wakil Presiden dan Menteri Keuangan. Orang dalam yang membocorkan akan ada tindakan pidana berat.

Periode pertama pengampunan pajak berlangsung pada 1 Juli – 30 September 2016. Tarif pengampunan pajak untuk repatriasi dan deklarasi dalam negeri periode pertama sebesar 2%. Ada tarif pengampunan untuk deklarasi luar negeri periode pertama 4%. Tarifnya akan terus naik hingga berakhirnya program pada periode ketiga, yakni 31 Maret 2017. Tarif yang berlaku sebagai berikut; Pengungkapan harta di dalam wilayah NKRI, Periode I 1 Juli – 30 September 2016 = 2%, periode II 1 Oktober – 31 Desember = 3% dan periode III 1 Januari – 31 Maret 2017 = 5%. Pengungkapan harta di luar wilayah NKRI periode I 1 Juli – 30 September 2016 = 4%, periode II 1 Oktober – 31 Desember 2016 = 6%, dan periode III 1 Januari – 31 Maret 2017 = 10%.

Contoh, kekayaan atau harta si A Rp3 miliar, sedangkan si A selama ini hanya melaporkan Rp1 miliar (terakhir SPT 2015). Maka selisih Rp2 miliar yang tidak pernah dilaporkan – disembunyikan itu yang akan dikenakan tarif tax amnesty – pengampunan pajak. Berarti si A harus membayar tebusan 2% dari Rp2 miliar, jika dilakukan pada periode pertama. Jika dilakukan pada periode II maka harus membayar tebusan 3% dari Rp2 miliar, dan jika dilakukan pada perioe III maka harus membayar tebusan 5% dari Rp2 miliar.

Program pengampunan pajak bukan hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga berlaku bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Tarif pengampunan pajak untuk UMKM dan Koperasi yang memiliki harta sampai dengan Rp10 miliar hanya 0,5%, dan berlaku tetap hingga program pengampunan pajak selesai (31 Maret 2017). Sementara bagi UMKM dan Koperasi yang memiliki harta di atas Rp10 miliar tarifnya sebesar 2%. Partisipasi WP pada periode pertama pengampunan pajak sangat penting untuk meyakinkan perekonomian Indonesia.

Begitu Undang-undang (UU) pengampunan pajak disahkan situasi berbalik. Saat ini semua orang optimistis bahwa Indonesia berada pada jalur yang benar untuk masa depan lebih baik. Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk berinvestasi di sektor riil karena memberikan keuntungan besar, bukan di Singapore atau di Swiss. Selain faktor, keberhasilan pengampunan pajak secara psikologis juga akan meningkatkan keyakinan dan keinginan pelaku usaha untuk berekspansi. Keberhasilan pengampunan pajak akan sangat menentukan kinerja fiscal Indonesia. Apalagi APBN-P disusun dengan asumsi ada tambahan dari pengampunan pajak yang cukup besar.

Apa yang membuat semua orang yang merasa melanggar harus ikut? Perlu diketahui, setelah tanggal 31 Maret 2017, berakhirnya pengampunan pajak, yang ketahuan tidak melaporkan akan dikenakan “hukuman” sangat tinggi, yaitu dikenakan PPh + sanksi 200% + pidana penjara. Kwartal pertama tahun 2018 (2 tahun lagi) semua lembaga, seperti perbankan, asuransi, kartu kredit dan lembaga-lembaga lainnya, diwajibkan menyerahkan seluruh data ke badan pajak. Bahkan telah ditandatangani nota kerja sama keterbukaan dengan Negara-negara di dunia. Orang-orang yang tidak ikut program pengampunan pajak akan sangat mudah diketahui. Mereka yang memiliki uang di Singapore, Swiss maupun negara-negara lainnya akan mudah terdeteksi, sehingga denda 200% dan pidana akan diberlakukan.

Kalangan perbankan kini sedang mematangkan mekanisme dan menyiapkan instrumen untuk menyerap dana repatriasi. Dana repatriasi itu bisa masuk ke deposito, obligasi atau rekening berkode khusus bagi nasabah repatriasi. Sejumlah lembaga juga sedang menyiapkan aturan dan instrumen untuk mengakomedasi masuknya dana dari program pengampunan pajak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), misalnya, telah menyempurnakan peraturan tentang trust untuk diperluas. Kalau selama ini hanya untuk korporasi, dengan adanya pengampunan pajak diperluas ke individu. Untuk itu perlu sosialisasi yang gencar agar semakin banyak WP yang tertarik memanfaatkan program tersebut.

Pemerintah menetapkan 18 bank persepsi sebagai pintu masuk pertama dana repatriasi program pengampunan pajak. Bersama dengan itu, pemerintah juga menunjuk 19 perantara pedagang efek dan 18 manajer investasi untuk menyalurkan dana sekaligus menjamin dana tidak keluar dari Indonesia dalam waktu minimal 3 tahun. Hal itu diumumkan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) pembiayaan dan Pengelolaan Resiko Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, dalam keterangan pers di Jakarta. Setelah berdiskusi dengan banyak pihak, antara lain dengan Bank Indonesia (BI) bank badan usaha milik Negara (BUMN), manajer investasi, dan perusahaan sekuritas, akhirnya Menteri Keuangan, P.S. Brodjonegoro, memutuskan repatriasi di sektor keuangan. Sebanyak 18 bank persepsi, sebagian bank asing, 19 perantara pedagang efek dan 18 manajer investasi menandatangani kesediaan ditunjuk sebagai pintu masuk dana repatriasi.

Guna menjamin dana tidak terbang keluar negeri dalam kurun waktu minimal 3 tahun, semua dana repatriasi wajib masuk ke rekening khusus. Untuk WP yang minta dananya dikelola dalam rangka program pengampunan pajak, Kementerian Keuangan telah membicarakan bekerja sama dengan Gateway. Gateway akan membuat kontrak dengan nasabahnya, semacam perjanjian investasi. Intinya, Gateway diberi hak hanya menginvestasikan pada instrumen di Indonesia. Selain itu, peserta program pengampunan pajak juga menandatangani surat perjanjian kesediaan untuk melaporkan hartanya ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini dimaksudkan agar tidak melanggar ketentuan kerahasiaan perbankan. Setiap Gateway wajib melapor pergerakan investasi dana repatriasi per bulan ke DJP.

Bank yang ditunjuk menjadi penampung dana repatriasi dari program pengampunan pajak juga wajib memberikan akses kepada Kementerian Keuangan untuk memantau pergerakan dana. Kewajiban ini ditetapkan untuk memastikan agar dana bertahan di Indonesia minimal 3 tahun. Tidak boleh ada hambatan (akses). Hal itu  tertulis dalam kontrak kerja sama. Juga kalau ada pelanggaran, seperti mengalihkan uang ke luar negeri, ada sanksinya. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 119 tahun 2016 tentang tatacara pengalihan wajib pajak ke dalam wilayah NKRI dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan dalam rangka pengampunan pajak. Bank persepsi diharapkan tidak sekedar menjadi penampung dana repatriasi di pasar keuangan. Namun, mereka juga harus ikut menumbuhkan sektor riil dari dana repatriasi. Untuk menggerkan roda perekonomian nasional, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri. Swasta perlu dilibatkan, terutama dalam pembangunan infrastruktur.

Persaingan perbankan di Indonesia, baik bank nasional maupun bank asing, bersifat terbuka. Ada kepentingan nasional yang harus diyakinkan bahwa bank asing memang benar-benar menyalurkan dananya untuk dalam negeri. Untuk bank yang mayoritas sahamnya dimiliki investor asing, ada ketentuan tambahan, yakni komitmen pemilik modal atau pimpinan kantor pusat bank tersebut untuk mendukung program pengampunan pajak dan repatriasi dana. Bank juga tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan upaya pengampunan pajak dan repatriasi. Jika mereka masih membujuk WNI agar menyimpan uangnya di luar negeri melalui fasilitas private banking, Menteri Keuangan tidak segansegan untuk mencoret bank tersebut, dan akan memberikan rekomendasi ke OJK untuk menghukum bank tersebut.

Beberapa kantor wilayah pajak mengakui bahwa sejumlah WP sudah berkonsultasi untuk mengikuti program pengampunan pajak. Di Kantor Pajak Wilayah Jakarta Utara, misalnya, sudah ada 149 WP berkonsultasi, dan 11 orang di antaranya bahkan sudah membayar uang tebusan. Kementerian Keuangan punya ruang untuk menerima limpahan dana repatriasi. Sisa utang yang belum ditarik tahun ini sekitar Rp150 triliun – Rp160 triliun. Selain itu, potensi penarikan utang pada Desember untuk kebutuhan anggaran tahun 2017 diperkirakan mencapai Rp100 triliun. (mar) 

This entry was posted in Sajian Khusus and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *