Rakyat Indonesia Yatim Piatu

Seorang pekerja menyusun tabung-tabung gas tiga kilogram, di salah satu pabrik tabung gas, di Tangerang, Banten, Rabu (12/11)Pergantian tahun mestinya menjadi momentum penting untuk menumbuhkan optimisme dan harapan. Tak terkecuali awal 2014 yang menandai mulainya tahun politik yang penuh kompetisi dan kontestasi politik. Namun harapan akan datangnya perbaikan itu redup seiring dengan pengumuman data Badan Pusat Statistik (BPS) ikhwal tingkat biaya hidup yang kian terkerek.

Dalam kurun waktu 5 tahun kenaikan biaya hidup mencapai 43% – 96,3%. Naiknya biaya hidup jelas berbanding lurus dengan kian beratnya beban hidup. Apalagi tingkat pendapatan masyarakat kalah jauh dibanding dengan naiknya harga-harga. Kini, beban hidup itu kian bertambah berat sejak PT Pertamina Persero Tbk menaikan harga gas Elpiji non subsidi 12 Kg dari Rp 70.000,- per tabung menjadi Rp 110.000,- per tabung (eceran). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penyalur gas itu memutus kankenaikan harga Elpiji 12 Kg karena mahalnya harga pokok Elpiji di pasar, dan turunya nilai tukar rupiah terhadap US$, yang menyebabkan kerugian perusahaan semakin besar.

Pertamina menjelaskan kerugian tersebut timbul akibat harga jual Elpiji 12 Kg masih jauh dari harga pokok perolehan. Harga yang berlaku saat ini, harga yang ditetapkan pada Oktober 2009, yaitu Rp 5.850,- per Kg. Padahal harga pokok sekarang Rp 10.785,- per Kg. Akibatnya Pertamina pun tekor triliunan rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan kerugian Pertamina dari bisnis Elpiji non subsidi dari 2011 hingga Oktober 2012 mencapai Rp 7,7 triliun, dan dikatagorikan sebagai kerugian negara.

Kita memahami, sebagai korporasi yang dituntut untung dan memberikan masukan uang kepada Negara, Pertamina pun tak elok jika merugi. Rakyat juga pasti senang memiliki BUMN yang sehat dan bisa dibanggakan di level global. Namun konstitusi sudah menggariskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Elpiji berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak. Karena itu Elpiji harus dikuasai Negara, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Rakyat akan makmur bila beban hidup lebih rendah dari pendapatan. Jika yang terjadi sebaliknya, itu berarti Negara gagal menggunakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk kemakmuran. Maka, jika negara ingin rakyatnya sejahtera hambatan yang menyebabkan beban hidup kian berat harus dihilangkan. Dalam konteks Elpiji yang terkait dengan hajat hidup orang banyak pemerintah tidak boleh cucitangan. Jangan biarkan Pertamina bertarung sendiri, mengatasi delimanya sendiri. Apalagi, apa yang terjadi dengan BUMN tak bisa sepenuh dilepaskan.

Kalau yang 12 Kg harganya naik, sementara yang 3 Kg tidak naik, apakah tidak akan terjadi pengoplosan besar-besaran. Kenaikan Elpiji, menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, corporate action, karena pemerintah tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan – mengintervensi harga. Kecuali yang menyangkut subsidi. Sesuai peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No 26 tahun 2009, bahwa patokan harga menggunakan harga internasional. Namun untuk menaikan harga Elpiji Pertamina harus berkoordinasi dengan pemerintah, meskipun berapa besarannya pemerintah tidak mempunyai hak untuk menentukan.

Pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa tidak benar, karena Pertamina itu milik negara, sehingga negara berhak intervensi kepada perusahaan negara tersebut. Peraturan menterinya saja yang harus dirubah. Kalau Pertamina rugi terus, kita masih punya Perusahaan Gas Negara (PGN), yang infrastrukturnya tidak pernah dibenahi oleh pemerintah yang sejak zaman Belanda sudah ada. Kenapa bukan PGN saja yang menangani gas untuk kebutuhan masyarakat. Selama masyarakat masih membutuhkan gas, mestinya, gas itu digunakan untuk keperluan domestik dulu, diolah menjadi Elpiji, itulah makna digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Bukan diekspor, tetapi kemudian kita mengimpor dari luar negeri.

Peraturan menteri itu jauh dari UUD, sedangkan UU saja bisa di-yudisial review apabila bertentangan dengan konstitusi. Apalagi peraturan menteri, yang sangat-sangat teknis, tidak boleh mengalahkan hal-hal yang memayungi peraturan tersebut. Perauran menteri itu bisa direvisi, misalnya, apa patokan harga Elpiji umum selalu menggunakan patokan harga internasional. Garisnya harus tegas, Pertamina ini disubsidi boleh rugi, atau harus selalu mendatangkan keuntungan.

Masyarakat tentu ingin mendapatkan Elpiji dengan harga terjangkau, tetapi juga sangat bangga bila BUMN untung. Selama ini, PGN memang hanya menyediakan gas untuk skala-skala yang lebih besar, seperti untuk industri dan sebagainya. Sedangkan skala hilir diserahkan kepada Pertamina. Akan banyak aturan yang harus dibaut lagi, misalnya, untuk Elpiji tidak lagi diserahkan kepada Pertamina, tetapi ke PGN. Merevisi aturan menteri itu “gampang”, bisa sehari selesai.

Kerugian bisnis Elpiji sesungguhnya menunjukan pemerintah kurang jeli menganalisis berbegai kemungkinan yang terjadi. Perencanaan pemerintah seolah gagal dalam berbagai kebijakan energi dan turunannya juga tidak cermat. Jangan biarkan rakyat yang sudah yatim piatu menjadi kian tak berdaya karena dihimpit beban hidup kian berat.

Bangunan logikanya harus jangan semata-mata berdasarkan pada aturan yang sifatnya paling teknis – paling kecil. Tetapi harus kita tarik kepada hal yang lebih luas, dan lebih ke atas yaitu Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Konsitusi Negara Pasal 33 sudah tegas menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ketika menyampaikan yudisial review UU Migas tahun 2001, kerangka berpikir – dasar berpikir – dasar rujukannya ketika mau memutuskan tentang yudisial review salah satunya menyebut bahwa negara itu punya tugas 5 hal yaitu; mengeluarkan kebijakan, tindakan pengurusan – mengurus, melakukan pengaturan, pengelolaan dan pengawasan atas sektor-sektor cabang produksi yang penting, termasuk di dalamnya Migas. Kelima hal tersebut harus dilakukan karena untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam konteks Elpiji, yang terjadi saat ini rakyat – masyarakat mengeluhkan karena beban hidup bertambah. Data BPS menyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir sudah terjadi kenaikan biaya hidup paling minim 43%, dan paling tinggi 96,3%, hampir 100%. Negara tidak boleh cuci tangan, tidak boleh mengatakan; “ini sudah urusan Pertamina, gas Elpiji 12 Kg tidak menjadi ranah pemerintah, karena ranah pemerintah hanya mengurusi yang 3 Kg. Terserah bagaimana Pertamina saja, karena faktanya Pertamina merugi rata-rata Rp 5 triliun – Rp 6 triliun per tahun, ya silahkan saja.” Pemerintah tidak bisa bilang begitu, karena negara harus mengurus – mengelola dan negara harus mengawasi semua untuk tujuan sebesar-besaranya kemakmuran rakyat. Kalau rakyat terbebani hidupnya – makin jauh dari kemakmuran, bisa dikatakan negara telah gagal mengelola sumber daya.

Yang kita saksikan saat ini, distribusi Elpiji 3 Kg dan 12 Kg sama saja, semuanya dilakukan secara terbuka. Mana yang berhak mendapatkan subsidi, dan mana yang tidak mendapatkan subsidi tidak jelas. Semua campur aduk. Dengan kata lain, subsidi tidak tepat sasaran. Bayangkan, banyak kelas menengah yang sebenarnya tidak layak menerima – bukan sasaran subsidi, faktanya mereka menggunakan gas 3 Kg. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika harga Elpiji 12 Kg dinaikan, disparitas harga luar biasa. Harga Elpiji 3 Kg di Jakarta berkisar antara Rp 16.000,- – Rp 17.000,- atau rata-rata Rp 5.500,- per Kg, sedangkan harga Elpiji 12 Kg Rp 110.000,- per Kg.

Di daerah-daerah, di Nias, Maluku dan Papua Elpiji 12 Kg harganya di kisaran Rp 180.000,- – Rp 200.000,- Dengan adanya disparitas – selisih harga yang sangat lebar akan menimbulkan mafia-mafia baru. Mereka akan mengoplos, terjadi migrasi dari 3 Kg menjadi 12 Kg. Belum ada satu pun negara di dunia ini yang mampu menghentikan kebocoran. Yang bisa dilakukan hanya meminimalisasi kebocoran akibat disparitas harga tersebut. Itu problemnya. Karena itu dipastikan terjadi kekisruhan di lapangan.

Peraturan apa pun yang ada di bawahnya harus merujuk pada peraturan yang ada di atasnya, UU – Konstitusi. Negara ini didirikan – ditegakkan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umum, untuk membangun rakyatnya agar hidup sejahtera, hidup damai, mendapatkan keadilan. Kalau rakyat tidak sejahtera – makin lama kondisinya makin terbebani, dan fakta menunjukan seperti itu, jumlah orang miskin semakin bertambah, artinya negara belum mampu mengurai – mengatasi persoalan yang memang menjadi persoalan klasik sejaka Republik ini berdiri.

Yang harus dilakukan pemerintah untuk mengurangi turunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga Elpiji 12 Kg, distribusi harus ditinjau kembali, dirapihkan. jika Elpiji dianggap sebagai hajat hidup orang banyak, maka harus disediakan dalam kondisi yang cukup dan terjangkau. Kalau belum terjangkau, tugas pemerintah membuat terjangkau. Misalnya, subsidi disetarakan sampai titik berapa harga itu akan dijual. Walau subsidi itu semakin berat, tetapi dinikmati masyarakat secara tepat – tepat sasaran, tidak masalah. Itulah tugas negara. Subsidinya bisa dialihkan dalam bentuk yang lain, pendidikan atau kesehatan, misalnya, akan lebih adil.

Tentang Elpiji ini negara belum dirasakan benar-benar hadir. Kebijakan energi masih tumpang tindih. Kalau kita lihat road map tentang energi sudah dibuat. Ada yang namanya Dewan Energi Nasional (DEN), juga sudah punya road map sampai tahun 2050. Sampai tahun 2020, bauran energi kita seperti apa, minyak kita akan habis tahun berapa, atau butuh minyak berapa, kemudian kita menyediakan alternative apa, juga sudah digambarkan. Tetapi kesetiaan – kesungguhan untuk menjalankan road map itu yang tidak ada. Dulu pernah gencar rakyat disuruh menanam pohon jarak untuk mengganti minyak. Tetapi setelah rakyat menanam jarak, dan panen harga jarak jatuh, petaninya rugi, akhirnya pohon jaraknya dibakar habis.

Gas diganti dengan biogas, misalnya, masyarakat mengupayakan sendiri infrastrukturnya, dan tidak mendapatkan insentif apa pun. Akhirnya, biogas tidak menjadi produksi masal. Kehadiran negara untuk memberikan insentif atas kreatifitas masyarakat untuk menyediakan energi alternatif nyaris tidak ada. Wajar jika masyarakat merasa seperti tidak punya pemimpin. Kalau pemimpin itu diibaratkan bapak rakyat, tempat mengadu, maka rakyat sekarang seperti yatim piatu, tidak ada tempat mengadu, tidak ada yang mendengar jeritan rakyat.

 

Soal road map energy sampai saat ini juga tidak dilaksanakan secara jelas, cara tindak seperti apa. Akibatnya seperti saat ini. Belum lagi problem-problem klasik soal koordinasi. Untuk pemerintahan sekarang, dimana jumlah pejabat menteri sangat gemuk, bukan lagi menjadi alasan, dan secara teknis sudah selesai. Problem mendasar terkait hajat hidup orang banyak tak boleh dikecilkan hanya soal-soal koordinasi.

Hajat hidup orang banyak itu soal mainset – pola pikir para pemimpin kita seperti apa. Kalau pola pikirnya bahwa negara mengurus rakyat, mensejahterakan rakyatnya, mestinya tidak ada persoalan-persoalan seperti ini. Tetapi karena cara berpikirnya memang pemerintah mengurus diri sendiri, maka rakyat seperti yatim piatu. Kalau pemerintah bilang; “kami sudah bekerja,” percuma. Masyarakat itu melihat hasil, tidak perlu terlalu tahu bagaimana prosesnya. Jika yang dirasakan bahwa hari ini beban hidup bertambah berat, kesejahteraan semakin jauh, apa maknanya. (Damianus)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *