Reformasi Total Kebijakan Koperasi Pedesaan

Oleh : Sularto

Bertempat di Dali, China, 26-30 Juli 2016, penulis berkesempatan mengikuti dan menyajikan materi kebijakan koperasi pedesaan mewakili Indonesia pada workshop on “cooperative financial services and rural development”. Penyelenggaranya adalah ICA – ACFSMC (International Cooperative Alliace – All China Federation of Suplly and Marketing Cooperatives). Acara ini diikuti 12 negara di Asia Pasifik. Tujuan acara ini, bagaimana koperasi, baik di Asia Pasifik dan dunia merumuskan kebijakan tentang membangun jasa keuangan bagi koperasi pedesaan dan pengembangan koperasi berbasis pedesaan.

Menarik sekali materi yang disampaikan Robby Tulus, tokoh dibalik pengembangan koperasi kredit (credit union) Lantang Tipo, Kalimantan Barat. Dia adalah mantan Regional Director Asia and Pacific ICA, dan juga tokoh dibalik suksesnya koperasi kredit di Indonesia, yang pada workshop ini menjadi fasilitator utama. Unsur paling mendasar yang dibutuhkan untuk memajukan sektor koperasi pedesaan selain partisipasi anggota koperasi (member partisipation) adalah kebijakan pemerintah yang konsisten termasuk di dalamnya kepemimpinan.

Cerita sukses dari Japang, Korea dan China dalam membangun koperasi pedesaan seperti membuka mata terhadap inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam membangun koperasi berbasis pedesaan. Patut untuk belajar dari kegagalan di Tanzania dengan program Ujamaa Village In Tanzania. Program ini gagal karena pertumbuhan tidak terkontrol, korupsi dan rendahnya produktifitas. Sebagai program pemerintah yang top down, Ujamaa Village In Tanzania melibatkan perlawanan petani atas keterlibatan pemerintah yang sangat tinggi.

Cerita kegagalan juga muncul dari Bangladesh dengan Comilla Model-nya. Terjadinya distorsi, mismanajemen, korupsi dan subversi jadi alasan utama kegagalan program. Dan seperti di negara berkembang lain, mental kredit macet menyebabkan program ini gagal. Di Philiphina pun tidak jauh beda, Samahang Nayon gagal menyejahterakan area pedesaan (rural area). Spirit “Bayanihan” atau mirip gotong royong di Indonesia merupakan merupakan norma budaya jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Dalam hal penyaluran kredit terhambat oleh terlalu lamanya masa tunggu petani dalam memperoleh pendapatan.

Kebijakan negara-negara di Asia tidak terlalu banyak berbeda. Indonesia, India, Malaysia, Monggolia, Srilangka, Philipina, Nepal dan Vietnam tampaknya masih berkutat menyusun arah kebijakan yang sesuai dengan potensi dan kapasitas negara masing-masing. Kegagalan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam membangun koperasi pedesaan di Indonesia sepertinya mirip dengan yang terjadi di beberapa negara asia lainnya. Penyebab utama kegagalan ini antara lain: kebijakan yang terlalu top down sehingga partisipasi anggota dan masyarakat yang relatif rendah, mismanajemen, korupsi, dan tidak adanya kebijakan yang berkelanjutan.

Model Pengembangan

Perdebatan soal apakah yang perlu dibangun adalah koperasi dengan satu jenis usaha (single purpose) atau koperasi serba usaha (multy pupose) menjadi kajian menarik untuk bahan diskusi. Di Indonesia ada beberapa koperasi peternak yang masih bagus beroperasi. Kita pasti sering mendengar KPSBU atau Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara. Koperasi ini menjadi salah satu ikon Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Koperasi ini sukses dengan konsep satu jenis usaha. Demikian juga koperasi peternak di Malang, Pasuruan, Banyumas, dan Jogjakarta sukses karena mengambil konsep satu jenis usaha.

Koperasi Unit Desa (KUD) yang pada era sebelum reformasi dijejali dengan program-program pemerintah gagal bukan karena konsep multi bisnis tetapi karena bisnis yang dikelola koperasi bukanlah bisnis inti dari anggota koperasi tetapi bisnis yang dibawa dari program pemerintah. Ketika sektor bisnis dialihkan kepada pihak lain maka tiba-tiba koperasi menjadi tidak punya bisnis inti yang dikembangkan.

Konsep KUD yang berbasis wilayah kecamatan dalam ukuran bisnis memang terkadang tidak mampu menjamin ketercukupan pasar terutama di luar pulau Jawa dengan wilayah yang luas namun dengan jumlah populasi yang sedikit. Untuk menjamin terciptanya pasar yang luas bagi produk pedesaan maka diperlukan area pasar yang cukup bagi terakumulasinya produk dan pasar. Salah satu kelemahan koperasi adalah mengakumulasi produk yang berkualitas, akumulasi ini gagal karena koperasi kekurangan stock produk. Kekurangan stock ini muncul karena jumlah anggota koperasi yang sedikit. Di sisi lain, koperasi seringkali tidak bisa memperluas pasar karena keterbatasan market area yang mampu diciptakan.

Koperasi tercipta dari pendekatan sosial dan bisnis yang saling berkaitan seperti dua keping mata uang. Modal sosial koperasi hendaknya menjadi modal penting dalam pengembangan model koperasi di Indonesia, kesatuan budaya dan semangat nasionalisme di satu sisi bisa dikemas menjadi acuan bisnis. Menumbuhkan kebanggaan mengkonsumsi produk sendiri bahkan produk koperasi bisa dilakukan sebagai kemasan modal sosial yang diarahkan pada bisnis. Mengambil pelajaran pada China, Japan dan Korea. Hampir seluruh produknya bertuliskan hurup mereka sehingga timbullah kebanggaan mengkonsumsi produk sendiri.

Sudah saatnya koperasi digali dari entitas yang menimbulkan kebanggan ber-Indonesia. Pembangunan koperasi pedesaan lebih tepat jika diarahkan pada terakumulasinya produk dan pasar. Dengan demikian, koperasi single purpose, lebih tepat dikembangkan di Indonesia. Kebijakan yang mendorong munculnya koperasi petani, koperasi peternak, koperasi kelapa sawit, koperasi peternakan ayam dan berbagai macam koperasi pertanian harus terus dipicu. Koperasi dalam wilayah yang luas akan menjamin efisiensi manajemen pengelolaan di banding dengan konsep KUD yang bersifat membatasi pasar dalam ruang lingkup sempit yang berimplikasi pada inefisiensi di banyak hal.

Koordinasi Lintas Sektoral

Berkaitan dengan pembangunan koperasi pedesaan, maka terlintas dalam bayangan kita bahwa Indonesia memiliki beberapa otoritas kementrian yang terkait. Sebut saja kementrian yang berurusan dengan desa, kementrian yang bersoal tentang pertanian, kementrian keluatan dan perikanan  serta kementrian koperasi. Paling tidak ada  empat kementrian utama dalam membangun koperasi pedesaan menjadi koperasi yang kontributif terhadap perekonomian. Miris memang saat ini koperasi yang jumlahnya 212.135 hanya memberikan kontribusi pada PDB sebesar 1,7 %.

Koordinasi lintas sektoral memang menjadi peristiwa langka di tengah ego sektoral yang saat ini menjadi isue paling menarik. Isu menariknya adalah bahwa masing-masing kementrian merasa harus dirinyalah yang berprestasi. Masing-masing kementrian harus otoritatif terhadap suatu kebijakan tertentu. Inilah mengapa seringkali satu program bertubrukan dan bahkan tidak sedikit saling mematikan.

Contoh nyata program yang kurang bersinergi adalah usaha desa. Konon usaha desa hendaknya berbentuk Perseroan (PT). Mengapa setiap desa harus memiliki usaha kecil-kecil yang terbatas area marketnya. Padahal belajar dari konsep KUD yang bahkan pada area kecamatan saja dalam perjalanan waktu KUD sebagian besar tumbang. Dana desa digelontorkan dan setiap desa harus  membangun usaha desa yang layak. Terlihat sekali bahwa kementrian yang mengusulkan dan memutuskan program ini tidak pernah berkoordinasi dengan kementrian lain.

Pusat-pusat ekonomi pedesaan yang bermaterikan pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan harus disinergikan antar sektor. Di mana area produksi dan di mana area market harus dipetakan secara benar. Desa sebagai komunitas produksi sekaligus komunitas konsumsi menjadi perhatian penting. Setiap kewilayahan memiliki potensinya masing-masing. Pekerjaan rumah terberat pertama adalah mengkonsolidasikan produksi seperti menjaga rutinitas produksi, menjaga kulitas produk, dan menjamin standar mutu dan layanan. Pekerjaan rumah kedua adalah, membangun pasar tidak saja domestik tetapi juga pasar internasional bagi produk pedesaan. Jika ini terjadi maka harga produk akan terjaga dan anggota koperasi atau masyarakat akan setia berproduksi.

Reformasi Total

Apresiasi positif terhadap pemerintah dengan program Reformasi Total Koperasi. Tiga agenda reformasi penting yaitu rehabilitasi, reorentasi dan pengembangan koperasi tampaknya akan membawa koperasi Indonesia menjadi lebih baik di masa datang. Namun agenda ini belum  terlihat pada konsep koperasi berbasis pedesaan. Pada faktanya, Indonesia sebagian besar masyarakat masih hidup dalam wilayah pedesaan. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagaimana menyusun kembali agenda memajukan perikehidupan masyarakat pedesaan berbasis koperasi.

Rehabilitasi koperasi pedesaan bisa dilakukan dengan cara mengkaji kembali aktifnya Koperasi Unit Desa (KUD) dalam satu wilayah dan satu jenis produk. Misalnya KUD pada wilayah pantai dengan profesi nelayan dari beberapa KUD bisa disatukan (merger) menjadi satu koperasi yang lebih besar, sehingga tercipta efisiensi produk dan pasar. Dengan jumlah keanggotaan yang besar dan sebaran pasar lebih luas maka dimungkinkan koperasi penggabungan ini akan bekerja lebih baik. Koperasi yang telah digabungkan ini bisa membeli alat/sarana produksi modern seperti pengolahan ikan modern dan memasarkan produk untuk domestik dan internasional. Koperasi pertanian padi, jagung, sayuran, kelapa sawit dan koperasi berbasis pertanian dalam arti luasbisa disatukan menjadi koperasi yang lebih besar dan bekerja lebih efisien. KUD-KUD yang telah mati suri tentu masih punya asset yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana produksi.

Reorientasi koperasi pedesaan diarahkan pada, bagaimana koperasi mampu menciptakan produk yang berstandar mutu dan dapat melayani pasar lebih luas. Koperasi pedesaan yang masih bisa diperbaiki tanpa harus digabungkan harus mulai berbenah untuk menggarap pasar anggota, lalu pasar nasional dan jika mungkin menggarap pasar internasional. Untuk hal ini Indonsia perlu belajar dari Thailand dan Vietnam. Dua negara tetangga ini sekarang aktif memenuhi pasar negara tetangga.

Agenda reformasi total koperasi pedesaan yang terakhir adalah pengembangan koperasi. Pengembangan koperasi harus dijalankan dengan konsep kerjasama antar koperasi. Koperasi petani kedai, petani padi, petani jagung, koperasi peternak dan berbagai macam koperasi harus saling bekerjasama pada lintas batas tertentu. Selalu ada irisan untuk membuka kerjasama. Reformasi total koperasi pedesaan ini hendaknya menjadi salah satu agenda utama pembangunan koperasi pada umumnya dan pembangunan koperasi pedesaan khususnya. (Penulis Ketua Umum Asosiasi Manajer Koperasi Indonesia (AMKI)

This entry was posted in Opini and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *