Rp 400 Triliun Untuk Menyejahterakan Masyarakat Perdesaan

Pemerataan pembangunan menjadi salah satu semangat paling dasar yang melatarbelakangi berjalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo. Semangat ini diejawantahkan dalam visi pembangunan yang lebih mengutamakan daerah pinggiran dan perdesaan. Dalam 5 tahun pertama pemerintahan Presiden Jokowi dana yang diglontorkan untuk membangun desa mencapai Rp 270 triliun. Kebijakan membangun dari pinggiran – Desa untuk menyejaterakan masyarakat berkelanjutan pada periode kedua; Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 5 tahun  dengan anggaran semakin fantasis, Rp 400 triliun.

Kebijakan Dana Desa ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan Desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga untuk itu peran dan potensi Desa harus diberdayakan.

Sebelum kebijakan Dana Desa ditetapkan, telah ada satu kebijakan yang pada hakekatnya adalah untuk membiayai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa, seperti Alokasi Dana Desa (ADD). Program ADD muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004, dimana ADD dialokasikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sebelum program ADD telah ada program Dana Bantuan Desa Bergulir sejak tahun 1969 yang disediakan pemerintah pusat dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres) Pembangunan Desa. Dengan demikian, kebijakan Dana Desa merupakan kebijakan baru hasil dari pengembangan kebijakan sebelumnya yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan.

Setelah 4 tahun pemerintahan Presiden Jokowi gencar melakukan pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi dan pengembangan wilayah perdesaan, tahun 2019 penyaluran dana Desa oleh pemerintah memasuki babak baru, mulai fokus mengenai pembangunan non fisik. Diantaranya mendorong pengembangan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta adanya inovasi dari Desa. Selain infrastruktur, inovasi dipercaya menjadi kunci untuk mendongkrak produktivitas sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi antara wilayah Desa dan perkotaan. Pemerintah menyatakan Rp 257 triliun dana Desa yang disalurkan sejak 2015 ke 74.957 Desa memberi pengaruh sinigfikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia.

Mengacu data di Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di wilayah perdesaan turun 1,29 juta jiwa pada tahun 2018. Atau dua kali lipat penurunan angka kemiskinan di wilayah perkotaan yang mencapai 500.000-an jiwa. Untuk kali pertama angka kemiskinan di Indonesia mencatat single digit, menjadi 9,66% pada 2018. Besarnya dana Desa yang disalurkan pada 5 tahun terakhir menghasilkan kegiatan ekonomi yang mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat desa hingga 50%.

Dana Desa juga telah berhasil membangun infrastruktur yang menunjang kegiatan produktif di Desa. Tidak kurang dari 158,6 ribu km jalan desa, 6.932 unit pasar desa, 14.770 kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), 942,9 ribu unit air bersih serta berbagai infrastruktur lain yang telah dibangun. Dana Desa juga mampu menunjang kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat desa. Sebanyak 18.400 unit Posyandu, 178.000 unit MCK, 48.600 unit PAUD – TK, 8000 unit Polindes dan berbagai sarana prarana telah dibangun.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gajah Mada (UGM) Jogyakarta, menunjukkan bahwa Dana Desa telah meningkatkan kondisi infrastruktur jalan (81,9%), prasarana permukiman (27%), layanan kesehatan (43,9%), layanan pendidikan (27,8%), serapan tenaga kerja langsung (94,4%). Dana Desa juga berhasil berkontribusi pada modal BUMDesa (30,8%), peningkatan partisipasi masyarakat di 91,8% Desa dan peningkatan kompetensi kepemerintahan di 89,6% Desa.

Dana Desa juga digunakan untuk pembangunan fasilitas olahraga desa sebanyak 11.399 unit, penyediaan air bersih sebanyak 942.927 unit, pengadaan MCK sebanyak 178.034 unit, pengadaan sumur sebanyak 37.662 unit. Dana Desa pun direalisasikan untuk embung sebanyak 3.026 unit, irigasi sebanyak 39.656 unit, 179.625 unit dan tambatan perahu sebanyak 4.711 unit.

Berdasarkan data Kemendes PDTT, penyerapan dana Desa terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2015, penyerapannya mencapai 82% dari yang digelontorkan sebesar Rp 20,67 triliun, pada 2016 naik menjadi 97% dari dana sebesar Rp 46,98 triliun, pada 2017 naik lagi menjadi 98% dari dana sebesar Rp 60 triliun, dan tahun 2018 penyerapannya di atas 99% dari anggaran dana Desa sebesar Rp 60 triliun.

***

Menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, dana dari APBN yang telah disalurkan oleh pemerintah ke desa-desa di seluruh Indonesia boleh dibilang sangat fantastis. Dengan diberi perhatian yang luar biasa dari Presiden Jokowi maka impeknya bisa besar. “Dan yang paling menggembirakan, angka kemiskinan turun. Baru kali pertama dalam sejarah Indonesia penurunan angka kemiskinan di desa tahun 2018 lebih cepat daripada di kota. Jika bisa dipertahankan sampai 7 tahun ke depan jumlah orang miskin di desa akan lebih sedikit dibandingkan jumlah orang miskin di kota,” jelas Mendes.

Stunting – masalah gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang lama, juga turun dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti sarana air bersih, MCK, PAUD, Polindes. Stunting turun dari 37,2% menjadi 30,8%. Diakui bahwa ini masih tinggi, tetapi penurunan hampir 7% itu mungkin penurunan stunting tertinggi di dunia dalam kurun waktu tersebut. Gini ratio di desa turun, angka pengangguran terbuka di desa juga turun. Bahkan sekarang tinggal separuhnya dari angka pengangguran terbuka di kota.

Mulai tahun anggaran 2019 prioritas dana Desa diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi dan SDM. Untuk memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat perlu satu wadah dimana banyak masyarakat untuk berinovasi. Pemerintah bekerjasama dengan bank dunia membentuk Bursa Inovasi Desa. Dalam Bursa Inovasi Desa masyarakat dikumpulkan, ada fasilitatornya, kadang juga ada fasilitator dari luar negeri dan memberikan contoh-contohnya. Ke depan diharapkan muncul sentra-sentra ekonomi di pedesaan, sehingga masyarakat bisa bekerja, pertumbuhan ekonomi bisa naik. Inovasi-inovasi itu didokumentasikan dalam video maupun tertulis. Dan dimasukan ke portal Kemendes sehingga desa-desa lain bisa mengcopy atau mencontoh keberhasilan-keberhasilan yang ada.

Berbicara soal inovasi, kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Prof. DR Rhenal Kasali, membutuhkan daya kreatifitas, dan tentu dibutuhkan tambahan skill – ketrampilan untuk berfikir secara mandiri dan berfikir secara kreatif. Tentu, tidak bisa berfikir seperti orang kota ketika memandang desa. Dulu, diperlukan orang kota untuk membantu norang desa. Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) turun ke desa-desa, karena orang pandainya meninggalkan desa. Orang pandai yang tinggal di desa hanya aparat-aparat tertentu di sana.

Yang dilakukan pemerintah sekarang sangat menarik, karena memberdayakan masyarakat desa itu sendiri. Inovasi artinya mengajak berfikir, dan bisa merealisasikan pemikirannya sehingga akhirnya bisa menjadi kegiatan produktif. Ketika masyarakat desa berfikir; “Saya punya gagasan, saya punya uang maka saya harus berbuat supaya melahirkan kegiatan ekonomi, mengatasi masalah sendiri. Seperti masalah serangan hama, wabah, stunting, dan sebagainya.” Inovasi harus menghasilkan pembaharuan. Oleh karena itu pertukaran informasi sangat penting, dan bagaiman BUMDes-BUMDes harus saling terhubung, saling memberikan informasi, menyebarkan produk-produk, bahkan menyebarkan pengetahuan.

Pada tahap awal, kata Mendes Eko, mengajak masyarakat berpartisipasi tidak gampang. Agara mereka tertarik harus ada contoh-contohnya, baik melalui film atau media lain. Di Jambi, misalnya, ada daerah yang sebagian besar telah menjadi area perkebunan, sebagian lainnya area desa. Ketika mendapat dana desa, mereka duduk bersama bermusyawarah membahas pembangunan infrastruktur di area perkebunan. Akhirnya masyarakat kerja sama dengan salah satu perusahaan swasta mengelola limbah-limbah kelapa sawit menjadi kompos. Tahun 2018 perusahaan swasta tersebut membeli komposnya 1000 ton. Dan tahun itu juga BUMDes-nya sudah membayar pajak lebih besar daripada dana desa yang diterima. Desa yang tadinya miskin, sekarang sudah lebih sejahtera.

Contoh lain di Kabupaten Badung, Bali. Warganya budidaya rumput laut. Tetapi ketika mau menuju ke laut mengalami kesulitan karena ada tebing terjal. Inovasinya simpel – sederhana, tebing setinggi 100 meter itu dipotong, biayanya menggunakan dana desa, sehingga jalan turunnya menjadi mudah. Karena ada infrastruktur baru, dampaknya tahun 2018 dikunjungi turis lebih dari 1.000.000 orang.

Hambatan yang dihadapi selama ini, adalah bisnis model dan kemauan politik. Namun Presiden Jokowi kemauan politiknya di desa kuat sekali. Presiden percaya, pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa berkelanjutan. Sedangkan kemiskinan dan kesenjangan selama ini ada di desa. Karena itu komitmen Presiden di desa kuat sekali. Kalau kita lihat awalnya, persoalan dana desa sangat besar. Bahkan orang sempat mereview, dana desa apakah sudah siap. Pertanyaan itu muncul karena dana desa itu akan dikelola oleh 60% tamatan SD dan SMP.

Pola fikir Presiden, bukan masalah siap atau tidak siap. Kita harus bantu mereka supaya siap. Mereka jangan dibuli, melainkan harus dibantu, dan didampingi sampai sukses. Itulah komitmen politik. Kedua, bisnis model. Zaman dulu, uang diberikan dari pusat ke provinsi baru ke kabupaten dengan harapan bisa menyebar rata. Tetapi kenyataannya dari kabupaten tidak sepenuhnya menyebar rata ke desa-desa. Hingga tahun 2014 masih ada 20.000 lebih desa masuk dalam katagori miskin dan tertinggal. Masih ada 5.000 desa yang sejak Indonesia merdeka tidak pernah mendapatkan dana pembangunan dari pusat. Dengan adanya dana desa, dengan formula 70% dibagi rata dipastikan semua desa memperoleh anggaran pemgbangunan dana desa.

Kemudian desa yang miskin penduduknya banyak dan jumlah orang miskinnya banyak ditambah lagi porsinya 25%, dan 5% untuk desa tertinggal. Tahun 2019 dengan anggaran Rp 70 triliun setiap desa dipastikan mendapatkan anggaran Rp 700 juta, sedangkan untuk desa miskin dan tertinggal bisa mendapatkan sampai Rp 4 miliar. Jadi ada kesempatan desa-desa yang miskin untuk berkembang lebih pesat. “Tahun 2014 ada 20.000 desa tertinggal. Pemerintahan Presiden Jokowi sampai akhir tahun 2019 bisa mengentaskan 5000 desa tertinggal. Menurut Sensus BPS tahun 2018, awal 2019 kita sudah bisa mengentaskan 6.700 desa tertinggal. Jadi, sudah melebihi target,” tegas Mendes Eko.

Bisnis model, kata Prof. Rhenald, adalah cara pandang yang sangat diperlukan. Karena dengan bisnis model itulah kita bisa melihat suatu kegiatan ekonomi bisa berjalan atau tidak. Dengan adanya bisnis model seperti sekarang kita bisa melihat bahwa kegiatan ekonomi bisa hidup di pedesaan. Pada saat kita mengembangkan kewirausahaan tahun 1998 – 2000 jumlah wira usaha baru 0,sekian% saja. Saat itu mulai banyak anak muda berwirausaha, tetapi berfikirnya bagaimana membuat produk. Kita semua berani membuat produk, tetapi setelah itu, produk-produk tersebut akan dijual ke mana? Ini menjadi persoalan tersendiri. Namun kali ini ada jaminan pasarnya. Pasar ini juga sangat penting. Kemudian ada pihak yang menjadi mitra, dan melakukan pembinaan di desa-desa tersebut. Sehingga kemudian berkembang.

Ditambah lagi kita menyaksikan ketrampilan masyarakat sangat beragam. Jadi, opportunity – kesempatan memang ada di desa. Kita bisa melihat, bagaimana orang berfoto di dalam air. Zaman dulu tak bisa berfoto di dalam air. Bisanya di pinggir danau, difoto dari jauh, dan danau sebagai pemandangan. Tetapi sekarang, generasi milenial sangat kreatif, berfoto di dalam air senang kalau melihat ada ikan lewat di sampingnya. Sensasinya sangat berbeda. Kreatifitas ini ditangkap oleh orang-orang desa. Kemudian mereka menyajikannya dalam bentuk produk, sehingga pasarnya tumbuh. Dibidang pertanian, pasarnya adalah pertanian itu senidri. Di sana membutuhkan pupuk, dan masyarakat desa memproduksi pupuknya seperti pupuk organic, misalnya.

Jenis program inovasi desa untuk kewirausahaan, kata Mendes, sekarang sudah tercatat ada 18.380 inovasi dan dibidang infrastruktur tercatat 14.000 lebih, SDM 13.000-an. Itu inovasi yang telah diahasilkan dalam setahun terakhir. Karena tahun 2018 baru dimulai. Contoh konkret, misalnya, pembentukan BUMDes, Desa-desa Wisata, UKM. Kemudian di DIY akan diresmikan 90 orang yang bekerja sama dengan Microsf Foundation dari Amerka untuk memasarkan produk-produk kreatif yang market – pasarnya sudah ada di Amerika. Produknya, benang yang terbuat dari pelepah pisang. Benangnya dibuat menjadi karpet, tas dan sebagainya. Kunci dari bisnis model ini adalah, harus integrated – terintegrasi.

Sediktinya, sekitar 82% dari desa-desa masih tergantung dari komoditi, baik pertanian, peternakan, perkebunan maupun perikanan. Bicara komoditi, tidak bisa tidak harus besar dan terintegrasi. Kalau kecil, tidak ada sarana pasca panen, biayanya akan tinggi, dan harga jualnya rendah. Dengan bisnis model ini, dibuat vertical, terintegrasi dan melibatkan semua stakeholders – pemangku kepentingan. Ada 19 kementerian terkait maupun dunia usaha. Tahun 2018 saja, misalnya, ada 128 perusahaan yang investasi di kawasan perdesaan dengan nilai investasi hampir Rp 60 triliun dalam bentuk sarana-sarana pasca panen. Jadi ada jaminan pasar.

Arahanya untuk wirausaha, namun juga membutuhkan infrastruktur. Misalnya membentuk Desa Wisata, perlu membuat jalan menuju desa wisata trersebut. Kalau di daerah pertanian, dibikin embung dikombinasi dengan desa wisata, kemudian dibuat acara festival bakar ikan, festifal mancing, ada home stay, dan sebagainya. Jadi tidak hanya bikin embung, sebagai embung saja. Kuncinya pendampingan. Karena jumlah birokrasi terbatas, maka dilibatkan dunia usaha. salah satunya adalah BUMN. BUMN yang sangat aktif bekerjsa sama dengan Kemendes adalah Bank BNI, dan sudah sangat banyak menciptakan desa wisata yang sukses.

***

Sekarang kita berada pada suatu fase yang kenal dengan open innovation. Jadi, semua terbuka dengan mudah. Kita bisa mengumpulkan flatform, ini flatform itu. lalu mengakurasi ide atau gagasan. Kemudian disebarluaskan dengan cepat, tetapi juga bisa mempertemukan. Karena fungsinya mempertemukan antara yang menghasilkan dengan yang membutuhkan. Misalnya, kita tahu, desa tersebut sumber pangan sehat, sumber air bersih, dan sumber udara bersih. Sedangkan sebagian orang lain membutuhkan. Kalau melalui matarantai panjang, pasti tidak fresh lagi. Harganya pun sudah sangat terganggu.

Itu sebabnya harus bisa mempertemukan antara yang punya uang dengan yang membutuhkan uang. Kalau dengan para petani, mempertemukan yang punya gagasan dengan mereka yang mau melakukan. Mempertemukan mereka yang menghasilkan produk dengan mereka yang membutuhkan produk. Semua pertemuan itu, dalam open innovation akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa karena ada insentif, uang. Karena ini kegiatan ekonomi. Bila kita membuat sesuatu dan ternyata membuat kita berhenti karena rugi, atau karena capeknya lebih banyak daripada hasilnya, maka pasti berhenti. Namun sektor pertanian itu bisa sustainable – berkesinambungan, apalagi pro lingkungan terus dijaga. Dan yang penting, bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, tetapi yang lebih penting adalah tampak dalam job description – dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Khususnya bagaimana pemindahan pekerjaan ke desa. Sehingga akan mengurangi ketimpangan dan menghapuskan kemiskinan.

Latar belakang keterlibatan Bank BNI terkait dengan Dana Desa, kata Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI, Catur Budiharto, karena ingin mendukung program Nawa Cita pemerintah, khususnya point ke-3 yaitu membangun dari pinggiran. Kemudian dilihat dari sisi bisnis, potensinya sangat besar. Sesuai fungsi Bank BNI sebagai bank BUMN, dalam UU No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, tujuan BUMN adalah bisnis mencari keuntungan, tetapi juga ikut mengembangkan masyarakat dalam membangun perekonomian.

Sekarang Bank BNI sudah bekerja sama dengan 8.000 BUMDes – menjadi cabang BNI. Bisa dibayangkan kalau BNI harus membuka cabang di desa sampai 8,000 unit, dan per cabang membutuhkan dana Rp 1 miliar, berarti perlu Rp 8 triliun. Dengan bekerja sama dengan BUMDes berarti BNI sudah dapat menghemat – menabung Rp 8 triliun. Sekarang tinggal membayar biaya bulanannya saja. Itulah yang dinamakan bisnis. Dalam konteks perekonomian desa, ada 3 hal yaitu; agar desa bisa mandiri, desa menjadi lebih produktif dan masyarakat desa lebih sejahtera.

Untuk mencapai ketiga hal tersebut, tentu tak bisa kerja sendiri. Melainkan harus bekerja sama. Bank BNI sudah membangun kerja sama dengan 8.000 BUMDes dari 41.000 BUMDes. Dari ke-8.000 BUMDes itu masing-masing memiliki bisnis rintisan sebagai agen BNI 46. Mereka bisa melayani semua transaksi perbankan. Ini tentu suatu nilai yang luar biasa bagi BNI karena bisa penetrasi di daerah-daerah pedesaan. Kemudian ada desa wisata, belum lagi BUMN lain yang memiliki rumah kreatif sehingga produk-produk dari perdesaan itu bisa ditampilkan di rumah-rumah kreatif BUMN.

BNI juga kerja sama dengan Kemenerian Pertanian untuk penyaluran KUR, ada yang namanya Kartu Tani. KUR, setiap tahun terus meningkat. Tahun 2018 KUR yang disalurkan sekitar Rp 120 triliun, sebagian besar masuk ke desa, untuk mendukung usaha-usaha produktif. Kerja sama dengan Kementerian Sosial untuk pengembangan perekonomian desa dengan memberikan bantuan, baik bantuan PKH maupun bantuan non tunai. Kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup program perhutanan sosial juga sudah berhasil mengentaskan masyarakat di bawah lembaga masyarakat desa hutan untuk lebih sejahtera.

Sebagai lembaga keuangan BNI memfasilitasi dua kelompok besar yaitu; membina usaha rintisan dengan menggunakan Agen 46. Agen 46 itu seperti cabang BNI, ditempatkan di BUMDes-BUMDes. Sehingga bisa melayani orang membuka tabungan, atau mengajukan kredit. Ketika merekomendasi seseorang, dapat fee. Dari bidang pertanian akan berkembang banyak sekali, misalnya menyiapkan alat-alat pertanian, menyiapkan pupuk, menyiapkan bibit. BUMDes bisa dikembangkan sebagai pengepul dari produk-produk pertanian.

Desa akan menjadi strategis bagi Indonesia karena dunia sekarang ekonominya tertekan. Negara-negara lain cenderung untuk melakukan proteksi. Jadi, ekspor kita akan menjadi lebih sulit. Padahal ecommy grow – pertumbuhan ekonomi Indonesia 60% lebih didrive dari komsumsi. Untuk menaikan konsumsi di desa jauh lebih mudah karena base-nya sangat rendah. Karena banyak desa infrastruktur konektifitas antar kabupaten maupun provinsi jelek sehingga biayanya tinggi.

Kuncinya, kata Rhenald Kasali, meningkatkan konsumsi di pedesaan. Konsumsi di perdesaan saat ini masih sangat rendah. Tetapi dengan adanya kegiatan ekonomi produktif mereka akan memiliki daya beli, memiliki kemampuan, dan mereka juga akan memperbaiki berapa hal lain. Tentu saja ini tidak lepas dari pembangunan SDM yang  dicanangkan Presiden Jokowi. Pendidikan sangat penting. Tanpa pendidikan yang baik, barang kali yang dikonsumsi makanan-makanan yang kurang bergizi, makanan yang kurang mendorong kegiatan masa depan anak-anaknyanya itu sendiri.

Pendidikan penting, pendampingan penting, kesehatan juga penting. Semua harus dikepung. Desa itu harus dikerjakan ramai-ramai sehingga kemudian terjadi suatu kegiatan ekonomi yang benar-benar sehat dan berkelanjutan. Bila tak dilakukan dengan stetragi yang tepat, bisa dipastikan tidak akan berkelanjutan. Kuncinya, bagaimana kita dengan bijaksana membuat desa-desa menggali potensi yang memiliki, bukan semata-mata dari pusat harus produk A, bukan B.

Desa sebaiknya hanya diberikan platform – garis besarnya saja. Grand design-nya, mereka harus bermusawarah di desa, membicarakan, apa yang cocok di desanya. Masing-masing desa berbeda. Ada desa yang punya mata air baik, mereka pelihara ikan, tidak hanya digunakan sebagai irigasi. Tetapi di desa lain, ikan nilainya tidak seberapa. Karena mata airnya baik, dikelola sebagai air minum, dijual ke mana-mana.

Ada cerita menarik, di Pujon Kidul, Malang, Jawa Timur. Di desa tersebut jalanya hanya muat satu mobil. Tetapi sudah menjadi desa wisata luar biasa. Penghasilnya sekitar Rp 5 miliar per tahun. Kemudian di Desa Purwo, Lumajang, juga di Jawa Timur, dulu sapi perah hanya 24 ekor. Dalam 1 tahun pendampingan, sekarang sudah 970 ekor, produksi susunya mencapai 5.700 liter per hari. Masyarakatnya juga sudah bisa membuat biogas, dan hutan makin tumbuh. Di Sukabumi, Jawa Barat ada yang namanya BUMN Shop. Di BUMN Shop itu diharapkan dana desa bisa diputar – bergulir dimanfaatkan oleh warga desa tersebut. Bahkan produk-produk unggulan bisa keluar dari desa itu menyebar ke mana-mana, ke BUMN Shop yang lain.

Menurut Prof. Rhenald kini kesempatan orang kota kembali ke desa. Sekarang kemungkinannya akan banyak pekerjaan di kota yang akan mengalami pengurangan karena adanya teknologi, dan dunia sedang tertekan, pertumbuhan ekonomi melambat. Salah satu penyebab desa menjadi tidak maju, lantaran tiadanya orang muda yang produktif. Apalagi kalau kepala desanya menghambat. Sekarang, gegap gempita membangun desa begitu besar. Tetapi jika tidak ada kaum muda, potensi itu hilang. (adit – mar)

This entry was posted in Sajian Utama and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *