Ruang Untuk Berkembang Bagi Koperasi Masih Luas

DSCN6019Koperasi adalah model kegiatan ekonomi yang diamanahkan oleh Undang Undang Dasar (UUD) 1945. “Tetapi mengapa kiprah koperasi tidak bisa sehebat –  pesat model-model kegiatan usaha lainnya,” tanya Prof. Dr Ainun Na’im Ph.D, Sekjen Kemendikbud, saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke-34 tahun buku 2013 Koperasi Pegawai Kemendikbud, 9 Januari 2014 silam.

Koperasi disamping gerakkan ekonomi rakyat, juga badan usaha yang berperan serta dalam pembangunan perekonomian. Untuk mewujudkan hal tersebut memang tidak mudah. Kemajuan koperasi ditentukan oleh beberapa hal, di antaranya sejauh mana komitmen anggota dan tingkat partisipasi anggota. Baik partisipasi di bidang permodalan, maupun pemanfaatan pelayanan usaha yang dikelola koperasi. Kemudian profesionalisme pengurus dalam mengelola koperasi, baik bidang permodalan maupun kegiatan usaha koperasi.

Satu langkah untuk menyatukan seluruh pegawai yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bernaung di satu koperasi, dimulai dengan adanya portal – website Koperasi Kemendikbud.com. “Portal ini tidak menunjukan Koperasi Pegawai Sekretariat Jenderal, tetapi Koperasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena itu, ke depan koperasi ini diharapkan bisa mencakup semua lapisan – pegawai yang ada di Kemendikbud,” kata Pembina Utama Kopeg Setjen Kemendikbud itu.

DSCN6021Tentang usaha koperasi, dia menilai, kalau dilihat dari volume kegiatan – volume omzet, perdagangan maupun simpan pinjam, memang ada perkembangan. Namun bila dibandingkan dengan ukuran besarnya kementerian, perkembangan ini masih perlu ditingkatkan lagi. Artinya, masih ada ruang untuk berkembang yang jauh lebih besar dibanding apa yang sudah dicapai sekarang. “Kalau saya lihat volume usahanya, relatif masih kecil,” kata Ainun yang sejak masih mahasiswa di UGM dulu aktif berkoperasi.

Dia segera memberikan contoh, penjualan barang hanya Rp 1 miliar. Memang naik, karena sebelumnya (2013) tidak sampai Rp 1 miliar – hanya Rp 800 juta. Kegiatan travel tidak ada perkembangan. Ini perlu menjadi catatan, kenapa koperasi tidak bisa mengembangkan sektor usaha ini. Walaupun anggaran ditekan sehingga biaya-biaya yang terkait dengan perjalanan dinas berkurang, tetapi kegiatan travel itu masih sangat banyak. Kemudian simpanan anggota naik, sedikit sekali. Yang kenaikannya cukup besar pinjaman anggota Rp 1,7 miliar, tetapi sebenarnya juga tidak banyak mengalami perubahan.

DSCN6029Padahal kalau dilihat volume kegiatan Kemendikbud, kata dia, besar sekali. Kementerian ini merupakan penerima anggaran dari APBN terbesar. Walaupun tidak semua anggaran berputar di Kementerian – Jakarta, tetapi berputar di berbagai lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia, dan berbagai pihak. Total anggaran Kemendikbud tahun 2014 sebesar Rp 80 triliun. Sekitar 50% – Rp 40 triliun dialokasikan untuk perguruan tinggi. Tetapi tidak berarti bahwa perguruan tinggi itu menerima paling besar. Menerima paling besar dari anggaran kementerian, iya, tetapi bukan menerima paling besar dari anggaran pendidikan.

Anggaran pendidikan tidak hanya anggaran Kementerian Pendidikan. Anggaran pendidikan itu termasuk anggaran-anggaran pendidikan yang dialokasikan ke daerah-daerah untuk pendidikan dasar dan pendidikan menengah. “Kalau dilihat secara keseluruhan, yang terbesar tetap pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Totalnya hampir mencapai Rp 200 triliun. Karena populasi peserta didik di tingkat dasar dan menengah memang paling besar, sekitar 40 juta peserta didik. Sehingga wajar kalau menerima porsi anggaran pendidikan yang terbesar,” jelasnya.

Kemudian Rp 40 triliun – 50% lagi dari anggaran kementerian itu yang dikelola oleh Kemendikbud. Itu pun, jelas Ainun, tidak semua beredar di kantor pusat. Ada di antaranya yang menjadi bantuan sekolah menengah – SMA dan SMK. Ada yang digunakan untuk profesi guru non pegawai negeri sipil (PNS). Walaupun dikurangi dengan alokasi-alokasi di luar Kantor Kementerian Pendidikan yang dialokasikan untuk kegiatan di kantor pusat masih besar.

DSCN6075Di Sekretariat Jenderal saja, kata dia, angkanya masih Rp 1,451 triliun. Kita bisa melihat lebih lanjut, untuk gaji dan operasional kantor berapa. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan lain, berapa. Sehingga kalau koperasi hanya mempunyai omzet miliaran, atau di bawah Rp 10 miliar, ini sangat jauh. “Artinya, ruang untuk berkembang bagi koperasi masih sangat besar. Ini bisa menjadi perhatian kita semua – pengurus koperasi, sehingga kegiatan koperasi dan pelayanan koperasi juga lebih proporsional dengan ukuran kegiatan kita semua,” kata Ainun memberi kesempatan kepada pengurus koperasi untuk memanfaatkan kesempatan secara bijak.

Koperasi, menurut Kepala Biro Umum Dr. M Q Wisnu Aji, SE.M.Ed, yang juga menjadi Pembina, tidak bisa dikelola secara konservatif – seperti kebiasaan. Harus berani melakukan terobosan – berinovasi. Tahun 2014 semua pegawai Kemendikbud akan menerima tunjangan kinerja yang akan dirapel untuk 6 bulan. Per bulan Rp 1,7 juta atau Rp 10.200.000,- 6 bulan. Dia menyarankan, pengurus melakukan pemutihan utang anggota. Semua anggota yang punya utang wajib membayar, potong langsung dari tunjangan kinerja.

Dengan cara seperti itu anggota tidak ada yang punya utang, baru kemudian simpanan anggota ditingkatkan menjadi Rp 200.000,- per bulan. Dengan tunjungan Rp 1,7 juta per bulan, sangat memungkinkan. “Mungkin ada yang merasa keberatan, harus dipaksakan. Segala sesuatu demi kebaikan, harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa, sulit meningkatkan permodalan koperasi,” katanya memberi alasan. Jika modal sendiri sudah cukup besar, lanjutnya, koperasi tidak perlu pinjam dari luar – bank, yang juga harus membayar bunga.

“Kalau kita menyimpan di koperasi dengan jumlah besar, pada masa purna tugas – pensiun disamping memiliki simpanan di Taspen, juga punya simpanan lebih besar di koperasi. Harapannya seperti itu, pension punya modal untuk usaha. Sehingga apa yang dikawatirkan setelah pensiun banyak yang sakit lantaran pensiunnya kecil, bisa terobati dan bisa menyelesaikan masalah,” urainya. Wisnu pun sangat mengapresiasi kepengurusan yang diketuai Marpaung, karena upayanya sangat luar biasa, sehingga memperoleh kepercayaan – permodalan dari pihak ketiga.

Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) DKI Jakarta, Hasanudin BSy, SH, menilai, Kopeg Setjen Kemendikbud termasuk koperasi yang baik, tertib dan disiplin. Terbukti setiap tahun selalu menjadi koperasi pertama anggota PKPRI yang melaksanakan RAT. Menurut catatan Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Perdagangan Jakarta Pusat, juga merupakan koperasi pertama yang menyelenggarakan RAT tahun buku 2013.

Dari aspek organisasi dan kelembagaan, Kopeg Setjen Kemendikbud ini sudah cukup professional. Fungsi pengurus, pengawas dan anggota cukup baik. “Tetapi ada satu aspek yang saya lihat masih lemah. Yaitu aspek permodalan yang belum mandiri,” tutur Hasanuddin, seraya menyebutkan dari Rp 21 miliar kekayaan yang dikelola 2/3-nya dari luar. Kalau dilihat dari aspek permodalan, khususnya peran anggota sebagai pemilik koperasi, menurut dia, masih perlu ditingkatkan.

Karena yang dikelola sebagian terbesar modal dari luar – bank, beban usaha untuk bayar bunga bank saja Rp 2 miliar lebih. Untung pengurusnya cukup tanggap dan cekatan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Pengurus – Marpaung mau kerja keras, pontang panting mencari sumber pendanaan. “Sayangnya, para anggota kurang peduli. Simpanan wajib hanya Rp 50.000,- Untuk ukuran pegawai yang tinggal di Ibukota Negara, menabung di koperasi Rp 50.000,- tidak nyambung untuk memenuhi fungsi dan tujuan koperasi. Coba kita berpikir secara rasional, sekali jajan – makan di mall bisa habis Rp 50.000,- seorang,” katanya memberi contoh.

DSCN6038Menabung itu bukan uang hilang – karena bukan iuran. Menabung adalah menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan. Disamping untuk memberdayakan koperasi secara maksimal agar terhindar dari utang pihak ketiga, sebagai pegawai negeri, suka tidak suka, siap tidak siap pada usia 58 tahun lengser – pensiun. Batas pensiun PNS berubah dari 56 tahun menjadi 58 bagi eselon II ke bawah dan menjadi 60 tahun untuk eselon I dan II atau jabatan pimpinan tertinggi. Perpanjangan masa kerja ini konsekuensi penetapan Undang-undang (UU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disetujui DPR 19 Desember 2013.

Bagaimana mensiasati masa tua kita? Yang diharapkan untuk bekal hari tua paling dari Taspen. Di Jakarta ini agak riskan, orang sering kena penyakit S3. Setahun menjelang pensiun sudah setres, karena tidak siap. Tidak siap mental dan tidak siap materi. Mau berbuat apa setelah pensiun? Usaha, tidak punya modal. Orang kalau sudah setres biasanya tidak lama memasuki S2, yaitu setruk. Kalau sudah setruk, siap-siap terima S3, selesai riwayatnya – selamat jalan, menuju alam baka.

Karena itu, ajaknya, kita harus membiasakan diri tertib menabung, khususnya di koperasi, agar koperasi menjadi lebih berdaya – mandiri sehingga tidak harus mencari pinjaman dari pihak ketiga – perbankan. Kalau bunga pinjaman bank saja sampai Rp 2 miliar setahun, akan lebih baik jika itu menjadi sisa hasil usaha (SHU) sehingga bisa dinikmati seluruh anggota. Inilah cara berpikir mengelola koperasi secara profesional. Pola pandang dan pola pikir kita terhadap koperasi harus diubah.

“Koperasi di lingkungan pegawai itu seperti ada, tetapi tiada. Dibutuhkan, namun tidak dianggap. Baru setelah mentok ingat koperasi. Setelah kebutuhannya terpenuhi, lupa lagi. Buktinya, nabung di koperasi hanya Rp 50.000,- sebulan. Padahal kalau makan bakso di mall, Rp 100.000,- juga habis,” urainya. Kalau dengan jumlah anggota 949 orang, ini merupakan sumber daya yang luar biasa. Jika ditingkatkan simpanannya dari Rp 50.000,- menjadi Rp 200.000,- tiap bulan akan terkumpul Rp 189.900.000,- atau setahun Rp 2.277.600.000,-. Luar biasa. Belum lagi ditambah simpanan sukarela. Karena memutar uang sendiri, kewajiban membayar bunga bank bisa lebih kecil.

DSCN6009Terkait dengan kegiatan operasional koperasi, Marpaung menjelaskan, karena tahun 2013 banyak anggota yang purna tugas – pensiun 60 orang, meninggal dunia 6 orang dan 4 orang anggota keluarga meninggal dunia, sehingga mempengaruhi besarnya jumlah simpanan. Yang pensiun rata-rata golongan IV simpanannya rata-rata Rp 10 juta – Rp 12 juta. Ada yang menggembirakan, yaitu jasa pengiriman barang, dan perkembangan toko koperasi. Penghasilan bersih dari jasa pengiriman barang tahun 2013 lebih dari Rp 51 juta.

“Kami sudah membisiki Sekjen, kalau kirim barang lewat koperasi saja. Diharapkan tahun 2014 ini bisa mencapai Rp 200 juta – Rp 300 juta,” jelas Marpaung. Mengenai pendidikan anggota, kata dia, tahun 2014 jumlah peserta akan ditingkatkan, agar lebih banyak anggota yang mendapatkan pencerahan tentang berkoperasi.

Di bidang sosial, dana yang dikeluarkan Rp 33 juta. Dana tersebut bagi anggota yang meninggal dunia santunannya sebesar Rp 5 juta per orang. Kalau yang meninggal keluarganya, santunan Rp 1 juta. Juga memberikan beasiswa kepada anak-anak karyawan dan anak-anak di luar lingkungan kerja. Kepada mereka diberikan beasiswa Rp 2 juta per tahun. Mungkin akan berkembang, sesuai kemampuan koperasi.

Sekjen sebagai Pembina Utama memang telah membuka ruang – kesempatan bagi tumbuh dan berkembangnya usaha koperasi. Tetapi untuk memasuki ruang-ruang potensi itu tidaklah mudah. Sepertinya hanya teori. Marpaung mengatakan bahwa implementasinya di lapangan sangat sulit. “Untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK) saja kami sudah minta teman-teman beli di toko koperasi, sulit. Mereka lebih senang beli di luar. Padahal harganya lebih rendah di koperasi daripada harga di luar. Mungkin sambil jalan-jalan. Pelan-pelan kami lakukan pendekatan, memang tidak mudah, tetapi kami yakin suatu saat kelak untuk kebutuhan ATK belanjanya di koperasi,” jelas Marpaung.

Contoh lain, lanjut Marpaung, katering, juga tidak ada yang mau memanfaatkan  katering koperasi. Koperasi sudah menginformasikan punya usaha katering, sehingga kalau ada rapat-rapat di kantor bisa pesan kue atau makan ke koperasi. “Tetapi juga kawan-kawan juga tidak ada yang pesan ke koperasi. Padahal, koperasi juga punya izin resmi usaha katering dan membayar pajak,” jelasnya seraya menghimbau kepada anggota koperasi yang kebetulan punya wewenang mengelola keuangan di biro-biro untuk belanja kantor ke koperasi.

Terkait masalah travel, Marpaung mengaku juga banyak kendala. Kesepakatan awal bagi hasil, tetapi kemudian tidak jelas, karena mengauditnya susah. Banyak liku-liku. Dia ingin mencoba kembali melakukan pendekatan, dengan catatan, ketika ada perjalanan dinas juga pesan melalui koperasi. Memang tidak bisa dipaksakan, karena ini pasar, tidak boleh monopoli. Begitu pula ketika ada bank mau masuk untuk bekerja sama, bank apa saja selama memberikan keuntungan, boleh masuk. Untuk tidak menerima tawaran dari pihak ketiga, kita harus memperkuat modal. “Kalau modal kita tidak kuat, hanya berteori di atas kertas,” tegasnya. (dm)

This entry was posted in Umum and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *